Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia

Di bawah ini adalah daftar Kementerian dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Kementerian

Kementerian kelompok I

Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.^[1]

Nama Kementerian	Susunan Organisasi	Pimpinan	Eselon^[2]	Dasar Hukum
Kementerian Dalam Negeri^[3]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik	Staf Ahli	I.b
Kementerian Luar Negeri^[4]				Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024
	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pertahanan	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Sarana Pertahanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan	I.a
	Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Keamanan	Staf Ahli	I.b

Kementerian kelompok II

Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945.^[5]

Nama Kementerian	Susunan Organisasi	Pemimpin	Eselon^[6]	Dasar Hukum
Kementerian Agama^[7]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Staf Ahli	I.b
Kementerian Hukum^[8]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kepala Badan	I.a
	Badan Strategi Kebijakan Hukum	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Keuangan^[9]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Anggaran	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pajak	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Kebijakan Fiskal	Kepala Badan	I.a
	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi^[10]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021
	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Inovasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Regulasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Warisan Budaya	Staf Ahli	I.b
Kementerian Kesehatan^[11]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021
	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial	Staf Ahli	I.b
Kementerian Ketenagakerjaan^[12]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik	Staf Ahli	I.b
Kementerian Perindustrian^[13]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Industri Agro	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.O	Staf Ahli	I.b
Kementerian Perdagangan^[14]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral^[15]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Geologi	Kepala Badan	I.a
	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat^[16]^[17]^[18]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perumahan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Perhubungan^[19]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Komunikasi dan Informatika^[20]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Pertanian^[21]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Hortikultura	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Kepala Badan	I.a
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Kepala Badan	I.a
	Badan Ketahanan Pangan	Kepala Badan	I.a
	Badan Karantina Pertanian	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian	Staf Ahli	I.b
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan^[16]^[22]^[23]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	I.a
	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Energi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pangan	Staf Ahli	I.b
Kementerian Kelautan dan Perikanan^[24]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut	Staf Ahli	I.b
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi^[16]^[25]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	I.a
	Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kepala Badan	I.a
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
Kementerian Agraria dan Tata Ruang^[16]	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020
	Direktorat Jenderal Tata Ruang	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	Direktur Jenderal	I.a
	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	Direktur Jenderal	I.a
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan	Staf Ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi	Staf Ahli	I.b

Kementerian kelompok III

Kementerian kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.^[26]

Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Pemimpin	Eselon^[27]	Dasar Hukum
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016
	Deputi Bidang Ekonomi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Deputi	I.a
	Inspektorat Utama	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Staf ahli	I.b
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015
	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pelayanan Publik	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Administrasi Negara	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Budaya Kerja	Staf ahli	I.b
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015
	Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi	Staf ahli	I.b
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015
	Deputi Bidang Kelembagaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembiayaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengawasan	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf ahli	I.b
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif^[28]	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017
	Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Multikultural	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kemaritiman	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Staf ahli	I.b
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak^[29]	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015
	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan	Staf ahli	I.b
Kementerian Pemuda dan Olahraga^[30]	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015
	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan	Staf ahli	I.b
Kementerian Sekretariat Negara^[31]	Sekretariat Presiden	Sekretaris Presiden	I.a	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015
	Sekretariat Wakil Presiden	Sekretaris Wakil Presiden	I.a
	Sekretariat Militer Presiden	Sekretaris Militer	I.a
	Sekretariat Kementerian	Sekretaris Kementerian	I.a
	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Deputi	I.a
	Staf Ahli	Staf Ahli	I.b

Kementerian koordinator

Kementerian koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.^[32]

Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Pemimpin	Eselon^[33]	Dasar Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan^[34]	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian	I.a	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015
	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian^[35]	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015
	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan^[36]	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015
	Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Kependudukan	Staf ahli	I.b
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Sekretariat Kementerian Koordinator	Sekretaris Kementerian Koordinator	I.a	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015
	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Deputi	I.a
	Staf Ahli Bidang Hukum Laut	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas	Staf ahli	I.b

Lembaga setingkat Kementerian

Kementerian / Lembaga	Susunan Organisasi	Pemimpin	Eselon^[37]	Dasar Hukum
Kejaksaan Agung Republik Indonesia^[38]	Wakil Jaksa Agung	Wakil Jaksa Agung	I.a	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Agung Muda	I.a
	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Jaksa Agung Muda	I.a
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan	I.a
	Staf Ahli Bidang Pembinaan	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Intelijen	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Staf ahli	I.b
	Staf Ahli Bidang Pengawasan	Staf ahli	I.b
Kepolisian Negara Republik Indonesia^[39]	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Wakil Kepala Kepolisian Negara	I.a	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
	Inspektorat Pengawasan Umum	Inspektur	I.a
	Inspektorat Pengawasan Umum	Wakil Inspektur	I.b
	Asisten Kapolri Bidang Operasi	Asisten Kapolri	I.a
	Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran	Asisten Kapolri	I.a
	Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia	Asisten Kapolri	I.a
	Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana	Asisten Kapolri	I.a
	Badan Intelijen dan Keamanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Intelijen dan Keamanan	Wakil Kepala Badan	I.b
	Badan Pemelihara Keamanan	Kepala Badan	I.a
	Badan Pemelihara Keamanan	Wakil Kepala Badan	I.b
	Badan Reserse Kriminal	Kepala Badan	I.a
	Badan Reserse Kriminal	Wakil Kepala Badan	I.b
	Lembaga Pendidikan Kepolisian	Kepala Lembaga	I.a
	Divisi Profesi dan Pengamanan	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Hukum	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Hubungan Masyarakat	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Hubungan Internasional	Kepala Divisi	I.b
	Divisi Teknologi Informasi Kepolisian	Kepala Divisi	I.b
	Korps Lalu Lintas	Kepala Korps	I.b
	Korps Brigade Mobil	Kepala Korps	I.b
	Sekolah Staf dan Pimpinan	Kepala	I.b
	Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian	Ketua	I.b
	Akademi Kepolisian	Gubernur	I.b
	Staf Ahli	Staf ahli	I.a / I.b
Sekretariat Kabinet^[40]	Wakil Sekretaris Kabinet	Wakil Sekretaris	I.a	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015
	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Perekonomian	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Kemaritiman	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Deputi	I.a
	Deputi Bidang Administrasi	Deputi	I.a
	Staf Ahli	Staf ahli	I.b
	Inspektorat	Inspektur	II.a
	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kepala Pusat	II.a

Lihat pula

Organisasi kementerian negara Indonesia

Referensi

Catatan kaki

^ Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (2).
^ Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
^ "Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-09. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (3).
^ Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
^ "Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-28. Diakses tanggal 2024-12-14.
^ "Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Ham". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-26. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ "Struktur Organisasi Kementerian Keuangan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-07. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian
^ Pejabat Kementerian Perdagangan
^ "Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-11-17. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ ^a ^b ^c ^d "Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-11-30. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ "Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-06. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ Struktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Pertanian^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (4).
^ Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah
^ Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "Profil Kementerian Pemuda dan Olahraga". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-28. Diakses tanggal 2015-02-03.
^ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010
^ Perpres 7/2015, Pasal 48.
^ Kementerian Yang dibentuk Untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian
^ Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
^ Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
^ Lembaga Yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri
^ Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Profil Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Daftar pustaka

Pemerintah Indonesia (2015), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)

[FOOTNOTEPerpres_7/2015Pasal_2_ayat_(2)-1] Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (2).

[2] Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] "Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-09. Diakses tanggal 2015-02-03.

[4] Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri^{[pranala nonaktif permanen]}

[FOOTNOTEPerpres_7/2015Pasal_2_ayat_(3)-5] Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (3).

[6] Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[Perpres_152_Tahun_2024-7] "Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-28. Diakses tanggal 2024-12-14.

[8] "Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Ham". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-26. Diakses tanggal 2015-02-03.

[9] "Struktur Organisasi Kementerian Keuangan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-07. Diakses tanggal 2015-02-03.

[10] Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan^{[pranala nonaktif permanen]}

[11] Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan^{[pranala nonaktif permanen]}

[12] Struktur Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan^{[pranala nonaktif permanen]}

[13] Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

[14] Pejabat Kementerian Perdagangan

[15] "Struktur Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-11-17. Diakses tanggal 2015-02-03.

[Perpres_165_Tahun_2014-16] "Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-11-30. Diakses tanggal 2015-02-03.

[17] "Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-06. Diakses tanggal 2015-02-03.

[18] Struktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat^{[pranala nonaktif permanen]}

[19] Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan^{[pranala nonaktif permanen]}

[20] Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika^{[pranala nonaktif permanen]}

[21] Struktur Organisasi Kementerian Pertanian^{[pranala nonaktif permanen]}

[22] Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup^{[pranala nonaktif permanen]}

[23] Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan^{[pranala nonaktif permanen]}

[24] Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan^{[pranala nonaktif permanen]}

[25] Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi^{[pranala nonaktif permanen]}

[FOOTNOTEPerpres_7/2015Pasal_2_ayat_(4)-26] Perpres 7/2015, Pasal 2 ayat (4).

[27] Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah

[28] Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata^{[pranala nonaktif permanen]}

[29] Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak^{[pranala nonaktif permanen]}

[30] "Profil Kementerian Pemuda dan Olahraga". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-28. Diakses tanggal 2015-02-03.

[31] Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010

[FOOTNOTEPerpres_7/2015Pasal_48-32] Perpres 7/2015, Pasal 48.

[33] Kementerian Yang dibentuk Untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian

[34] Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan^{[pranala nonaktif permanen]}

[35] Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

[36] Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

[37] Lembaga Yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri

[38] Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}

[39] Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}

[40] Profil Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]