Wikipedia

Kabinet Kerja I

kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden sekaligus Perdana Menteri Soekarno
(Dialihkan dari Kabinet Kerja I (Soekarno))
Untuk kegunaan lain, lihat Kabinet Kerja.

Kabinet Kerja I [a][b] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden dan Perdana Menteri Soekarno. Kabinet Kerja I diumumkan pada 9 Juli 1959 dan resmi bertugas sejak 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960. Pada masa Kabinet Kerja I, Soekarno memegang kendali lebih luas dengan menjabat sebagai Perdana Menteri dalam kabinet. Sebelumnya, berbagai manuver telah diimplementasikan pada masa kerja Kabinet Djuanda, namun dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, sistem otoriter diperkenalkan dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembubaran Konstituante, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (pada Maret 1960) diubah menjadi penunjukan langsung.[1] Sistem pemerintahan tersebut dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Setelah Dekrit 1959, Soekarno membentuk kabinetnya, yang juga memberikan peran lebih besar kepada Angkatan Darat, terutama Abdul Haris Nasution. Kabinet Kerja I merupakan kabinet pertama di mana Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri.

Kabinet Kerja I

Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-19
1959–1960
Dibentuk10 Juli 1959
Diselesaikan18 Februari 1960
Struktur pemerintahan
PresidenSoekarno
Perdana MenteriSoekarno
Wakil Perdana MenteriDjuanda Kartawidjaja
Jumlah menteri40
Total jumlah menteri40
Sejarah
PeriodeDewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (1960–1966)
Nasihat dan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat
PendahuluKabinet Djuanda
PenggantiKabinet Kerja II
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional
Perwakilan diplomatik
Artikel ini bagian dari
seri tentang
Soekarno

Presiden pertama Indonesia

Prakemerdekaan
Kebijakan dalam negeri
Kebijakan luar negeri
Pidato
Keluarga
Media dan warisan

Soekarno's signature

Galeri: Gambar, Suara, Video

Latar belakang

sunting

Sebagaimana diketahui pada 6 Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda telah menyerahkan kembali mandatnya pada Presiden Soekarno. Penyerahan mandat ini bukanlah akibat jatuhnya dari Kabinet Djuanda, melainkan karena tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan mulai berlakunya UUD 1945, demikian Presiden Soekarno dalam uraiannya setelah menerima penyerahan mandat tersebut.

Sehari sebelum itu (5 Juli 1959), Presiden Soekarno mengumumkan dekritnya, dimana ditetapkan pembubaran Konstituante dan mulai berlakunya lagi UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, yang mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dimana-mana, baik dari kalangan sipil maupun militer pula dari masyarakat.

Pimpinan

sunting
Pimpinan
  Soekarno

Anggota

sunting

Soekarno merubah total struktur kabinet. Sebagian besar posisi menteri diubah menjadi wakil menteri. Contohnya, pada Kabinet Kerja I tidak ada menteri tetapi terdapat menteri muda agama, kesehatan, informasi, kehakiman, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan, perindustrian dan edukasi. Sebaliknya, terdapat menteri untuk posisi baru seperti produksi, distribusi, kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Delapan posisi lainnya dinamakan sebagai menteri negara ex-officio, yang artinya jabatan menteri tersebut diberikan karena posisi mereka sebelumnya (contoh, kepala staf angkatan darat).

Berikut ini adalah anggota Kabinet Kerja:

No. Jabatan Pejabat Periode
Mulai menjabat Selesai menjabat
Perdana Menteri
1 Perdana Menteri   Soekarno 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri dan Wakil Menteri Pertama
2 Menteri Pertama   Djuanda Kartawidjaja 10 Juli 1959 18 Februari 1960
3 Wakil Menteri Pertama   Johannes Leimena[c] 27 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri anggota Kabinet Inti
4 Menteri Keamanan dan Pertahanan   Abdul Haris Nasution 10 Juli 1959 18 Februari 1960
5 Menteri Keuangan   Djuanda Kartawidjaja 10 Juli 1959 18 Februari 1960
6 Menteri Produksi   Dadang Suprajogi 10 Juli 1959 18 Februari 1960
7 Menteri Distribusi   Johannes Leimena[c] 10 Juli 1959 18 Februari 1960
8 Menteri Pembangunan   Chaerul Saleh 10 Juli 1959 18 Februari 1960
9 Menteri Kesejahteraan Rakyat   Muljadi Djojomartono 10 Juli 1959 18 Februari 1960
10 Menteri Luar Negeri   Subandrio 10 Juli 1959 18 Februari 1960
11 Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah   Ipik Gandamana 10 Juli 1959 18 Februari 1960
12 Menteri Sosial Kulturil
(dihapuskan sejak 30 Juli 1959) 		  Mohammad Yamin 10 Juli 1959 30 Juli 1959[d]
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Pertama[2]
13 Menteri Muda Penerangan   Maladi 10 Juli 1959 18 Februari 1960
14 Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan[3]   Prijono 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Keamanan dan Pertahanan[e]
15 Menteri Muda Pertahanan   Hidajat Martaatmadja 10 Juli 1959 18 Februari 1960
16 Menteri Muda Kehakiman   Saharjo 10 Juli 1959 18 Februari 1960
17 Menteri Muda Kepolisian   Soekanto Tjokrodiatmodjo 10 Juli 1959 15 Desember 1959[f]
  Soekarno Djojonegoro 31 Desember 1959 18 Februari 1960
18 Menteri Muda Veteran   Sambas Atmadinata 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Keuangan
19 Menteri Muda Keuangan   Notohamiprodjo 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Produksi
20 Menteri Muda Pertanian   Abdul Azis Saleh 10 Juli 1959 18 Februari 1960
21 Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga   Sardjono Dipokusumo 10 Juli 1959 18 Februari 1960
22 Menteri Muda Perburuhan   Ahem Erningpradja 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Distribusi
23 Menteri Muda Perhubungan Laut   Abdulmutalib Danuningrat 10 Juli 1959 18 Februari 1960
24 Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon   Djatikoesoemo 10 Juli 1959 18 Februari 1960
25 Menteri Muda Perhubungan Udara   R. Iskandar 10 Juli 1959 18 Februari 1960
26 Menteri Muda Perdagangan   Arifin Harahap 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Pembangunan
27 Menteri Muda Perindustrian Rakyat   Soeharto Sastrosoeyoso 10 Juli 1959 18 Februari 1960
28 Menteri Muda Agraria   Sadjarwo Djarwonagoro 10 Juli 1959 18 Februari 1960
29 Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa   Achmadi Hadisoemarto 10 Juli 1959 18 Februari 1960
30 Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan   Chaerul Saleh 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat
31 Menteri Muda Kesehatan   Satrio 10 Juli 1959 18 Februari 1960
32 Menteri Muda Agama   Wahib Wahab 10 Juli 1959 18 Februari 1960
33 Menteri Muda Sosial   Muljadi Djojomartono 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Muda yang tidak dibidangi oleh Menteri Inti
34 Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat   Soedibjo 10 Juli 1959 18 Februari 1960
  Soedjono 10 Juli 1959 18 Februari 1960
35 Menteri Muda Penghubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat & Majelis Permusyawaratan Rakyat   W.J. Rumambi 10 Juli 1959 18 Februari 1960
36 Menteri Muda Penghubung dengan Alim Ulama   Abdul Fattah Jasin 10 Juli 1959 18 Februari 1960
Menteri Negara Ex-Officio
37 Kepala Staf Angkatan Darat   Abdul Haris Nasution 10 Juli 1959 18 Februari 1960
38 Kepala Staf Angkatan Laut   R.E. Martadinata 25 Juli 1959[g] 18 Februari 1960
39 Kepala Staf Angkatan Udara   Soerjadi Soerjadarma 10 Juli 1959 18 Februari 1960
40 Kepala Kepolisian Negara   Soekanto Tjokrodiatmodjo[4] 10 Juli 1959 15 Desember 1959
  Soekarno Djojonegoro 31 Desember 1959[f] 18 Februari 1960
41 Jaksa Agung   Gatot Taroenamihardja
(ad-interim) 		10 Juli 1959 22 September 1959[h]
  Zainal Abidin
(ad-interim) 		22 September 1959 31 Desember 1959
  R. Goenawan 31 Desember 1959 18 Februari 1960
42 Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung[i]   Roeslan Abdulgani 15 Agustus 1959[j] 18 Februari 1960
43 Ketua Dewan Perancang Nasional merangkap Menteri Inti Urusan Khusus   Mohammad Yamin 15 Agustus 1959[k] 18 Februari 1960
44 Penasehat Hukum Presiden / Perdana Menteri   Wirjono Prodjodikoro 1 Agustus 1959[l] 18 Februari 1960
45 Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara   Sri Sultan Hamengkubuwana IX 15 Agustus 1959[m] 18 Februari 1960

Program kerja

sunting

Program kerja Kabinet Kerja I terdiri dari tiga poin utama:

  • Memperlengkapi sandang-pangan Rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
  • Menyelenggarakan Keamanan Rakyat dan Negara; dan
  • Melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme ekonomi dan Imperialisme politik (Irian Barat).

Tiga poin tersebut secara khusus merupakan perlawanan terhadap Belanda agar Irian Barat bergabung dengan Republik Indonesia, dan pengejaran jalur independen yang terpisah dari kekuasaan blok-blok Perang Dingin sesuai dengan Konferensi Asia–Afrika tahun 1955.

Pembubaran kabinet

sunting
Artikel utama: Kabinet Kerja II

Pada 18 Februari 1960, Kabinet Kerja I digantikan oleh Kabinet Kerja II oleh Soekarno, dengan beberapa menteri baru. Tetapi, posisi utama dalam kabinet tetap dijabat oleh anggota sebelumnya: Soekarno kembali menjabat sebagai perdana menteri, kepala staf angkatan darat Abdul Haris Nasution kembali menjabat sebagai menteri pertahanan, Djoeanda Kartawidjaja menjabat sebagai menteri keuangan dan Soebandrio menjabat menteri luar negeri.

Catatan

sunting
  1. ^ Kabinet Kerja I dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli 1959 dengan Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri.
  2. ^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 diadakan regrouping.
  3. ^ a b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 dan 292 Tahun 1959 masing-masing tertanggal 27 Juli dan 29 Oktober 1959, terhitung sejak 27 Juli 1959, Johannes Leimena diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama, disamping jabatannya sebagai Menteri Distribusi.
  4. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1959 tertanggal 14 Oktober 1959, bidang Sosial Kulturil dihapuskan dan Menteri Sosial Kulturil Mohammad Yamin diberhentikan dari jabatannya sejak 30 Juli 1959. Mohammad Yamin kemudian diangkat menjadi Menteri Negara / Ketua Dewan Perencanaan Nasional dan Menteri Inti Urusan Khusus. Sedangkan, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipindahkan ke dalam Bidang Menteri Pertama.
  5. ^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.
  6. ^ a b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 1959 tertanggal 15 Desember 1959, Komisaris Besar (Pol.) Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri / Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Muda Kepolisian. Kemudian ia diganti oleh Komisaris Besar (Pol.) Soekarno Djojonegoro. Pada 31 Desember 1959, Inspektur Jenderal (Pol.) Soekarno Djojonegoro dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
  7. ^ Pada 25 Juli 1959, Kolonel (L) R.E. Martadinata dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dan sebagai menteri ex-officio. Kemudian pada 1 Oktober 1959, Martadinata dinaikkan pangkatnya menjadi Komodor Laut.
  8. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M/1959 terhitung sejak 22 September 1959, Jaksa Agung ad-interim Gatot Taroenamihardja diberhentikan dari jabatannya. Untuk sementara waktu, Jaksa Agung Muda Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai Pejabat Jaksa Agung. Baru pada 31 Desember 1959, Mr. R. Goenawan dilantik menjadi Jaksa Agung dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
  9. ^ Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. DPAS ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya.
  10. ^ Terhitung tanggal 15 Agustus 1959, Roeslan Abdulgani diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
  11. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1959 tertanggal 6 Agustus 1959, Mohammad Yamin diangkat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional terhitung sejak 30 Juli 1959. Ia kemudian dilantik pada 15 Agustus 1959 dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
  12. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1959 tertanggal 5 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Penasehat Hukum Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri di samping jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak 1 Agustus 1959.
  13. ^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1959 tertanggal 15 Agustus 1959, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri/Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Referensi

sunting
  1. ^ Burgers, J. Herman (2010). De garoeda en de ooievaar : Indonesië van kolonie tot nationale staat (dalam bahasa Belanda). Leiden: KITLV Uitgeverij. ISBN 1-299-79019-4. 
  2. ^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.
  3. ^ Sebelum 30 Juli 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan dibidangi oleh Menteri Sosial Kulturil.
  4. ^ Arnani, Mela (1 Juli 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto..." kompas.com. Diakses tanggal 29 November 2020. 

Karya dikutip

sunting
  • Lev, Daniel S. (1966). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959. Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd. hlm. 298–300. ISBN 978-602-8397-40-7. 
  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 199–207, ISBN 979-428-499-8

Pranala luar

sunting
 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Djuanda 		Kabinet Kerja I
1959–1960 		Diteruskan oleh:
Kabinet Kerja II
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabinet_Kerja_I&oldid=26529426"