Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Aksara Sunda	ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪
	Dari atas, kiri ke kanan; Observatorium Bosscha di Lembang; Persawahan di Citalem; Situ Lembang
	Bendera Lambang
	Julukan: Siberia van Java[butuh rujukan]
	Motto: Wibawa mukti kerta raharja; (Sunda) Tekad kuat menata kehidupan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir-batin atas rida Tuhan Yang Maha Esa
	Peta
	Kabupaten Bandung Barat Peta Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat (Indonesia)
	Koordinat: 6°50′28″S 107°30′45″E / 6.84111714°S 107.5125832°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Jawa Barat
Tanggal berdiri	2 Januari 2007
Dasar hukum	UU Nomor 12 Tahun 2007
Hari jadi	19 Juni 2007 (umur 17)
Ibu kota	Ngamprah
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 16; Desa: 165;
Pemerintahan
• Bupati	Ade Zakir Hasim (Pj.)
• Wakil Bupati	lowong
• Sekretaris Daerah	Ade Zakir Hasim
Luas
• Total	1.305,77 km2 (504,16 sq mi)
Populasi (30 Juni 2023)
• Total	1.834.256
• Kepadatan	1,400/km2 (3,600/sq mi)
Demografi
• Agama	98,41% Islam; 1,52% Kekristenan 1,16% Protestan; 0,36% Katolik; ; ; 0,04% Buddha; 0,03% Hindu; 0,04% Lainnya;
• Bahasa	Indonesia, Sunda
• IPM	69,04 (2022); ( Sedang )
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	40700
Kode BPS	3217
Kode area telepon	022
Pelat kendaraan	D xxxx U/X
Kode Kemendagri	32.17
DAU	Rp 1.139.444.658.000,00 (2020)
Semboyan daerah	Bandung Barat Cermat
Situs web	bandungbaratkab.go.id

Kabupaten Bandung Barat (bahasa Sunda: ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, translit. Bandung Kulon) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Ngamprah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Bandung sebanyak 1.834.256 jiwa.^[2] ^[4]

Sejarah

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung telah muncul sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Jangka Panjang (25-30) yang menyatakan Rencana Penataan Daerah Tingkat I di Jawa Barat Dari 24 Menjadi 42 Daerah Tingkat II.^[5]

Isu pemekaran semakin menguat sejalan dengan dinamika sosial di wilayah Bandung bagian Barat dan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang merubah secara mendasar UU Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian terbit keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 tanggal 21 Juli 1999, tentang persetujuan awal terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai jawaban atas permohonan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung melalui Surat Bupati Bandung Nomor 135/1235/tapem tanggal 22 Juni 1999 Perihal Permohonan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.^[5]

Proses pemekaran sempat tertunda dan dihentikan prosesnya sementara disebabkan adanya aspirasi peningkatan status Kota Adminitratif Cimahi menjadi daerah otonom yang akhirnya terwujud melalui pembentukan Kota Cimahi pada tahun 2001. Sejalan dengan pembentukan Kota Cimahi, aspirasi pembentukan Kabupaten Bandung Barat terus berproses, hal ini ditandai dengan adanya pembentukan forum pendukung percepatan pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB) pada tanggal 20 Agustus 1999 dengan ketua, Endang anwar.^[5]

Merespon tuntutan dan keinginan masyarakat di Wilayah Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan keputusan Bupati Bandung Nomor 135.kep.85-binpemum/2004 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penataan Wilayah Kabupaten Bandung, dengan Ketua Drs. H. Abubakar, M.Si. Yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dengan tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan Penataan Wilayah Kabupaten Bandung serta melakukan upaya dan langkah kerjasama dengan 6 (enam) perguruan tinggi, yaitu Unpad, ITB, STPDN, UPI , Unpas dan Unjani dengan membentuk tim konsorsium perguruan tinggi dalam rangka penataan Wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh Hatta Djati Permana mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh Obar Sobarna. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat).

Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 Agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Endang Anwar.

Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman. Disamping itu pergerakan ini didukung oleh beberapa tokoh PNS seperti Pandji Tirtayasa, Megahari Pudjiharto, Donny Widiaman, dan tokoh pendukung pemekaran lainnya. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung.

Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Tjatja Kuswara selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Abubakar dan Ernawan Natasaputra hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama presiden. Drs. Ade Ratmadja Ketua Panitia Deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat KPKBB yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2003 diikuti oleh berbagai komponen masyarakat Bandung Barat berkomitmen bersama untuk memeperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat jadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan selatan. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

Kabupaten baru ini belum dikelola dengan pemerintahan yang baik, terbukti dua Bupati nya melakukan kegiatan kriminal berupa Korupsi yaitu Abubakar dan Aa Umbara.

Geografi

Batas wilayah

Titik ekstrem Kabupaten Bandung Barat
Barat	7°03′29″S 107°10′55″E / 7.0580629683192°S 107.18198688549707°E	Cilangari, Gununghalu, Bandung Barat
Selatan	7°07′19″S 107°23′12″E / 7.121944908216402°S 107.38676656193972°E	Mekarwangi, Sindangkerta, Bandung Barat
Timur	6°49′44″S 107°43′17″E / 6.8288561433278305°S 107.72142170081028°E	Suntenjaya, Lembang, Bandung Barat
Utara	6°41′19″S 107°24′37″E / 6.688547905167132°S 107.41020670495384°E	Tenjolaut, Cikalongwetan, Bandung Barat

Pemerintahan

Daftar Bupati

No		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Potret
—	Drs. H. Tjatja Kuswara SH. MH. (Penjabat)	2 Januari 2007	17 Juli 2008	—	^{[ket. 1]}	—
1	Drs. H. Abu Bakar M.Si	17 Juli 2008	17 Juli 2013	1			Drs. Ernawan Natasaputra M.Si
1	Drs. H. Abu Bakar M.Si	17 Juli 2013	19 April 2018	2			Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra
—	Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra (Pelaksana Tugas)	19 April 2018	17 Juli 2018	2	^{[ket. 2]}	—
—	Ir. H. Dadang Mohamad Masoem M.SCE., Ph.D. (Penjabat)	17 Juli 2018	20 September 2018	—	^{[ket. 3]}	—
2	Aa Umbara Sutisna S.IP.	20 September 2018	13 April 2021	3			Hengky Kurniawan
—	Hengky Kurniawan	13 April 2021	7 November 2022		^{[ket. 4]}	—
3	Hengky Kurniawan	7 November 2022	20 September 2023		^{[ket. 5]}
—	Drs. Arsan Latif M.Si. (Penjabat)	20 September 2023	6 Juni 2024	—	^{[ket. 6]}^{[ket. 7]}
—	Ade Zakir Hasim S.T., M.A.P. (Penjabat)	6 Juni 2024	15 Juni 2024		^{[ket. 8]}
—	Ade Zakir Hasim S.T., M.A.P. (Penjabat)	15 Juni 2024	Petahana		^{[ket. 9]}
-	jeje govinda	15 februari 2025	petahan			h asep ismail

Keterangan

^ Mengisi Jabatan Bupati Sebelum Pemilihan Bupati Dilaksanakan
^ Mengisi Jabatan Bupati selama Bupati Sebelumnya dinonaktifkan
^ Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pelantikan Bupati Terpilih Pada Pemilu Tahun 2018
^ Sebagai pelaksana tugas^[6]
^ Dilantik menjadi Bupati definitif^[7]
^ Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pemilihan Umum Bupati Pada Tahun 2024
^ Diberhentikan karena terlibat kasus korupsi^[8]
^ Sebagai pelaksana harian bupati yang diangkat oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada 6 Juni 2024^[8] karena Penjabat Bupati ditetapkan tersangka pada kasus korupsi oleh kejaksaan
^ Dilantik menjadi Penjabat Bupati pada 15 Juni 2024^[9]

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[10]	2019–2024^[11]	2024–2029
	PKB	4	5	6
	Gerindra	5	7	8
	PDI-P	12	7	5
	Golkar	6	5	8
	NasDem	2	4	5
	PKS	4	8	8
	Hanura	4	0	0
	PAN	3	5	5
	Demokrat	4	5	5
	Perindo		(baru) 1	0
	PPP	5	3	0
	PKPI	1	0
Jumlah Anggota		50	50	50
Jumlah Partai		11	10	8

Kecamatan

Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan dan 165 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.616.203 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.305,77 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 1.238 jiwa/km².^[12]^[13]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Kodepos^[14]	Jumlah Desa	Daftar Desa
32.17.09	Batujajar	40761	8	Batujajar Barat Batujajar Timur Cangkorah Galanggang Giriasih Pangauban Selacau
32.17.10	Cihampelas	40767	10	Cihampelas Cipatik Citapen Mekarjaya Mekarmukti Pataruman Singajaya Situwangi Tanjungjaya Tanjungwangi
32.17.04	Cikalong Wetan	40756	13	Cikalong Cipada Ciptagumati Cisomang Barat Ganjarsari Kanangasari Mandalamukti Mandalasari Mekarjaya Puteran Rende Tenjolaut Wangunjaya
32.17.11	Cililin	40762	11	Batulayang Bongas Budiharja Cililin Karanganyar Karangtanjung Karyamukti Kidangpananjung Mukapayung Nanggerang Rancapanggung
32.17.07	Cipatat	40754	12	Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Kertamukti Mandalasari Mandalawangi Nyalindung Rajamandala Kulon Sarimukti Sumurbandung
32.17.05	Cipeundeuy	40758	12	Bojongmekar Ciharashas Cipeundeuy Ciroyom Jatimekar Margalaksana Margaluyu Nanggeleng Nyenang Sirnagalih Sirnaraja Sukahaji
32.17.12	Cipongkor	40764	14	Baranangsiang Cibenda Cicangkang Hilir Cijambu Cijenuk Cintaasih Citalem Girimukti Karangsari Mekarsari Neglasari Sarinagen Sirnagalih Sukamulya
32.17.03	Cisarua	40751	8	Cipada Jambudipa Kertawangi Padaasih Pasirhalang Pasirlangu Sadangmekar Tugumukti
32.17.15	Gununghalu	40765	9	Bunijaya Celak Cilangari Gununghalu Sindangjaya Sirnajaya Sukasari Tamanjaya Wargasaluyu
32.17.01	Lembang	40791	16	Cibodas Cibogo Cikahuripan Cikidang Cikole Gudangkahuripan Jayagiri Kayuambon Langensari Lembang Mekarwangi Pagerwangi Sukajaya Suntenjaya Wangunharja Wangunsari
32.17.06	Ngamprah	40721-40727	11	Bojongkoneng Cilame Cimanggu Cimareme Gadobangkong Margajaya Mekarsari Ngamprah Pakuhaji Sukatani Tanimulya
32.17.08	Padalarang	40711-40719	10	Cempakamekar Ciburuy Cimerang Cipeundeuy Jayamekar Kertajaya Kertamulya Laksanamekar Padalarang Tagogapu
32.17.02	Parongpong	40759	7	Cigugur Girang Cihanjuang Cihanjuang Rahayu Cihideung Ciwaruga Karyawangi Sariwangi
32.17.13	Rongga	40766	8	Bojong Bojongsalam Cibedug Cibitung Cicadas Cinengah Sukamanah Sukaresmi
32.17.16	Saguling	40768	6	Bojonghaleuang Cikande Cipangeran Girimukti Jati Saguling
32.17.14	Sindangkerta	40763	11	Buninagara Cicangkang Girang Cikadu Cintakarya Mekarwangi Pasirpogor Puncaksari Ranca Senggang Sindangkerta Wangunsari Weninggalih
	TOTAL		165

Penduduk

Penduduk yang ada di dalam bagian ini baru dimasukkan seturut dengan Sensus BPS 2010 dan survei maupun proyeksi penduduk 2009 dan 2008. Sebab, pada tahun 2000, seluruh data mengenai Bandung Barat masih berada dalam data BPS Kabupaten Bandung.

No	Tahun	2011	2010	2009	2008
1.	Jumlah Pria (jiwa)	784.540	771.729	796.149	787.042
2.	Jumlah Wanita (jiwa)	752.862	741.905	752.285	744.030
3.	Total (jiwa)	1.537.402	1.513.634	1.548.434	1.531.072
4.	Pertumbuhan Penduduk (%)	–	2	–	–
5.	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)	-	1.184	-	–

Laporan dari BKKBN, di tahun 2022, menyebutkan bahwa sekitar 20 hingga 30% daripada seluruh penduduk yang berusia di bawah 12 tahun^{[butuh rujukan]} di Kabupaten Bandung Barat mengalami hambatan pertumbuhan. Status kuning Bandung Barat didapatkan bersama-sama dengan Kota Bandung, Kota Banjar, Bekasi, Karawang, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Kota Tasikmalaya.^[15]

Pendidikan

MA

• MAN Cililin

• MA Persis 16 Cipada

• MA Persis 38 Padalarang

• MA Plus Istiqomah Persis 50 Lembang

• MA Firdaus Persis 153 Cipatat

• MA At Taqwa Persis 161 Cihampelas

SMK

Perguruan Tinggi

Pariwisata

Transportasi

Angkutan massal

Kereta cepat Whoosh
- Stasiun Halim–Stasiun Tegalluar (di stasiun Padalarang)
- KC Pengumpan Kereta Cepat: Padalarang–Bandung (di stasiun Padalarang)
KAI Commuter
- B Commuter Line Bandung Raya
- C Commuter Line Garut
Kereta api lokal
- SW Siliwangi (Cipatat-Sukabumi)
Trans Metro Pasundan
- 2D Alun-Alun Bandung-Kota Baru Parahyangan
DAMRI
- KBP Alun-Alun Bandung-Kota Baru Parahyangan via Tol Pasteur

Angkutan Kota wilayah Kabupaten Bandung Barat dan beberapa rute yang menghubungkan Kota Cimahi dengan Kota Bandung.

Stasiun dan terminal

Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 stasiun kereta cepat Whoosh, 9 stasiun Commuter Line Bandung Raya dan Garut maupun 1 stasiun KA Siliwangi yang masih beroperasi, diantaranya:

Jalur kereta api cepat Jakarta–Bandung
- Stasiun Padalarang
Lintas selatan Jawa

Selain itu, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki 2 stasiun yang sudah berhenti beroperasi, yaitu:

Catatan

Referensi

^ ^a ^b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Gambir, Gambir, Jakarta Pusat: Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 2 Juli 2022.
^ ^a ^b ^c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2023.
^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2022-2023". www.bps.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2023.
^ "Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020" (pdf). BPS Kabupaten Bandung Barat. 27 April 2020. Diakses tanggal 10 November 2020.
^ ^a ^b ^c "Sejarah Singkat Lahirnya Kabupaten Bandung Barat". bandungbaratkab.go.id. Pemda Kab. Bandung Barat. Diakses tanggal 1 Desember 2023.
^ "Hengky Kurniawan Diangkat Jadi Plt Bupati Bandung Barat". Dadali ID.
^ "Lantik Hengky Kurniawan Jadi Bupati Bandung Barat, Ridwan Kamil Ingatkan Kasus Aa Umbara". Kompas News.
^ ^a ^b "Sekda Kabupaten Bandung Barat Ditunjuk Jadi Plh Bupati". Metro TV News.
^ "Penjabat Gubernur Jawa Barat Resmi Lantik Ade Zakir Hasim sebagai Penjabat Bupati Bandung Barat". Website KBB.
^ Perolehan Kursi DPRD Bandung Barat 2014-2019
^ Perolehan Kursi DPRD Bandung Barat 2019-2024
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
^ Kode Pos Kabupaten Bandung Barat
^ Arifianto, Bambang; Fahas, Eva; Nurulliah, Novianti; Kasumaningrum, Yulistyne (19 Agustus 2022). "Jabar Masih Harus Terus Berbenah". Pikiran Rakyat. Bandung. hlm. 1.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
(Indonesia) Situs web berita di Kabupaten Bandung Barat Diarsipkan 2010-05-02 di Wayback Machine.
(Indonesia) Komunitas Facebook Seputar Desa Kab. Bandung Barat
(Indonesia) Informasi Terpadu Kawasan Bandung Utara Diarsipkan 2021-03-04 di Wayback Machine.
(Indonesia) Informasi Terpadu Kawasan Bandung Selatan Diarsipkan 2015-08-01 di Wayback Machine.
(Indonesia) Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Diarsipkan 2012-06-26 di Wayback Machine.

[6] Mengisi Jabatan Bupati Sebelum Pemilihan Bupati Dilaksanakan

[7] Mengisi Jabatan Bupati selama Bupati Sebelumnya dinonaktifkan

[8] Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pelantikan Bupati Terpilih Pada Pemilu Tahun 2018

[10] Sebagai pelaksana tugas^[6]

[12] Dilantik menjadi Bupati definitif^[7]

[13] Mengisi Jabatan Bupati sebelum Pemilihan Umum Bupati Pada Tahun 2024

[15] Diberhentikan karena terlibat kasus korupsi^[8]

[16] Sebagai pelaksana harian bupati yang diangkat oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada 6 Juni 2024^[8] karena Penjabat Bupati ditetapkan tersangka pada kasus korupsi oleh kejaksaan

[18] Dilantik menjadi Penjabat Bupati pada 15 Juni 2024^[9]

[UU-1] "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Gambir, Gambir, Jakarta Pusat: Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 2 Juli 2022.

[DUKCAPIL-2] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2023.

[IPM-3] "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2022-2023". www.bps.go.id. Diakses tanggal 1 Desember 2023.

[BANDUNG-4] "Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2020" (pdf). BPS Kabupaten Bandung Barat. 27 April 2020. Diakses tanggal 10 November 2020.

[SEJARAH-5] "Sejarah Singkat Lahirnya Kabupaten Bandung Barat". bandungbaratkab.go.id. Pemda Kab. Bandung Barat. Diakses tanggal 1 Desember 2023.

[9] "Hengky Kurniawan Diangkat Jadi Plt Bupati Bandung Barat". Dadali ID.

[11] "Lantik Hengky Kurniawan Jadi Bupati Bandung Barat, Ridwan Kamil Ingatkan Kasus Aa Umbara". Kompas News.

[Arsandiberhentikan-14] "Sekda Kabupaten Bandung Barat Ditunjuk Jadi Plh Bupati". Metro TV News.

[17] "Penjabat Gubernur Jawa Barat Resmi Lantik Ade Zakir Hasim sebagai Penjabat Bupati Bandung Barat". Website KBB.

[19] Perolehan Kursi DPRD Bandung Barat 2014-2019

[20] Perolehan Kursi DPRD Bandung Barat 2019-2024

[Permendagri-137-2017-21] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-22] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[23] Kode Pos Kabupaten Bandung Barat

[PR-19-AUG-DEPAN-24] Arifianto, Bambang; Fahas, Eva; Nurulliah, Novianti; Kasumaningrum, Yulistyne (19 Agustus 2022). "Jabar Masih Harus Terus Berbenah". Pikiran Rakyat. Bandung. hlm. 1.

[2]

[4]

[1]

[3]

[5]

[ket. 1]

[ket. 2]

[ket. 3]

[ket. 4]

[ket. 5]

[ket. 6]

[ket. 7]

[ket. 8]

[ket. 9]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]