Kabinet Sjahrir III

Kabinet Sjahrir Ketiga atau Kabinet Sjahrir III adalah kabinet ketiga yang dibentuk dan dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tanggal 2 Oktober 1946 dan bertugas hingga tanggal 27 Juni 1947.

Kabinet Sjahrir III
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-4
1946-1947
Dibentuk	2 Oktober 1946
Diselesaikan	27 Juni 1947
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Soetan Sjahrir
Jumlah menteri	20
Jumlah wakil menteri	12
Partai anggota	Sosialis   Parkindo   Masyumi   PNI   PKI   Buruh   BTI   Independen
Status di legislatif	KNIP Minoritas: 49 / 200
Sejarah
Periode	KNIP Sidang Pleno IV
Nasihat dan persetujuan	Komite Nasional Indonesia Pusat
Pendahulu	Kabinet Sjahrir II
Pengganti	Kabinet Amir Sjarifuddin I

Dari kiri ke kanan Tan Po Gwan, Amir Sjarifuddin, Agus Yaman (staf menteri), Maria Ulfah, J. Leimena, Ali Budiardjo (staf menteri), A.K. Gani, Sutan Sjahrir

Latar belakang

Setelah terjadinya penculikan Perdana Menteri Soetan Sjahrir, pihak yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno-Hatta, dengan kabinet pemerintahan yang digantikan oleh sebuah "Dewan Politik Agung" yang dipimpin oleh Tan Malaka dan kekuasaan militer Soekarno dipindahkan kepada Jenderal Soedirman. Jenderal Sudarsono yang telah melakukan penculikan bersama pasukannya, pergi ke Jakarta bersama Mohammad Yamin untuk bertemu presiden, namun keduanya ditangkap. Soekarno pada akhirnya membujuk Soedirman untuk mendukung kembali Sjahrir serta penangkapan para pemberontak termasuk Tan Malaka.

Pada pertengahan Agustus 1946, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menyatakan bahwa keadaan pada masa tersebut menjustifikasi pembentukan kembali sebuah kabinet parlementer. Sjahrir kembali diminta untuk membentuk kabinet, namun pengaruh dalam pemilihan anggota kabinet dibatasi, tidak seperti dalam dua kabinet sebelumnya. Setelah enam minggu negosiasi, kabinet baru diumumkan pada 2 Oktober 1946. Anggota kabinet tersebut meliputi berbagai partai politik, perwakilan dari komunitas Tiongkok dan Arab, dan keterwakilan perempuan. Pada hari yang sama, Soekarno mencabut masa darurat dan mengeluarkan dekrit penunjukan Sjahrir sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno secara resmi melantik kabinet pada 5 Oktober di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Susunan kabinet

No.	Jabatan	Pejabat		Partai Politik
1	Perdana Menteri		Sutan Sjahrir		Sosialis
2	Menteri Luar Negeri
	Wakil Menteri Luar Negeri		H Agoes Salim		Non partai
3	Menteri Dalam Negeri		Mohammad Roem		Masyumi
	Wakil Menteri Dalam Negeri		Wijono		BTI
4	Menteri Kehakiman		Susanto Tirtoprodjo		PNI
	Wakil Menteri Kehakiman		Hadi		Non partai
5	Menteri Keuangan		Syafrudin Prawiranegara		Masyumi
	Wakil Menteri Keuangan		Lukman Hakim		PNI
6	Menteri Kemakmuran		A. K. Gani		PNI
	Wakil Menteri Kemakmuran		Jusuf Wibisono		Masyumi
7	Menteri Kesehatan		Darma Setiawan		Non partai
	Wakil Menteri Kesehatan		J. Leimena		Parkindo
8	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Soewandi		Non partai
	Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Gunarso		Non partai
9	Menteri Sosial		Maria Ulfah Santoso		Non partai
	Wakil Menteri Sosial		Abdoelmadjid Djojoadhiningrat		Sosialis
10	Menteri Agama		Faturrachman		Masyumi
11	Menteri Keamanan Rakyat		Amir Sjarifuddin		Sosialis
	Wakil Menteri Keamanan Rakyat		Harsono Tjokroaminoto		Masyumi
12	Menteri Penerangan		Mohammad Natsir		Masyumi
	Wakil Menteri Penerangan		AR Baswedan		Non partai
13	Menteri Perhubungan		Djuanda Kartawidjaja		Non partai
	Wakil Menteri Perhubungan		Setyadjit Soegondo		Partai Buruh
14	Menteri Pekerjaan Umum		Martinus Putuhena		Parkindo
	Wakil Menteri Pekerjaan Umum		Herling Laoh		PNI
15	Menteri Negara		Hamengku Buwono IX		Non partai
			Wahid Hasyim		Masyumi
			Wikana (Urusan Pemuda)		PKI
			Sudarsono		Sosialis
			Tan Po Gwan (Urusan Peranakan)		Sosialis
			Setiabudi (Douwes Dekker)		Non partai

Pembubaran kabinet

Pada 25 Maret 1947, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari tekanan terhadap Belanda dari Inggris, yang merencanakan untuk menarik pasukan mereka dari Indonesia sejak akhir dari Perang Dunia II, untuk melakukan perjanjian dengan pihak Indonesia. Perjanjian tersebut mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto terhadap pulau Jawa dan Sumatra dan meminta pembentukan negara federal Republik Indonesia Serikat. Namun kedua pihak semakin tidak sepaham dengan perjanjian tersebut dan saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian tersebut. Setelah ultimatum Belanda pada 27 Mei 1947, yang dianggap sebagai ancaman perang oleh pemerintahan Indonesia, kemudian diklarifikasi oleh Letnan Jenderal Gubernur van Mook, Sjahrir membuat serangkaian konsesi, termasuk kedaulatan sementara Belanda dan kendali atas kebijakan luar negeri. Banyak anggota kabinet sayap kiri, termasuk Amir Sjarifuddin dan Wikana mengutuk konsesi ini, dan satu demi satu partai minoritas meninggalkan Sjahrir. Masyumi kemudian ikut meninggalkan kabinet. Menghadapi oposisi, Sjahrir mengundurkan diri pada 27 Juni 1947. Soekarno kembali menyatakan keadaan darurat dan meminta anggota kabinet untuk tetap bertugas sampai digantikan oleh kabinet baru.

Lihat pula

• Daftar Kabinet Indonesia

Sumber

• Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
• Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
• Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 41–51, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Kabinet Sjahrir III pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
• (Indonesia) Profil pada Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia Diarsipkan 2014-01-11 di Wayback Machine.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Sjahrir II	Kabinet Sjahrir III 1946–1947	Diteruskan oleh: Kabinet Amir Sjarifuddin I