Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo (20 April 1921 – 9 November 1999) merupakan seorang perwira tinggi angkatan darat, birokrat, dan politikus Indonesia.[1]
Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo | |
|---|---|
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Masa jabatan 28 September 1971 – 1 Oktober 1982 | |
| Presiden | Suharto |
| Sekretaris Jenderal Departemen Agama | |
| Masa jabatan Oktober 1968 – 30 Oktober 1971 | |
| Menteri | Muhammad Dahlan Mukti Ali |
| Anggota Parlemen Negara Madura | |
| Masa jabatan 15 April 1948 – 9 Maret 1950 | |
| Daerah pemilihan | Pamekasan |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 20 April 1921 Bangkalan, Madura, Hindia Belanda |
| Meninggal | 9 November 1999 (umur 78) |
| Karier militer | |
| Pihak |  Indonesia |
| Dinas/cabang |  TNI Angkatan Darat |
| Masa dinas | 1943 – 197? |
| Pangkat |  Mayor Jenderal TNI |
| NRP | 12803 |
| Satuan | Korps Polisi Militer (CPM) |
  | |
Masa kecil dan pendidikan
suntingAhmad Hafiluddin dilahirkan pada tanggal 20 April 1921 di Bangkalan, sebuah kabupaten yang terletak di Keresidenan Madura. Ahmad memulai pendidikannya di Hollandsch-Inlandsche School (setara dengan Sekolah dasar, yang ditamatkannya pada tahun 1935.[2] Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama Meer Uitgebreid Lager Onderwijs di Surabaya[3] dan lulus pada tahun 1939.[2]
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, Ahmad meneruskan ke Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), sebuah sekolah pamong praja setingkat sekolah menengah atas. Ia juga mengikuti kursus radiotelepon pada tahun 1940 dan sempat bertugas sebagai operator radiotelepon di Luchtbeschermingsdienst (Jawatan Tindakan Pencegahan Bahaya Serangan Udara), sebuah organisasi pendahulu hansip yang dibentuk untuk mencegah serangan udara dari Jepang. Ahmad menyelesaikan pendidikan di MOSVIA pada tahun 1942, di tahun yang sama saat Jepang menduduki Hindia Belanda.[2]
Karier
suntingAhmad memulai kariernya sebagai pamong praja di Pamekasan pada masa pendudukan Jepang.[4] Satu tahun kemudian, ia mengikuti latihan opsir tentara Pembela Tanah Air (PETA)[2] dan direkrut oleh Jepang sebagai Kepala Staf Batalyon II Bangkalan dengan pangkat shodanchō (setingkat letnan).[5]
Setelah Revolusi Nasional Indonesia, Ahmad meneruskan kariernya di kepolisian militer. Pada tanggal 1 Desember 1950, Ahmad yang berpangkat mayor diangkat menjadi Komandan Corps Polisi Militer Batalyon 67 yang meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.[6][7] Batalyon ini kemudian berubah nama menjadi Corps Polisi Militer Batalyon I delapan hari kemudian.[8] Ahmad menjabat sebagai komandan batalyon hingga 15 Oktober 1953 dan digantikan oleh Mayor Slamet Martosudiro.[9] Ahmad kemudian dipindahkan untuk menjabat sebagai komandan batalyon polisi militer di Palembang. Sama seperti jabatan sebelumnya, Ahmad menjabat selama kurang lebih tiga tahun dan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 10 Januari 1956.[10]
Ahmad meneruskan kariernya di lingkungan kesatuan polisi militer angkatan darat hingga tahun 1960. Ia kemudian dikirim untuk menjalani pendidikan militer lanjutan di Quetta Command and Staff College di Pakistan selama beberapa bulan,[11] sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk mengajar sebagai dosen di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Setelah bertugas sebagai dosen selama dua tahun, Ahmad ditunjuk menjadi kepala staf—dan kemudian wakil komandan—Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat.[2]
Usai menjabat sebagai orang nomor dua di Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, pada bulan Juni 1967 Ahmad diangkat menjadi Direktur Polisi Militer Angkatan Darat,[12] jabatan tertinggi di kepolisian militer angkatan darat, dengan pangkat brigadir jenderal.[2] Ia memegang jabatan tersebut hingga bulan Oktober 1968 dan kemudian digantikan oleh wakilnya, Suitdertus Soedarman.[13] Ahmad selanjutnya diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan menjabat hingga tanggal 30 Oktober 1971.[14]
Referensi
sunting- ^ Bachtiar, Harsya W. (1988). Siapa dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Jakarta. hlm. 118 – 119. ISBN 9789794281000.
- ^ a b c d e f Lembaga Pemilihan Umum (1973). Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 605.
- ^ "Toelatingsexamen Mulo Soerabaia". De Indische courant. 31 Mei 1935. Diakses tanggal 1 Januari 2024.
- ^ "Oeroesan Pegawai Negeri". Kan po (32). Desember 1943. hlm. 45. Diakses tanggal 20 Januari 2024.
- ^ Suryanegara, Ahmad Mansur (2010). Api Sejarah 2. Bandung: Salamadani. hlm. 80. ISBN 9786028458269.
- ^ "Pengumuman No: 8010/X-67-50". Het nieuwsblad voor Sumatra. 6 Desember 1950. Diakses tanggal 20 Januari 2024.
- ^ "Militaire politie". Het nieuwsblad voor Sumatra. 6 Desember 1950. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ^ "Pengumuman No: 8109/X-67-50". Het nieuwsblad voor Sumatra. 11 Desember 1950. Diakses tanggal 20 Januari 2024.
- ^ "Nieuwe commandant van militaire politie". Het nieuwsblad voor Sumatra. 16 Oktober 1953. Diakses tanggal 21 Januari 2024.
- ^ Sejarah pengabdian Corps Polisi Militer Angkatan Darat, 1945-1978. Yayasan Gajah Mada. 1981. hlm. 191.
- ^ "DAFTAR KRONOLOGIS NAMA2 PERWIRA JANG MEMAKAI TKSK". Karya Wira Jati (22). November 1966. hlm. 97. Diakses tanggal 17 June 2021.
- ^ "Foto: Serah Terima Djabatan Dirpom". Kompas. 13 Juni 1967. hlm. 1.
- ^ "Army Personnel Shifts". Antara. 11 Oktober 1968. Diakses tanggal 30 Januari 2023.
- ^ Masyarakat Islam (7). 1970. hlm. 16 https://books.google.co.id/books?id=kM4XAAAAIAAJ. Tidak memiliki atau tanpa
|title=(bantuan)