Pelantikan Prabowo Subianto

Pelantikan
Prabowo Subianto
Pelantikan; Prabowo Subianto
Tanggal	20 Oktober 2024
Lokasi	Istana Garuda Nusantara dan/atau Plaza Seremoni; Sepaku, Ibu Kota Nusantara
Partisipan	Presiden Prabowo Subianto; Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; (penerima jabatan)Presiden Joko Widodo; Wakil Presiden Ma'ruf Amin; (mantan pejabat)Ketua MPR; (pimpinan sidang)

Acara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Acara ini akan menandai secara resmi dimulainya masa jabatan pertama Prabowo Subianto sebagai Presiden dan masa jabatan pertama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia. Keduanya dilantik setelah memenangkan pemilihan umum presiden pada 14 Februari 2024.

Latar belakang

Acara pelantikan

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR.^[1] Acara ini dipimpin oleh Ketua MPR RI. Ketua MPR membacakan keputusan KPU mengenai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik dengan bersumpah menurut agama Islam. Presiden, Wakil Presiden dan pimpinan MPR lalu menandatangani Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah ini, Prabowo Subianto menyampaikan pidato awal masa jabatan di hadapan anggota MPR.

Sumpah Presiden dan Wakil Presiden

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.^[1]”

Pidato awal masa jabatan

Hadirin

Tamu

Dalam Negeri

Luar Negeri

Acara setelah pelantikan

Reaksi

Galeri

Referensi

^ ^a ^b "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" (PDF). DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-01-06. Diakses tanggal 2014-10-21. line feed character di |title= pada posisi 119 (bantuan)

[md3-2009-1] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" (PDF). DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-01-06. Diakses tanggal 2014-10-21. line feed character di |title= pada posisi 119 (bantuan)

[1]