Kritik terhadap Google

Kritik terhadap Google mencakup kekhawatiran atas penghindaran pajak, penyalahgunaan dan manipulasi hasil penelusuran, penggunaan kekayaan intelektual orang lain, kekhawatiran bahwa kompilasi datanya mungkin melanggar privasi orang, dan kolaborasi dengan militer AS di Google Earth untuk memata-matai pengguna, sensor hasil pencarian dan konten, kerjasamanya dengan militer Israel dalam Proyek Nimbus yang menargetkan warga Palestina dan konsumsi energi servernya serta kekhawatiran terhadap masalah bisnis tradisional seperti monopoli, pembatasan perdagangan, antimonopoli, pelanggaran paten, mengindeks dan menyajikan informasi palsu dan propaganda dalam hasil pencarian, dan menjadi "Ruang Gema Ideologis".

Perusahaan induk Google, Alphabet Inc., adalah perusahaan publik multinasional Amerika yang berinvestasi dalam pencarian Internet, komputasi awan, dan teknologi periklanan. Google menjadi tuan rumah dan mengembangkan sejumlah layanan dan produk berbasis Internet, dan menghasilkan keuntungan terutama dari periklanan melalui program Google Ads ( sebelumnya AdWords ).

Misi Google yang dinyatakan adalah "untuk mengatur informasi dunia dan menjadikannya dapat diakses dan berguna secara universal"; misi ini, dan cara yang digunakan untuk mencapainya, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengkritik perusahaan. Sebagian besar kritik tersebut berkaitan dengan isu-isu yang belum ditangani oleh hukum siber.

Shona Ghosh, jurnalis Business Insider, mencatat bahwa meningkatnya gerakan perlawanan digital terhadap Google telah berkembang.

Algoritma

Lihat juga : Ekonomi perhatian dan Gelembung filter

Algoritme yang menghasilkan hasil penelusuran dan merekomendasikan video di YouTube telah dikritik karena termotivasi untuk mendorong keterlibatan pengguna dengan memperkuat keyakinan pengguna yang sudah ada sebelumnya dan juga menyarankan konten yang lebih ekstrem dan kurang bisa diandalkan. Selain media sosial, algoritma ini telah menerima kritik besar sebagai pendorong polarisasi politik, gangguan kecanduan internet, dan promosi misinformasi, disinformasi, kekerasan dan eksternalitas lainnya. Aviv Ovadya berpendapat bahwa algoritme ini memberi insentif pada pembuatan konten yang memecah belah selain mempromosikan konten memecah belah yang sudah ada.

Sally Hubbard berpendapat bahwa sebagai sebuah monopoli, situs-situs seperti YouTube dan pencarian Google menghasilkan lebih banyak berita palsu dibandingkan jika terdapat lebih banyak persaingan di pasar yang dapat mempersulit promosi konten berbahaya hanya dengan menggunakan satu algoritma.

Antimonopoli

Sejak tahun 2000-an dan seterusnya, Google dan perusahaan induk Alphabet Inc. telah menghadapi pengawasan antimonopoli atas dugaan perilaku anti-persaingan yang melanggar undang-undang persaingan usaha di yurisdiksi tertentu. Pengawasan antimonopoli terhadap Google terutama berpusat pada dominasi perusahaan tersebut di pasar mesin pencari dan periklanan digital. Perusahaan ini juga dituduh memanfaatkan kendali sistem operasi Android untuk mengekang persaingan secara ilegal.

Google juga telah menerima pengawasan antimonopoli atas kendalinya atas Google Play Store dan dugaan "preferensi mandiri" dengan mengorbankan pengembang pihak ketiga. Selain itu, dugaan diskriminasi Google terhadap iklan pesaingnya di YouTube telah menjadi subjek litigasi antimonopoli. Baru-baru ini, Google Maps dan paket Google Automotive Services ( GAS ) telah menjadi target pengawasan antimonopoli.

Uni Eropa

Komisi Eropa telah mengajukan beberapa kasus hukum persaingan usaha terhadap Google, yaitu :

• Keluhan bahwa Google menyalahgunakan posisinya sebagai mesin pencari dominan untuk mengutamakan layanannya sendiri dibandingkan layanan pesaing. Secara khusus, Google mengoperasikan situs web perbandingan belanja gratis Froogle, yang ditinggalkannya dan memilih situs berbayar khusus penempatan yang disebut Google Shopping. Situs perbandingan lainnya mengeluhkan penurunan tajam lalu lintas web karena perubahan dalam algoritme penelusuran Google, dan beberapa diantaranya terpaksa gulung tikar. Investigasi dimulai di tahun 2010 dan berakhir di bulan Juli 2017 dengan denda €2,42 miliar terhadap perusahaan induk Alphabet, dan perintah untuk mengubah praktiknya dalam waktu 90 hari.
• Keluhan muncul di tahun 2015 bahwa dominasi sistem operasi Android disalahgunakan untuk mempersulit aplikasi pihak ketiga dan mesin pencari pesaing untuk diinstal sebelumnya di ponsel. (Lihat Uni Eropa vs. Google.)
• Keluhan muncul di tahun 2016 bahwa Google menyalahgunakan dominasi pasarnya untuk mencegah perusahaan periklanan pesaing menjual iklan ke situs web yang sudah menggunakan Google AdSense.
• Di bulan Juni 2023, UE menuduh Google menyalahgunakan kendalinya atas pasar UE untuk membeli dan menjual iklan online untuk melemahkan pesaingnya.

masalah antimonopoli AS

Artikel utama : Amerika Serikat v. Google LLC ( 2020 )

Dalam kesaksiannya di hadapan panel antimonopoli Senat AS di bulan September 2011, Eric Schmidt, ketua Google, mengatakan bahwa "Internet adalah arena bermain yang paling setara" dimana pengguna hanya berjarak "satu klik saja" dari pesaing. Meskipun demikian, Senator Kohl bertanya kepada Schmidt apakah pangsa pasar Google merupakan monopoli – suatu kekuatan khusus yang dominan – bagi perusahaannya. Schmidt mengakui bahwa pangsa pasar Google mirip dengan monopoli, namun mencatat kompleksitas hukumnya.

Selama persidangan, Mike Lee, anggota Partai Republik dari Utah, menuduh Google mengolah hasil pencariannya untuk mendukung layanannya sendiri. Schmidt menjawab, "Senator, saya jamin kita belum memasak apapun." Dalam kesaksian di hadapan panel Senat yang sama, Jeffrey Katz dan Jeremy Stoppelman, kepala eksekutif pesaing Google Nextag dan Yelp, mengatakan bahwa Google memiringkan hasil penelusuran menguntungkan dirinya sendiri, membatasi pilihan dan menghambat persaingan.

Di bulan Oktober 2012, dilaporkan bahwa staf Komisi Perdagangan Federal AS sedang mempersiapkan rekomendasi agar pemerintah menggugat Google atas dasar antimonopoli. Hal yang menjadi perhatian termasuk tuduhan memanipulasi hasil pencarian untuk mendukung layanan Google seperti Google Shopping untuk pembelian barang dan Google Places untuk mengiklankan restoran dan bisnis lokal ; apakah pasar periklanan otomatis Google, AdWords, mendiskriminasi pengiklan dari layanan perdagangan online yang bersaing seperti situs perbandingan belanja dan situs web ulasan konsumen ; apakah kontrak Google dengan pembuat dan operator ponsel cerdas mencegah mereka menghapus atau memodifikasi produk Google, seperti sistem operasi Android atau Google Search ; dan penggunaan paten ponsel pintar oleh Google. Kemungkinan hasil investigasi antimonopoli adalah penyelesaian yang dinegosiasikan dimana Google setuju untuk tidak melakukan diskriminasi demi produknya dibandingkan pesaing yang lebih kecil. Komisi Perdagangan Federal mengakhiri penyelidikannya selama periode ketika salah satu pendiri Google, Larry Page, bertemu dengan individu di Gedung Putih dan Komisi Perdagangan Federal, yang mengarah pada perubahan sukarela yang dilakukan Google ; sejak Januari 2009 hingga Maret 2015 karyawan Google telah bertemu dengan pejabat di Gedung Putih sekitar 230 kali menurut The Wall Street Journal.

Di bulan Juni 2015, Google mencapai perjanjian periklanan dengan Yahoo!, yang mengizinkan Yahoo! untuk menampilkan iklan Google di halaman webnya. Aliansi antara kedua perusahaan tidak pernah terwujud sepenuhnya karena kekhawatiran antimonopoli oleh Departemen Kehakiman AS. Akibatnya, Google menarik diri dari kesepakatan tersebut di November 2018.

Di bulan September 2023, uji coba antimonopoli Google Amerika Serikat v. Google LLC ( 2020 ) dimulai di pengadilan federal di Washington, D.C. dimana DOJ menuduh Google secara ilegal menciptakan monopoli dengan membayar miliaran dolar kepada vendor ponsel pintar dan operator seluler untuk menjadikan mesin pencari Google sebagai layanan default. Pengadilan federal memutuskan di Agustus 2024 bahwa Google menyalahgunakan posisinya di mesin pencari dan melanggar Sherman Act.

Di Januari 2023, DOJ mengajukan gugatan serupa yang menuduh Google memonopoli industri periklanan digital. Pengaduan tersebut menuduh bahwa perusahaan tersebut telah terlibat dalam "perilaku anti persaingan dan eksklusif" selama 15 tahun sebelumnya. Sidang dimulai di 9 September 2024.

Android

Di tanggal 20 April 2016, Uni Eropa mengajukan keluhan antimonopoli resmi terhadap pengaruh Google terhadap vendor Android, dengan tuduhan bahwa bundling wajib seluruh rangkaian perangkat lunak milik Google, menghambat kemampuan penyedia pencarian pesaing untuk diintegrasikan kedalam Android dan pembatasan tersebut vendor yang memproduksi perangkat yang menjalankan fork Android keduanya merupakan praktik anti-persaingan. Di bulan Juni 2018, Komisi Eropa menetapkan denda sebesar $5 miliar untuk Google terkait pengaduan di bulan April 2016.

Di bulan Agustus 2016, Google didenda sebesar US$6,75 juta oleh Layanan Antimonopoli Federal Rusia ( FAS ) berdasarkan tuduhan serupa oleh Yandex.

Di tanggal 16 April 2018, Umar Javeed, Sukarma Thapar, Aaqib Javeed vs. Google LLC & Ors. mengakibatkan Komisi Persaingan Usaha India memerintahkan perintah penyelidikan penyelidikan yang lebih luas terhadap praktik bisnis ilegal Google Android. Badan investigasi CCI harus menyelesaikan penyelidikan yang lebih luas dalam kasus ini dalam waktu 150 hari, kata perintah tersebut, meskipun kasus-kasus seperti itu di lembaga pengawas biasanya memakan waktu bertahun-tahun. CCI juga mengatakan peran eksekutif Google dalam dugaan penyalahgunaan platform Android juga harus diperiksa. Google didenda $275 juta di tahun 2023 oleh pemerintah India karena masalah terkait Android dan karena mendorong pengembang untuk menggunakan sistem pembayaran dalam aplikasinya.

Monopoli pasar periklanan "Jedi Blue" berkolusi dengan Facebook

Menurut kelompok 15 jaksa agung negara yang menggugat Google karena masalah antimonopoli, Google dan Facebook menandatangani perjanjian penetapan harga yang disebut Jedi Blue untuk memonopoli pasar periklanan online dan mencegah masuknya metode penawaran header yang lebih adil dalam penjualan iklan pada platform periklanan besar manapun. Perjanjian tersebut terdiri dari Facebook yang menggunakan sistem yang dikelola Google untuk menawar dan mengelola iklan online dengan imbalan tarif preferensial dan prioritas penempatan iklan utama. Hal ini memungkinkan Google untuk mempertahankan monopoli menguntungkannya atas pertukaran iklan online, sekaligus menghemat miliaran dolar bagi Facebook dalam upaya membangun sistem pesaing. Lebih dari 200 surat kabar telah menggugat Google dan Facebook untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kolusi tersebut.

Google mengakui bahwa kesepakatan tersebut berisi, "ketentuan yang mengatur kerjasama antara Google dan Facebook jika terjadi penyelidikan pemerintah tertentu." Google memiliki tim internal bernama gTrade yang didedikasikan untuk memaksimalkan keuntungan iklan Google, menggunakan informasi orang dalam, penetapan harga, dan memanfaatkan posisi monopoli relatif Google.

Kritik terhadap mesin pencari

Kemungkinan penyalahgunaan hasil pencarian

Di tahun 2006 / 2007, sekelompok peneliti Austria mengamati kecenderungan penyalahgunaan mesin Google sebagai "antarmuka realitas". Pengguna biasa dan juga jurnalis cenderung mengandalkan halaman pertama Google Penelusuran, dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang tidak tercantum disana tidak penting atau tidak ada. Para peneliti mengatakan bahwa "Google telah menjadi antarmuka utama untuk seluruh realitas kita. Tepatnya : dengan antarmuka Google, pengguna mendapat kesan bahwa hasil pencarian menyiratkan semacam totalitas. Faktanya, seseorang hanya melihat sebagian kecil dari apa yang bisa dilihat jika seseorang juga mengintegrasikan alat penelitian lainnya".

Eric Schmidt, CEO Google, mengatakan dalam wawancara tahun 2007 dengan Financial Times : "Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna Google mengajukan pertanyaan seperti 'Apa yang harus saya lakukan besok?' dan 'Pekerjaan apa yang harus saya ambil?'". Schmidt menegaskan kembali hal ini dalam wawancara tahun 2010 dengan The Wall Street Journal : "Saya sebenarnya berpikir kebanyakan orang tidak ingin Google menjawab pertanyaan mereka; mereka ingin Google memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan selanjutnya."

Banyak perusahaan dan individu, misalnya, MyTriggers.com dan taipan transportasi Sir Brian Souter, telah menyuarakan keprihatinan mengenai keadilan PageRank Google dan hasil pencarian setelah situs web mereka menghilang dari hasil halaman pertama Google. Dalam kasus MyTriggers.com, situs pencarian perbandingan belanja yang berbasis di Ohio menuduh Google lebih menyukai layanannya sendiri dalam hasil pencarian ( walaupun hakim akhirnya memutuskan bahwa situs tersebut gagal menunjukkan kerugian terhadap bisnis serupa lainnya ).

Bahaya manipulasi peringkat

Lihat juga : Efek manipulasi mesin pencari dan Netralitas pencarian

PageRank, algoritma peringkat halaman Google, bisa dan telah dimanipulasi untuk alasan politik dan humor. Untuk mengilustrasikan pandangan bahwa mesin pencari Google bisa dimanipulasi, Google Watch menerapkan bom Google dengan menghubungkan frasa "eksekutif yang tidak bisa dihubungi" ke laman Google sendiri di manajemen perusahaannya. Upaya tersebut secara keliru dikaitkan dengan karyawan Google yang tidak puas oleh The New York Times, yang kemudian mencetak koreksinya.

Daniel Brandt memulai situs web Google Watch dan mengkritik algoritme PageRank Google, dengan mengatakan bahwa algoritme tersebut mendiskriminasi situs web baru dan situs favorit yang sudah mapan. Chris Beasley, yang memulai Google Watch-Watch, tidak setuju, mengatakan bahwa Mr. Brandt melebih-lebihkan jumlah diskriminasi yang dihadapi situs web baru dan bahwa situs web baru secara alami akan mendapat peringkat lebih rendah ketika peringkatnya didasarkan pada "reputasi" situs. Di dunia Google, reputasi sebuah situs sebagian ditentukan oleh berapa banyak dan situs lain mana yang menaut ke situs tersebut ( tautan dari situs dengan reputasi "lebih baik" memiliki bobot lebih ). Karena situs-situs baru jarang memiliki tautan yang sama kuatnya dengan situs-situs lama yang sudah mapan, situs-situs tersebut tidak begitu terkenal, tidak memiliki reputasi yang baik, dan akan menerima peringkat halaman yang lebih rendah.

Dalam kesaksiannya di hadapan panel antimonopoli Senat A.S. di bulan September 2011, Jeffrey Katz, kepala eksekutif NexTag, mengatakan bahwa kepentingan bisnis Google bertentangan dengan komitmen teknisnya terhadap Internet yang terbuka untuk semua dan bahwa : "Google tidak bersikap adil. Google mencurangi hasilnya, memihak pada Google Shopping dan melawan pesaing seperti kami." Jeremy Stoppelman, pimpinan Yelp, mengatakan situs seperti miliknya harus bekerjasama dengan Google karena ini adalah pintu gerbang ke begitu banyak pengguna dan "Google kemudian memberikan perlakuan istimewa pada produknya sendiri." Dalam kesaksian sebelumnya di sidang yang sama, Eric Schmidt, ketua Google, mengatakan bahwa Google tidak "memasak" untuk mendukung produk dan layanannya sendiri.

Penggambaran ras dan gender

Google meminta maaf di tahun 2009 ketika gambar Michelle Obama yang diubah secara digital menjadi gorila termasuk diantara gambar pertama saat menelusuri Google Image.

Di tahun 2013, Emily McManus, redaktur pelaksana TED.com, menelusuri "jurusan bahasa Inggris yang belajar kalkulus secara otodidak" sehingga Google bertanya, "Apakah yang Anda maksud : jurusan bahasa Inggris yang belajar kalkulus secara otodidak?" Tweetnya tentang kejadian tersebut mendapatkan daya tarik online. Salah satu tanggapannya mencakup tangkapan layar penelusuran "berapa harga tiket wnba?" yang disarankan oleh fitur koreksi otomatis, "berapa harga tiket nba?" Google langsung menanggapi McManus dan menjelaskan bahwa kalimat "belajar sendiri kalkulus" muncul sekitar 282.000 kali, sedangkan kalimat "belajar sendiri kalkulus" muncul sekitar 4.000 kali. Perusahaan juga mencatat upayanya untuk membawa lebih banyak wanita ke bidang STEM.

Di tahun 2015, seorang pria men-tweet tangkapan layar yang menunjukkan bahwa Google Foto telah menandai dua orang Afrika-Amerika sebagai gorila. Google meminta maaf, dengan mengatakan bahwa mereka "terkejut dan benar-benar menyesal" dan "mengerjakan perbaikan jangka panjang." Investigasi yang dilakukan WIRED dua tahun kemudian menunjukkan bahwa solusi perusahaan adalah menyensor penelusuran untuk "gorila", "simpanse" ," "simpanse", dan "monyet". Mulai tahun 2023, perangkat lunak Google Foto masih tidak akan menelusuri gorila di foto lokal.

Peringkat Google Shopping

Artikel utama : Google Shopping

Di akhir Mei 2012, Google mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menerapkan pemisahan ketat antara hasil pencarian dan iklan. Google Shopping ( sebelumnya dikenal sebagai Froogle ) akan diganti dengan antarmuka yang hampir sama, menurut pengumuman tersebut, namun hanya pengiklan berbayar yang akan dicantumkan, bukan daftar agregat netral yang ditampilkan sebelumnya. Selain itu, peringkat akan ditentukan terutama oleh pengiklan mana yang memberikan "tawaran" tertinggi, meskipun pengumuman tersebut tidak merinci proses ini. Transisi ini selesai di musim gugur 2012.

Akibat perubahan pada Google Shopping ini, Microsoft, yang mengoperasikan mesin pencari pesaing Bing, meluncurkan kampanye informasi publik bertajuk Scroogled, mempekerjakan ahli strategi kampanye politik Mark Penn untuk menjalankannya.

Tidak jelas bagaimana reaksi konsumen terhadap langkah ini. Kritikus menuduh Google telah secara efektif meninggalkan moto "Jangan jahat" dan bahwa usaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan besar. Ada juga kekhawatiran bahwa konsumen yang tidak melihat pengumuman ini tidak akan menyadari bahwa mereka sekarang sedang melihat iklan berbayar dan bahwa hasil teratas tidak lagi ditentukan semata-mata berdasarkan relevansi melainkan akan dimanipulasi berdasarkan perusahaan mana yang membayar paling banyak.

Regulator Uni Eropa menemukan di tahun 2017 bahwa tautan Google Shopping juga muncul jauh lebih tinggi di hasil penelusuran Google. Di tahun 2024, beberapa pemilik situs kecil juga mengkritik Google karena mengubur situs web mereka jauh dibelakang Google Shopping dan hasil lain yang kurang ahli ditemukan pada konten beberapa situs kecil.

Masalah hak cipta

Google Print, Buku, dan Perpustakaan

Artikel utama : Google Books dan Authors Guild, Inc. v. Google, Inc.

Rencana ambisius Google untuk memindai jutaan buku dan menjadikannya bisa dibaca melalui mesin pencarinya telah dikritik karena pelanggaran hak cipta. Association for Learned and Professional Society Publishers dan Association of American University Presses keduanya mengeluarkan pernyataan yang sangat menentang Google Print, dengan menyatakan bahwa "Google, sebuah perusahaan yang sangat sukses, mengklaim hak untuk mengambil alih properti orang lain untuk penggunaan komersialnya sendiri kecuali jika perusahaan tersebut diberitahu, kasus demi kasus dan contoh demi contoh, untuk tidak melakukannya."

China Written Works Copyright Society ( CWWCS )

Dalam sengketa terpisah di bulan November 2009, China Written Works Copyright Society ( CWWCS ), yang melindungi hak cipta penulis Tiongkok, menuduh Google memindai 18.000 buku karya 570 penulis Tiongkok tanpa izin, untuk perpustakaan Google Books miliknya. Menjelang akhir tahun 2009 perwakilan CWWCS mengatakan pembicaraan dengan Google mengenai masalah hak cipta berjalan dengan baik, pertama-tama mereka "ingin Google mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf", kemudian membicarakan tentang kompensasi, sementara pada saat yang sama mereka "tidak mau Google akan menyerahkan China dalam proyek perpustakaan digitalnya". Di tanggal 20 November 2009, Google setuju untuk memberikan daftar buku berbahasa Mandarin yang telah dipindai, namun tidak mengakui telah "melanggar" undang-undang hak cipta. Dalam pernyataannya tanggal 9 Januari 2010, kepala Google Books di Asia-Pasifik mengatakan "komunikasi dengan penulis Tiongkok belum cukup baik" dan meminta maaf kepada para penulis.

Tautan dan data cache

Kazaa dan the Church of Scientology telah menggunakan Digital Millennium Copyright Act ( DMCA ) untuk menuntut Google menghapus referensi ke materi yang diduga memiliki hak cipta di situs mereka.

Mesin pencari seperti Google yang menautkan ke situs dengan "itikad baik" termasuk dalam ketentuan safe harbour dari Undang-Undang Pembatasan Tanggung Jawab Pelanggaran Hak Cipta Online yang merupakan bagian dari DMCA. Jika mereka menghapus tautan ke konten yang melanggar setelah menerima pemberitahuan penghapusan, mereka tidak bertanggung jawab. Google menghapus link ke konten yang melanggar jika diminta, asalkan bukti pendukung diberikan. Namun, terkadang sulit untuk menilai apakah situs tertentu melanggar atau tidak dan Google ( dan mesin pencari lainnya ) terkadang menolak untuk menghapus halaman web dari indeksnya. Yang lebih rumit lagi, terdapat keputusan yang bertentangan dari pengadilan AS mengenai apakah penautan ke konten yang melanggar merupakan "pelanggaran kontribusi" atau tidak.

The New York Times mengeluh bahwa penyimpanan konten mereka dalam cache selama penjelajahan web, sebuah fitur yang digunakan oleh mesin pencari termasuk Google Web Search, melanggar hak cipta. Google mengamati mekanisme standar Internet untuk meminta agar caching dinonaktifkan melalui file robots.txt, yang merupakan mekanisme lain yang memungkinkan operator situs web meminta agar sebagian atau seluruh situs mereka tidak disertakan dalam hasil mesin pencari, atau melalui tag META, yang memungkinkan editor konten menentukan apakah suatu dokumen bisa dirayapi atau diarsipkan, atau apakah tautan di dokumen tersebut bisa diikuti. Pengadilan Distrik AS di Nevada memutuskan bahwa cache Google bukan merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan hukum Amerika dalam kasus Field v. Google dan Parker v. Google.

Di tanggal 20 Februari 2017, Google menyetujui kode praktik sukarela Inggris yang mewajibkan Google menurunkan tautan ke konten yang melanggar hak cipta dalam hasil penelusurannya.

Google Map Maker

Google Map Maker memungkinkan data kontribusi pengguna untuk dimasukkan kedalam layanan Google Maps, mirip dengan OpenStreetMap, layanan ini mencakup konsep-konsep seperti pengorganisasian pihak pemetaan dan pemetaan untuk upaya kemanusiaan. Perusahaan ini dikritik karena mengambil karya yang dilakukan secara gratis oleh masyarakat umum dan mengklaim kepemilikan komersial atas karya tersebut tanpa mengembalikan kontribusi apapun kepada masyarakat umum karena lisensi terbatas mereka membuat karya tersebut tidak kompatibel dengan sebagian besar proyek terbuka dengan mencegah penggunaan komersial atau persaingan. pesta. layanan.

Google Pinyin

Google diduga menggunakan kode dari Sogou Pinyin milik perusahaan Cina Sohu untuk editor metode masukannya sendiri, GooglePinyin.

Dimana Penggunaan Wajarnya?

Di tanggal 16 Februari 2016, pengulas internet Doug Walker ( The Nostalgia Critic ) memposting video tentang kekhawatirannya terkait dengan sistem klaim hak cipta YouTube saat ini, yang tampaknya lebih berpihak pada penggugat daripada pembuat konten meskipun banyak dari video tersebut dilaporkan sebagai video yang diliput. berdasarkan undang-undang Penggunaan Wajar. Video tersebut menampilkan kisah pengalaman YouTuber lain dengan sistem hak cipta, termasuk sesama produser Channel Awesome Brad Jones, yang menerima teguran di salurannya karena mengunggah ulasan film yang berlangsung didalam mobil yang diparkir dan tidak berisi cuplikan dari film itu sendiri. Dalam video tersebut, Walker mendorong orang lain untuk menyebarkan pesan tersebut menggunakan tagar #WTFU ( Di Mana Penggunaan Wajar? ) di media sosial. Tagar tersebut tersebar diantara banyak YouTuber, yang memberikan dukungan mereka kepada Walker dan Channel Awesome dan menyampaikan kisah mereka sendiri tentang masalah sistem hak cipta YouTube, termasuk Dan Murrell dari Screen Junkies, GradeAUnderA, dan produser Let's Play Mark Fishbach ( Markiplier ) dan Seán William McLoughlin ( Jacksepticeye ).

Sepuluh hari kemudian, di tanggal 26 Februari 2016, CEO YouTube Susan Wojcicki men-tweet tautan ke postingan dari Forum Bantuan YouTube dan berterima kasih kepada komunitas karena telah menyampaikan masalah ini kepada mereka. Postingan tersebut, yang ditulis oleh anggota Tim Kebijakan YouTube bernama Spencer ( tidak ada nama belakang yang diberikan ), menyatakan bahwa mereka akan berupaya memperkuat komunikasi antara pembuat konten dan Dukungan YouTube dan "perbaikan untuk meningkatkan transparansi dalam status klaim monetisasi."

Pribadi

Artikel utama : Masalah privasi terkait Google

Perubahan privasi Google di tanggal 1 Maret 2012 memungkinkan perusahaan untuk berbagi data di berbagai layanan. Hal ini mencakup layanan yang tersemat di jutaan situs web pihak ketiga yang menggunakan AdSense dan Analytics. Kebijakan ini dikritik secara luas karena menciptakan lingkungan yang menghambat inovasi Internet dengan membuat pengguna Internet lebih takut saat online.

Di bulan Desember 2009, setelah masalah privasi diangkat, CEO Google, Eric Schmidt, menyatakan : "Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya, mungkin sebaiknya Anda tidak melakukannya sejak awal. Jika Anda benar-benar membutuhkannya. privasi semacam itu, kenyataannya mesin pencari—termasuk Google—menyimpan informasi ini selama beberapa waktu dan penting, misalnya, bahwa kita semua di Amerika Serikat tunduk pada Undang-Undang Patriot dan ada kemungkinan bahwa semua informasi tersebut bisa diberikan kepada pihak berwenang."

Privacy International telah menyuarakan keprihatinan mengenai bahaya dan implikasi privasi dari memiliki gudang data yang tersebar luas dan terpusat yang menampung jutaan penelusuran pengguna Internet, dan bagaimana dibawah kontroversi undang-undang AS yang ada, Google bisa dipaksa untuk menyerahkan semua informasi tersebut ke AS. pemerintah. Dalam Laporan Konsultasi tahun 2007, Privacy International memberi peringkat Google sebagai "Bermusuhan terhadap Privasi", peringkat terendah dalam laporan mereka, menjadikan Google satu-satunya perusahaan dalam daftar yang menerima peringkat tersebut.

Di konferensi Techonomy tahun 2010, Eric Schmidt meramalkan bahwa "transparansi sejati dan tanpa anonimitas" adalah jalan kedepan bagi internet : "Dalam dunia dengan ancaman yang tidak sinkron, terlalu berbahaya jika tidak ada cara untuk mengidentifikasi Anda. Kami memerlukannya layanan nama [ yang terverifikasi ] untuk masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa "Jika saya cukup melihat pesan dan lokasi Anda, dan menggunakan kecerdasan buatan, kami bisa memprediksi kemana Anda akan pergi. Tunjukkan kepada kami 14 foto diri Anda dan kami bisa mengidentifikasi siapa Anda. Anda pikir Anda tidak punya 14 foto dirimu di internet? Kamu punya foto Facebook!"

Di tahun 2013, gugatan class action diajukan di distrik utara California, menuduh Google “menyimpan dan dengan sengaja, secara rutin dan berulang kali membocorkan” kueri penelusuran dan riwayat pengguna ke situs web pihak ketiga. Di tahun 2023, Google setuju untuk membayar penyelesaian $23 juta dolar, sebesar $8 per orang.

Di musim panas tahun 2016, Google diam-diam mencabut larangan terhadap informasi identitas pribadi di layanan iklan DoubleClick miliknya. Kebijakan privasi Google diubah untuk menyatakan bahwa mereka "boleh" menggabungkan catatan penjelajahan web yang diperoleh melalui DoubleClick dengan apa yang dipelajari perusahaan dari penggunaan layanan Google lainnya. Meskipun pengguna baru secara otomatis ikut serta, pengguna lama ditanya apakah mereka ingin ikut serta, dan pengguna tetap bisa memilih untuk tidak ikut serta dengan membuka Kontrol aktivitas di laman Akun Saya di akun Google. ProPublica menyatakan bahwa "Hasil praktis dari perubahan ini adalah bahwa iklan DoubleClick yang mengikuti orang-orang di web sekarang bisa disesuaikan berdasarkan nama Anda dan informasi lain yang diketahui Google tentang Anda. Ini juga berarti bahwa Google sekarang bisa, jika itu ingin, membuat potret lengkap pengguna berdasarkan nama, berdasarkan semua yang mereka tulis di email, setiap situs web yang mereka kunjungi, dan penelusuran yang mereka lakukan." Google menghubungi ProPublica untuk memperbaiki fakta bahwa mereka "saat ini" tidak menggunakan kata kunci Gmail untuk menargetkan iklan web.

Google memiliki kontrak kecerdasan buatan dan pengawasan senilai US$1,2 miliar dengan militer Israel yang dikenal sebagai Project Nimbus. Menurut karyawan Google, militer Israel bisa menggunakan teknologi ini untuk memperluas pengawasannya terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan. Dalam apa yang digambarkan sebagai "pembalasan karena mengkritik kontrak secara terbuka", Google merelokasi seorang karyawan yang blak-blakan ke luar negeri. Karyawan Palestina lainnya menggambarkan adanya "bias yang dilembagakan" didalam perusahaan.

Di 12 September 2024, Komisi Perlindungan Data Irlandia membuka penyelidikan terhadap sistem AI Google untuk potensi pelanggaran GDPR terkait pengumpulan data. Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya Eropa yang lebih luas untuk mengatur AI di tengah masalah privasi, dan model PaLM 2 Google sedang ditinjau.

Penangkapan Disha Ravi

Google membagikan dokumen aktivis lingkungan Disha Ravi di Google Docs kepada polisi Delhi yang berujung pada penangkapannya.

Sensor

Artikel utama : Sensor oleh Google

Google telah dikritik karena berbagai tindakan menyensor hasil pencariannya, seringkali karena mematuhi undang-undang di berbagai negara, terutama ketika Google beroperasi di Tiongkok dari Januari 2006 hingga Maret 2010.

Pencarian web

Lihat juga : Sensor oleh Google § Google Penelusuran

Mulai 12 Desember 2012, fitur SafeSearch Google berlaku untuk penelusuran gambar di Amerika Serikat. Sebelum perubahan ini, tiga setelan SafeSearch—"aktif", "sedang", dan "nonaktif"—tersedia untuk pengguna. Setelah perubahan tersebut, dua pengaturan "Filter hasil eksplisit"—"aktif" dan "nonaktif"—baru dibuat. Setelan "aktif" yang lama dan yang baru serupa dan mengecualikan gambar eksplisit dari hasil penelusuran. Setelan "nonaktif" yang baru masih memungkinkan gambar eksplisit muncul di hasil penelusuran, namun pengguna harus memasukkan permintaan penelusuran yang lebih spesifik, dan tidak ada persamaan langsung dengan setelan "nonaktif" yang lama setelah perubahan tersebut. Perubahan ini membuat hasil pencarian gambar sejalan dengan pengaturan Google yang ada untuk pencarian web dan video.

Beberapa pengguna menyatakan bahwa tidak adanya opsi tanpa filter berarti "sensor" oleh Google. Seorang juru bicara Google tidak setuju, dengan mengatakan bahwa Google "tidak menyensor konten dewasa apapun", dan "[ ingin ] menunjukkan kepada pengguna apa yang mereka cari—tetapi kami bertujuan untuk tidak menampilkan hasil yang eksplisit secara seksual kecuali pengguna secara khusus menelusurinya."

Istilah pencarian "biseksual" dimasukkan dalam daftar hitam untuk Instant Search hingga tahun 2012, ketika istilah tersebut dihapus atas permintaan organisasi advokasi BiNet USA.

Cina

Lihat juga : Google Cina

Google telah terlibat dalam penyensoran situs tertentu di negara dan wilayah tertentu. Hingga Maret 2010, Google mematuhi kebijakan sensor internet di Tiongkok, yang diberlakukan melalui filter yang dikenal sebagai "The Great Firewall of China". Hasil pencarian Google disaring untuk menghapus beberapa informasi yang dianggap berbahaya bagi Republik Rakyat Tiongkok ( RRC ). Google mengklaim bahwa beberapa sensor diperlukan untuk mencegah pemerintah Cina memblokir Google sepenuhnya, seperti yang terjadi di tahun 2002. Perusahaan mengklaim mereka tidak berencana memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengguna yang mencari konten yang diblokir, dan akan memberitahu pengguna bahwa konten telah dibatasi jika mereka mencoba mencarinya. Di tahun 2009, Google adalah satu-satunya mesin pencari besar yang berbasis di Tiongkok yang secara eksplisit memberitahu pengguna ketika hasil pencarian diblokir atau disembunyikan. Mulai Desember 2012, Google tidak lagi memberitahu pengguna tentang kemungkinan sensor untuk pertanyaan tertentu selama pencarian.

Beberapa pengguna internet Tiongkok mengkritik Google karena membantu pemerintah Tiongkok dalam menindas warga negaranya sendiri, khususnya mereka yang berbeda pendapat terhadap pemerintah dan mengadvokasi hak asasi manusia. Selain itu, Google telah dikecam dan disebut munafik oleh Gerakan Media Bebas karena menyetujui tuntutan Tiongkok sekaligus menentang permintaan pemerintah Amerika Serikat atas informasi serupa. Google China juga telah dikecam oleh Reporters Without Borders, Human Rights Watch dan Amnesty International.

Di tahun 2009, China Central Television, Kantor Berita Xinhua, dan People's Daily semuanya melaporkan "penyebaran informasi tidak senonoh" yang dilakukan Google, dan People's Daily menyatakan bahwa "moto Google 'jangan jahat' menjadi daun ara". Pemerintah Tiongkok menerapkan sanksi administratif pada Google Tiongkok, dan menuntut penguatan sensor.

Di tahun 2010, menurut kabel diplomatik yang bocor dari Kedutaan Besar AS di Beijing, terdapat laporan bahwa Politbiro Tiongkok mengarahkan intrusi sistem komputer Google dalam kampanye sabotase komputer terkoordinasi di seluruh dunia dan upaya untuk mengakses informasi tentang para pembangkang Tiongkok, yang dilakukan oleh "agen pemerintah, pakar keamanan publik, dan penjahat Internet yang dicari oleh pemerintah Tiongkok." Laporan tersebut menyatakan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari kampanye yang sedang berlangsung dimana para penyerang telah "membobol komputer pemerintah Amerika dan komputer sekutu Barat, Dalai Lama dan bisnis Amerika sejak tahun 2002."

Menanggapi serangan tersebut, Google mengumumkan bahwa mereka "tidak lagi bersedia untuk terus menyensor hasil kami di Google.cn, dan karena itu selama beberapa minggu kedepan kami akan berdiskusi dengan pemerintah Tiongkok tentang dasar yang bisa kami gunakan untuk menjalankan pencarian tanpa filter. mesin sesuai hukum, jika ada." Di tanggal 22 Maret 2010, setelah pembicaraan dengan otoritas Tiongkok gagal mencapai kesepakatan, perusahaan tersebut mengalihkan layanan Google China yang mematuhi sensor ke layanan Google Hong Kong, yang berada diluar yurisdiksi undang-undang sensor Tiongkok. Dari sudut pandang bisnis, banyak yang menyadari bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada keuntungan Google : "Google akan membayar mahal atas tindakannya, itulah sebabnya mengapa Google patut dipuji karena menolak menyensor layanannya di Tiongkok." Namun, setidaknya di tanggal 23 Maret 2010, "The Great Firewall" terus menyensor hasil pencarian dari portal Hong Kong, www.google.com.hk ( seperti yang dilakukan pada portal AS, www.google.com ) untuk konten kontroversial istilah seperti "Falun gong" dan "insiden 4 Juni" ( protes dan pembantaian Lapangan Tiananmen tahun 1989 ).

Di tahun 2018, Lhadon Tethong, direktur Institut Aksi Tibet, mengatakan ada "krisis penindasan yang terjadi di Tiongkok dan wilayah yang dikuasainya." dan bahwa, "sangat mengejutkan mengetahui bahwa Google berencana untuk kembali ke Tiongkok dan telah membangun alat yang akan membantu pihak berwenang Tiongkok melakukan sensor dan pengawasan." Dia lebih lanjut mencatat bahwa "Google harus menggunakan kekayaan, bakat, dan sumber dayanya yang luar biasa untuk bekerjasama dengan kami menemukan solusi guna mengangkat masyarakat dan membantu meringankan penderitaan mereka — bukan membantu pemerintah Tiongkok untuk membelenggu masyarakat."

Turki

Google telah terlibat dalam penyensoran citra satelit Google Maps di seluruh negeri yang memengaruhi aplikasi Android dan iOS yang menggunakan .com, .tr, dan .tld secara otomatis. Pengguna desktop bisa dengan mudah menghindari sensor ini hanya dengan menghapus .tr, dan .tld dari URL, tetapi teknik yang sama tidak mungkin dilakukan di aplikasi ponsel cerdas.

Rusia

Google menghapus aplikasi Smart Voting dari Play Store sebelum pemilu legislatif Rusia 2021. Aplikasi tersebut, yang dibuat oleh rekan pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara, menawarkan saran pemungutan suara untuk semua daerah pemilihan di Rusia. Itu dihapus setelah pertemuan dengan pejabat Dewan Federasi Rusia di 16 September 2021. The Wired melaporkan bahwa beberapa karyawan Google diancam tuntutan pidana. Tindakan Google dikutuk sebagai sensor politik oleh tokoh oposisi Rusia.

Di bulan Maret 2022, Google menghapus sebuah aplikasi, yang dirancang untuk membantu warga Rusia mendaftarkan suara protes terhadap Putin, dari Play Store-nya.

AdSense / AdWords

Artikel utama : Google AdSense dan Google AdWords

Di bulan Februari 2003, Google berhenti menampilkan iklan Oceana, sebuah organisasi nirlaba yang memprotes praktik pengolahan limbah operasi kapal pesiar besar. Google mengutip kebijakan editorialnya di saat itu, dengan menyatakan "Google tidak menerima iklan jika iklan atau situs tersebut bertentangan dengan individu, kelompok, atau organisasi lain." Kebijakan tersebut kemudian diubah.

Di bulan April 2008, Google menolak menjalankan iklan untuk kelompok Kristen Inggris yang menentang aborsi, dengan menjelaskan bahwa "Saat ini, kebijakan Google tidak mengizinkan iklan situs web yang berisi 'konten terkait aborsi dan agama.'" Kelompok Kristen Inggris menggugat Google atas diskriminasi, dan akibatnya, di bulan September 2008 Google mengubah kebijakannya dan iklan anti-aborsi diizinkan.

Di bulan Agustus 2008, Google menutup akun AdSense dari sebuah situs yang memuat pandangan negatif terhadap Scientology, penutupan kedua situs tersebut dalam waktu 3 bulan. Tidak diketahui secara pasti apakah pencabutan akun tersebut benar-benar atas dasar konten anti-agama, namun kasus tersebut menimbulkan pertanyaan tentang ketentuan Google terkait AdSense / AdWords. Kebijakan AdSense menyatakan bahwa "Situs yang menampilkan iklan Google tidak boleh menyertakan […] advokasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi manapun", yang memungkinkan Google untuk mencabut akun AdSense yang disebutkan diatas.

Di bulan Mei 2011, Google membatalkan iklan AdWord yang dibeli oleh kelompok hak pekerja seks Dublin bernama "Turn Off the Blue Light" ( TOBL ), [ mengklaim bahwa iklan tersebut mewakili "pelanggaran berat" terhadap kebijakan iklan perusahaan dengan "menjual iklan dewasa layanan seksual". Namun, TOBL adalah kampanye nirlaba untuk hak-hak pekerja seks dan tidak mengiklankan atau menjual layanan seksual dewasa. Di bulan Juli, setelah anggota TOBL mengadakan protes diluar kantor pusat Google Eropa di Dublin dan menulis surat pengaduan, Google mengalah, meninjau situs web kelompok tersebut, menemukan kontennya menganjurkan posisi politik, dan memulihkan iklan AdWord.

Di bulan Juni 2012, Google menolak iklan Partai Seks Australia untuk AdWords dan mensponsori hasil penelusuran untuk pemilihan sela tanggal 12 Juli untuk ibukota negara bagian Melbourne, dengan mengatakan bahwa Partai tersebut melanggar aturannya yang mencegah permintaan sumbangan oleh situs web yang tidak menampilkan pajak. -status pengecualian. Meskipun Sex Party mengubah situsnya untuk menampilkan informasi pengurangan pajak, Google terus melarang iklan tersebut. Iklan tersebut diaktifkan kembali di malam pemilu setelah media diberitakan bahwa Sex Party sedang mempertimbangkan untuk menggugat Google. Di tanggal 13 September 2012, Partai tersebut mengajukan pengaduan resmi terhadap Google ke Departemen Kehakiman AS dan pengawas persaingan usaha Australia, menuduh Google melakukan "campur tangan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pemilu negara bagian di Victoria dengan niat korup" yang merupakan pelanggaran terhadap Korupsi Asing. Undang-Undang Praktik.

YouTube

Artikel utama : Sensor oleh Google § YouTube

Lihat juga : YouTube § Konten moderasi dan menyinggung, serta masalah hak cipta YouTube

YouTube adalah situs berbagi video yang diakuisisi oleh Google di tahun 2006. Persyaratan Layanan YouTube melarang pengeposan video yang melanggar hak cipta atau menggambarkan pornografi, tindakan ilegal, kekerasan yang tidak beralasan, atau perkataan yang mendorong kebencian. Video yang diposting pengguna yang melanggar ketentuan tersebut bisa dihapus dan diganti dengan pesan yang menyatakan: "Video ini tidak lagi tersedia karena kontennya melanggar Ketentuan Layanan YouTube".

YouTube telah dikritik oleh pemerintah nasional karena gagal mengawasi konten. Misalnya, video telah dituduh secara kritis karena "dibiarkan", antara lain video yang menampilkan kekerasan yang tidak beralasan atau niat buruk yang kuat terhadap orang-orang yang mungkin tidak ingin video tersebut dipublikasikan. Di tahun 2006, Thailand memblokir akses ke YouTube untuk pengguna dengan alamat IP Thailand. Pihak berwenang Thailand mengidentifikasi 20 video yang menyinggung dan meminta YouTube menghapusnya sebelum membuka blokir konten YouTube apapun. Di tahun 2007 seorang hakim Turki memerintahkan pemblokiran akses ke YouTube karena konten yang menghina Mustafa Kemal Atatürk, yang merupakan kejahatan menurut hukum Turki. Di tanggal 22 Februari 2008, Otoritas Telekomunikasi Pakistan ( PTA ) berusaha memblokir akses regional ke YouTube mengikuti perintah pemerintah. Upaya tersebut secara tidak sengaja menyebabkan pemadaman YouTube di seluruh dunia yang membutuhkan waktu 2 jam untuk memperbaikinya. Empat hari kemudian, PTA mencabut larangan tersebut setelah YouTube menghapus komentar keagamaan kontroversial yang dibuat oleh Anggota Parlemen Belanda mengenai Islam.

YouTube juga dikritik oleh penggunanya karena berupaya menyensor konten. Di bulan November 2007, akun Wael Abbas, seorang aktivis Mesir terkenal yang memposting video kebrutalan polisi, ketidakberesan dalam pemungutan suara, dan demonstrasi anti-pemerintah, diblokir selama tiga hari.

Di bulan Februari 2008, sebuah video yang diproduksi oleh American Life League yang menuduh iklan televisi Planned Parenthood mempromosikan seks rekreasional telah dihapus, kemudian diaktifkan kembali dua hari kemudian. Di bulan Oktober, sebuah video yang dibuat oleh pembicara politik Pat Condell yang mengkritik pemerintah Inggris karena secara resmi memberikan sanksi kepada pengadilan hukum syariah di Inggris telah dihapus, kemudian diaktifkan kembali dua hari kemudian. YouTube juga menarik video kolumnis Michelle Malkin yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Muslim. Siva Vaidhyanathan, seorang profesor Studi Media di Universitas Virginia, berkomentar bahwa meskipun, menurut pendapatnya, Michelle Malkin menyebarkan kefanatikan di blognya, "hal ini tidak berarti bahwa video tersebut fanatik ; sebenarnya tidak. Namun karena video tersebut dibuat oleh Malkin, itu adalah sebuah target."

Di tahun 2019, YouTube membayar ganti rugi sebesar $170 juta kepada FTC dan Jaksa Agung New York atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak ( COPPA ) AS, yang melarang perusahaan internet mengumpulkan data dari anak-anak dibawah usia 13 tahun. Pemberlakuan penyelesaian ini oleh YouTube dimulai di tahun Januari 2020 ; hal ini mengharuskan pembuat konten untuk menunjukkan apakah video mereka ditujukan untuk anak-anak, dengan denda hingga $42.530 per pelanggaran COPPA. Beberapa fitur yang bergantung pada data pengguna dinonaktifkan pada video yang ditujukan untuk anak-anak, termasuk komentar dan tanda air pencitraan merek saluran ; tombol 'donasi'; kartu dan layar akhir ; obrolan langsung dan donasi obrolan langsung ; pemberitahuan; dan fitur 'simpan ke playlist' atau 'tonton nanti'. Saluran seperti itu juga akan menjadi "tidak bisa diakses oleh Google".

Di bulan Oktober 2021, YouTube, bersama dengan Snapchat dan TikTok, berpartisipasi dalam sidang Senat tentang perlindungan anak-anak secara online. Sesi ini dipicu oleh sidang whistle blower Facebook Frances Haugen sebelumnya. Dalam sidang tersebut, perusahaan-perusahaan media sosial berusaha menjauhkan diri dari Facebook, yang ditanggapi oleh Ketua Perlindungan Konsumen Senat Perdagangan Richard Blumenthal dengan mengatakan, “Berbeda dari Facebook bukanlah sebuah pembelaan”, “Barang tersebut sudah tidak ada lagi.”

Ungoogleable

Artikel utama : Google ( kata kerja )

Di tahun 2013, Google berhasil mencegah Dewan Bahasa Swedia memasukkan kata "ungoogleable" ("ogooglebar" ) versi Swedia kedalam daftar kata barunya. Google keberatan dengan definisinya ( yang mengacu pada penelusuran web secara umum tanpa menyebut Google secara spesifik ) dan dewan terpaksa menghapusnya untuk menghindari konfrontasi hukum dengan Google. Mereka juga menuduh Google "mencoba mengendalikan bahasa Swedia".

Jenis sensor lainnya

Di bulan Agustus 2022, Google menutup akun seseorang yang membagikan gambar alat kelamin putranya kepada dokter, karena akun tersebut ditandai sebagai pelecehan anak oleh sistem otomatis Google.

Praktik perburuhan

Beberapa mantan karyawan Google telah angkat bicara tentang kondisi kerja, praktik, dan etika di perusahaan tersebut. Ketika perusahaan menjadi lebih khawatir terhadap kebocoran informasi kepada pers di tahun 2019, perusahaan ini memperluas pertemuan semua karyawan dari mingguan menjadi bulanan, sehingga membatasi pertanyaan pada topik strategi bisnis dan produk. CEO Google Sundar Pichai mengatakan kepada karyawannya di akhir tahun 2019 bahwa perusahaannya "benar-benar berjuang dengan beberapa masalah" termasuk transparansi dan kepercayaan karyawan.

Di tanggal 2 Desember 2020, Dewan Hubungan Perburuhan Nasional ( NLRB ) mengajukan keluhan terhadap Google atas 'pemutusan hubungan kerja dan intimidasi untuk meredam aktivisme di tempat kerja'. Keluhan tersebut diajukan setelah penyelidikan selama setahun oleh seorang karyawan yang diberhentikan. Dia mengajukan petisi di tahun 2019, setelah itu banyak karyawan Google melakukan protes internal terhadap pekerjaan Google dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Politik keberagaman

Artikel utama : memo Google

Sebuah memo internal yang beredar luas, ditulis oleh insinyur senior James Damore, Kamar Gema Ideologi Google, dengan tajam mengkritik bias politik dan kebijakan karyawan Google. Google mengatakan memo itu "mendorong stereotip gender yang merugikan" dan memecat Damore. David Brooks menuntut pengunduran diri CEO perusahaan tersebut Sundar Pichai karena kesalahan penanganan kasus ini.

Iklan yang mengkritik Pichai dan Google atas pemecatan tersebut dipasang tak lama kemudian di berbagai lokasi Google. Beberapa orang menyerukan boikot Google dan layanannya, dengan tagar #boycottGoogle muncul di Twitter. Unjuk rasa melawan dugaan keberpihakan Google direncanakan sebagai "March on Google", namun kemudian dibatalkan karena adanya ancaman dan kekacauan di Charlottesville baru-baru ini.

Arne Wilberg, mantan perekrut YouTube, mengklaim bahwa dia dipecat di November 2017 ketika dia mengeluhkan praktik baru Google yang tidak merekrut pria kulit putih dan Asia ke YouTube demi kepentingan pelamar wanita dan minoritas. Berdasarkan gugatan tersebut, sebuah dokumen kebijakan internal menyatakan bahwa selama tiga bulan di tahun 2017, perekrut YouTube hanya boleh merekrut kandidat yang beragam.

Di bulan Juni 2021, Google menghapus kepemimpinan globalnya dalam strategi dan penelitian keberagaman setelah mengetahui komentar antisemit yang dibuatnya di tahun 2007.

Pelecehan dan diskriminasi

Informasi lebih lanjut : Pemogokan Google 2018

Di bulan Februari 2016, Amit Singhal, wakil presiden Google Search selama 15 tahun, meninggalkan perusahaan tersebut menyusul tuduhan pelecehan seksual. Google telah memberikan Singhal $15 juta untuk tingkat keparahannya.

Di tanggal 1 November 2018, sekitar 20.000 karyawan Google melakukan aksi mogok kerja di seluruh dunia untuk memprotes cara perusahaan menangani pelecehan seksual, dan keluhan lainnya.

Di bulan Juli 2019, Google menyelesaikan gugatan diskriminasi usia yang sudah berlangsung lama yang diajukan oleh 227 karyawan dan pencari kerja yang berusia diatas 40 tahun. Meskipun Google membantah melakukan diskriminasi usia, Google menyetujui penyelesaian sebesar $11 juta bagi penggugat, untuk melatih karyawannya agar tidak memiliki bias berdasarkan usia, dan agar departemen perekrutannya fokus pada keragaman usia diantara karyawan tekniknya.

Di bulan Januari 2020, organisasi San Francisco Pride memilih untuk melarang Google dan YouTube dari parade Pride tahunan mereka karena ujaran kebencian di platform mereka dan pembalasan terhadap aktivis LBGTQ.

Di tahun 2020, eksekutif SDM Eileen Naughton bergabung dengan Kepala Penasihat Hukum David Drummond dalam mengundurkan diri dari jabatan mereka karena tuntutan hukum yang menyebut mereka dan pendiri perusahaan atas tuduhan kesalahan penanganan pengaduan pelecehan seksual selama bertahun-tahun.

Di bulan Februari 2020, Equal Employment Opportunity Commission ( EEOC ) AS membuka penyelidikan atas tuduhan diskriminasi kehamilan yang diajukan oleh mantan karyawan Google Chelsey Glasson. Glasson mengajukan gugatan perdata negara bagian sementara EEOC menyelidikinya, dengan tanggal persidangan ditetapkan di Januari 2022. Dia menetap di perusahaan tersebut di Februari 2022. Dia mengungkapkan bahwa tim hukum Google memperoleh catatan terapi dari sesinya melalui penyedia konseling program bantuan karyawan perusahaan, dan bahwa penyedia tersebut membatalkan dia sebagai klien ketika dia mengajukan gugatan, yang memicu Senator Karen Keizer untuk mengajukan rancangan undang-undang di Washington di Januari 2022 untuk melarang penyedia sektor swasta mengungkapkan informasi pribadi yang biasanya tercakup dalam undang-undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan. Juga di bulan Januari 2022, dia mengkritik penggunaan perjanjian kerahasiaan ( NDA ) yang dilakukan perusahaan dalam kesaksiannya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Washington untuk badan legislatif perlindungan pelapor ( whistleblower ), yang menurutnya mengintimidasi dia untuk berbicara tentang diskriminasi yang diduga dia saksikan dan alami. Sebagai tanggapan, Google mengatakan kepada Protokol bahwa perjanjian kerahasiaan mereka tidak menghalangi pekerja saat ini dan mantan pekerja untuk mengungkapkan fakta terkait pelecehan atau diskriminasi. Kedua undang-undang tersebut disahkan menjadi legislatif di Maret 2022.

Tuduhan penghancuran serikat pekerja

Perjanjian penyelesaian resmi yang ditandatangani Google dengan NLRB di tahun 2019 mencakup pemberitahuan berikut untuk dikirimkan kepada karyawan :

"ANDA BERHAK mendiskusikan upah, jam kerja, dan kondisi kerja dengan karyawan lain, pers / media, dan pihak ketiga lainnya, dan KAMI TIDAK AKAN melakukan apapun untuk mengganggu pelaksanaan hak-hak tersebut."

Google telah dikritik karena mempekerjakan IRI Consultants, sebuah perusahaan yang mengiklankan prestasinya dalam membantu organisasi mencegah kejayaan pengorganisasian serikat pekerja. Google Zurich berusaha membatalkan pertemuan yang diselenggarakan oleh karyawan mengenai hak-hak buruh di bulan Juni dan Oktober 2019. Beberapa karyawan dan kontraktor Google sudah tergabung dalam serikat pekerja, termasuk penjaga keamanan, beberapa pekerja layanan, dan analis serta pelatih untuk Google Shopping di Pittsburgh yang dipekerjakan oleh kontraktor HCL. Di tahun 2021, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa antara tahun 2018 dan 2020 Google menjalankan kampanye anti serikat pekerja yang disebut Project Vivian untuk “meyakinkan [ karyawan ] bahwa serikat pekerja itu buruk”.

Di bulan Desember 2019, Dewan Hubungan Perburuhan Nasional sedang menyelidiki apakah beberapa pemecatan merupakan pembalasan atas aktivitas terkait pengorganisasian buruh. Salah satu karyawan yang dipecat ditugaskan untuk memberitahu rekan-rekannya tentang perubahan kebijakan Google, dan membuat pesan yang memberitahu mereka bahwa mereka, "memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama yang dilindungi," ketika mereka mengunjungi situs IRI Consultants.

wilayah Xinjiang

Di tahun 2020, Institut Kebijakan Strategis Australia menuduh setidaknya 82 merek besar, termasuk Google, terkait dengan kerja paksa Uyghur di Xinjiang.

Penghindaran pajak

Google memotong pajaknya sebesar $3,1 miliar di periode 2007 hingga 2009 dengan menggunakan teknik yang memindahkan sebagian besar keuntungan luar negerinya melalui Irlandia dan Belanda ke Bermuda. Setelah itu, perusahaan mulai mengirimkan keuntungan sebesar £8 miliar per tahun ke Bermuda. Pergeseran pendapatan Google—yang melibatkan strategi yang dikenal oleh para pengacara sebagai "Double Irish" dan "Dutch Sandwich"—membantu mengurangi tarif pajak luar negerinya menjadi 2,4 persen, terendah dari lima perusahaan teknologi AS teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, menurut peraturan yang diajukan di enam negara.

Menurut ekonom dan anggota delegasi PvdA dalam Aliansi Progresif Sosialis & Demokrat di Parlemen Eropa ( S&D ) Paul Tang, UE mengalami kerugian, dari tahun 2013 hingga 2015, kerugian yang diperkirakan mencapai 3,955 miliar euro dari Google. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di luar UE, UE hanya mengenakan pajak kepada Google dengan tarif sebesar 0,36 – 0,82% dari pendapatan mereka ( sekitar 25-35% dari EBT mereka ) sedangkan tarif ini mendekati 8% di negara-negara di luar UE. Bahkan jika tarif sebesar 2 hingga 5% – seperti yang disarankan oleh dewan ECOFIN – diterapkan selama periode ini ( 2013-2015 ), penipuan terhadap tarif ini oleh Facebook akan mengakibatkan kerugian sebesar 1.262 hingga 3.155 miliar euro dalam perekonomian. UE.

Google telah dituduh oleh sejumlah negara menghindari pembayaran pajak sebesar puluhan miliar dolar melalui skema perjanjian lisensi antar perusahaan yang berbelit-belit dan transfer ke negara bebas pajak. Misalnya, Google telah menggunakan pembedaan yang sangat ketat dan dibuat-buat untuk menghindari pembayaran miliaran poundsterling dalam bentuk pajak perusahaan yang terhutang oleh operasinya di Inggris.

Di tanggal 15 Mei 2013, Margaret Hodge, ketua Komite Akun Publik Inggris, menuduh Google "penuh perhitungan dan tidak etis" dalam penggunaan skema tersebut. Ketua Google Eric Schmidt menyatakan bahwa skema Google ini adalah "kapitalisme", dan dia "sangat bangga" akan hal itu.

Di bulan November 2012, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk menyelidiki Google, bersama dengan Starbucks dan Amazon.com, untuk kemungkinan penghindaran pajak. Di tahun 2015, Pemerintah Inggris memperkenalkan undang-undang baru yang dimaksudkan untuk menghukum penghindaran pajak buatan Google dan perusahaan multinasional besar lainnya.

Di tanggal 20 Januari 2016, Google mengumumkan bahwa mereka akan membayar pajak sebesar £130 juta untuk menyelesaikan penyelidikan. Namun, hanya delapan hari kemudian, diumumkan bahwa Google mungkin membayar lebih, dan pejabat pajak Inggris sedang diselidiki atas apa yang disebut "kesepakatan manis" untuk Google.

Pendapatan, laba, pajak, dan tarif pajak efektif, Alphabet Inc. ( Google ) 2013–2015.

Lainnya

Ketidaksejajaran dengan pertahanan AS

Lihat juga : Perlombaan senjata kecerdasan buatan § Disosiasi

Mantan Wakil Menteri Pertahanan Robert O. Work di tahun 2018 mengkritik Google dan karyawannya telah memasuki Bahaya Moral karena tidak melanjutkan proyek kecerdasan buatan Pentagon, Proyek Maven, sambil membantu teknologi AI Tiongkok yang "bisa digunakan untuk melawan Amerika Serikat sedang berkonflik." Dia menggambarkan Google sebagai orang yang munafik, mengingat Google telah membuka pusat AI di Tiongkok dan "Apapun yang terjadi di pusat AI di Tiongkok akan menjadi milik pemerintah Tiongkok dan pada akhirnya akan berakhir di tangan militer Tiongkok." Work berkata, "Saya tidak melihat karyawan Google berkata, 'Hmm, mungkin sebaiknya kita tidak melakukan hal itu.'" Hubungan Google dengan Tiongkok dianggap tidak patriotik.

Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Joseph Dunford juga mengkritik Google sebagai hal yang "tidak bisa dijelaskan" bahwa Google terus berinvestasi di Tiongkok, "yang menggunakan teknologi sensor untuk mengekang kebebasan dan tindakan keras terhadap orang-orang disana dan memiliki sejarah panjang atas kekayaan intelektual dan pencurian paten yang merugikan perusahaan-perusahaan AS,” sekaligus tidak memperbarui kolaborasi penelitian dan pengembangan lebih lanjut dengan Pentagon. Dia berkata, "Saya tidak yakin orang-orang di Google akan menikmati tatanan dunia yang didasarkan pada norma dan standar Rusia atau Tiongkok." Ia mendesak Google untuk bekerjasama secara langsung dengan pemerintah AS daripada membuat terobosan kontroversial di Tiongkok. Senator Mark Warner ( D-VA ) mengkritik bukti kejayaan Tiongkok dalam "merekrut perusahaan-perusahaan AS untuk upaya pengendalian informasi mereka" sementara Tiongkok mengekspor infrastruktur siber dan sensor ke negara-negara seperti Venezuela, Etiopia, dan Pakistan.

Konsumsi energi dan air

Lihat juga : Google Energi dan Dampak Lingkungan dari Big Tech