Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan (Belanda)
Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan (bahasa Belanda: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; BZK) adalah kementerian Belanda yang bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri, layanan sipil, administrasi publik, pemilihan umum, hubungan dengan pemerintah daerah, intelijen, dan hubungan kerajaan.
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | |
 | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 12 Maret 1789 |
| Wilayah hukum |  Kerajaan Belanda |
| Kantor pusat | Turfmarkt 147, Den Haag |
| Pegawai | 3.000 |
| Anggaran tahunan | €3,8 miliar (2018)[1] |
| Menteri |
|
| Situs web | Situs web resmi |
![Azure, billetty Or a lion with a coronet Or armed and langued Gules holding in his dexter paw a sword Argent hilted Or and in the sinister paw seven arrows Argent pointed and bound together Or. [The seven arrows stand for the seven provinces of the Union of Utrecht.] The shield is crowned with the (Dutch) royal crown and supported by two lions Or armed and langued gules. They stand on a scroll Azure with the text (Or) "Je Maintiendrai" (French for "I will maintain".)](/wiki/Berkas:State_coat_of_arms_of_the_Netherlands.svg) |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda |
Menteri dalam negeri dan hubungan kerajaan adalah anggota Kabinet Belanda. Kementerian ini dibentuk pada tahun 1798 sebagai Departemen Kepolisian Dalam Negeri, untuk memantau kondisi tanggul, jalan, dan perairan Republik Batavia. Kementerian ini menjadi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1876 dan mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum mengadopsi nama hingga saat ini pada tahun 1998.
Judith Uitermark menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri sejak Juli 2024.
Tanggung jawab
suntingKementerian ini dijuluki "Induk dari Semua Kementerian" karena sebagian besar kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan sebelumnya, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains, pernah memisahkan diri dari kementerian ini pada suatu waktu. Kementerian ini juga disebut "kementerian sisa", karena kementerian ini memiliki serangkaian tanggung jawab yang beragam setelah pemisahan ini. Kementerian ini menangani isu-isu berikut:[2]
- Demokrasi dan supremasi hukum
- Administrasi publik
- Kualitas pegawai dan manajemen dalam pemerintahan pusat
- Konstitusi Belanda dan sistem pemerintahan konstitusional
- Kemitraan dengan Curaçao, Sint Maarten, dan Aruba
Karena memiliki banyak tanggung jawab, dan memiliki gedung kembar (baik yang lama maupun yang baru) dengan Kementerian Kehakiman dan Keamanan, keduanya terkadang disebut kementerian kembar.
Organisasi
suntingKementerian ini memiliki tiga lembaga pemerintah dan dua direktorat, yaitu:
| Lembaga negara | Tanggung jawab | |||
|---|---|---|---|---|
|
Dewan Keamanan
(bahasa Belanda: Onderzoeksraad Voor Veiligheid) |
OVV | Investigasi Insiden dan Kecelakaan | |
|
Badan Real Estat Pemerintah
(bahasa Belanda: Rijksvastgoedbedrijf) |
RVB | Real estat | |
| Lembaga negara independen | Tanggung jawab | |||
|
Dinas Intelijen dan Keamanan Umum
(bahasa Belanda: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) |
AIVD | Badan intelijen • Dinas rahasia | |
- Direktorat Administrasi Publik (DGOO)
- Direktorat Manajemen dan Kebijakan Personalia (BW)
- Direktorat Urusan Konstitusional dan Hubungan Kerajaan (CKR)
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Begroting 2018". Rijksoverheid.
- ^ Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en (2011-08-24). "Ministry of the Interior and Kingdom Relations - Government.nl". www.government.nl (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-11-21.