Wakil Menteri Kehutanan Indonesia
Wakil Menteri Kehutanan Indonesia, umumnya disingkat Wamenhut adalah wakil dari Menteri Kehutanan Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Kehutanan Indonesia dijabat oleh Sulaiman Umar sejak 21 Oktober 2024.[1]
| Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia | |
|---|---|
.png) | |
| Kementerian Kehutanan Republik Indonesia | |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pendahulu | Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia |
| Pejabat perdana | Sulaiman Umar |
| Dibentuk | 21 Oktober 2024 |
Sejarah
suntingSebelumnya, jabatan ini dibentuk dalam Kabinet Indonesia Maju dengan nama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.[2] Alue Dohong menjabat posisi tersebut dari 25 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024.[3]
Dalam Kabinet Merah Putih, nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.[4] Hal ini menyebabkan jabatan Wakil Menteri turut dipecah menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Menteri Kehutanan.[5] Sulaiman Umar menjadi Wakil Menteri Kehutanan pertama.[6]
Pejabat
sunting| No. | Foto | Nama (Lahir–Wafat) |
Partai | Kabinet | Masa Jabatan | Menteri | Ket. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awal Menjabat | Akhir Menjabat | Lama Menjabat | ||||||||
| 1. | _(cropped).png)
|
Sulaiman Umar (lahir 1982) |
Independen | Merah Putih | 21 Oktober 2024 | Petahana | 78 hari | Raja Juli Antoni | [A] | |
- Nama jabatan
- ^ Bernama Wakil Menteri Kehutanan Indonesia
Gaji dan Tunjangan
suntingGaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.[7]
Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.[8]
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Daftar Lengkap Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih". cnnindonesia.com. 28 Oktober 2024. Diakses tanggal 18 Desember 2024.
- ^ "Serah Terima Jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan". ppid.menlhk.go.id. 23 Oktober 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ^ "Jokowi Tunjuk Tokoh Dayak Alue Dohong Jadi Wamen LHK". tirto.id. 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ^ "Hanif Faisol Ungkap Alasan Prabowo Pecah KLHK Jadi 2 Kementerian". detik.com. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ^ "KLHK Dipecah, Sulaiman Umar Wamen Kehutanan, Diaz Hendropiyono Wamen Lingkungan Hidup". detik.com. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ^ "Profil Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Kabinet Prabowo-Gibran". kompas.com. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 20 Desember 2024.
- ^ "Segini Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri Prabowo". tempo.co. 22 Oktober 2024. Diakses tanggal 5 Januari 2025.
- ^ "Berapa Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri di Indonesia?". kompas.com. 16 Oktober 2024. Diakses tanggal 5 Januari 2024.