Poliarki
| Bagian dari seri Politik |
| Demokrasi |
|---|
 Portal Politik |
| Bagian dari seri Politik |
| Bentuk dasar dari pemerintahan |
|---|
|
Portal Politik |
| Bagian dari seri tentang |
| Politik |
|---|
.svg) |
| Portal politik |
Dalam ilmu politik, istilah poliarki (poly "banyak", arkhe "pemerintahan")[1] digunakan oleh Robert A. Dahl untuk menggambarkan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan diinvestasikan pada banyak orang. Bentuknya bukan kediktatoran maupun demokrasi.[2] Bentuk pemerintahan ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis dan secara bertahap diadopsi oleh negara-negara lain. Poliarki berbeda dengan demokrasi, menurut Dahl, karena prinsip demokrasi yang mendasar adalah "responsivitas pemerintah yang berkelanjutan terhadap preferensi warganya, yang dianggap setara secara politik" dengan peluang yang tidak terganggu.[2] Poliarki adalah bentuk pemerintahan yang memiliki prosedur tertentu yang merupakan syarat penting untuk mengikuti prinsip demokrasi.[3][4]
Secara kemiripan, kata "polikrasi" menggambarkan bentuk pemerintahan yang sama,[5] polikrasi adalah masyarakat yang diperintah oleh lebih dari satu orang, berlawanan dengan monokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani poli ("banyak") dan kratos ("aturan" atau "kekuatan").
Definisi
suntingTeori asli Dahl tentang demokrasi poliarkal ada dalam bukunya yang berjudul A Preface to Democratic Theory pada tahun 1956. Teorinya berkembang selama beberapa dekade, dan deskripsi dalam tulisan-tulisan berikutnya agak berubah.
Dahl berpendapat bahwa "demokrasi" adalah tipe ideal yang tidak pernah dicapai oleh negara mana pun.[6] Bagi Dahl, demokrasi adalah sebuah sistem yang "sepenuhnya responsif terhadap semua warganya",[6] dan yang paling dekat dengan cita-cita demokrasi di setiap negara adalah poliarki.[6]
A Preface to Democratic Theory
suntingDalam buku tersebut, Dahl memberikan delapan kondisi yang mengukur sejauh mana aturan mayoritas berlaku dalam sebuah organisasi. Kondisi-kondisi tersebut adalah (hal. 84):
- Setiap anggota organisasi melakukan tindakan yang kita asumsikan sebagai ekspresi preferensi di antara alternatif yang dijadwalkan, misalnya pemungutan suara.
- Dalam membuat tabulasi ekspresi (suara) ini, bobot yang diberikan kepada setiap individu adalah sama.
- Alternatif dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.
- Setiap anggota yang melihat serangkaian alternatif, setidaknya satu di antaranya dianggap lebih baik daripada alternatif yang dijadwalkan saat ini, dapat memasukkan alternatif pilihannya di antara alternatif yang dijadwalkan untuk pemungutan suara.
- Semua individu memiliki informasi yang sama tentang alternatif.
- Alternatif (pemimpin atau kebijakan) dengan jumlah suara terbanyak menggantikan alternatif (pemimpin atau kebijakan) dengan jumlah suara yang lebih sedikit.
- Perintah dari pejabat terpilih dilaksanakan.
- Entah semua keputusan antarpemilu bersifat subordinat atau eksekutorial terhadap keputusan yang dibuat pada tahap pemilu, yakni pemilu dalam arti mengendalikan; atau keputusan baru selama periode antarpemilu diatur oleh ketujuh kondisi sebelumnya, yang beroperasi dalam kondisi kelembagaan yang agak berbeda; atau keduanya.
Dahl berhipotesis bahwa setiap kondisi ini dapat dikuantifikasi, dan menyarankan istilah "poliarki" untuk menggambarkan sebuah organisasi yang memiliki skor tinggi pada skala untuk kedelapan kondisi tersebut.
Dahl memandang poliarki sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan tingkat inklusivitas yang tinggi dan liberalisasi yang tinggi kepada warganya.
Democracy and its critics
suntingDalam bukunya yang berjudul Democracy and Its Critics (1989), Dahl memberikan ciri-ciri poliarki sebagai berikut (hal. 233):
- Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan diberikan secara konstitusional kepada para pejabat terpilih.
- Para pejabat terpilih dipilih dan diberhentikan secara damai dalam pemilihan yang relatif sering, adil dan bebas di mana pemaksaan cukup terbatas.
- Hampir semua orang dewasa memiliki hak pilih dalam pemilu tersebut.
- Sebagian besar orang dewasa juga memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang diperebutkan oleh para kandidat dalam pemilu tersebut.
- Warga negara memiliki hak yang ditegakkan secara efektif atas kebebasan berekspresi, terutama ekspresi politik, termasuk kritik terhadap pejabat, perilaku pemerintah, sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku, dan ideologi yang dominan.
- Mereka juga memiliki akses ke sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu.
- Terakhir, mereka memiliki hak yang ditegakkan secara efektif untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom, termasuk asosiasi politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha mempengaruhi pemerintah dengan berkompetisi dalam pemilihan umum dan dengan cara-cara damai lainnya.
Karakteristik
suntingPoliarki dan prosedurnya mungkin tidak cukup untuk mencapai demokrasi penuh. Sebagai contoh, orang miskin mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik. Beberapa penulis melihat poliarki sebagai bentuk pemerintahan yang tidak dimaksudkan untuk keadilan sosial atau realisasi budaya yang lebih besar atau untuk memungkinkan mereka yang tertindas untuk berpartisipasi secara politik.[7]
Menurut William I. Robinson, ini adalah sistem di mana sekelompok kecil benar-benar memerintah atas nama modal, dan pengambilan keputusan mayoritas dibatasi untuk memilih di antara sejumlah elit tertentu dalam proses pemilihan yang dikontrol dengan ketat. Ini adalah bentuk dominasi konsensual yang dimungkinkan oleh dominasi struktural kapital global, yang memungkinkan pemusatan kekuasaan politik.[8] Robert A. Dahl dan Charles E. Lindblom mencatat bahwa tawar-menawar politik adalah fitur penting dari poliarki, terutama di AS.[9]
Selain itu, poliarki yang dipersepsikan-seperti Amerika Serikat-dapat menghalangi sejumlah besar warganya untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Sebagai contoh, lebih dari empat juta warga negara AS yang tinggal di wilayah AS, seperti Puerto Riko, Guam, dan Kepulauan Virgin AS, tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota Kongres yang memiliki hak suara, badan politik yang memegang kedaulatan tertinggi atas mereka. Robinson berpendapat bahwa mereka secara efektif dikenakan pajak tanpa perwakilan yang sah (meskipun status wilayah ini adalah masalah konsensus populer dalam kasus-kasus individual).[10][11]
Dalam Preface to Democratic Theory (1956), Dahl berargumen bahwa peningkatan keterlibatan politik warga negara tidak selalu menguntungkan bagi poliarki. Peningkatan partisipasi politik anggota kelas-kelas yang kurang berpendidikan, misalnya, dapat mengurangi dukungan terhadap norma-norma dasar poliarki, karena anggota-anggota kelas tersebut lebih cenderung berpikiran otoriter.[12][4]
Dalam sebuah diskusi tentang kebijakan luar negeri Britania kontemporer, Mark Curtis menulis, "Poliarki secara umum adalah apa yang dimaksud oleh para pemimpin Britania ketika mereka berbicara tentang mempromosikan 'demokrasi' di luar negeri. Ini adalah sistem di mana sekelompok kecil benar-benar memerintah dan partisipasi massa dibatasi untuk memilih pemimpin dalam pemilihan yang dikelola oleh para elit yang bersaing."[13]
Hal ini juga dipromosikan oleh para elit transnasional di Selatan sebagai bentuk yang berbeda dari otoritarianisme dan kediktatoran di Utara sebagai bagian dari promosi demokrasi.[14] Robinson berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk menumbuhkan para elit transnasional yang akan mengembangkan negaranya sesuai dengan agenda transnasional neoliberalisme, di mana mobilitas kapital transnasional serta lingkaran produksi dan distribusi yang mengglobal terbentuk. Sebagai contoh, bentuk pemerintahan ini dipromosikan ke Nikaragua, Chili, Haiti, Filipina, Afrika Selatan, dan negara-negara bekas Blok Soviet.[15]
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ polyarchy - Definitions from Dictionary.com
- ^ a b Robert Dahl, Polyarchy: participation and opposition, New Haven, Yale University Press, 1971
- ^ "Dahl on Democracy and Equal Consideration", by Joshua Cohen
- ^ a b Michels, Ank (13–18 April 2004). Citizen participation and democracy in the Netherlands (PDF). National Traditions of Democratic Thought, ECPR Joint Sessions. Uppsala, Sweden. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 May 2005. Diakses tanggal 30 Nov 2016.
- ^ "Polycracy Definition | Definition of Polycracy at Dictionary.com". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-08-19.
- ^ a b c Goertz, Gary (2006). Social Science Concepts: A User's Guide (dalam bahasa Inggris). Princeton University Press. hlm. 85–87. ISBN 978-0-691-12411-7.
- ^ Barry Gills, Joel Rocamora, and Richard Willson(eds), Low Intensity Democracy: Political power and the New World Order, Boulder, Westview, 1993
- ^ William I Robinson Globalisation: nine thesis of our epoch, Race & Class 38(2) 1996
- ^ Knight, Jack; Schwartzberg, Melissa (2020). "Institutional Bargaining for Democratic Theorists (Or How We Learned to Stop Worrying and Love Haggling)". Annual Review of Political Science. 23: 259–276. doi:10.1146/annurev-polisci-060118-102113
.
- ^ Raskin, James B. (2003). Overruling Democracy: The Supreme Court Vs. the American People. London and New York: Routledge, pp. 36–38. ISBN 0-415-93439-7
- ^ Torruella, Juan R. (1985). The Supreme Court and Puerto Rico: The doctrine of separate and unequal. Río Piedras, Puerto Rico: University of Puerto Rico. ISBN 9780847730193.
- ^ Dahl, Preface to Democratic Theory, p. 89
- ^ Mark Curtis, Web of Deceit: Britain's Real Role in the World, p. 247, London: Vintage UK Random House. ISBN 0-09-944839-4
- ^ William I Robinson Promoting polyarchy: 20 years later, p.228, International Relations 27(2) 2013
- ^ William I Robinson Promoting polyarchy: 20 years later, p.230, International Relations 27(2) 2013
Sumber
sunting
- Dahl, Robert A. (1956). A preface to democratic theory. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 9780226134253.
- Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: participation and opposition
. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300015652. - Dahl, Robert A. (December 1984). "Polyarchy, pluralism, and scale". Scandinavian Political Studies. 7 (4): 225–240. doi:10.1111/j.1467-9477.1984.tb00304.x. Full text.
- Brown, Seyom (1988). New forces, old forces, and the future of world politics . Glenview, Illinois: Scott, Foresman/Little Brown College Division, Scott Foresman. ISBN 9780673397096.
- Rosenau, James N.; Czempiel, Ernst-Otto, ed. (1992). Governance without government: order and change in world politics . Cambridge Studies in International Relations Series. Cambridge England New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521405782.
- Robinson, William I. (1996). Promoting polyarchy: globalization, US intervention, and hegemony. Cambridge Studies in International Relations Series. Cambridge England New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521566919.
- de Bellis, Gian Piero (2000). "Polyarchy: a manifesto". polyarchy.org. Gian Piero de Bellis. [sumber terbitan sendiri?]
- Robinson, William I. (October 1996). "Globalisation: nine theses on our epoch". Race & Class. 38 (2): 13–31. doi:10.1177/030639689603800202. Pdf.
- Gills, Barry; Rocamora, Joel; Wilson, Richard, ed. (1993). Low intensity democracy: political power in the new world order. London Boulder, Colorado: Pluto Press. ISBN 9780745305363.
- Robinson, William I. (June 2013). "Promoting polyarchy: 20 years later". International Relations. 27 (2): 228–234. doi:10.1177/0047117813489655a.
