Pendudukan Jalur Gaza oleh Mesir

Pendudukan Jalur Gaza oleh Mesir berlangsung dari tahun 1948 hingga Oktober 1956 dan kemudian dari Maret 1957 hingga Juni 1967. Mesir mulai menguasai wilayah ini pada tahun 1948 selama terjadinya Perang Kemerdekaan Israel. Pada akhir Desember 1948, pasukan Israel melancarkan Operasi Horev yang berhasil mengusir pasukan Mesir dari Negev dan mengepung pasukan Mesir di Jalur Gaza, sehingga Mesir terpaksa menerima gencatan senjata.

Jalur Gaza

قطاع غزة
Qiṭā‘ Ghazza
1959–1967
{{{coat_alt}}}
Lambang
Jalur Gaza setelah gencatan senjata dengan Israel
Jalur Gaza setelah gencatan senjata dengan Israel
StatusWilayah pendudukan Republik Arab Bersatu/Republik Arab Mesir
Ibu kotaGaza
Bahasa yang umum digunakanBahasa Arab
Agama
Islam Suni
PemerintahanPendudukan militer
Era SejarahPerang Dingin
• Didirikan
1959
• Dibubarkan
1967
17 September 1978
Mata uangPound Mesir
Didahului oleh
Digantikan oleh
Protektorat Seluruh Palestina
Kegubernuran Militer Israel
Sekarang bagian dariNegara Palestina Jalur Gaza
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Jalur Gaza secara resmi diperintah oleh Pemerintahan Seluruh Palestina dari September 1948 hingga pemerintahan tersebut dibubarkan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada tahun 1959. Walaupun hanya bersifat simbolis, pemerintahan ini diakui oleh sebagian besar anggota Liga Arab. Setelah pembubaran pemerintahan tersebut, Mesir tidak menganeksasi Jalur Gaza, tetapi memberlakukan kekuasaan militer di kawasan tersebut sembari menunggu resolusi mengenai permasalahan Palestina.

Pada tanggal 5 Juni 1967, beberapa minggu setelah Mesir memblokade Selat Tiran, Israel melancarkan serangan terhadap Mesir dan memulai Perang Enam Hari. Israel berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang dan berhasil merebut Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza dan bahkan Semenanjung Sinai. Maka dari itu kekuasaan Mesir pun berakhir, dan pada tahun 1978 Israel dan Mesir menandatangani Perjanjian Kamp David yang mengakhiri perselisihan di antara kedua negara.

Pranala luar

sunting