Partai Tindakan Demokratik (Malaysia)

Untuk partai politik di Singapura, lihat Partai Tindakan Rakyat.

Democratic Action Party (akronim: DAP; bahasa Indonesia: Partai Tindakan Demokratis) adalah partai politik di Malaysia yang berasaskan demokrasi sosial dan cenderung berpaham sekularisme. DAP menekankan persamaan etnis di Malaysia yang masyarakatnya multietnik, sekaligus memperjuangkan persamaan hak dan keadilan sosial. Basis massa terbesar partai ini adalah kaum urban dan penduduk non-Muslim, terutama pada ras Tionghoa dan India.

Partai Tindakan Demokratis 民主行動黨
Nama dalam bahasa Inggris	Democratic Action Party
Nama dalam bahasa Melayu	Parti Tindakan Demokratik ڤرتي تيندقن ديموکراتيک
Nama dalam bahasa Mandarin (sederhana)	民主行动党 民主行動黨 Bîn-chú Hêng-tōng-tóng Man4 zyu2 hang4 dung6 dong2 Mínzhǔ Xíngdòng Dǎng
Nama dalam bahasa Tamil	ஜனநாயக செயல் கட்சி Jaṉanāyaka ceyal kaṭci
Singkatan	DAP
Ketua umum	Lim Guan Eng
Sekretaris Jenderal	Anthony Loke
Deputi Ketua Umum	Gobind Singh Deo
Wakil Ketua Umum	Chow Kon Yeow Nga Kor Ming M. Kulasegaran Teresa Kok Chong Chieng Jen
Wakil Sekretaris Jenderal	Liew Chin Tong V. Sivakumar Tengku Zulpuri Shah
Pendiri	Chen Man Hin Devan Nair
Dibentuk	11 Oktober 1965 (1965-10-11)
Disahkan	18 Maret 1966 (1966-03-18)
Dipisah dari	Partai Tindakan Rakyat (Singapura)
Didahului oleh	Partai Tindakan Rakyat Malaya
Kantor pusat	Jalan Yew 55100, Kuala Lumpur
Sayap pelajar	Mahasiswa Roket
Ideologi	Demokrasi sosial Multirasialisme Sekularisme Antikomunisme Antikapitalisme
Posisi politik	Kiri tengah
Afiliasi nasional	Gagasan Rakyat (GR) (1990–1996) Barisan Alternatif (BA) (1999–2004) Pakatan Rakyat (PR) (2008–2015) Pakatan Harapan (PH) (sejak 2015) Barisan Nasional (BN) (sejak 2022) (afiliasi politik)
Afiliasi internasional	Sosialis Internasional (1987–2017) Aliansi Progresif (sejak 2012)
Warna	Merah   Putih   Biru
Himne	Berjuang Untuk Rakyat Malaysia!
Dewan Negara	4 / 70
Dewan Rakyat	40 / 222
Dewan Undangan Negeri	91 / 592
Menteri Besar Malaysia	1 / 13
Lambang pemilu
Bendera
Situs web
www.dapmalaysia.org
Politik Malaysia Partai politik Pemilihan umum

DAP didirikan pada tahun 1965 oleh anggota Partai Tindakan Rakyat Singapura (PAP) yang berbasis di Malaya, Chen Man Hin dan Devan Nair, tak lama setelah pengusiran Singapura dari Malaysia. Pengusiran Singapura sebagian disebabkan oleh perbedaan ideologi yang kuat antara pemerintah federal, yang dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang mendukung gagasan Ketuanan Melayu dan nasionalisme ras Melayu di negara tersebut. Sebaliknya, PAP lebih menyukai Malaysia yang lebih egaliter dan nasionalis sipil, yang akan terus didukung oleh DAP. Setelah pengusiran tersebut, PAP terpilih sebagai pemerintah yang berkuasa di Singapura yang baru berdaulat, dan akan terus beroperasi berdasarkan platform nasionalisme sipil.

DAP terkenal mendukung konsep "Malaysian Malaysia" (Malaysia untuk semua rakyat Malaysia). Partai ini berkomitmen dalam memperjuangkan gagasan tersebut secara bebas dan berasaskan demokrasi sosial berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan sesuai dengan asas demokrasi parlemen. Ideologi sosialisme dipilih sebagai bentuk pertentangan terhadap ideologi komunisme, sekaligus menegaskan bahwa DAP merupakan partai yang anti terhadap kapitalisme. Sikapnya dalam politik internasional adalah bersifat netral, tanpa dipengaruhi oleh Blok Barat dan Blok Timur.

Sejarah

Pembentukan

Partai ini pada mulanya adalah cabang Malaysia daripada People's Action Party (Partai Aksi Rakyat), partai pemerintah di Singapura. Ketika pertikaian antara UMNO dan PAP mencapai puncaknya, Singapura dipaksa keluar dari federasi Malaysia pada tahun 1965. Sebagian anggota PAP menetap di Malaysia dan membentuk partai baru, DAP. DAP melanjutkan perjuangan Lee Kuan Yew, PM Singapura ketika itu, untuk memperjuangkan persamaan hak di antara semua etnis/suku di Malaysia, yang jelas-jelas berbenturan dengan ideologi Ketuanan Melayu yang diusung oleh UMNO. DAP tetap konsisten menjadi partai oposisi di Dewan Rakyat hingga pemilu 2018 dimana DAP ikut kedalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan hingga 2020. DAP kembali menjadi parpol koalisi pemerintah setelah pelantikan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri pada tahun 2022.

Perkembangan terakhir

Pada pemilihan umum tahun 1999, DAP membentuk aliansi bernama Barisan Alternatif dengan partai PKR/Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim dan partai Islamis PAS. Namun karena benturan ideologi antara DAP dan PAS yang berkeinginan membentuk negara Islam, DAP kehilangan kursi dan akhirnya memutuskan keluar dari aliansi. Pada pemilihan umum ke 11 tahun 2004, DAP memperoleh kembali kursi-kursi yang lepas pada pemilu 1999, dan DAP sebagai partai oposisi terbesar mengizinkan pemimpinnya Lim Kit Siang untuk kembali menjadi pemimpin oposisi di parlemen.

Pada pemilu ke-12, 8 Maret 2008, partai-partai oposisi Malaysia memperoleh banyak tambahan kursi parlemen di tingkat federal dan kursi Dewan Undangan Negeri / State Assembly di tingkat negara bagian karena rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi menyuarakan protes dengan memilih oposisi. DAP sendiri mencapai rekor kemenangan dalam sejarahnya dengan berhasil merebut negara bagian Pulau Pinang dari Partai Gerakan Rakyat Malaysia (partai komponen Barisan Nasional) untuk membentuk pemerintah koalisi di negara bagian Pulau Pinang, dan juga memperoleh cukup kursi Dewan Undangan Negeri di negara bagian Selangor dan Perak yang memungkinkan pemerintahan koalisi di Perak dan Selangor yang terdiri dari PKR, PAS dan DAP. Di tingkat federal sendiri sendiri DAP berhasil merebut 28 kursi parlemen, menjadikannya partai oposisi kedua terbesar setelah PKR. Kemenangan DAP ini sendiri disebabkan orang Tionghoa yang tidak puas dengan dua partai etnis Tionghoa di koalisi pemerintah, Malaysian Chinese Association (MCA) dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan), yang dinilai terlalu berkompromi dengan UMNO; dan juga dari suku India yang merasa terpinggirkan dengan kebijakan pemerintah yang terlalu pro-Melayu. Pada Pemilihan Umum tahun 2018, DAP dalam koalisi Pakatan Harapan berhasil memenangi 42 kursi dan membuat pemerintahan dengan PKR, PPBM dan Amanah.

Keragaman Etnis

Pendiri DAP Chen Man Hin dan Devan Nair berasal dari etnis Tionghoa dan India. Mayoritas kader DAP juga berasal dari etnis Tionghoa dan India dan kebanyakan posisi kepemimpinan partai dan posisi terpilih juga berasal dari kedua etnis tersebut. Meskipun partai tersebut juga mencalonkan kandidat asal etnis Melayu di setiap pemilihan umum sejak tahun 1969, hanya lima kandidat yang pernah terpilih pada tahun 2008. Dari lima orang tersebut, dua diantaranya terpilih pada tahun 1969 sebagai anggota dewan legislatif negara bagian, sedangkan anggota parlemen Melayu pertama dari partai tersebut baru terpilih pada tahun 1990. DAP juga baru mendapatkan legislator etnis asli Sabah (Kadazandusun) pertama pada tahun 2013, Edwin Jack Bosi, yang duduk di Dewan Legislatif Negara Bagian Sabah. DAP kerap dipandang oleh lawan politiknya, yakni UMNO dan BERSATU sebagai partai yang 'rasis' atau 'anti-Melayu' karena kurangnya perwakilan etnis Melayu di dalam komposisi kader partainya dan hanya peduli dengan isu-isu komunitas Tionghoa dan India.

Tuduhan Rasisme dan Chauvinisme

Meskipun terus-menerus dibantah oleh para pemimpin partai, DAP telah digambarkan oleh lawan-lawan politik mereka, terutama dari UMNO, sebagai partai yang lebih mengutamakan minoritas Tionghoa di Malaysia dibandingkan yang lain. Tuduhan chauvinisme rasial ini memuncak dalam dua program televisi yang disiarkan di saluran TV milik pemerintah Radio Televisyen Malaysia (RTM) berjudul "Bahaya Cauvinisme", yang diterjemahkan menjadi "Bahaya Chauvinisme". Program tersebut memaksa pemimpin partai saat itu, Lim Kit Siang, untuk mengeluarkan pernyataan resmi kepada media untuk melawan tuduhan tersebut.

Pada tanggal 15 November 2011, Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia pada saat itu, menuduh kepala publisitas DAP, Tony Pua melakukan rasisme karena melakukan serangan berulang kali terhadap Kedai Rakyat 1Malaysia, sebuah inisiatif pemerintah untuk memasok produk ritel murah ke Konsumen Malaysia. Tony Pua dikritik karena memilih Kedai Rakyat 1Malaysia, yang pemasok tokonya umumnya berasal dari komunitas Bumiputra Malaysia, dan karena tidak menyelidiki kualitas produk yang dipasok oleh pemasok Malaysia-Tiongkok atau melontarkan tuduhan serupa terhadap toko independen Malaysia-Tiongkok.

Tuduhan rasisme memaksa ketua umum DAP Lim Guan Eng mengeluarkan bantahan resmi di Pengadilan Tinggi Penang.

Simbol Partai

Lambang Partai

Lambang partai DAP adalah sebuah roket. Lambang tersebut digunakan sejak pemilu pertamanya pada tahun 1969. Komponen logo masing-masing memiliki makna berikut.

• Roket berwarna merah melambangkan aspirasi partai terhadap masyarakat modern, dinamis dan progresif
• Empat pendorong roket mewakili dukungan partai oleh tiga etnis utama (Tionghoa, India, dan Melayu) beserta etnis lainnya
• Lingkaran biru melambangkan persatuan multi-ras Malaysia
• Background putih melambangkan kesucian dan antikorupsi

Maskot Partai

Pada tahun 2008, DAP pertama kali memperkenalkan "Rocket Kid", sebuah roket sebagai maskot resmi partai tersebut pada pemilihan umum Malaysia ke-12. Burung ini kemudian diubah menjadi burung Ubah, burung enggang yang dirancang oleh Ooi Leng Hang dan diluncurkan pada pemilu negara bagian Sarawak pada tahun 2011 dan juga digunakan sebagai bagian dari kampanye politik mereka pada pemilu Malaysia ke-13 pada tahun 2013. DAP telah mengadopsi burung ini sebagai simbol perubahan baik karena ciri khasnya, ketangguhannya dan representasi persatuan Malaysia Timur dan Malaysia Barat menjadi bangsa Malaysia.

Himne Partai

Secara resmi, himne DAP adalah Berjuang untuk Rakyat Malaysia.

Hasil pemilu

Pemilihan	Jumlah suara yang menang	Kursi yang diperebutkan	Jumlah suara	Perolehan suara	Hasil pemilihan	Pemimpin
1964 (sebagai PAP)	1 / 144	11	42,130	2.0%	1 kursi; Oposisi	Lee Kuan Yew
1969	13 / 144	25	286,606	12.1%	12 kursi; Oposisi	Goh Hock Guan
1974	9 / 144	46	387,845	18.3%	4 kursi; Oposisi	Lim Kit Siang
1978	16 / 154	53	664,433	19.1%	7 kursi; Oposisi	Lim Kit Siang
1982	9 / 154	63	815,473	19.6%	7 kursi; Oposisi	Lim Kit Siang
1986	24 / 154	64	968,009	21.0%	15 kursi; Oposisi	Lim Kit Siang
1990	20 / 180	57	985,228	17.13%	4 kursi; Koalisi oposisi (Gagasan Rakyat)	Lim Kit Siang
1995	9 / 192	50	712,175	12.0%	11 kursi; Koalisi oposisi (Gagasan Rakyat)	Lim Kit Siang
1999	10 / 193	44	687,340	9.9%	1 kursi; Koalisi oposisi (Barisan Alternatif)	Lim Kit Siang
2004	12 / 219	44	687,340	9.90%	2 kursi; Oposisi	Kerk Kim Hock (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua, Komisi Perencanaan Kebijakan & Perencanaan Strategis)
2008	28 / 222	47	1,118,025	13.25%	16 kursi; Koalisi oposisi (Pakatan Rakyat)	Lim Guan Eng (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua di Parlemen)
2013	38 / 222	51	1,736,601	15.71%	10 kursi; Koalisi oposisi (Pakatan Rakyat)	Lim Guan Eng (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua di Parlemen)
2018	42 / 222	47	2,040,068	18.48%	4 kursi; Pemerintahan koalisi, kemudian Koalisi oposisi (Pakatan Harapan)	Lim Guan Eng (Sekretaris Jenderal) Lim Kit Siang (Ketua di Parlemen)
2022	40 / 222	55	2,422,577	15.61%	2 kursi; Koalisi Pemerintahan (Pakatan Harapan)	Lim Guan Eng (Ketua) Anthony Locke (Sekretaris Jenderal)

Daftar pustaka

• Zhang, Kevin; Choo, John; Fong, Sok Eng (2022). The Democratic Action Party in Johor (dalam bahasa Inggris). ISEAS Publishing. ISBN 978-981-5011-11-1. 

Pranala luar

• Situs web resmi
• DAP RoketKini.com (Berita dalam Bahasa Melayu)
• DAP Pulau Pinang
• DAP Sarawak