Majelis Rakyat Papua Barat

Majelis Rakyat Papua Barat (disingkat MRPB) adalah sebuah lembaga pemerintahan khusus yang menjadi representasi kultural orang asli Papua (OAP) yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. MRPB berkedudukan di Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat yang menjadi wilayah representatifnya.

Majelis Rakyat Papua Barat
Periode 2017–2022
Jenis
Jangka waktu	5 tahun
Pimpinan
Ketua	Maxsi Nelson Ahoren sejak 2017
Pemilihan
Pemilihan terakhir	2017
Pemilihan berikutnya	2022
Tempat bersidang
Gedung Majelis Rakyat Papua Barat Sowi, Manokwari Selatan, Manokwari Indonesia
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Keanggotaan MRPB berjumlah tidak lebih dari ³/₄ jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) yang dipilih melalui Panitia Pemilihan MRPB berjenjang dari distrik, kabupaten/kota, dan provinsi; dengan pembagian tiga komposisi dari wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama. Anggota MRPB yang menjabat saat ini adalah periode 2017-2022 yang dilantik pada 21 November 2017 berjumlah 42 orang. Dasar hukum berdirinya MRPB adalah UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diperkuat dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Dasar hukum

Berikut ini adalah dasar hukum adanya MRPB sebagai sebuah lembaga pemerintahan khusus di Provinsi Papua Barat:

1. UUD RI Tahun 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. UU RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
5. PP RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; dan
6. PP RI Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Tugas dan wewenang

Sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada Bagian Keempat Pasal 20:

1. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
2. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP;
3. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
4. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
5. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesalannya; dan
6. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur DPRD Kabupaten/Kota serta Bupat/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Keanggotaan

Keanggotaan MRPB berjumlah tidak lebih dari ³/₄ jumlah DPRPB yang menjabat selama 5 (lima) tahun sejak dilantik. Untuk saat ini, jumlah anggota DPRPB adalah 56 orang (45 orang dari jalur partai politik dan 11 orang dari jalur otonomi khusus), sehingga jumlah anggota MRPB adalah 42 orang (masing-masing 14 orang wakil adat, 14 orang wakil perempuan, dan 14 orang wakil agama).

Kelompok keterwakilan

Anggota MRPB terdiri dari tiga kelompok keterwakilan dengan jumlah masing-masing proporsional, yaitu:

1. Wakil Adat, dipilih dalam 2 tahap (distrik dan kabupaten/kota).
2. Wakil Perempuan, dipilih dalam 2 tahap (distrik dan kabupaten/kota).
3. Wakil Agama, dipilih dalam 1 tahap berdasarkan jumlah pemeluk agama secara proporsional.

Panitia pemilihan

Panitia Pemilihan MRPB dibentuk berjenjang dan berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memiliki masa tugas selama 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRPB baru dan berakhir hingga 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRPB baru.

Tingkat	Ditetapkan oleh	Jumlah Anggota
Distrik	Bupati/Walikota	5 orang
Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota	5 orang
Provinsi	Gubernur	5 orang

Struktur MRPB

Berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 28, alat kelengkapan MRPB terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Kelompok
3. Kelompok Kerja
4. Dewan Kehormatan

Pimpinan MRPB

Pimpinan MRPB terdiri dari 3 orang yang terdiri dari masing-masing wakil kelompok dengan sifat kolektif dengan susunan 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua. Pemilihan Pimpinan MRPB diatur dalam Tata Tertib MRPB.

Tahun	Nama	Jabatan
2011 - 2017	Vitalis Yumte, S.Pd	Ketua
	Anike T.H. Sabami	Wakil Ketua
	Zainal Abidin Bai, S.E	Wakil Ketua
2017 - 2022	Maxsi Nelson Ahoren, S.E	Ketua
	Macleurita B. M. Kawab, S.H., M.H	Wakil Ketua
	Cyrillus Adopak, S.E., M.M	Wakil Ketua

Kelompok Kerja

Kelompok Kerja (pokja) MRPB berjumlah 3 kelompok berdasarkan kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Adat, bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;
2. Kelompok Kerja Perempuan; bertugas melindungi dan memberdayakanperempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender; dan
3. Kelompok Kerja Agama, bertugas memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama.

Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan MRPB (DK MRPB) berjumlah paling banyak 5 orang mewakili 3 kelompok keterwakilan yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota MRPB.

Daftar anggota

Periode 2017–2022

Anggota MRPB periode 2017–2022 berjumlah 42 orang yang dilantik pada 21 November 2017 sebagai berikut:

Nama Anggota	Kelompok	Keterangan
Mathias Komegi	Adat
Soleman Sani	Adat
Yulianus Thebu	Adat
Mesak Kombado	Adat
Semuel Kambuaya	Adat
Rafles Kombo Yewen	Adat
Anthon Hendrikus Rumbruren	Adat
Maxsi Nelson Ahoren	Adat
Sandi Towansiba	Adat
Yopi Suabei	Adat
Septer Werbete*	Adat - Kabupaten Teluk Bintuni	Menjabat 2017-2020
Rafael Sodefa^	Adat - Kabupaten Teluk Bintuni	Menggantikan Septer Werbete
Amirudin Sabuku*	Adat - Kabupaten Kaimana	Menjabat 2017-2020
Ismael Ibrahim Watora^	Adat - Kabupaten Kaimana	Menggantikan Amirudin Sabuku
Wenand Weripang	Adat
Welem Abraham Ramar	Adat
Yuliana Kalasuat	Perempuan
Arlince Paulina Osok	Perempuan
Christiana Ayello	Perempuan
Yakimina Tigori	Perempuan
Djois M. Asmuruf	Perempuan
Alexandra Elfrieda Mayor	Perempuan
Emelia Surjaman Mandacan	Perempuan
Salomina Inyomusi	Perempuan
Nelce Nuham	Perempuan
Flora Rumbekwan*	Perempuan - Kabupaten Teluk Wondama	Menjabat 2017-2020
Aleda Elizabeth Yoteni^	Perempuan - Kabupaten Teluk Wondama	Menggantikan Flora Rumbekwan
Maccleurita B.M. Kawab	Perempuan
Agustina Le Mampioper	Perempuan
Agustina Hombore*	Perempuan - Kabupaten Fakfak	Menjabat 2017-2020
Lusia Imakulata Hegemur^	Perempuan - Kabupaten Fakfak	Menggantikan Agustina Hombore
Agnes Isir	Perempuan
Efradus Rumbobiar	Agama
Alberth Bahamba	Agama
Elimas Bosawer	Agama
Yusak Kambuaya*	Agama	Menjabat 2017-2020
Yafet Valenthinus Wainarisi^	Agama	Menggantikan Yusak Kambuaya
Kleopas Kelly Duwiri	Agama
Hery Rumbin	Agama
Levinus Wanggai*	Agama	Menjabat 2017-2020
Leonard Yarolo^	Agama	Menggantikan Levinus Wanggai
Robert Morin	Agama
Edi Klaus Kirihio	Agama
Willem Rumainum	Agama
Lukman Kasop	Agama
M. Ghafur Tambawang	Agama
Cyrillus Adopak	Agama
Pius Motombrie	Agama
Keterangan: - Cetak tebal dan miring menandakan petahana yang terpilih kembali. - Tanda (*) menandakan anggota demisioner melalui penggantian antarwaktu (PAW). - Tanda (^) menandakan anggota petahana melalui penggantian antarwaktu (PAW).

Lihat pula

• Majelis Rakyat Papua
• Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat