Wikipedia

Majelis Irlandia Utara

Badan Legislatif di Irlandia Utara
Untuk badan sebelumnya bernama sama, lihat Majelis Irlandia Utara (disambiguasi).

Majelis Irlandia Utara (bahasa Irlandia: Tionól Thuaisceart Éireann,[1] Skotlandia Ulster: Norlin Airlan Assemblie) adalah legislatur terdevolusi dari Irlandia Utara. Majelis tersebut memiliki kekuasaan lagislasi dalam sebagian besar ranah yang tidak secara eksplisit diurus Parlemen Britania Raya, dan melantik Eksekutif Irlandia Utara. Majelis tersebut duduk di Gedung Parlemen, Stormont, Belfast.

Majelis Irlandia Utara

Tionól Thuaisceart Éireann
Norlin Airlan Assemblie
Majelis Ke-7
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Sejarah
Didirikan25 Juni 1998 (lihat UU Irlandia Utara 1998)
Didahului olehParlemen Britania Raya (pra-devolusi)
Parlemen Irlandia Utara (1921–1972)
Pimpinan
Edwin Poots, DUP
sejak 3 Februari 2024
Wakil Ketua
  • Carál Ní Chuilín, Sinn Féin
  • sejak 6 Februari 2024
  • John Blair, Aliansi
  • sejak 3 Februari 2024
  • Steve Aiken, UUP
  • sejak 3 Februari 2024
Michelle O'Neill, Sinn Féin
sejak 3 Februari 2024
Emma Little-Pengelly, DUP
sejak 3 Februari 2024
Matthew O'Toole, SDLP
sejak 3 Februari 2024
Komposisi
Anggota90
Partai & kursi
Majelis
Eksekutif (77)
  •   Sinn Féin (27) N
  •   DUP (24) U
  •   Aliansi (17) O
  •   UUP (9) U

Oposisi Resmi (7)

Oposisi Lainnya (5)

Ketua Majelis(1)

Gaji£48,000 per tahun + tunjangan
Tempat bersidang
Gedung Parlemen, Stormont, Belfast
Situs web
www.niassembly.gov.uk
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Majelis Irlandia Utara adalah majelis unikameral, yang terdiri dari 90 orang anggota dan dikenal sebagai Anggota Majelis Legislatif (AML)[2]. Para anggota majelis dipilih melalui mekanisme penghitungan suara transfer tunggal dalam bentuk perwakilan berimbang[3]. Untuk memilih menteri kabinet, majelis akan menggunakan prinsip pembagian-kekuasaan dibawah metode D'Hondt untuk memastikan bahwa blok-blok suara terbesar di Irlandia Utara (Unionis Britania Raya, Nasionalis Irlandia dan lain-lain) dapat terlibat dalam pemerintahan. Perintah tetap Majelis mengizinkan mosi kontroversial tertentu yang memerlukan pemungutan suara lintas komunitas; Selain memerlukan dukungan mayoritas anggota secara keseluruhan, pemungutan suara tersebut juga harus didukung oleh mayoritas di kedua blok agar bisa lolos.

Majelis ini merupakan salah satu dari dua lembaga yang "saling bergantung" yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Good Friday tahun 1998, lembaga lainnya adalah Dewan Menteri Utara/Selatan dengan Republik Irlandia[4]. Perjanjian itu juga berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Majelis Irlandia Utara pertama kali bersidang pada bulan Juni 1998.

Prosedur

sunting

Majelis Irlandia Utara memiliki tiga mekanisme utaam untuk memastikan berjalannya pemisahan-kekuasaan:

  1. Dalam pengangkatan menteri untuk duduk dalam Eksekutif (pengecualian untuk jabatan Menteri Hukum), metode D'Hondt mengizinkan portofolio kementerian dibagi diantara partai-partai berdasarkan proporsi kekuatan mereka dalam Majelis Irlandia Utara[5]. Hal ini berarti semua partai dengan kursi yang banyak setidak-tidaknya akan diberikan jatah paling sedikit satu kursi menteri.
  2. Resolusi-resolusi tertentu harus mendapatkan "dukungan lintas masyarakat" atau dukungan dari jumlah minimum anggota majelis yang berasal dari kaum unionis atau nasionalis agar dapat diloloskan dalam majelis. Setiap AML biasanya akan ditandai sebagai nasionalis, unionis atau yang lainnya. Pemilihan Ketua Majelis[6], pengangkatan Menteri Hukum, perubahan terhadap peraturan majelis[7] dan pemberlakuaan aturan pendapatan dan belanja harus mendapatkan dukungan lintas masyarakat.
  3. Sebagian besar pemungutan suara yang berlangsung dalam majelis dapat dibuat tergantung atas dukungan lintas masyarakat jika sebuah petisi keprihatinan dipersembahkan kepada ketua majelis, Sebuah petisi keprihatinan dapat diusulkan oleh 30 AML atau lebih, dengan setidak-tidaknya dua partai atau anggota independen yang terpilih menjadi anggota majelis sebagai independen dalam pemilihan terakhir terwakili di antara para pembuat petisi[8]. Petisi yang dibawa atas resolusi yang berhubungan dengan pemberian sanksi terhadap anggota majelis, atas pemungutan suara yang terkait dengan prinsip-prinsip umum dalam sebuah RUU dibandingkan dengan ketentuan atau bagian tertentu, dan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi penuh paragraf 2.2.4 Lampiran B Bagian 2 Dekade Baru, Kesepakatan Pendekatan Baru sebagaimana ditentukan dalam perintah tetap Majelis. Jika petisi diajukan dengan benar, pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang hanya akan disetujui jika didukung oleh mayoritas (60%) anggota yang memberikan suara, termasuk setidaknya 40% dari masing-masing anggota nasionalis dan serikat pekerja yang hadir dan memberikan suara. Artinya, jika terdapat cukup banyak MLA dari komunitas tertentu yang setuju, maka komunitas tersebut (atau partai yang cukup besar dalam komunitas tersebut) dapat menggunakan hak veto terhadap keputusan Majelis. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap komunitas dari peraturan yang akan menguntungkan komunitas lainnya.

Majelis Irlandia Utara memiliki wewenang untuk memanggil para saksi dan akses dokumen, jika tanggung jawab yang terkait telah dilimpahkan sesuai dengan kewenangannya[9]. Prosedur-prosedur dalam majelis dilindungi oleh hak istimewa yang diatur dalam Hukum Fitnah[10]

Kewenangan dan Tanggung Jawab

sunting

Majelis Irlandia Utara memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif serta bertanggung jawab dalam pemilihan Eksekutif Irlandia Utara. Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri pada awalnya dipilih melalui proses pemungutan suara lintas masyarakat namun pada tahun 2006 proses pemilihan diganti dan hingga saat ini Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dipilih berdasarkan posisi mereka sebagai pemimpin dari partai yang memperoleh blok terbanyak pertama dan kedua dalam Majelis Irlandia Utara (dalam konteks ini bermakna blok Unionis, Nasionalis, dll)[11]. Menteri Hukum diangkat berdasarkan perjanjian lintas masyarakat[12]. Sedangkan tujuh jabatan kementerian lainnya diatur berdasarkan di antara partai-partai yang bersedia secara kasar sebanding dengan jatah kursi mereka di Majelis dengan metode D'Hondt, dengan menteri-menteri dipilih oleh petugas pencalonan masing-masing partai.

Majelis Irlandia Utara memiliki kewenangan untuk melegislasikan sebuah bidang kompentensi yang dikenal sebagai "Urusan-Urusan yang dilimpahkan". Urusan-urusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Irlandia Utara 1998. Melainkan mencakup kompetensi apa pun yang tidak secara eksplisit dipegang oleh Parlemen di Westminster. Kekuasaan yang dimiliki oleh Westminster dibagi menjadi "hal-hal yang dikecualikan", yang dipertahankannya tanpa batas waktu, dan "hal-hal yang dicadangkan", yang dapat dialihkan ke kompetensi Majelis Irlandia Utara di masa mendatang. Daftar hal-hal yang dialihkan, dicadangkan, dan dikecualikan diberikan di bawah ini.

Ketika Majelis sedang dalam masa penangguhan, kekuasaan legislatifnya dilaksanakan oleh Pemerintah Inggris, yang mengatur melalui prosedur di Westminster. Undang-undang yang biasanya berada dalam kompetensi Majelis disahkan oleh Parlemen Inggris dalam bentuk Perintah di Dewan dan bukan dalam Undang-Undang Majelis.

Selanjutnya, ketika Majelis ditangguhkan, urusan-urusan tertentu yang dilimpahkan kembali ke kewenangan Konferensi Antar Pemerintah Inggris-Irlandia (BIIGC). BIIGC menjamin Pemerintah Irlandia mempunyai suara dalam bidang kerja sama bilateral dan mengenai hal-hal tersebut belum dilimpahkan kepada Majelis atau Dewan Menteri Utara/Selatan[13].

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Majelis Irlandia Utara adalah subjek dari judicial review. Peraturan yang diloloskan dalam Majelis Irlandia Utara dapat dicabut dan dibatalkan jika :

  1. Melampaui sebuah bidang kompetensi.
  2. Bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di Uni Eropa.
  3. Tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang telah dikodifikasi dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Terbukti mendiskriminasi individu dalam aspek perbedaan politik ataupun keyakinan beragama.

Urusan-Urusan yang Dilimpahkan

sunting

Sebuah urusan yang dilimpahkan dapat diartikan sebagai sebuah urusan yang tidak termasuk urusan-urusan yang sudah diatur dalam UU maupun memang urusan-urusan yang memang dikecualikan[14]. Oleh karena itu, tidak ada daftar lengkap mengenai urusan-urusan yang dilimpahkan tersebut, tetapi hal-hal tersebut telah dikelompokkan ke dalam tanggung jawab para menteri Eksekutif Irlandia Utara:

  1. Urusan Pertanian, Lingkungan dan Pedesaan
  2. Masyarakat
  3. Ekonomi
  4. Pendidikan
  5. Keuangan
  6. Kesehatan
  7. Infrastruktur
  8. Kehakiman
  9. Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri

Urusan-Urusan yang Diatur dalam UU

sunting

Urusan-Urusan yang Diatur dalam UU digarisbawahi dalam Bagian 3 UU Irlandia Utara 1998[15]:

  1. Navigasi (pelayaran dagang)
  2. Penerbangan Sipil
  3. Tepian pantai, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta sumber daya alamnya
  4. Pelayanan Pos
  5. Pengawasan Ekspor dan Impor
  6. Upah Minimum Nasional
  7. Pelayanan Keuangan
  8. Pasar Keuangan
  9. Kekayaan Intelektual
  10. Unit Pengukuran
  11. Pelayanan Telekomunikasi, Penyiaran dan Internet
  12. Loteri Nasional
  13. Ibu Pengganti
  14. Embriologi dan kesuburan manusia
  15. Gen Manusia
  16. Keamanan konsumen dalam kaitannya dengan barang-barang jual beli

Urusan-Urusan yang Dikecualikan

sunting

Urusan-Urusan yang Dikecualikan digarisbawahi dalam Bagian 2 UU Irlandia Utara 1998 meliputi[16]:

  1. Mahkota
  2. Parlemen
  3. Hubungan Internasional
  4. Pertahanan
  5. Kebangsaan dan Imigrasi
  6. Perpajakan
  7. Asuransi Nasional
  8. Pemilihan Umum
  9. Mata Uang
  10. Keamanan Nasional
  11. Energi Nuklir
  12. Ruang Angkasa
  13. Aktivitas-aktivitas di Antarktika

Struktur Kelembagaan

sunting

Majelis Irlandia Utara dipimpin oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua Majelis. Dari tiga orang Wakil Ketua Majelis kemudian salah satunya akan ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua Utama Majelis. Dalam Majelis Irlandia Utara, Ketua dan sepuluh orang anggota majelis merupakan kuorum.

Komisi Majelis adalah sebuah badan korporasi Majelis dengan semua yang diperlukan. Badan ini mengurus gaji dan pensiun anggota secara langsung dan melalui orang-orang yang ditunjuk oleh pembayar pajak, dan kepentingan partai politik. RUU pertama Majelis berkaitan dengan pensiun anggota dan disetujui setidak-tidaknya oleh seorang anggota komisi.

Majelis Irlandia Utara memiliki Komite Departemental sebanyak 9 komite yang mana masing-masing dari komite tersebut bertugas untuk mengawasi tindak-tanduk dari sebuah departemen kementerian yang ada di Irlandia Utara. Majelis Irlandia Utara juga memiliki 6 Komite Tetap dan dapat membentuk komite-komite ad hoc sementara. Ketua dan Wakil Ketua Komite dipilih melalui pencalonan partai dengan menggunakan prosedur D'Hondt sebagaimana yang berlaku dalam penetapan para menteri. Anggota komite biasa tidak ditunjuk berdasarkan prosedur ini tetapi Peraturan Tata Tertib Majelis mensyaratkan bahwa jumlah anggota masing-masing partai dalam sebuah komite harus sebanding dengan jumlah kursinya di Majelis. Komite Majelis mengambil keputusan dengan suara mayoritas sederhana. Berikut ini adalah komite undang-undang dan komite tetap Majelis saat ini:

Komite Departemental

sunting
  • Komite Kantor Eksekutif
  • Komite Urusan Pertanian, Lingkungan dan Pedesaan
  • Komite Masyaralat
  • Komite Ekonomi
  • Komite Pendidikan
  • Komite Keuangan
  • Komite Kesehatan
  • Komite Infrastruktur
  • Komite Kehakiman

Komite Tetap

sunting
  • Komite Peninjauan Eksekutif dan Majelis
  • Komite Audit
  • Komite Bisnis
  • Komite Prosedural Majelis
  • Komite Pelaporan Publik
  • Komite Standar dan Hak-Hak Istimewa.

Referensi

sunting
  1. ^ "Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe" (dalam bahasa Irish). Oireachtas. Diakses tanggal 8 June 2008. 
  2. ^ After the March 2017 elections, previously 108.
  3. ^ Whyte, Nicholas. "The Single Transferable Vote (STV)". Northern Ireland Elections. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 October 2018. Diakses tanggal 28 June 2016. 
  4. ^ Bell, Christine (2003), Peace Agreements and Human Rights, Oxford: Oxford University Press, hlm. 141, The agreement makes it clear that the North-South Ministerial Council and the Northern Ireland Assembly are 'mutually inter-dependent, and that one cannot successfully function without the other'. This interdependence is constructed so as to ensure that nationalists and unionists cannot 'cherrypick' the aspects of government that they particularly want to implement. Thus, unionists only get the Assembly and devolved power if they operate the cross-border mechanisms, and for nationalists the situation is reversed. 
  5. ^ McEvoy, Joanne (2006). "The institutional design of executive formation in Northern Ireland". Regional & Federal Studies. 16 (4): 447–464. doi:10.1080/13597560600989037. 
  6. ^ "Section 39, Northern Ireland Act 1998". Legislation.gov.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2012. Diakses tanggal 26 May 2013. 
  7. ^ "Section 41, Northern Ireland Act 1998". Legislation.gov.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 August 2012. Diakses tanggal 26 May 2013. 
  8. ^ "Section 42, Northern Ireland Act 1998". Legislation.gov.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2012. Diakses tanggal 26 May 2013. 
  9. ^ "Section 44, Northern Ireland Act 1998". Legislation.gov.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 August 2012. Diakses tanggal 26 May 2013. 
  10. ^ "Section 50, Northern Ireland Act 1998". Legislation.gov.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 August 2012. Diakses tanggal 26 May 2013. 
  11. ^ "Part III, Northern Ireland Act 1998". www.legislation.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 April 2017. Diakses tanggal 2 April 2017. 
  12. ^ "Section 21A, Northern Ireland Act 1998". www.legislation.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2012. Diakses tanggal 2 April 2017. 
  13. ^ Forman, F. N. :Constitutional change in the United Kingdom. University College, London. Constitution Unit. Routledge, 2002, p. 71. ISBN 0-415-23035-7
  14. ^ Templat:Cite legislation UK
  15. ^ Templat:Cite legislation UK
  16. ^ Templat:Cite legislation UK

Pranala luar

sunting
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majelis_Irlandia_Utara&oldid=25367796"