Wikipedia

Kepulauan Spratly

kepulauan di Tiongkok

Kepulauan Spratly atau Kepulauan Nansha (Hanzi: 南沙群岛; Pinyin: Nánshā qúndǎo, bahasa Tagalog: Kapuluan ng Kalayaan, bahasa Vietnam: Quần đảo Trường Sa) adalah gugus kepulauan di Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan beberapa negara di sekitarnya. Terdiri dari beberapa pulau, pulau kecil, ngarai,[1] dan lebih dari 100 terumbu, kadang-kadang dikelompokkan dalam atol tua yang terendam;[2] kepulauan ini terletak di lepas pantai Filipina, Malaysia, dan Vietnam selatan. Dinamakan berdasarkan nama kapten perburuan paus Inggris abad ke-19, Richard Spratly, yang melihat Pulau Spratly pada tahun 1843. Pulau-pulau tersebut memiliki luas kurang dari 2 km2 (490 acre) daratan alami, yang tersebar di area seluas lebih dari 425.000 km2 (164.000 sq mi).

Spratly Islands
Kepulauan Spratly
Kepulauan Spratly
Kepulauan Spratly

Kepulauan Spratly merupakan salah satu kepulauan besar di Laut Tiongkok Selatan yang menyulitkan pemerintahan dan perekonomian di bagian Asia Tenggara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran yang strategis. Pulau-pulau tersebut sebagian besar tidak berpenghuni, tetapi menawarkan daerah penangkapan ikan yang kaya dan mungkin mengandung cadangan minyak dan gas alam yang signifikan,[3][4][5] sehingga penting bagi pengklaim dalam upaya mereka untuk menetapkan batas-batas internasional. Beberapa pulau memiliki pemukiman sipil, tetapi dari sekitar 45 pulau yang diduduki, semuanya ditempati oleh pasukan militer dari Malaysia, Taiwan (ROC), Tiongkok (RRC), Filipina atau Vietnam. Selain itu, Brunei telah mengklaim zona ekonomi eksklusif di bagian tenggara Kepulauan Spratly, yang mencakup Karang Louisa yang tidak berpenghuni.

Etimologi

sunting

Penamaan kepulauan ini menuai kontroversi, tergantung dari negara yang mengeklaimnya. Publikasi Barat umumnya menyebutnya Kepulauan Spratly, berdasarkan kapten Richard Spratly dari Inggris yang melihat Pulau Spratly pada tahun 1843.

Tiongkok menamai kepulauan ini Kepulauan Pasir Selatan (Nansha). Filipina dan Vietnam juga memberi nama kepulauan ini sendiri-sendiri.

Sejarah

sunting
 
Peta Velarde menunjukkan kontrol Filipina yang sebenarnya atas Scarborough Shoal, serta pulau-pulau di luar Palawan, yang diidentifikasi sebagai Kepulauan Spratly. Peta ini adalah salah satu bukti kunci dalam kasus internasional Filipina v. Tiongkok yang menyanggah apa yang disebut klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok.[6]
 
Spratly diberi label sebagai "Los Bajos de Paragua" di lepas pantai Palawan (Paragua) pada peta Murillo Velarde tahun 1734. Beberapa beting di Spratly kemudian dianggap sebagai bagian dari Palawan dalam kasus arbitrase Filipina v. Tiongkok.

Catatan menunjukkan pulau-pulau itu dihuni pada berbagai waktu dalam sejarah oleh para nelayan Tiongkok dan Vietnam. Pada tahun 1888 Perusahaan Kalimantan Tengah diberikan sewa untuk bekerja guano 'di pulau Sprattly dan pulau karang Amboyna'[7] Selama Perang Dunia Kedua, pasukan dari Indocina Perancis dan Jepang menduduki kepulauan ini.[8][9][10] Namun, tidak ada catatan pemukiman besar di pulau-pulau itu sampai tahun 1956, ketika petualang Filipina Tomás Cloma, Sr., memutuskan untuk "mengklaim" sebagian pulau Spratly menjadi miliknya dan menamakannya "Wilayah Bebas Freedomland".[11]

Bukti keberadaan manusia di wilayah tersebut sudah ada sejak hampir 50.000 tahun yang lalu di Gua Tabon di Palawan. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan kapan manusia pertama kali datang ke kepulauan ini. Dalam masa sejarah, beberapa kelompok mungkin telah melewati atau menduduki pulau-pulau tersebut. Antara 600 SM sampai 3 SM ada migrasi timur ke barat oleh anggota budaya pelaut Sa Huynh. Mereka mungkin melewati Kepulauan Spratly dalam perjalanan mereka ke Vietnam. Para migran ini adalah nenek moyang orang-orang Cham, orang-orang berbahasa Austronesia yang mendirikan kerajaan Champa Lama yang memerintah wilayah yang selama berabad-abad dikenal sebagai Laut Champa.[12] [13]

Catatan awal dan kartografi

sunting
 
Peta Mao Kun, Kepulauan Spratly diperkirakan sebagai pulau di kanan bawah (石星石塘; shíxīng shítáng). (石星石塘; shíxīng shítáng).[14] Namun yang lain percaya bahwa pulau-pulau itu mungkin merujuk ke Kepulauan Paracel atau Macclesfield Bank.[15][16]

Dalam karya Dinasti Song Zhu fan zhi oleh Zhao Rugua, terdapat nama "Seribu Li Hamparan Pasir" (Qianli Changsha, 千里長沙) dan "Sepuluh Ribu Li Kolam Batu/Tempat Tidur" (Wanli Shitang 萬里石塘, atau Wanli Shichuang 萬里石床), ditafsirkan oleh beberapa orang masing-masing merujuk pada Paracel dan Spratly.[17] Wanli Shitang juga tercatat dalam Sejarah Yuan telah dieksplorasi oleh orang Tiongkok selama dinasti Yuan yang dipimpin Mongol dan mungkin dianggap oleh mereka berada dalam batas-batas nasional mereka.[18][19][20] Namun, Yuan juga menguasai Korea, Mongolia Luar, dan sebagian Rusia modern. Mereka juga dirujuk, kadang-kadang dengan nama yang berbeda, semasa dinasti Ming.[21][22] Misalnya, dalam peta Mao Kun yang berasal dari pelayaran Cheng Ho pada awal abad ke-15, Shixing Shitang (石星石塘) dianggap oleh beberapa orang sebagai Spratly,[14] namun penulis yang berbeda menafsirkan identitas pulau-pulau ini secara berbeda.[15] Teks Ming lainnya, Haiyu (海語, On the Sea), menggunakan Wanli Changsha (萬里長沙) untuk Spratly dan mencatat bahwa ia terletak di tenggara Wanli Shitang (Paracel).[14] Ketika Dinasti Ming runtuh, dinasti Qing memasukkan wilayah tersebut dalam peta yang disusun pada tahun 1724,[23] 1755,[24] 1767,[25] 1810,[26] dan 1817,[27] tetapi tidak secara resmi mengklaim yurisdiksi atas pulau-pulau ini.

 
Peta Cary tahun 1801 tentang Hindia Timur dan Asia Tenggara, dengan pulau-pulau yang mirip dengan yang ada di peta Mao Kun. Pulau-pulau tersebut bukanlah Kepulauan Paracel atau Spratly, melainkan diidentifikasi sebagai "Pulo Taya" dan "Amphitrite".
 
Peta Unified Dai Nam tahun 1838 yang menandai Trường Sa dan Hoàng Sa, yang dianggap sebagai Kepulauan Spratly dan Paracel oleh beberapa sarjana Vietnam; namun mereka berbagi garis lintang, lokasi, bentuk, dan jarak yang berbeda.

Sebuah peta Vietnam dari tahun 1834 menggabungkan Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi satu wilayah yang dikenal sebagai "Vạn Lý Trường Sa", kepulauan yang biasa dimasukkan ke dalam peta zaman (萬里長沙), sama dengan nama pulau Tiongkok yang disebutkan sebelumnya Wanli Changsha.[28] Menurut Hanoi, peta Vietnam mencatat Bãi Cát Vàng (Karang Pasir Emas, mengacu pada Kepulauan Spratly dan Paracel), yang terletak di dekat pantai Vietnam tengah, pada awal tahun 1838. Dalam Phủ Biên Tạp Lục (Kronik Perbatasan) oleh sarjana Lê Quý n, baik Hoàng Sa dan Trường Sa didefinisikan sebagai milik Distrik Quảng Ngãi. Dia menggambarkannya sebagai tempat di mana produk laut dan kargo kapal karam tersedia untuk dikumpulkan. Teks Vietnam yang ditulis pada abad ke-17 merujuk pada kegiatan ekonomi yang disponsori pemerintah selama Dinasti Lê, 200 tahun sebelumnya. Pemerintah Vietnam melakukan beberapa survei geografis pulau-pulau tersebut pada abad ke-18.[29]

 
Peta laut Inggris hitam putih besar yang memperlihatkan Kalimantan utara, pertama kali diterbitkan pada tahun 1881 dan dikoreksi hingga tahun 1935.

Terlepas dari kenyataan bahwa Tiongkok dan Vietnam sama-sama mengklaim wilayah ini secara bersamaan, pada saat itu, tidak ada pihak yang menyadari bahwa tetangganya telah memetakan dan membuat klaim atas bentangan pulau yang sama.[29]

Sebuah peta Eropa awal, Peta yang benar dari Laut Tiongkok tahun 1758 oleh William Herbert, memperlihatkan wilayah Kepulauan Spratly (dikenal kemudian sebagai Tanah Berbahaya) sebagian besar kosong, menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum disurvei dengan benar, meskipun beberapa pulau dan beting di tepi baratnya ditandai (satu muncul di tempat yang sama dengan Pulau Thitu).[30][31] Sejumlah peta Laut Tiongkok Selatan kemudian dibuat, tetapi peta pertama yang memberikan penggambaran yang cukup akurat dari wilayah Kepulauan Spratly (berjudul Laut Tiongkok Selatan, Lembar 1) baru diterbitkan pada tahun 1821 oleh hidrografer dari Timur. Perusahaan India James Horsburgh setelah survei oleh Kapten Daniel Ross. Edisi peta tahun 1859 kemudian menamai Pulau Spratly sebagai Pulau Badai.[30] Pulau-pulau tersebut dikunjungi secara sporadis sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh para pelaut dari kekuatan Eropa yang berbeda (termasuk Richard Spratly yang mengunjungi kepulauan tersebut pada tahun 1840-an dengan penangkap pausnya, Cyrus, yang setelahnya nama kelompok pulau tersebut mendapatkan nama Inggrisnya yang paling dikenal).[32] Namun, negara-negara ini menunjukkan sedikit minat terhadap pulau-pulau itu. Pada tahun 1883, kapal Jerman mensurvei Kepulauan Spratly dan Paracel tetapi akhirnya membatalkan survei tersebut setelah menerima protes dari pemerintah Guangdong yang mewakili dinasti Qing. Tiongkok mengirim pasukan angkatan laut pada tur inspeksi pada tahun 1902 dan 1907 dan menempatkan bendera dan penanda di pulau-pulau tersebut.[33]

Pada 1950-an, sekelompok orang mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau itu atas nama Morton F. Meads, yang diduga merupakan keturunan Amerika dari seorang kapten angkatan laut Inggris yang memberikan namanya ke Pulau Meads (Itu Aba) pada tahun 1870-an. Dalam pernyataan tertulis yang dibuat pada tahun 1971, kelompok tersebut mengklaim mewakili Kerajaan Kemanusiaan/Republik Morac-Songhrati-Meads,[34] yang mereka nyatakan sebagai entitas penerus Kerajaan Kemanusiaan yang didirikan antara dua perang dunia pada Pulau Meads, diduga oleh putra kapten Inggris. Klaim untuk calon bangsa mikro ini menjadi tidak aktif setelah tahun 1972, ketika beberapa anggota kelompok tenggelam akibat topan.[35][36][37][38]

Konflik militer dan dialog diplomatik

sunting

Berikut ini adalah pembagian politik untuk Kepulauan Spratly yang diklaim oleh berbagai negara:

Pada abad ke-19, orang Eropa menemukan bahwa nelayan Tiongkok dari Hainan setiap tahun singgah di kepulauan Spratly selama beberapa bulan, sementara pada tahun 1877 Inggris menyatakan klaim hukum modern pertama atas Kepulauan Spratly.[41][42]

Ketika Kepulauan Spratly dan Paracel disurvei oleh Jerman pada tahun 1883, Tiongkok mengeluarkan protes terhadap mereka. Konvensi Perbatasan Tiongkok-Vietnam tahun 1887 yang ditandatangani antara Prancis dan Tiongkok setelah Perang Tiongkok-Perancis menyatakan bahwa Tiongkok adalah pemilik pulau Spratly dan Paracel.[33][43] Tiongkok mengirim pasukan angkatan laut dalam tur inspeksi pada tahun 1902 dan 1907 dan menempatkan bendera dan penanda di pulau-pulau tersebut. Negara penerus Dinasti Qing, Taiwan, mengklaim pulau Spratly dan Paracel di bawah yurisdiksi Hainan.[33]

Pada tahun 1933, Prancis menegaskan klaimnya atas Kepulauan Spratly dan Paracel atas nama jajahannya, Indochina Prancis.[44] Ia menduduki sejumlah Kepulauan Spratly, termasuk Pulau Taiping, membangun stasiun cuaca di dua pulau, dan mengelolanya sebagai bagian dari Indocina Prancis. Pendudukan ini diprotes oleh pemerintah Taiwan (ROC) karena Prancis mengaku menemukan nelayan Taiwan di sana ketika kapal perang Prancis mengunjungi sembilan pulau.[45] Pada tahun 1935, pemerintah ROC juga mengumumkan klaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly. Jepang menduduki beberapa pulau pada tahun 1939 selama Perang Dunia II, dan menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan kapal selam untuk pendudukan Asia Tenggara. Selama pendudukan Jepang, pulau-pulau ini disebut Shinnan Shoto (新南諸島), secara harfiah Kepulauan Selatan Baru, dan bersama-sama dengan Kepulauan Paracel (西沙群岛), mereka ditempatkan di bawah pemerintahan otoritas kolonial Jepang di Taiwan.

Jepang menduduki Kepulauan Paracel dan Spratly dari Februari 1939 hingga Agustus 1945.[46] Jepang mencaplok Kepulauan Spratly melalui yurisdiksi Taiwan dan Paracel melalui yurisdiksi Hainan.[41] Sebagian Kepulauan Paracel dan Spratly kembali dikuasai oleh Taiwan setelah Jepang menyerah pada 1945,[47] karena kekuatan Sekutu menugaskan Taiwan untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah itu,[33] namun tidak ada penerus yang ditunjuk untuk menggantikannya di kepulauan tersebut.[47]

 
Klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok (sekarang Taiwan dan RRC) atas Laut Tiongkok Selatan, 1947

Pada November 1946, Taiwan mengirim kapal angkatan laut untuk menguasai pulau-pulau tersebut setelah Jepang menyerah,[46] termasuk pulau terbesar dan mungkin satu-satunya yang dapat dihuni, Pulau Taiping, yang dipilih sebagai pangkalannya, dan menamai pulau itu dengan nama kapal angkatan laut, Taiping. Juga setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II, Taiwan mengklaim kembali keseluruhan Kepulauan Spratly (termasuk Pulau Taiping) setelah menerima penyerahan pulau-pulau tersebut oleh Jepang berdasarkan Deklarasi Kairo dan Potsdam. Taiwan kemudian menempati pulau Itu Aba (Taiping) pada tahun 1946 dan memasang bendera Tiongkok.[41] Tujuan Taiwan adalah untuk memblokir klaim Prancis.[33][48] Taiwan menyusun peta yang menunjukkan klaim berbentuk U di seluruh Laut Tiongkok Selatan, memasukkan Spratly dan Paracel di wilayah Tiongkok pada tahun 1947.[33] Jepang telah melepaskan semua klaim atas pulau-pulau tersebut dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 bersama dengan Paracel, Pratas, dan pulau-pulau lain yang direbut dari Tiongkok, dan atas deklarasi ini, pemerintah Taiwan menegaskan kembali klaimnya atas pulau-pulau tersebut. Pasukan Kuomintang Tiongkok menarik diri dari sebagian besar Kepulauan Spratly dan Paracel setelah mereka mundur ke Taiwan dari Partai Komunis Tiongkok karena kalah dalam Perang Saudara Tiongkok dan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada 1949.[44] Taiwan secara diam-diam menarik pasukan dari Pulau Taiping pada tahun 1950, tetapi kemudian mengembalikan mereka pada tahun 1956 sebagai tanggapan atas klaim mendadak Tomás Cloma atas pulau itu sebagai bagian dari Freedomland.[49] Sejak tahun 2013, Pulau Taiping dikelola oleh Taiwan.[50]

Setelah menarik garnisunnya pada tahun 1950 ketika Taiwan mengungsi ke wilayah saat ini, Tomas Cloma Filipina mencabut bendera Taiwan di Itu Aba dan mengklaim Kepulauan Spratly, namun Taiwan kembali merebut Itu Aba pada tahun 1956.[51] Pada tahun 1946, Amerika diduga mengingatkan Filipina pada saat kemerdekaannya bahwa Kepulauan Spratly bukan wilayah Filipina, baik untuk tidak membuat marah Chiang Kai-shek di Tiongkok maupun karena Kepulauan Spratly bukan bagian dari Filipina sesuai dengan perjanjian tahun 1898 yang ditandatangani Spanyol dengan Amerika Serikat.[41] Namun, tidak ada dokumen yang ditemukan untuk bukti tersebut. Filipina kemudian mengklaim Kepulauan Spratly pada tahun 1971 di bawah Presiden Marcos, setelah pasukan Taiwan menyerang dan menembak kapal nelayan Filipina di Itu Aba.[52]

Garnisun Taiwan dari tahun 1946 hingga 1950 dan 1956-sekarang di Itu Aba mewakili "pendudukan efektif" di Kepulauan Spratly.[52][53] Tiongkok membentuk sistem pertahanan pantai melawan bajak laut atau penyelundup Jepang.[54]

 
Monumen teritorial Republik Vietnam (Vietnam Selatan) di pulau karang barat daya, Kepulauan Spratly, yang menandakan pulau ini sebagai bagian dari wilayah Vietnam (Provinsi Phước Tuy). Digunakan dari 22 Agustus 1956 hingga 1975, ketika digantikan oleh Republik Sosialis Vietnam (negara penerus setelah Kejatuhan Saigon)

Pada tahun 1958, Tiongkok mengeluarkan deklarasi yang mendefinisikan perairan teritorialnya meliputi Kepulauan Spratly. Perdana Menteri Vietnam Utara, Phạm Văn Đồng, mengirimkan surat resmi kepada Zhou Enlai, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Demokratik Vietnam (DRV) menghormati keputusan Tiongkok mengenai batas perairan teritorial 12 nmi (22 km; 14 mil).[55] Saat menerima prinsip 12-nmi sehubungan dengan perairan teritorial, surat tersebut tidak benar-benar membahas masalah penentuan batas teritorial yang sebenarnya. Vietnam Utara mengakui klaim Tiongkok atas Kepulauan Paracel dan Spratly selama Perang Vietnam karena didukung oleh Tiongkok. Hanya setelah memenangkan perang dan menaklukkan Vietnam Selatan, Vietnam Utara menarik kembali pengakuannya dan mengakui pengakuan mereka sebagai bagian dari cara untuk menerima bantuan dari Tiongkok dalam memerangi Amerika.[56][57]

Pada tahun 1987, Tiongkok membangun infrastruktur militer kecil di Fiery Cross dengan dalih membangun stasiun pengamatan samudera dan memasang pengukur pasang surut untuk Sistem Pengamatan Permukaan Laut Global.[58] Setelah pertempuran mematikan dengan Angkatan Laut Vietnam, Tiongkok memasang beberapa infrastruktur militer lebih banyak di terumbu karang sekitar Filipina dan pulau-pulau yang diduduki Vietnam dan ini menyebabkan meningkatnya ketegangan antara negara-negara ini dan Tiongkok mengenai status dan kepemilikan terumbu karang.

Pada tahun 1988, angkatan laut Vietnam dan Tiongkok terlibat dalam pertempuran kecil di daerah Karang Johnson Selatan (juga disebut Karang Gạc Ma di Vietnam dan Karang Yongshu di Tiongkok).[59]

Di bawah Presiden Lee Teng-hui, Taiwan menyatakan bahwa "secara hukum, historis, geografis, atau dalam kenyataan", semua Laut Tiongkok Selatan dan pulau-pulau Spratly adalah wilayah Taiwan dan di bawah kedaulatan Taiwan, dan mengecam tindakan yang dilakukan di sana oleh Malaysia dan Filipina, dalam sebuah pernyataan pada 13 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Taiwan.[60] Klaim Taiwan dan Tiongkok "bercermin" satu sama lain; selama pembicaraan internasional yang melibatkan pulau-pulau Spratly, Tiongkok dan Taiwan bekerja sama satu sama lain karena keduanya memiliki klaim yang sama.[52][61]

Tidak jelas apakah Prancis melanjutkan klaimnya atas pulau-pulau itu setelah Perang Dunia II, karena tidak ada pulau-pulau itu, selain Pulau Taiping, yang dapat dihuni. Pemerintah Vietnam Selatan mengambil alih pemerintahan Trường Sa setelah kekalahan Prancis pada akhir Perang Indocina Pertama. "Prancis menganugerahkan gelar, hak, dan klaimnya atas dua rantai pulau itu kepada Republik Vietnam (RoV) sesuai dengan Kesepakatan Jenewa", kata Nguyen Hong Thao, Persatuan Professor di Fakultas Hukum, Universitas Nasional Vietnam.[62]

Pada tahun 1999, sebuah kapal angkatan laut Filipina (Nomor 57 – BRP Sierra Madre) sengaja kandas di dekat Beting Thomas Kedua untuk memungkinkan pendirian sebuah pos terdepan. Pada 2014 pos itu belum dihapus, dan marinir Filipina telah ditempatkan di kapal sejak pendaratan.[63][64]

Bersekutunya Taiwan dan Tiongkok dalam masalah ini dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi Tiongkok seperti kendali Taiwan atas pulau Itu Aba (Taiping) dianggap sebagai perpanjangan klaim Tiongkok atas wilayah tersebut.[43] Taiwan dan Tiongkok sama-sama mengklaim seluruh rantai pulau, sementara semua pengklaim lainnya hanya mengklaim sebagiannya. Tiongkok telah mengusulkan kerja sama dengan Taiwan melawan semua negara lain yang mengklaim pulau-pulau itu. Anggota parlemen Taiwan telah menuntut agar Taiwan membentengi pulau Itu Aba (Taiping) dengan senjata untuk mempertahankan diri melawan Vietnam. LSM Tiongkok dan Taiwan telah menekan Taiwan untuk memperluas kemampuan militer Taiwan di pulau itu, yang menghasilkan perluasan landasan pacu pulau itu oleh Taiwan pada 2012.[65] Tiongkok telah mendesak Taiwan untuk bekerja sama dan menawarkan Taiwan bagian sumber daya minyak dan gas sambil melawan semua penuntut saingan lainnya. Anggota parlemen Taiwan telah mengeluhkan agresi Vietnam berulang kali dan pelanggaran di Itu Aba (Taiping) Taiwan, dan Taiwan mulai memandang Vietnam sebagai musuh atas Kepulauan Spratly, bukan Tiongkok.[66] Dewan direktur perusahaan minyak negara Taiwan, CPC Corp, Chiu Yi menyebut Vietnam sebagai "ancaman terbesar" bagi Taiwan.[65] Landasan udara Taiwan di Taiping telah membuat Vietnam jengkel.[67] Tiongkok memandang perluasan militer dan landasan udara Taiwan di Taiping sebagai keuntungan bagi posisi Tiongkok melawan negara-negara Asia Tenggara lainnya.[53] Klaim Tiongkok atas Kepulauan Spratly mendapat keuntungan dari bobot hukum karena kehadiran Taiwan di Itu Aba, sementara Amerika di sisi lain secara teratur mengabaikan klaim Taiwan di Laut Tiongkok Selatan dan tidak menyertakan Taiwan dalam pembicaraan apapun mengenai penyelesaian sengketa untuk wilayah tersebut.[68]

Taiwan melakukan latihan militer tembakan langsung di pulau Taiping pada September 2012; laporan mengatakan bahwa Vietnam secara eksplisit disebut oleh militer Taiwan sebagai "musuh imajiner" dalam latihan tersebut. Vietnam memprotes latihan itu sebagai pelanggaran wilayahnya dan "menyuarakan kemarahan", menuntut Taiwan segera menghentikan latihan.[69]

Pada Mei 2011, kapal patroli Tiongkok menyerang dua kapal eksplorasi minyak Vietnam di dekat Kepulauan Spratly.[70] Juga pada Mei 2011, kapal angkatan laut Tiongkok menembaki kapal penangkap ikan Vietnam yang beroperasi di Karang London Timur (Da Dong). Tiga kapal militer Tiongkok itu bernomor 989, 27 dan 28, dan mereka muncul bersama sekelompok kapal penangkap ikan Tiongkok. Kapal penangkap ikan Vietnam lainnya ditembak di dekat Karang Fiery Cross (Chu Thap). Komandan Penjaga Perbatasan di Provinsi Phú Yên, Vietnam, melaporkan bahwa total empat kapal Vietnam ditembaki oleh kapal angkatan laut Tiongkok. Insiden yang melibatkan pasukan Tiongkok ini memicu protes massal di Vietnam, khususnya di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh,[71] dan di berbagai komunitas Vietnam di Barat (seperti di California dan Paris) atas serangan terhadap warga Vietnam dan apa yang diklaim Vietnam sebagai bagian dari wilayahnya.[72]

Pada Juni 2011, Filipina mulai secara resmi menyebut bagian Laut Tiongkok Selatan sebagai "Laut Filipina Barat" dan Tepian Reed sebagai "Bank Recto".[73][74]

Pada Juli 2012, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan undang-undang perbatasan laut Vietnam dengan memasukkan Kepulauan Spratly dan Paracel.[75][76]

Pada tahun 2010, dilaporkan bahwa mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, percaya bahwa Malaysia dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok melalui kerjasama,[77] dan mengatakan bahwa Tiongkok "bukan ancaman bagi siapa pun dan tidak khawatir tentang agresi dari Tiongkok", serta menuduh Amerika Serikat memprovokasi Tiongkok dan mencoba membuat tetangga Tiongkok melawan Tiongkok.[78] Pihak berwenang Malaysia tidak menunjukkan kekhawatiran atas Tiongkok yang melakukan latihan militer di Beting James pada Maret 2013.[79] Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, menyatakan mereka mungkin akan bekerjasama dengan Tiongkok dan mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki masalah dengan Tiongkok berpatroli di Laut Tiongkok Selatan. Ia juga memberitahu ASEAN, Amerika, dan Jepang bahwa "Hanya karena kamu punya musuh, bukan berarti musuhmu adalah musuhku".[80] Namun Malaysia tetap berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini.[81] Tetapi sejak Tiongkok mulai melanggar batas wilayah perairannya,[82] Malaysia menjadi aktif dalam mengutuk Tiongkok.[83][84]

Editorial situs berita Taiwan Want China Times menuduh Amerika berada di balik ledakan Mei 2014 di Laut Tiongkok Selatan, mengatakan bahwa Vietnam menabrak kapal Tiongkok pada 2 Mei di atas platform pengeboran anjungan minyak dan Filipina menahan 11 nelayan Tiongkok terjadi karena kunjungan Obama ke wilayah tersebut dan bahwa mereka dihasut oleh Amerika "di belakang layar". Want China Times mengklaim Amerika memerintahkan Vietnam pada 7 Mei untuk mengeluh tentang platform pengeboran, dan mencatat bahwa latihan militer gabungan sedang terjadi saat ini antara Filipina dan Amerika, dan juga mencatat bahwa surat kabar Amerika, New York Times, mendukung Vietnam.[85]

Dalam serangkaian berita pada 16 April 2015, terungkap, melalui foto-foto yang diambil oleh Airbus, bahwa Tiongkok telah membangun landasan terbang di Karang Fiery Cross, salah satu pulau selatan. Landasan pacu sepanjang 10.000 kaki (3.048 m) mencakup sebagian besar pulau, dan dipandang sebagai kemungkinan ancaman strategis bagi negara-negara lain yang mengklaim pulau-pulau tersebut, seperti Vietnam dan Filipina.

Champa secara historis memiliki pengaruh besar di Laut Tiongkok Selatan. Vietnam mengalahkan kekuasaan Champa dalam invasi Champa pada tahun 1471, dan akhirnya menaklukkan sisa-sisa terakhir orang Cham dalam invasi pada tahun 1832. Seorang Cham bernama Katip Suma yang mengenyam pendidikan Islam di Kelantan menyatakan Jihad melawan Vietnam, dan berperang berlanjut sampai Vietnam menghancurkan sisa-sisa perlawanan pada tahun 1835. Organisasi Cham Front de Libération du Champa adalah bagian dari Front Persatuan untuk Pembebasan Ras Tertindas, yang mengobarkan perang melawan Vietnam untuk kemerdekaan dalam Perang Vietnam bersama dengan Montagnard dan minoritas Khmer Krom. Pemberontak FULRO terakhir yang tersisa menyerah kepada PBB pada tahun 1992.

Pemerintah Vietnam khawatir bahwa bukti pengaruh Champa atas wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan akan membawa perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan etnis minoritas di Vietnam seperti pada pemberontakan 2001 dan 2004, dan menyebabkan isu otonomi Cham menjadi dibawa ke dalam perselisihan, karena Vietnam menaklukkan orang-orang Cham Hindu dan Muslim dalam perang pada tahun 1832.[86]

Sarjana Jepang Taoka Shunji mengatakan dalam sebuah jurnal bahwa asumsi di antara banyak orang Jepang tentang wilayah Filipina sedang diserang oleh Tiongkok, tidak benar. Dia menunjukkan bahwa pulau-pulau Spratly bukan bagian dari Filipina, ketika AS mengakuisisi Filipina dari Spanyol dalam Perjanjian Paris pada tahun 1898, dan ketika Taiwan yang dikuasai Jepang sendiri telah mencaplok pulau-pulau Spratly pada tahun 1938, yang dikuasai AS. Filipina tidak menentang langkah tersebut dan tidak pernah menegaskan bahwa itu adalah wilayah mereka. Ia juga menunjukkan bahwa negara lain tidak perlu melakukan reklamasi tanah secara penuh karena mereka sudah menguasai pulau-pulau, dan alasan Tiongkok melakukan reklamasi lahan secara ekstensif adalah karena mereka membutuhkannya untuk membangun lapangan terbang sebab Tiongkok hanya menguasai wilayah berupa terumbu karang.[87]

"Moro" sebagai "rakyat", digunakan untuk menggambarkan Muslim Filipina dan tanah air mereka. Nenek moyang orang moro adalah pemilik Kepulauan Spratly sebelum kedatangan penjajah Spanyol pada abad ke-16, menurut Sultan Sulu di Filipina selatan yang dilaporkan dalam sebuah surat kabar lokal. "Tiongkok tidak memiliki hak atas Kepulauan Spratly yang disebut Laut Tiongkok Selatan karena itu adalah bagian dari wilayah leluhur kami," kata Majaraj Julmuner Jannaral, petugas informasi Kesultanan, kepada Philippine Star. Kepulauan Spratly adalah bagian dari Laut Sulu (daerah bagian dalam di sekitar pulau-pulau di Filipina selatan, yang merupakan bagian dari Laut Filipina Barat (sebutan bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang diklaim Filipina sebagai bagian dari ZEE-nya). Jannaral menyimpulkan "Eksplorasi wilayah laut dan perairan di sekitar Kepulauan Spratly, Palawan di Filipina barat daya dan Filipina selatan, adalah milik penduduk di wilayah itu". Kesultanan Sulu mengklaim hak kepemilikan bersejarah atas wilayah Kepulauan Spratly sejak sebelum era penjajahan Spanyol.

Berbagai insiden kapal penangkap ikan yang diganggu oleh kapal perang Tiongkok telah terjadi,[88][89][90] setidaknya 2 kapal ditabrak atau tenggelam. Salah satunya adalah kapal Vietnam yang diserang oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, dan yang lainnya adalah kapal Filipina yang ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal nelayan Tiongkok yang membiarkan para nelayan Filipina hanyut di laut tanpa memberikan bantuan. Para nelayan yang terdampar kemudian diselamatkan oleh kapal Vietnam.[91][92]

Pada tahun 2017, Amerika Serikat meskipun tidak menjadi penuntut dalam sengketa Spratly, dilaporkan menggunakan operasi kebebasan navigasi (FONOPs) untuk menantang apa yang dianggapnya sebagai klaim maritim yang berlebihan dan ilegal dari beberapa negara Asia-Pasifik termasuk Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia , Malaysia, Maladewa, Filipina, Sri Lanka, Taiwan, dan Vietnam.[93]

Pada tahun 2022, Vietnam menuntut agar Taiwan berhenti melakukan latihan tembakan langsung di Kepulauan Spratly.[94]

Arbitrase 2016

sunting

Pada Januari 2013, Filipina memulai proses arbitrase terhadap Tiongkok di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di berbagai masalah, termasuk klaim hak bersejarah atas sebagian atau seluruh Kepulauan Spratly di dalam sembilan garis putus-putus.[95][96][97] Sebuah pengadilan arbiter dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS menunjuk Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) sebagai registri untuk proses.[98]

Pada 12 Juli 2016, pengadilan arbitrase memutuskan mendukung Filipina pada sebagian besar pengajuannya. Meskipun tidak akan "mengatur masalah kedaulatan atas wilayah darat dan tidak akan membatasi batas maritim antara Para Pihak", pengadilan menyimpulkan bahwa Tiongkok secara historis tidak melakukan kontrol eksklusif dalam garis sembilan putus-putus, karenanya "tidak memiliki dasar hukum" untuk mengklaim "hak bersejarah" atas sumber daya.[95] Pengadilan juga menyimpulkan bahwa klaim hak historis Tiongkok atas wilayah maritim (sebagai lawan dari daratan dan perairan teritorial) di dalam garis sembilan putus tidak akan memiliki efek hukum di luar apa yang menjadi haknya berdasarkan UNCLOS.[99][100][101] Hal ini mengkritik proyek reklamasi tanah Tiongkok dan pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly, dengan mengatakan bahwa mereka telah menyebabkan "kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang".[102]

Pada akhirnya, Pulau Taiping dan lainnya dari Kepulauan Spratly ditetapkan sebagai "batuan" di bawah UNCLOS, dan karena itu tidak berhak atas zona ekonomi eksklusif 200 mil laut.[103] Keputusan tersebut merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding oleh kedua negara.[104][105] Tiongkok menolak keputusan itu dengan menyebutnya "tidak berdasar".[106] Taiwan, yang saat ini mengelola Pulau Taiping, juga menolak keputusan tersebut.[107] Delapan pemerintah secara terbuka menyerukan agar putusan itu dihormati, 35 telah mengeluarkan pernyataan yang umumnya positif tanpa meminta pihak-pihak untuk mematuhinya, dan delapan secara terbuka menolaknya. Delapan pemerintah yang mendukung adalah Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat; delapan oposisi adalah Tiongkok, Montenegro, Pakistan, Rusia, Sudan, Suriah, Taiwan, dan Vanuatu.[108][109] Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri tidak memiliki posisi atas dasar hukum dan prosedural dari kasus atau pada klaim yang disengketakan, dan Sekretaris Jenderal menyatakan harapannya bahwa konsultasi lanjutan tentang Kode Etik antara ASEAN dan Tiongkok di bawah kerangka kerja Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan akan mengarah pada peningkatan saling pengertian di antara semua pihak.[110]

Letak geografis

sunting
  • Letak: Laut Tiongkok Selatan
  • Koordinat: 4° LU - 11°30' LU dan 109°30' BT - 117°50' BT.
  • Luas lautan: 244.700 km persegi
  • Luas daratan: 3 km persegi
  • Jumlah pulau: 230

Potensi SDA

sunting

Negara-negara yang mengajukan klaim bersaing untuk mendapatkan potensi sumber daya alam yang terkandung di kawasan seluas hampir 2 kali pulau Jawa itu. Di bawah permukaan laut kepulauan tersebut disinyalir[butuh rujukan] memiliki kandungan gas dan minyak bumi yang sangat besar, selain itu juga strategis sebagai pos-pos pertahanan militer.

Negara yang mengajukan klaim

sunting

Klaim penuh

sunting

Klaim sebagian

sunting
  • Malaysia, mengeklaim 12 pulau dan menguasai 5 pulau.
  • Filipina, mengeklaim 27 pulau dan menguasai 8 pulau.
  • Brunei Darussalam, mengeklaim 3 pulau yang paling selatan namun tidak menguasai pulau tertentu.

Klaim ZEE

sunting
  • Indonesia: hanya mengeklaim sebagian wilayah kepulauan Spratly ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil pada tahun 1980 sehingga Indonesia merasa berhak atas eksploitasi ekonomi di sebagian kawasan tersebut tanpa perlu mengajukan klaim teritorial. Namun, sebenarnya bila kawasan tersebut benar menjadi kawasan teritorial negara lain yang bersengketa, sebenarnya klaim ZEE tersebut akan berubah karena negara yang berhak teritorial juga akan mempunyai klaim ZEE sendiri atas laut di sekitar kepulauan tersebut.[butuh rujukan]

Kondisi militer

sunting
  • Republik Rakyat Tiongkok, saat ini menguasai 7 pulau dan tengah membangun sebuah kota dengan memindahkan penduduk dari Tiongkok daratan ke pulau yang dikuasainya.
  • Republik Tiongkok/Taiwan, menguasai 1 pulau dan memiliki pos militer di pulau itu.
  • Vietnam, menguasai 29 pulau dan mengajukan klaim penuh atas Kepulauan Spratly.
  • Malaysia, menguasai 5 pulau dan memiliki 2 pos militer.
  • Filipina, menguasai 8 pulau dan memiliki 4 pos militer.
  • Brunei Darussalam, tidak menguasai pulau tertentu dan tidak mengirim tentara ke kawasan yang dipersengketakan.
  • Indonesia, tidak menguasai pulau tertentu dan tidak mengirim tentara ke kawasan yang dipersengketakan. Indonesia melakukan klaim ZEE atas Spratly.

Referensi

sunting
  1. ^ Claudius Madrolle (1939). "La question de Hai-nan et des Paracels" [The question of Hai-nan and Paracel]. Politique étrangère (dalam bahasa Prancis). 4 (3): 302–312. doi:10.3406/polit.1939.5631. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 June 2018. Diakses tanggal 7 May 2016. 
  2. ^ "South China Sea Islands". Terrestrial Ecoregions. World Wildlife Fund. 
  3. ^ Owen, N. A. and C. H. Schofield, 2012, Disputed South China Sea hydrocarbons in perspective. Marine Policy. vol. 36, no. 3, pp. 809–822.
  4. ^ "Why is the South China Sea contentious?". BBC. July 12, 2016. 
  5. ^ "Q&A: South China Sea dispute". Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2013. Diakses tanggal 30 October 2013. 
  6. ^ "Ever heard of the 1734 Murillo Velarde map and why it should be renamed?". 20 September 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2019. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  7. ^ "FO 881/5741". Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 February 2020. Diakses tanggal 20 February 2020. 
  8. ^ "Timeline". History of the Spratlys. www.spratlys.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2014. Diakses tanggal 21 March 2014. 
  9. ^ Chemillier-Gendreau, Monique (2000). Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands. Kluwer Law International. ISBN 978-9041113818. 
  10. ^ China Sea pilot. 1 (edisi ke-8th). Taunton: UKHO – United Kingdom Hydrographic Office. 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2014. Diakses tanggal 21 March 2014. 
  11. ^ "China and Philippines: The reasons why a battle for Zhongye (Pag-asa) Island seems unavoidable". China Daily Mail. 13 January 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 March 2014. Diakses tanggal 21 March 2014. 
  12. ^ Thurgood, Graham (1999), From Ancient Cham to Modern Dialects: Two Thousand Years of Language Contact and Change, University of Hawaii Press, hlm. 16, ISBN 978-0-8248-2131-9, diarsipkan dari versi asli tanggal 21 May 2016, diakses tanggal 16 December 2015 
  13. ^ "The Cham: Descendants of Ancient Rulers of South China Sea Watch Maritime Dispute From Sidelines". National Geographic. 18 June 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2014. Diakses tanggal 29 June 2015. 
  14. ^ a b c Jianming Shen (1998). Myron H. Nordquist; John Norton Moore, ed. Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation. Brill. hlm. 168–169. ISBN 978-9041110565. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2016. Diakses tanggal 19 July 2017. 
  15. ^ a b J.V. Mills (1970). Ying-Yai Sheng-Lan: 'The Overall Survey of the Ocean's Shores. White Lotus Press. hlm. Appendix 1 and 2. ISBN 978-974-8496-78-8. 
  16. ^ Ulises Granados (2006). "The South China Sea and Its Coral Reefs during the Ming and Qing Dynasties: Levels of Geographical Knowledge and Political Control" (PDF). East Asian History. 32/33: 109–128. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 August 2019. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  17. ^ Jianming Shen (1998). Myron H. Nordquist; John Norton Moore, ed. Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation. Brill. hlm. 156–159. ISBN 978-9041110565. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 October 2015. Diakses tanggal 27 October 2015. 
  18. ^ Jianming Shen (1998), "Territorial Aspects of the South China Sea Island Disputes", dalam Nordquist, Myron H.; Moore, John Norton, Security Flashpoints: Oil, Islands, Sea Access and Military Confrontation, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 165–166, ISBN 978-90-411-1056-5 , ISBN 90-411-1056-9 ISBN 978-90-411-1056-5.
  19. ^ "Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China". fmprc.gov.cn. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 December 2008. Diakses tanggal 2 December 2008. 
  20. ^ History of Yuan geographical records: Yuan Dynasty Territorial Map (元代疆域图叙)
  21. ^ 《海南卫指挥佥事柴公墓志铬》 [Hainan Commandery Comprehensive Public Memorial Records] 
  22. ^ Miscellaneous Records of the South Sea Defensive Command 《海南卫指挥佥事柴公墓志》
  23. ^ Qing dynasty provincial map from tianxia world map 《清直省分图》之《天下总舆图》
  24. ^ Qing dynasty circuit and province map from Tianxia world map 《皇清各直省分图》之《天下总舆图》
  25. ^ Great Qing of 10,000-years Tianxia map 《大清万年一统天下全图》
  26. ^ Great Qing of 10,000-years general map of all territory 《大清万年一统地量全图》
  27. ^ Great Qing tianxia overview map 《大清一统天下全图》
  28. ^ "大南一统全图". nansha.org.cn. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2009. Diakses tanggal 7 February 2009. 
  29. ^ a b King C. Chen, China's War with Vietnam (1979) Dispute over the Paracels and Spratlys, pp. 42–48.
  30. ^ a b David Hancox and Victor Prescott (1995). "A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands". Maritime Briefing. 1 (6): 31–32. 
  31. ^ "A correct chart of the China Seas : containing the coasts of Tsiompa Cochin China, The Gulf of Tonquin, Part of the coast of China and the Philippine Islands". Trove. National Library of Australia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 June 2018. Diakses tanggal 19 July 2017. 
  32. ^ MARITIME BRIEFING, Volume I, Number 6: A Geographical Description of the Spratly Island and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands, 1995 by David Hancox and Victor Prescott. Pages 14–15
  33. ^ a b c d e f Severino, Rodolfo (2011). Where in the World is the Philippines?: Debating Its National Territory (edisi ke-illustrated). Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 74, 76. ISBN 978-9814311717. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 January 2016. Diakses tanggal 29 June 2015. 
  34. ^ Samuels, Marwyn (1982). Contest for the South China Sea. UK: Methuen. hlm. 81. ISBN 978-0-416-33140-0. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 January 2016. Diakses tanggal 30 October 2015. 
  35. ^ Samuels, Marwyn (1982). Contest for the South China Sea. UK: Methuen. hlm. 168–172. ISBN 978-0-416-33140-0. 
  36. ^ Shavit, David (1990). The United States in Asia: A Historical Dictionary. Greenwood Press. hlm. 285. ISBN 978-0-313-26788-8. 
  37. ^ Fowler, Michael; Bunck, Julie Marie (1995). Law, Power, and the Sovereign State. Pennsylvania State University Press. hlm. 54–55. ISBN 978-0-271-01470-8. 
  38. ^ Whiting, Kenneth (2 February 1992). "Asian Nations Squabble Over Obscure String of Islands". Los Angeles Times. hlm. A2. 
  39. ^ Borneo Post: When All Else Fails(archived from the original on 28 February 2008) Additionally, pages 48 and 51 of "The Brunei-Malaysia Dispute over Territorial and Maritime Claims in International Law" by R. Haller-Trost, Clive Schofield, and Martin Pratt, published by the International Boundaries Research Unit Diarsipkan 18 October 2009 di Wayback Machine., University of Durham, UK, points out that this is, in fact, a "territorial dispute" between Brunei and other claimants over the ownership of one above-water feature (Louisa Reef)
  40. ^ Romero, Alexis (8 May 2013). "China fishing boats cordon off Spratlys". The Philippine Star. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2014. Diakses tanggal 29 October 2013. 
  41. ^ a b c d Kivimäki, Timo, ed. (2002). War Or Peace in the South China Sea?. Nias Report. Contributor: Nordic Institute of Asian Studies (edisi ke-illustrated). NIAS Press. hlm. 9–11. ISBN 978-8791114014. ISSN 0904-597X. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 April 2014. Diakses tanggal 10 March 2014. 
  42. ^ Bateman, Sam; Emmers, Ralf, ed. (2008). Security and International Politics in the South China Sea: Towards a co-operative management regime (edisi ke-illustrated). Taylor & Francis. hlm. 43. ISBN 978-0203885246. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 April 2016. Diakses tanggal 10 March 2014. 
  43. ^ a b Wortzel, Larry M.; Higham, Robin D. S. (1999). Dictionary of Contemporary Chinese Military History (edisi ke-illustrated). ABC-CLIO. hlm. 180. ISBN 978-0313293375. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 January 2016. Diakses tanggal 16 December 2015. 
  44. ^ a b Spratly Islands Diarsipkan 29 October 2009 di Wayback Machine.[perlu rujukan lengkap], Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2008 Diarsipkan 31 October 2009 di Wayback Machine.. All Rights Reserved.
  45. ^ Todd C. Kelly, Vietnamese Claims to the Truong Sa Archipelago, Explorations in Southeast Asian Studies, Vol.3, Fall 1999. Diarsipkan 2 April 2013 di Wayback Machine.
  46. ^ a b King 1979, hlm. 43
  47. ^ a b Morley, James W.; Nishihara, Masashi (1997). Vietnam Joins the World. M.E. Sharpe. hlm. 124. ISBN 978-0-7656-3306-4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 January 2016. Diakses tanggal 16 December 2015. 
  48. ^ Das, Darshana; Lotha, Gloria. "Spratly Islands". Encyclopædia Britannica. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 May 2015. Diakses tanggal 1 June 2015. 
  49. ^ Kivimäki, Timo (2002), War Or Peace in the South China Sea?, Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), ISBN 87-91114-01-2
  50. ^ "Taiwan's Power Grab in the South China Sea". Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 February 2014. Diakses tanggal 24 January 2014. 
  51. ^ Morley & Nishihara 1997, hlm. 125–126
  52. ^ a b c Pak, Hŭi-gwŏn (2000). The Law of the Sea and Northeast Asia: A Challenge for Cooperation. 35 of Publications on Ocean Development (edisi ke-illustrated). Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 91–92. ISBN 978-9041114075. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 January 2016. Diakses tanggal 16 December 2015. 
  53. ^ a b Lin, Cheng-yi (22 February 2008). "Buffer benefits in Spratly initiative". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 October 2013. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  54. ^ Pak 2000, hlm. 81
  55. ^ "中华人民共和国外交部". Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2015. Diakses tanggal 9 June 2014. 
  56. ^ Morley & Nishihara 1997, hlm. 126–127
  57. ^ Thao Vi (2 June 2014). "Late Vietnam PM's letter gives no legal basis to China's island claim". Thanh Nien News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 March 2016. Diakses tanggal 7 May 2016. 
  58. ^ Chanda, Nayan. "Treacherous Shoals." Far Eastern Economic Review. 13 August 1992: p14-17
  59. ^ Malig, Jojo (17 July 2012). "Chinese ships eye 'bumper harvest' in Spratly". ABS CBN News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 October 2012. Diakses tanggal 29 October 2013. 
  60. ^ STRATFOR (14 July 1999). "Taiwan sticks to its guns, to U.S. chagrin". STRATFOR's Global Intelligence Update. Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 March 2014. Diakses tanggal 10 March 2014. 
  61. ^ Sisci, Francesco (29 June 2010). "US toe-dipping muddies South China Sea". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 July 2013. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  62. ^ Nguyen, Hong Thao (4 May 2012). "Vietnam's Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys: Its Maritime Claim" (PDF). Journal of East Asia International Law, V JEAIL (1) 2012. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 6 March 2016. Diakses tanggal 7 May 2016. 
  63. ^ Keck, Zachary (13 March 2014). "Second Thomas Shoal Tensions Intensify". The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 March 2014. Diakses tanggal 17 March 2014. 
  64. ^ Himmelman, Jeff; Gilbertson, Ashley (24 October 2013). "A game of shark and minnow". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 August 2017. Diakses tanggal 17 March 2014. 
  65. ^ a b Kastner, Jens (10 August 2012). "Taiwan pours cement on maritime dispute". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 March 2014. Diakses tanggal 10 March 2014. 
  66. ^ Kastner, Jens (13 June 2012). "Taiwan circling South China Sea bait". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 March 2014. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  67. ^ Lee, Peter (29 July 2010). "US goes fishing for trouble". Asia Times Online. hlm. 2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2014. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  68. ^ Womack, Brantly (14 February 2013). "Rethinking the US-China-Taiwan triangle". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2013. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  69. ^
  70. ^ Joseph Santolan (31 May 2011). "Chinese patrol boats confront Vietnamese oil exploration ship in South China Sea – World Socialist Web Site". wsws.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 July 2012. Diakses tanggal 16 June 2012. 
  71. ^ "South China Sea: Vietnamese hold anti-Chinese protest". BBC News Asia-Pacific. 5 June 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 June 2018. Diakses tanggal 21 June 2018. 
  72. ^ "Người Việt biểu tình chống TQ ở Los Angeles" (dalam bahasa Vietnam). BBC News Tiếng Việt. June 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 May 2012. Diakses tanggal 14 March 2012. 
  73. ^ "It's West Philippine Sea". Inquirer.net. 11 June 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 December 2011. Diakses tanggal 28 June 2012. 
  74. ^ "Name game: PH now calls Spratly isle 'Recto Bank'". Inquirer.net. 14 June 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 August 2011. Diakses tanggal 28 June 2012. 
  75. ^ Jane Perlez (21 June 2012). "Vietnam Law on Contested Islands Draws China's Ire". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 May 2017. Diakses tanggal 28 February 2017. 
  76. ^ China Criticizes Vietnam in Dispute Over Islands Diarsipkan 23 June 2012 di Wayback Machine., Pittsburgh Post-Gazette
  77. ^ "Mahathir: China no threat to Malaysia". The Star. 27 April 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 April 2010. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  78. ^ Kazuto Tsukamoto (9 November 2011). "Malaysia's Mahathir says China is no threat". The Asahi Shimbun. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2014. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  79. ^ Shahriman Lockman (24 April 2013). "Why Malaysia isn't afraid of China (for now)". The Strategist: The Australian Strategic Policy Institute Blog. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2014. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  80. ^ * Haslinda Amin (29 August 2013). Malaysia Breaks Ranks on South China Sea (video). First Up. Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2014. Diakses tanggal 14 May 2014. 
  81. ^ Camille Diola (25 June 2014). "Why Malaysia, unlike Philippines, keeps quiet on sea row". The Philippine Star. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 June 2014. Diakses tanggal 25 June 2014. 
  82. ^ "Presence of China Coast Guard ship at Luconia Shoals spooks local fishermen". The Borneo Post. 27 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 28 September 2015. 
  83. ^ "Malaysia lodges diplomatic protest against intrusion at Beting Patinggi Ali". Bernama. The Rakyat Post. 15 August 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 16 August 2015. 
  84. ^ Ben Blanchard; Richard Pullin (18 October 2015). "Malaysia slams China's 'provocation' in South China Sea". Channel News Asia. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 October 2015. Diakses tanggal 20 October 2015. 
  85. ^ Editorial Diarsipkan 17 May 2014 di Wayback Machine., 13 May 2014, Want China Times
  86. ^ Bray, Adam (16 June 2014). "The Cham: Descendants of Ancient Rulers of South China Sea Watch Maritime Dispute From Sidelines". National Geographic News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2014. Diakses tanggal 3 September 2014. 
  87. ^ Taoka, Shunji (21 September 2015). Translated by Rumi Sakamoto. "'China Threat Theory' Drives Japanese War Legislation". The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 13 (38–5). Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 October 2015. Diakses tanggal 26 September 2015. 
  88. ^ Chaudhury, Dipanjan Roy. "Chinese aggression in South China Sea & East China Sea face strong pushback". The Economic Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2020. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  89. ^ "Philippines backs Vietnam after China sinks fishing boat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 April 2020. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  90. ^ "Vietnam protests China's new South China Sea districts". Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 April 2020. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  91. ^ Gutierrez, Jason; Beech, Hannah (13 June 2019). "Sinking of Philippine Boat Puts South China Sea Back at Issue". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 April 2020. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  92. ^ "How the Vietnamese rescued Pinoy fishermen rammed by Chinese vessel". 14 June 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2020. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  93. ^ Panda, Ankit. "In 2017, US Freedom of Navigation Operations Targeted 10 Asian Countries — Not Just China". thediplomat.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-12-08. 
  94. ^ Vu, Minh (12 March 2022). "Vietnam demands Taiwan cancel military drills in Spratlys". hanoitimes.vn (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 March 2022. 'The fact that Taiwan continues to hold live-fire drills in the waters around Ba Binh in Vietnam’s Truong Sa Islands is a serious violation of Vietnam’s sovereignty over these islands, threatening peace, maritime stability, safety and security, causing tension, and complicating the situation in the East Sea (referring to the South China Sea),' Spokesperson Le Thi Thu Hang said Friday 
  95. ^ a b "Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)" (PDF). PCA. 12 July 2016. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 July 2016. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  96. ^ "Timeline: South China Sea dispute". Financial Times. 12 July 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 December 2016. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  97. ^ Beech, Hannah (11 July 2016). "China's Global Reputation Hinges on Upcoming South China Sea Court Decision". TIME. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 July 2016. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  98. ^ "Press Release: Arbitration between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China: Arbitral Tribunal Establishes Rules of Procedure and Initial Timetable". PCA. 27 August 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 July 2016. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  99. ^ a b c "PCA Case Nº 2013-19" (PDF). Permanent Court of Arbitration. 12 July 2016. 
  100. ^ PCA Award, Section V(F)(d)(264, 266, 267), p. 113.[99]
  101. ^ PCA Award, Section V(F)(d)(278), p. 117.[99]
  102. ^ Tom Phillips, Oliver Holmes, Owen Bowcott (12 July 2016). "Beijing rejects tribunal's ruling in South China Sea case". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 July 2016. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  103. ^ Chow, Jermyn (12 July 2016). "Taiwan rejects South China Sea ruling, says will deploy another navy vessel to Taiping". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 June 2018. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  104. ^ "A UN-appointed tribunal dismisses China's claims in the South China Sea". The Economist. 12 July 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 September 2017. Diakses tanggal 14 September 2017. 
  105. ^ Perez, Jane (12 July 2016). "Beijing's South China Sea Claims Rejected by Hague Tribunal". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 July 2016. Diakses tanggal 28 February 2017. 
  106. ^ "South China Sea: Tribunal backs case against China brought by Philippines". BBC. 12 July 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 June 2018. Diakses tanggal 21 June 2018. 
  107. ^ Jun Mai, Shi Jiangtao (12 July 2016). "Taiwan-controlled Taiping Island is a rock, says international court in South China Sea ruling". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 July 2016. Diakses tanggal 13 July 2016. 
  108. ^ "Arbitration Support Tracker". Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 April 2020. Diakses tanggal 6 May 2020. 
  109. ^ Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the Award rendered in the Arbitration between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China (archived from the original on February 9, 2018)
  110. ^ "Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General". United Nations. United Nations. 12 July 2016. Diakses tanggal 27 October 2020. 

Pranala luar

sunting
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Spratly&oldid=24894526"