Filipina v. Tiongkok

Filipina v. Tiongkok (juga dikenal sebagai Arbitrase Laut Tiongkok Selatan) adalah sebuah kasus arbitrase yang dibawa oleh Republik Filipina di bawah ketentuan arbitrase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)[2][3][4] melawan Tiongkok terkait masalah-masalah di Laut Tiongkok Selatan[5] termasuk legalitas "sembilan garis putus-putus" yang diklaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan di bawah UNCLOS. Pada 19 Februari 2013, Tiongkok secara resmi menolak ikut dalam arbitrase tersebut karena, menurut Tiongkok, deklarasi 2006-nya yang berada di bawah artikel 298[6] menyoroti persengketaan yang dibawa oleh Filipina dan kasus tersebut menyinggung kedaulatan, serta menganggap pengadilan arbitrase tersebut tidak memiliki wewenang atas masalah tersebut.[7]

Republik Filipina v. Republik Rakyat Tiongkok
Logo UNCLOS
PengadilanSebuah pengadilan arbitrase yang diatur di bawah Annex VII pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982
Diputuskan12 Juli 2016
Majelis hakim
Anggota majelisPemimpin Arbitrator:[1]
Ghana Thomas A. Mensah
Anggota:
Prancis Jean-Pierre Cot
Jerman Rüdiger Wolfrum
Belanda Alfred H. Soons
Polandia Stanislaw Pawlak
Peta Tiongkok Tenggara
Klaim sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan, 1947

Referensi

sunting
  1. ^ "The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China". Permanent Court of Arbitration. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-26. Diakses tanggal 2016-07-29. 
  2. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-09. Diakses tanggal 2016-07-29. 
  3. ^ "Arbitration on South China Sea issue unilaterally initiated by Philippines unlawful: Chinese ambassador to Indonesia_China today_IISS". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-03. Diakses tanggal 2016-07-29. 
  4. ^ "UNCLOS ANNEX VII. ARBITRATION". 
  5. ^ Chinese Society of International Law. The Tribunal’s Award in the "South China Sea Arbitration" Initiated by the Philippines Is Null and Void (Laporan). 
  6. ^ Declarations and statements Diarsipkan 2016-07-12 di Wayback Machine., United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.
  7. ^ Shicun Wu; Keyuan Zou (2 March 2016). Arbitration Concerning the South China Sea: Philippines versus China. Routledge. ISBN 978-1-317-17988-7. 

Pranala luar

sunting