Kementerian Kehakiman (Britania Raya)
Kementerian Kehakiman adalah sebuah Departemen/Kementerian dalam Pemerintahan Yang Mulia yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan Lord Chancellor. Fungsi utama dari kementerian ini adalah memprioritaskan pengurangan dan melindungi publik, memberikan akses hukum, meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum dan menegakkan kebebasan sipil.[2] Menteri Kehakiman adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen untuk urusan hukum dan kehakiman, sistem peradilan, penjara dan masa percobaan di Inggris dan Wales dengan beberapa tambahan tanggung jawab di lingkungan Britania Raya seperti Mahkamah Agung Britania Raya dan pengangkatan petugas hukum kerajaan. Kementerian ini juga bertanggung jawab dilingkup kebijakan konstitusional yang tidak dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri di tahun 2010, hak asasi manusia dan hak informasi di seluruh Britania Raya.
 Gedung Kementerian Kehakiman, 102 Petty France, London | |
| Informasi Departemen Kementerian | |
|---|---|
| Dibentuk | 2007 |
| Nomenklatur Departemen Kementerian sebelumnya | |
| Wilayah hukum | Pemerintah Britania Raya |
| Kantor pusat | 102 Petty France Westminster, London |
| Pegawai | lebih dari 77,000 |
| Anggaran tahunan | £ 6,3 Miliar dan £ 600 juta (pengeluaran utama) ditahun 2018-2019 [1] |
| Menteri | |
| Departemen Kementerian eksekutif | |
| Lembaga bawahan | |
| Situs web | Official website |
| Bagian dari seri tentang |
| Politik dan Pemerintahan Britania Raya |
|---|
_(St_Edwards_Crown).svg) |
Kementerian Kehakiman juga mengawasi kegiatan administrasi hukum di Jersey, Guernsey dan Pulau Man (Wilayah Dependensi Britania Raya), Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha dan Kepulauan Falklands (Wilayah Seberang Lautan Britania Raya).[3][4][5] Sedangkan Gibraltar dan Wilayah Seberang Laut Britania Raya lainnya memiliki Kementerian Kehakiman sendiri.[6]
Kementerian Kehakiman dibentuk pada bulan Mei 2007, ketika beberapa bidang di Departemen Dalam Negeri digabung dengan Departemen Urusan Konstitusional.[7]
Pengeluaran, Pengadministrasian dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman diawasi oleh Komite Pemilihan Parlemen Bidang Hukum.[8]
Tanggung Jawab
suntingDi Wilayah Britania Raya
suntingSebelum pembentukan Pemerintahan Koalisi di bulan Mei 2010,[9][10] Kementerian Kehakiman menangani hubungan antara Pemerintah Britania Raya dan tiga wilayah administrasi devolusi; Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara.
Tanggung jawab dalam devolusi dulunya dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri yang berada di dalam Kantor Kabinet. Wakil Perdana Menteri juga bertanggung jawab untuk reformasi konstitusi dan politik, termasuk reformasi Dewan Bangsawan, West Lothian Question, kebijakan pemilihan, reformasi pendanaan partai politik dan suksesi kerajaan.
Di tahun 2015, tanggung jawab dalam devolusi dilimpahkan kembali ke Kementerian Kehakiman dan di tahun 2019, dilimpahkan kembali kepada Menteri Persatuan yang berada di bawah naungan Kantor Perdana Menteri. Menteri Persatuan saat ini dijabat oleh Perdana Menteri, Rishi Sunak. Reformasi Dewan Bangsawan diserahkan kepada Pemimpin Dewan Bangsawan dan Kantor Kabinet. West Lothian Question diserahkan kepada Pemimpin Dewan Rakyat dan kebijakan pemilihan dan reformasi pendanaan partai politik dipegang oleh Ketua Komite untuk Reformasi Pemilihan dan Pemimpin Dewan. Suksesi kerajaan diserahkan kembali ke kementerian kehakiman.
Menteri Kehakiman mempunyai tanggung jawab untuk sebuah komisi yang menangani masalah UU Hak Warga Negara Britania Raya. UU Hak Warga Negara Britania Raya ini adalah sebuah rencana untuk mengimplementasikan hak asasi manusia melalui hukum negara, karena Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dalam hukum Britania Raya melalui UU Hak Asasi Manusia 1998. Hal ini juga yang mengakhiri ikatan otorisasi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa atas pengadilan Britania Raya.[11]
Kementerian Kehakiman mempertahankan hal-hal berikut di lingkungan Britania Raya yaitu:
- Kebijakan Uni Eropa dan Internasional
- Kebebasan informasi dan perlindungan data
- Hak asasi manusia dan kebebasan sipil
- Mahkamah Agung Britania Raya
- Arsip Nasional
Khusus Wilayah Inggris dan Wales
suntingSebagian besar tanggung jawab Kementerian Kehakiman mengambil tempat di Inggris dan Wales. Kementerian Kehakiman tidak memiliki tanggung jawab di wilayah konstituen untuk urusan kebijakan hukum kriminal, pengadilan, penjara dan percobaan di wilayah Skotlandia dan Irlandia Utara.
Dengan wilayah yurisdiksi di Inggris dan Wales, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak (termasuk pemuda dan anak-anak) ditangani dengan tepat sejak mereka ditangkap, sampai pelaku yang dihukum telah menyelesaikan hukumannya.[12] Oleh karena itu, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk semua. Tanggung jawab Kementerian Kehakiman diperbesar untuk mengurus urusan layanan penjara (melalui Pelayanan Manajemen Pelanggaran Nasional), rehabilitasi dan pengurangan pelanggaran, dukungan korban kejahatan, layanan masa percobaan dan sistem di luar peradilan, Badan Kehakiman Pemuda, kebijakan hukuman dan pembebasan bersyarat, kompensasi cedera kriminal dan Komisi Peninjauan Kasus Kriminal. Jaksa Agung Inggris dan Wales (juga sebagai Advokat Utama Irlandia Utara) bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman untuk mengembangkan kebijakan peradilan kriminal.[13]
Tanggung jawab lainnya dibatasi kepada Inggris dan Wales termasuk administrasi semua pengadilan, registrasi pertanahan, bantuan hukum dan regulasi pelayanan hukum, koroner dan investigasi kematian, peradilan administrasi dan hukum publik, pemeliharaan hukum, perwalian publik dan ketidakmampuan mental, pengawasan narapidana-pasien yang dibatasi dibawah UU Kesehatan Mental 1983, hukum sipil dan keadilan, termasuk sistem peradilan keluarga dan regulasi manajemen klaim.
WIlayah Dependensi Kerajaan
suntingKementerian Kehakiman adalah departemen yang memfasilitasi komunikasi antara Dependensi Kerajaan seperti Jersey, Guernsey, dan Pulau Man serta Pemerintah Britania Raya. Wilayah yang memerintah sendiri ini memiliki kepala negara yaitu Monarki Britania Raya, meskipun gelarnya adalah Adipati Normandia di Kepulauan Chanel dan Tuan Mann di wilayah Pulau Man.
Ini memproses undang-undang untuk Royal Assent yang disahkan oleh majelis legislatif insular dan berkonsultasi dengan Kepulauan tentang memperluas undang-undang Inggris kepada mereka. Ini juga memastikan bahwa undang-undang Inggris yang relevan diperluas ke pulau-pulau dengan lancar.[14]
Menteri-Menteri dalam Kementerian Kehakiman
suntingPara menteri yang ada dibawah naungan Kementerian Kehakiman antara lain:[15]
| Gambar | Nama | Jabatan | Portofolio |
|---|---|---|---|
 |
The Right Honourable Alex Chalk, AP | Menteri Kehakiman Lord Chancellor |
Tanggung jawab departemen secara keseluruhan; Pengawasan terhadap semua portofolio dan strategi Kementerian Kehakiman; Pengawasan hubungan masa depan dengan UE dan bisnis internasional; Sumber daya departemen; Fungsi Lord Chancellor; Kebijakan peradilan termasuk gaji, pensiun dan keragaman; Layanan perusahaan.[16] berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung.[17] |
 |
The Right Honourable Edward Argar, AP | Menteri Negara untuk Urusan Korban dan Pengadilan | Korban dan Saksi; Pemerkosaan dan Pelanggaran Seksual Serius (RASSO); Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan (VAWG); Hukuman; Pelanggar Warga Negara Asing; Keguguran Keadilan; Instrumen Hukum (SI); Otoritas Kompensasi Cedera Pidana (CICA); Transparansi.[18] |
 |
The Right Honourable Damian Hinds AP | Menteri Negara untuk Urusan Kepenjaraan, Pembebasan Bersyarat dan Masa Percobaan | Operasi penjara, kebijakan, reformasi dan hubungan industrial; Kebijakan dan operasi masa percobaan; Keadilan pemuda; Parole; Kesehatan pelaku; Kelompok Pelaku; Ekstremisme; Jam Malam Tahanan Rumah (HDC); Skema Release on Temporary Licence (ROTL); Narkoba; Pemantauan elektronik; Mengurangi reoffending[19] |
 |
Mike Freer, AP | Wakil Sekretaris Parlementer untuk Pelayanan Hukum | Internasional; Promosi layanan hukum; Dependensi Mahkota; Memimpin pada masalah CJS lintas sektoral; Hukum pidana dan pemulihan pengadilan pidana (termasuk bantuan hukum); Administrasi HMCTS termasuk biaya; Penyampaian program reformasi Pengadilan dan Pengadilan; Transparansi Pengadilan dan Pengadilan; Bayangan Commons untuk Lord Bellamy; Kantor Wali Publik (OPG); Kapasitas mental; Koroner dan manajemen kematian; Perbedaan rasial; Keputusan perusahaan lintas sektoral[20] |
.jpg) |
The Right Honourable Lord Bellamy KC | Wakil Sekretaris Parlementer untuk Kehakiman | Urusan dan Kepentingan kementerian di Dewan Bangsawan (tidak termasuk Bantuan Hukum Pidana); Konstitusi; Sistem Peradilan Modern: Dukungan Hukum; Penyelesaian Sengketa dan Lawtech dan teknologi yang sedang berkembang; Hak asasi manusia; Peninjauan Kembali (PK) Kebijakan Peradilan; peradilan perdata; Internasional; Kebijakan Pengadilan; pemulihan pengadilan - sipil, keluarga, pengadilan; Bantuan Hukum - Perdata, Keluarga, Pengadilan; layanan hukum; Devolusi dan Persatuan; Keadilan Keluarga dan Pernikahan dan Perceraian; Kebijakan Hukum Yang Dipertahankan Uni Eropa[21] |
Sekretaris Tetap di Kementerian Hukum adalah Antonia Romeo, yang juga berdasarkan konvensi adalah pejabat Staf Mahkota di Kekanseliran
Daftar Referensi
sunting- ^ Budget 2018 (PDF). London: HM Treasury. 2018. hlm. 23–24. Diakses tanggal 30 July 2019.
- ^ List of Ministerial Responsibilities (PDF). London: Cabinet Office. 2010. hlm. 44.
- ^ "Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man". GOV.UK (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-17.
- ^ "The Overseas Territories: Security, Success and Sustainability" (PDF). Foreign & Commonwealth Office. June 2012.
- ^ "Chief Justice of the Falkland Islands | Judicial Appointments Commission". www.judicialappointments.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2018. Diakses tanggal 2018-07-17.
- ^ "Departments & services | Government of Gibraltar". www.gibraltar.gov.gi (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-17.
- ^ National Audit Office (6 July 2010). Ministry of Justice, Financial Management Report (PDF). TSO. hlm. 10. ISBN 978-0-10-296533-9.
- ^ "Role - Justice Committee". UK Parliament. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-11. Diakses tanggal 28 August 2021.
- ^ "Conservative Liberal Democrat Coalition Agreement". Conservative Party. 12 May 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 May 2010. Diakses tanggal 13 May 2010.
- ^ "Conservative Liberal Democrat Coalition Agreement". Liberal Democrats. 12 May 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 December 2011. Diakses tanggal 13 May 2010.
- ^ "Cabinet Office". List of Government departments and ministers. Cabinet Office. Diakses tanggal 22 May 2012.
- ^ "Home Office to be split in two". BBC News Online. BBC. 29 March 2007. Diakses tanggal 29 March 2007.
- ^ "Attorney General's Office - About us". Gov.uk. Diakses tanggal 5 December 2018.
- ^ "Ministry of Justice – What we do – Crown dependencies". Diakses tanggal 7 April 2013.
- ^ "Our ministers". GOV.UK. Prime Minister's Office, 10 Downing Street. Diakses tanggal 1 August 2019.
- ^ "Lord Chancellor and Secretary of State for Justice - GOV.UK". www.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 August 2019.
- ^ "The Attorney General of England and the Attorney General of the United States". Duke University School of Law. Diakses tanggal 3 March 2020.
- ^ "Minister of State - GOV.UK". www.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-11-03.
- ^ "Minister of State - GOV.UK". www.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-11-03.
- ^ "Parliamentary Under Secretary of State - GOV.UK". www.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-11-03.
- ^ "Parliamentary Under Secretary of State - GOV.UK". www.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-11-03.