Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Komering	𞜀𞜔𞜂𞜗𞜁𞜔𞜌𞜕𞜎𞜓𞜖𞜀𞜔𞜏𞜔𞜑𞜕𞜏𞜇𞜗
• Jawi	اوڬن كومريڠ اولو سلتن
	Danau Ranau
	Lambang
	Motto: 𞜑𞜕𞜎𞜑𞜗𞜑𞜕𞜀𞜗𞜈𞜗𞜉𞜗; Serasan Seandanan; (Bahasa Daya) Seiya sekata, searah setujuan
	Peta
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Indonesia)
	Koordinat: 4°39′26″S 104°00′24″E / 4.65728°S 104.00659°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Sumatera Selatan
Ibu kota	Muaradua
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 19; Kelurahan: 7; Desa: 252;
Pemerintahan
• Bupati	Popo Ali Martopo
• Wakil Bupati	Sholehien Abuasir
• Sekretaris Daerah	M Rahmattullah
Luas
• Total	4,369,25 km2 (1,686,98 sq mi)
Populasi (30 Juni 2024)
• Total	422.566
• Kepadatan	97/km2 (250/sq mi)
Demografi
• Agama	99,35% Islam; 0,38% Hindu; 0,25% Kekristenan 0,20% Protestan; 0,05% Katolik; ; ; 0,02% Buddha;
• Bahasa	Indonesia (resmi), Komering, Kisam, Semende, Ogan
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	1608
Kode area telepon	0735
Pelat kendaraan	BG xxxx V**
Kode Kemendagri	16.09
DAU	Rp. 459.577.915.000.- (2013)
Situs web	www.okuselatankab.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Muaradua. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004. Jumlah penduduk kabupaten ini pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 422.566 jiwa.^[1]^[3]

Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di antara koordinat berikut: 103'022–104'021 Bujur Timur dan 04'014–04'055 Lintang Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di bagian barat daya ujung selatan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, serta memiliki luas wilayah sekira 5.849,89 Km2 atau 549.394 Ha dengan wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung.

Titik tertinggi di kabupaten ini adalah Gunung Pesagi yang memiliki ketinggian 3.221 mdpl dan berbatasan dengan wilayah Lampung. Danau Ranau yang berada di kaki Gunung Seminung terdapat di kabupaten ini yang menjadi batas wilayah secara alamiah antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.^{[butuh rujukan]}

Batas Wilayah

Berikut merupakan batas-batas wilayah dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan:

Batas wilayah

Utara	Muara Enim, OKU, dan OKU Timur
Timur	Way Kanan, Lampung
Selatan	Lampung Barat, Lampung
Barat	Kaur, Bengkulu dan Pesisir Barat, Lampung

Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit bukit dan gunung gunung. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 s/d 3.221 mdpl. Titik tertinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Pesagi di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, dengan ketinggian 3.221 mdpl yang menjadikan gunung tersebut sebagai batas alamiah antara wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah Provinsi Lampung.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka yang bermuara ke Sungai Komering. Selain itu, masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di Kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun dan danau, baik yang besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di Provinsi Sumatera Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau (Kec. Banding Agung) yang berada di perbatasan dengan Lampung.^{[butuh rujukan]}

Sejarah

Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pasca diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang yang seluas luasnya bagi daerah di Indonesia untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui program pemekaran daerah tak terkecuali di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) saat itu. Sebelum terjadi pemekaran, pembangunan infrastruktur banyak difokuskan di Kota Administratif (Kotif) Baturaja sebagai ibukota Kabupaten OKU.

Hal ini menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan terutama bagi kecamatan - kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten sehingga terkesan semakin tertinggal. Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh ke ibukota kabupaten dirasa cukup menyulitkan bagi masyarakat karena pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain - lain juga berada di ibukota kabupaten sehingga tak jarang membuat masyarakat sampai memilih untuk menginap. Hal ini lah yang menjadi cikal bakal lahirnya latar belakang tuntutan pemekaran kabupaten baru yang dicetuskan oleh masyarakat yang kelak bernama Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan.^{[butuh rujukan]}

Pasca pemilihan Bupati OKU di tahun 2000, barulah terdengar secara masif tentang tuntutan pemekaran kabupaten dari wilayah timur dan selatan Kabupaten OKU. Hal ini pun langsung direspon baik oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten OKU yang saat itu mencetuskan rencana pemekaran Kabupaten OKU.

Pada awalnya pemekaran Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan tidak masuk dalam agenda pemerintah pusat mengenai program pemekaran daerah serentak di Provinsi Sumatera Selatan yang dimotori juga oleh Gubernur Sumatera Selatan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan di tahun 1999 - 2001. Daerah yang akan dimekarkan tersebut antara lain : Kabupaten Bangka Belitung (yang kemudian berubah menjadi sebuah Provinsi), Kabupaten Banyuasin, dan peningkatan status empat Kota Administratif (Kotif) menjadi Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Baturaja. Dengan demikian, ibukota kabupaten OKU direncanakan akan pindah ke wilayah timur (Martapura) atau selatan (Muaradua) sebagai akibat dari Kotif Baturaja sebagai ibukota Kabupaten OKU sebelumnya yang akan naik status menjadi Kota Otonom (Kotamadya).

Namun hal ini sempat menimbulkan polemik karena untuk Kabupaten OKU hanya ada untuk pemekaran Kota Baturaja saja. Hal ini membuat DPRD Kabupaten OKU menolak secara tegas dan menggantikannya dengan pemekaran Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta mengembalikan status Baturaja untuk dilebur kembali menjadi bagian dari Kabupaten OKU sekaligus menjadi ibukota dengan menghapus status Kotif yang disematkan kepada Baturaja sejak tahun 1982. Hal ini sempat membuat Gubernur Sumatera Selatan tidak setuju sehingga terjadi sebuah perdebatan hingga desakan. Namun pada akhirnya atas nama demi masyarakat Kabupaten OKU, hal tersebut akhirnya disetujui.

Pemekaran Kabupaten OKU menjadi tiga kabupaten didukung oleh Surat Pernyataan Dukungan Tokoh Masyarakat dan Partai Politik Kabupaten OKU serta disetujui DPRD Kabupaten OKU dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor 33 Tahun 2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 125/10.A/AK/I/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU. Kemudian di bentuklah PPP - KOS sebagai panitia pembentukan pemekaran Kabupaten OKU Selatan yang diketuai oleh H. Muhtadin Sera'i dan juga dimotori oleh HIKAM (Himpunan Keluarga eks Kewedanaan Muaradua) Lampung.

Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muaradua (Kabupaten OKU Selatan).

Tujuan pemekaran adalah:

Mempersingkat rentang kendali (span of control) pemerintah, sehingga asas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintahan dapat terwujud.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan dalam rangka Otonomi Daerah secara nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.
Meningkatkan efektivitas eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahraan masyarakat.
Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.
Memperkokoh sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Dasar Hukum

Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar yang dibawa undang-undang tersebut adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah di Indonesia. Hal ini yang mendorong daerah untuk mengembangkan diri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu daerah yang mengikuti trend dan berhasil mengembangkan diri menjadi daerah otonom (kabupaten) adalah Ogan Komering Ulu Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelumnya adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.^{[butuh rujukan]}

Proses dan setelah terbentuknya daerah otonom yang dimaksud dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tentu saja membawa peubahan besar dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan daerah disamping meninggalkan sejarah tersendiri. Perubahan sistem tersebut juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Tulisan ini mencoba menelaah dan menganalisis perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelum dan sesudah terbentuknya kabupaten itu sendiri serta permalahan-permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaannya. Hal ini dianggap penting karena perubahan-perubahan tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat.^{[butuh rujukan]}

Sejarah

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang diikuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1947 tentang Pembentukan Daerah Otonom memicu tuntutan agar Afdeling Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Perubahan sistem politik ini juga diikuti dengan perubahan Onder Afdeling yang ada di Ogan Komering Ulu. Perubahan tersebut antara lain:

Onder Afdeling Ogan Ulu yang berkedudukan di Lubuk Batang dipindahkan ke Baturaja.
Onder Afdeling Komering Ulu berkedudukan di Martapura.
Onder Afdeling Muaradua dan Ranau dipindahkan dari Banding Agung Ke Muaradua.

Secara yuridis formal, pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan (17 Agustus 1950) dan Peraturanan Pemerintah pengganti Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudain diperkuat dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan No.GB/100/1950 tanggal 20 maret 1950 tentang Penetapan Batas Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi terbentuk dengan ibu kota Baturaja dan Muaradua dijadikan Kecamatan di Bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut.

Dikeluarkanhya Undang-udnang Nomor 22 tahun 1999 sebagaiman telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatakan tuntutan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selama ini dimarginalkan oleh Baturaja untuk membentuk daerah otonom (kabupaten) sendiri yang berhak mengurus rumah tangga sendiri. Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten OKU Selatan dan melalui berbagai demostrasi massa untuk menuntut pembentukan Kabupaten baru akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka secara resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk dengan ibu kotanya Muaradua.^{[butuh rujukan]}

Pemerintahan

Bupati

No.	Bupati		Awal menjabat	Akhir menjabat	Wakil Bupati
4		Popo Ali Martopo	26 Februari 2021	Petahana		Sholehien Abuasir

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[4]	2019–2024^[5]	2024–2029
	PKB	3	3	4
	Gerindra	4	4	4
	PDI-P	4	4	3
	Golkar	7	4	6
	NasDem	4	3	3
	PKS	2	3	1
	Hanura	3	3	2
	Garuda		(baru) 0	1
	PAN	2	2	3
	PBB	3	3	1
	Demokrat	3	5	7
	Perindo		(baru) 2	1
	PPP	4	4	4
	PKPI	1	0
Jumlah Anggota		40	40	40
Jumlah Partai		12	12	13

Kecamatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 19 kecamatan, 7 kelurahan dan 252 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 410.303 jiwa dengan luas wilayahnya 5.493,94 km² dan sebaran penduduk 75 jiwa/km².^[6]^[7]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
16.09.03	Banding Agung	1	21	Desa	Air Rupik Banding Agung Gunung Raya Karang Indah Penantian Rantau Nipis Sidodadi Sipatuhu Sipatuhu II Sugihwaras Sukamaju Sukanegeri Sumbermakmur Surabaya Surabaya Timur Talang Merbau Tangsi Agung Tanjung Agung Tanjung Harapan Telanai Terap Mulia Way Timah
16.09.03	Banding Agung	1	21	Kelurahan	Bandar Agung Ranau
16.09.17	Buana Pemaca		8	Desa	Bandar Damarpura Gemiung Jagaraga Sinar Danau Tanjung Beringin Tekana Tunas Jaya
16.09.09	Buay Pemaca		22	Desa	Air Kelian Danau Jaya Durian Sembilan Karet Jaya Kembang Tinggi Kota Way Mekar Jaya Serakat Jaya Sidodadi Sido Rahayu Sinar Baru Sinar Harapan Sipin Sri Menanti Sumber Raya Sumber Ringin Talang Padang Tanjung Baru Tanjung Durian Tanjung Jaya Tanjung Sari Tanjung Menang
16.09.12	Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	1	21	Desa	Gedung Baru Hangkusa Jepara Padang Ratu Pakhda Suka Serumpun Jaya Simpang Sender Selatan Simpang Sender Tengah Simpang Sender Timur Simpang Sender Utara Subik Suka Bumi Sukamarga Sukarami Sumber Jaya Sumber Mulia Tanjung Baru Ranau Tanjung Kemala Tanjung Sari Tanjung Setia Way Relai
16.09.12	Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	1	21	Kelurahan	Simpang Sender
16.09.19	Buay Rawan		11	Desa	Banjar Agung Bendi Bumi Agung Jaya Bumi Jaya Gunung Cahya Majar Pekuolan Pelawi Rantau Panjang Ruos Sukajaya
16.09.07	Buay Runjung		14	Desa	Bedeng Blambangan Belambangan Kagelang Blambangan Kota Aman Nagar Agung Negeri Batin Baru Padang Bindu Padang Sari Paninjauan Perupus Blambangan Saung Naga Simpang Saga Sukajadi Blambangan Sugih Rawas
16.09.06	Buay Sandang Aji		16	Desa	Bunga Mas Gunung Terang Kenali Kota Karang Lubuk Liku Madura Negeri Agung Negeri Batin Negeri Cahya Sukaraja I Sukarami Talang Baru Tanjung Iman Tanjung Menang Ilir Tanjung Menang Ulu Tanjung Raya
16.09.11	Kisam Ilir		9	Desa	Campang Jaya Keban Agung Muara Sindang Pengandonan Pius Pulau Kemiling Simpang Campang Siring Alam Tanjung Jati
16.09.10	Kisam Tinggi		19	Desa	Air Alun Balayan Bandar Alam Lama Berasang Danau Rata Gunung Megang Kota Padang Muara Payang Padang Bindu Padang Lay Pajar Bulan Pulau Panggung Simpang Empat Simpang Tiga Singa Laga Siring Agung Tebat Gabus Tenang Ulak Pandan
16.09.08	Mekakau Ilir		15	Desa	Air Baru Bunut Galang Tinggi Kemang Bandung Kepayang Kota Baru Kota Dalam Pere'an Pulau Duku Selabung Belimbing Sinar Marga Sri Menanti Sukaraja Tanjung Besar Teluk Agung
16.09.01	Muara Dua	5	9	Desa	Batu Belang 2 Datar Gedung Lepihan Gunung Tiga Mehanggin Pelangki Pendagan Suka Banjar Sukaraja II
16.09.01	Muara Dua	5	9	Kelurahan	Batu Belang Jaya Bumi Agung Kisau Pancur Pungah Pasar Muaradua
16.09.04	Muara Dua Kisam		18	Desa	Alun Dua Bandar Alam Baru Bayur Tengah Dusun Tengah Gunung Gare Lawang Agung Muaradua Kisam Pagar Dewa Panantian Penyandingan Simpang Lubuk Dalam Sugihan Sukananti Sukaraja Tanjung Beringin Tanjung Tebat Ulak Agung Ilir Ulak Agung Ulu
16.09.02	Pulau Beringin		13	Desa	Anugerah Kemu Aromantai Gunung Batu Kemu Kemu Ulu Pagar Agung Pematang Obar Pulau Beringin Pulau Beringin Utara Simpang Pancur Tanjung Bulan Tanjung Bulan Ulu Tanjung Kari
16.09.14	Runjung Agung		9	Desa	Air Baru Bumi Genap Gedung Nyawa Gedung Wani Karang Endah Merpang Penanggungan Sura Tanjung Kurung
16.09.05	Simpang		7	Desa	Bungin Campang Karang Agung Lubar Simpang Agung Simpangan Sinar Mulyo Tanjung Sari
16.09.16	Sindang Danau		7	Desa	Muara Sindang Ilir Muara Sindang Tengah Pematang Danau Tanjung Harapan Tebat Layang Watas Ulu Danau
16.09.15	Sungai Are		9	Desa	Cukoh Nau Guntung Jaya Pecah Pinggan Pulau Kemuning Sebaja Sedau Jaya Simpang Luas Tanah Pilih Ujan Mas
16.09.18	Tiga Dihaji		8	Desa	Karang Pendeta Kota Agung Kuripan Kuripan II Peninggiran Sukabumi Sukarena Surabaya
16.09.13	Warkuk Ranau Selatan		16	Desa	Bedeng Tiga Bumi Agung Gedung Ranau Gunung Aji Gunung Raya Kiwis Raya Kota Batu Mekar Sari Pagar Dewa Pilla Remanam Jaya Segigok Raya Sukajaya Tanjung Baru Tanjung Jati Way Wangi Seminung
	TOTAL	7	252

Pranala luar

Mengenal Lebih Dalam Kabupaten OKU Selatan

Referensi

^ ^a ^b ^c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 16 September 2024.
^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-14. Diakses tanggal 2013-02-15.
^ "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Selatan Hasil Sensus Penduduk 2020 (Jiwa), 2020". www.okuselatankab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-30. Diakses tanggal 30 Desember 2021.
^ Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2014-2019
^ Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2019-2024
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[DUKCAPIL-1] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 16 September 2024.

[2] "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-14. Diakses tanggal 2013-02-15.

[OKUSELATAN2018-3] "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Selatan Hasil Sensus Penduduk 2020 (Jiwa), 2020". www.okuselatankab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-30. Diakses tanggal 30 Desember 2021.

[4] Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2014-2019

[5] Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2019-2024

[Permendagri-137-2017-6] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-7] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

[7]