Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Selatan berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Selatan berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 16.07 Kabupaten Banyuasin Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2002[1] 10 April 2002 21 16/288
2 16.11 Kabupaten Empat Lawang Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007[2] 2 Januari 2007 10 9/147
3 16.04 Kabupaten Lahat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 24 18/360
4 16.03 Kabupaten Muara Enim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 22 10/245
5 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 14 13/227
6 16.05 Kabupaten Musi Rawas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 14 13/186
7 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013[4] 10 Juli 2013 7 7/82
8 16.10 Kabupaten Ogan Ilir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[5] 18 Desember 2003 16 14/227
9 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 18 13/314
10 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 13 14/143
11 16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[5] 18 Desember 2003 19 7/252
12 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[5] 18 Desember 2003 20 7/305
13 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013[6] 11 Januari 2013 5 6/65
14 16.73 Kota Lubuk Linggau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001[7] 21 Juni 2001 8 72/-
15 16.72 Kota Pagaralam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001[8] 21 Juni 2001 5 35/-
16 16.71 Kota Palembang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[3] 26 Juni 1959 18 107/-
17 16.74 Kota Prabumulih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001[9] 21 Juni 2001 6 25/12


Referensi

sunting
  1. ^ "UU No. 6 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ "UU No. 1 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  3. ^ a b c d e f g "UU No. 28 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  4. ^ "UU No. 16 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  5. ^ a b c "UU No. 37 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  6. ^ "UU No. 7 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  7. ^ "UU No. 7 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  8. ^ "UU No. 8 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  9. ^ "UU No. 6 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 

Pranala luar

sunting