Wikipedia

Gerakan Aceh Merdeka

organisasi militan di Indonesia
(Dialihkan dari Aceh Merdeka)

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM (bahasa Aceh: Geurakan Acèh Meurdèka[2]) adalah kelompok separatis yang mencari kemerdekaan untuk wilayah Aceh Sumatera, Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dalam pemberontakan Aceh dari tahun 1976 hingga 2005. Perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 orang terbunuh.[3]

Gerakan Aceh Merdeka
PemimpinHasan di Tiro
Waktu operasi4 Desember 1976 – 2005
Wilayah operasiKota, pegunungan dan hutan Aceh
IdeologiNasionalisme Aceh
Separatisme
Fundamentalisme Islam
SekutuLibya Libya[1]
Lawan Indonesia (sampai 2005)
Pertempuran dan perangPemberontakan di Aceh

Organisasi ini melepaskan niat separatisnya dan membubarkan sayap bersenjatanya setelah perjanjian damai tahun 2005 dengan pemerintah Indonesia, dan kemudian mengubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Pemerintah Indonesia menyebut kelompok itu sebagai Gerakan Gangguan Keamanan Aceh.

Latar belakang

 
Teungku Daud Beureueh

Konflik di Aceh bermula dari beberapa faktor utama termasuk penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.[4]

Pada masa Penjajahan Belanda pada tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Mereka adalah salah satu Masyarakat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintahan kolonial dan hanya setelah kampanye brutal selama 30 tahun, Perang Aceh pada tahun 1873–1903.[5] Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintahan Aceh diserahkan kepada Indonesia dan GAM menyatakan bahwa hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang Aceh.[4] Daud Beureueh melancarkan pemberontakan bersenjata yang berakhir dengan pemberian status khusus kepada Aceh oleh Presiden Sukarno.[5] Namun Presiden Sukarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariah hukum pada masa pemerintahannya (1945-1967) karena keyakinannya yang kuat terhadap pemisahan agama dan negara.[butuh rujukan]

Termotivasi oleh penemuan cadangan gas yang besar di Lhokseumawe, mantan Darul Islam "menteri luar negeri", Hasan di Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Desember 1976. Gerakan kecil ini melakukan serangan pertamanya terhadap para insinyur Mobil pada tahun 1977, menewaskan seorang insinyur Amerika. Akibat kejadian ini, GAM mendapat perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan satuan kecil pasukan kontra-pemberontakan yang berhasil menumpas GAM. Di Tiro hampir terbunuh dan terpaksa mengungsi ke Malaysia sementara semua anggota kabinetnya dibunuh atau terpaksa mengungsi ke luar negeri pada tahun 1979.

Sayap militer

  • Teuntra Neugara Aceh (TNA)
  • Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
  • Laskar Inong Balee

Perang gerilya

Artikel utama: Pemberontakan di Aceh
Tiga inkarnasi GAM[5]
Inkarnasi GAM Tahun Beroperasi Anggota aktif Korban
GAM I 1976–79 25–200 >100
GAM II 1989–91 200–750 2.000–10.000
GAM III 1999–2002 15.000–27.000 4,364

Sejak awal berdirinya GAM telah melalui tiga tahap atau tiga pasang surut. Yang pertama adalah saat lahirnya pada tahun 1976 hingga tahun 1979 ketika hampir musnah. Kebangkitan dan kejatuhan kedua terjadi pada tahun 1989 hingga awal tahun 90an ketika menerima pendanaan dan pelatihan dari luar negeri. Kebangkitan yang ketiga adalah akibat dari akhirnya diperolehnya dukungan luas di seluruh Aceh melalui sumbangan dan pemerasan serta sekelompok besar calon tentara yang kehilangan sanak saudaranya pada pemberontakan sebelumnya.

GAM I

Pada mulanya perang gerilya GAM tidak berhasil. Pada tahun 1977, pemerintah pusat tampaknya telah sepenuhnya menetralisir kelompok tersebut.[6] Upaya awal GAM terutama diarahkan pada pabrik gas ExxonMobil setempat. Di Tiro memiliki hubungan dengan industri perminyakan dan bahkan mengajukan penawaran, melalui proses tender, pada kontrak pembangunan pipa gas yang dikalahkan oleh raksasa gas Bechtel.[5] Alasan kegagalan ini adalah kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari sumber-sumber internasional. Presiden Suharto disukai oleh negara-negara seperti Amerika karena kebijakan anti komunisnya selama periode Perang Dingin[6] dan kemungkinan besar karena kebutuhan minyak akibat guncangan minyak pada tahun 1970-an.

GAM II

Kelompok ini memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989, tampaknya dengan dukungan finansial dari Libya dan Iran, dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara.[5] Pelatihan dari luar negeri ini berarti bahwa jumlah tentara GAM jauh lebih besar. lebih terorganisir dan lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya. Untuk mengatasi ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai "wilayah operasi militer khusus (Daerah Operasi Militer) atau DOM pada tahun 1989.[7] Pasukan khusus anti-pemberontakan dikirim dan Aceh dikunci. Desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa.[8] Amnesty International menyebut respons militer sebagai "terapi kejut"[9] dan diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM.[10] Pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM. Eksekusi ekstra yudisial terhadap tersangka informan militer dan penargetan infrastruktur sipil seperti sekolah, keduanya dikaitkan dengan operasi GAM.[11]

Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya GAM[12] karena operasi pemberantasan pemberontakan telah secara efektif menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya. Anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia.

GAM III

 
Prajurit Wanita Gerakan Aceh Merdeka bersama Panglima GAM Abdullah Syafei'i (1999)

Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan keputusan Presiden penggantinya Bacharuddin Jusuf Habibie untuk menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi demokrasi memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali dirinya, merekrut pemuda dengan mengeksploitasi kisah-kisah kebrutalan para pemimpin GAM. Militer Indonesia. Meningkatnya kekerasan yang dimulai pada tahun 1999 oleh pemberontak GAM terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa, yang dipicu oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM, menyebabkan peningkatan kehadiran militer. Jumlah pasukan diyakini meningkat pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2001–2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personel. Dalam satu tahun jumlah ini melonjak menjadi 50.000 orang yang beroperasi dalam apa yang disebut oleh kelompok Krisis Internasional sebagai "kekosongan hukum".[5] Tindakan keras keamanan selama ini mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil.[13] Pemerintah melancarkan serangan besar-besaran Operasi militer Indonesia di Aceh 2003–2004 terhadap GAM pada tahun 2003 dan cukup berhasil.

Negosiasi perdamaian

Para pemimpin GAM, Hasan di Tiro, dan wakil ketuanya, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud tinggal di pengasingan di Stockholm, Swedia hampir sepanjang tahun 1980an dan 1990an .[4] Juru bicara utama kelompok ini di Indonesia adalah Abdullah Syafi'i Dimatang.[4] Pada akhir tahun 1990-an, GAM memulai pembicaraan damai dengan Jakarta, yang ditengahi oleh pemerintah Swedia.

Pada tahun 1999, dilaporkan bahwa kelompok tersebut terpecah menjadi dua faksi, GAM (mewakili kelompok asli) dan Dewan Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM).[14] Hal ini dibantah oleh juru bicara GAM namun diberitakan secara luas di media Indonesia.[15]

Pada bulan Desember 2002, GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian terobosan Penghentian Permusuhan (COHA) yang hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pelanggaran mulai terjadi.[16] Mediator dalam negosiasi ini, Pusat Dialog Kemanusiaan, tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.[17] Pada tahun 2002–2004, GAM terkena dampak parah dari serangkaian serangan pemerintah yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan sekitar 50% anggotanya termasuk komandannya, Abdullah Syafi'i Dimatang, yang terbunuh dalam penyergapan militer pada Januari 2002.

Pada tanggal 28 Desember 2004, setelah kehancuran yang disebabkan oleh tsunami besar, GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan dapat sampai di wilayah yang disengketakan. Pada gilirannya, pemerintah Indonesia untuk sementara menghapus pembatasan di wilayah Sumatera bagian utara untuk memungkinkan upaya penyelamatan di wilayah tersebut.

Kelompok separatis Aceh lainnya juga ada dan terdapat ketegangan antara mereka dan GAM mengenai taktik dan monopoli GAM dalam negosiasi dengan pemerintah.

Pada tanggal 27 Februari 2005, Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia memulai putaran perundingan perdamaian lainnya di Vantaa, Finlandia, yang dimoderatori oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari.[18] Pada tanggal 16 Juli 2005, Menteri Komunikasi Indonesia dan GAM mengumumkan kesepakatan damai untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun.

Perjanjian perdamaian secara resmi ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Aula Perjamuan Pemerintah Finlandia di Helsinki[19] oleh kepala perunding Indonesia Hamid Awaluddin dan pemimpin GAM Malik Mahmud.[3] Presiden Ahtisaari menjadi saksi perjanjian damai tersebut.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk segera menghentikan semua permusuhan. GAM juga setuju untuk melucuti senjatanya, sementara Pemerintah berjanji untuk menarik semua anggota militer dan polisi non-lokal pada akhir tahun 2005. Sebuah Misi Pemantauan Aceh dibentuk oleh UE dan ASEAN untuk mengawasi proses pelucutan senjata dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat.[20] Sebuah keputusan presiden memberikan amnesti kepada sekitar lima ratus mantan anggota GAM yang berada di pengasingan di negara lain, dan tanpa syarat membebaskan sekitar 1.400 anggota yang telah dipenjarakan oleh Pemerintah.[21][22]

Pemerintah setuju untuk memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh; ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam negosiasi sebelumnya. Sebuah "komisi kebenaran dan rekonsiliasi" akan dibentuk. Mengenai permasalahan distribusi pendapatan yang tidak merata, diputuskan bahwa tujuh puluh persen pendapatan dari sumber daya alam lokal akan tetap berada di Aceh.

Pada tanggal 27 Desember 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya.[23] Tindakan tersebut, yang segera berlaku, merupakan tindak lanjut dari perundingan damai sebelumnya dan penghancuran 840 senjata yang dilakukan oleh pengamat internasional, komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud mengatakan kepada wartawan, “Tentara nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.” kesepakatan damai berhasil." Sebagai tanda kemajuan proses perdamaian, pendiri gerakan pemberontak separatis Aceh, Hasan di Tiro, kembali ke Indonesia pada 11 Oktober 2008 setelah hampir 30 tahun di pengasingan.[24]

Pilkada 2006

Artikel utama: Pemilihan umum Gubernur Aceh 2006

Pada pemilu 11 Desember 2006, Gerakan Aceh Merdeka untuk sementara terpecah menjadi dua faksi yang masing-masing mendukung calon gubernurnya sendiri. Satu pihak mendukung saudara laki-laki Zaini Abdullah, dan pihak lain mendukung Irwandi Yusuf, mantan perunding GAM. Irwandi Yusuf mendapat lebih banyak dukungan dari kalangan akar rumput dan memenangkan pemilu.[25] Fraksi yang kalah masih menunggu waktu, dengan tujuan untuk bangkit kembali pada pemilihan gubernur Aceh berikutnya yang akan berakhir pada akhir masa jabatan lima tahun Irwandi pada tahun 2011. Dalam hal ini, pemilihan gubernur akan diadakan pada akhir tahun 2011. tertunda karena pertengkaran prosedural ketika faksi-faksi yang berbeda berebut keuntungan. Pemilu berlangsung pada bulan April 2012.

Pilkada 2012

Artikel utama: Pemilihan umum Gubernur Aceh 2012

Pemilu tahun 2012, yang diadakan pada tanggal 9 April, sebagian besar merupakan kelanjutan dari persaingan pasca-perjanjian antara mantan pemimpin GAM, dimana Zaini Abdullah telah kembali dari pengasingan dan ikut serta dalam pemilihan gubernur melawan Irwandi. Zaini Abdullah, dengan dukungan kuat dari Partai Aceh, memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.

Kabinet GAM

Kabinet pertama GAM dinamakan sebagai Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun pada 24 Mei 1977 dengan susunan sebagai berikut:

  • Dewan Syura:
    • Tgk. H. Ilyas Cot Plieng
    • Tgk. Hasbi Geudong
    • Tgk. Ayah Sabi
  • Menteri Dalam Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
  • Menteri Luar Negeri: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
  • Wakil Menteri Luar Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
  • Menteri Pertahanan: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
  • Wakil Menteri Pertahanan: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
  • Menteri Kehakiman: Teungku Ilyas Leubee
  • Menteri Sosial: dr. Zubir Mahmud
  • Menteri Kesehatan: dr. Zaini Abdullah
  • Menteri Penerangan: Teungku Muhammad Taher Husen
  • Menteri Perhubungan: Teungku Amir Ishak, SH
  • Menteri Pendidikan: Dr. Husaini M. Hasan
  • Menteri Perdagangan: Teungku Amir Mahmud (Singapura)
  • Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Asnawi Ali
  • Menteri Keuangan: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe
  • Menteri Sekretaris Negara: Teungku Fauzi Hasbi Geudong
  • Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Teungku Darul Kamal
  • Kepala Pengawas Keuangan Negara: Teungku Uzir Jailani
  • Duta Kuasa Penuh: Malik Mahmud (Singapura)
  • Panglima Pengawal Wali Negara: Teungku Daud Husein
  • Gubernur Pase: Teungku Hasbi Geudong
  • Gubernur Pidie: Teungku Ilyas Cot Plieng
  • Gubernur Batee Iliek: Teungku Abdul Aziz
  • Gubernur Peureulak: dr. Zubir Mahmud
  • Gubernur Teuming: Teungku Ali Daud
  • Gubernur Linge: Teungku Ilyas Leube

Tokoh-tokoh penting

 
Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro

Lihat juga

Referensi

  1. ^ "Libyan terrorism: the case against Gaddafi. - Free Online Library". www.thefreelibrary.com. 
  2. ^ Ricklefs, M.C. (2008). History of Modern Indonesia Since c. 1200. Stanford University Press. hlm. 364. 
  3. ^ a b "Indonesia agrees Aceh peace deal". BBC News. 17 Juli 2005. Diakses tanggal 11 Oktober 2008. 
  4. ^ a b c d "Aceh's Gam separatists". BBC News. 24 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Oktober 2008. 
  5. ^ a b c d e f Michael L. Ross (2007). "Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia" (PDF). The World Bank. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 30 October 2008. Diakses tanggal 11 October 2008. 
  6. ^ a b Kirsten E. Schulze (1 Januari 2004). The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization (edisi ke-September 2004). East-West Center Washington. hlm. 76. ISBN 1-932728-02-3. 
  7. ^ "Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh". BBC News Indonesia. 
  8. ^ "GAM Lahir demi Kedaulatan atas Kekayaan Alam Aceh". 
  9. ^ "Indonesia: Human rights atrocities in Aceh". Amnesty International. 25 Agustus 1998. Diakses tanggal 11 Oktober 2008. 
  10. ^ "Indonesia: Militer Menyiksa Tahanan di Aceh". 27 September 2004. 
  11. ^ "Indonesia: Military Tortures Prisoners in Aceh". 28 September 2004. 
  12. ^ "Free Aceh Movement [Gerakin Aceh Merdeka (GAM)]". GlobalSecurity.org. 2008. Diakses tanggal 11 Oktober 2008. 
  13. ^ Barakat, S Connolly, D & Large, J. Winning and Losing in Aceh: Five Key Dilemmas in Third-Party Intervention. Frank Crass London
  14. ^ Michelle A. Miller. (2008). Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh, Routledge, London, pp.78–79. ISBN 978-0-415-45467-4
  15. ^ Rincian perpecahan dan beberapa kegiatan MP-GAM di Malaysia dibahas secara rinci dalam Missbach, Antje (2012), Separatist Conflict in Indonesia : Politik jarak jauh diaspora Aceh, London dan New York: Routledge. ISBN 978-0-415-66896-5.
  16. ^ "Aceh, Indonesia | HD Centre". Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Maret 2022. Diakses tanggal 24 April 2019. 
  17. ^ Huber, K, 2004, The HDC in Aceh: Promises and pitfalls of NGO mediation and implementation, East-West Center, Washington.
  18. ^ Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia antara Oktober 2004 dan Mei 2007, adalah pemimpin delegasi Pemerintah Indonesia untuk perundingan tersebut. Penjelasan rincinya tertuang dalam Hamid Awaludin, Perdamaian di Aceh: Catatan Proses Perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, CSIS, Jakarta, 2009, diterjemahkan oleh Tim Scott, ISBN 978-979-1295-11-6.
  19. ^ "Acehin rauhansopimuksesta 10 vuotta" (dalam bahasa Suomi). Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 January 2016. Diakses tanggal 3 November 2015. 
  20. ^ pp. 411–427 – Billon, P, Waizenegger (Juli 2007). "Peace in the wake of disaster? Secessionist conflicts and the 2004 Indian Ocean tsunami". Transactions of the Institute of British Geographers. Blackwell Publishing. 32 (3): 411–427. Bibcode:2007TrIBG..32..411B. doi:10.1111/j.1475-5661.2007.00257.x. Diakses tanggal 11 October 2008. 
  21. ^ "The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization". 11 March 2004. 
  22. ^ "Aceh separatists begin to surrender arms". TheGuardian.com. 16 September 2005. 
  23. ^ "Aceh rebels disband armed units". BBC News. 27 Desember 2005. Diakses tanggal 11 Oktober 2008. 
  24. ^ "Exiled Aceh leader returns". aljazeera. 11 October 2008. Diakses tanggal 11 Oktober 2008. 
  25. ^ Ben Hillman, 'Aceh's Rebels Turn to Ruling', Far Eastern Economic Review, Vol. 170, No. 1 Januari–Februari 2007, 49–53.
  26. ^ lintasgayo.co (2019-01-27). "Mantan-Mantan Jubir GAM Bertemu SBY, Ini Yang Dibahas!". Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-03. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  27. ^ "Dua Anggota GAM Tewas Dalam Kontak Senjata". Tempo.co. 2004-01-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  28. ^ "TNI Nyatakan Wakil Gubernur GAM Menyerah". Tempo.co. 2004-06-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  29. ^ "Gubernur GAM Pidie Divonis Seumur Hidup". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  30. ^ sinarpidie.co. "Mengenal Mahfuddin Ismail, Mengenang Mantri Hamid – Figur – sinarpidie.co – mendalam dan terverifikasi". sinarpidie.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-18. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  31. ^ Fitriadi, Eddy. "Mantan Panglima GAM Meureuhom Daya Jabat Kepala Baitul Mal Aceh". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 2019-05-01. 

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_Aceh_Merdeka&oldid=26590381"