Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Jawoe/Jawi	اچيه تميانڠ
	Kuala Paret
	Lambang
	Motto: Kaseh pape, setie mati; (Tamiang) Seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat dilandasi dengan sikap rela berkorban dan saling tolong menolong dengan tanggung jawab dan kesetiaan tanpa pamrih
	Peta
	Kabupaten Aceh Tamiang Peta Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang (Indonesia)
	Koordinat: 4°16′30″N 97°52′20″E / 4.2749°N 97.8722°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Aceh
Tanggal berdiri	10 April 2002
Dasar hukum	UU RI Nomor 4 Tahun 2002
Ibu kota	Karang Baru
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 12; Gampong: 213;
Pemerintahan
• Bupati	Asra (Pj.)
• Wakil Bupati	Lowong
• Sekretaris Daerah	Asra
• Ketua DPRD	Suprianto
Luas
• Total	1.956,72 km2 (755,49 sq mi)
Populasi (31 Desember 2023)
• Total	308.102
• Kepadatan	160/km2 (410/sq mi)
Demografi
• Agama	98,98% Islam; 0,50% Buddha; 0,28% Kekristenan 0,25% Protestan; 0,03% Katolik; ; ; 0,24% Lainnya;
• Bahasa	Indonesia, Aceh Tamiang
• IPM	73,02 (2023); tinggi
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	24471-24478
Kode BPS	1114
Kode area telepon	0641
Pelat kendaraan	BL
Kode Kemendagri	11.16
APBD	Rp 1.175.611.272.018,-
PAD	Rp 141.815.373.710,-
DAU	Rp 504.489.012.000,-
Semboyan daerah	-
Situs web	www.acehtamiangkab.go.id

4°14′N 97°58′E / 4.233°N 97.967°E / 4.233; 97.967

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia.^[2]^[7] Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Tamiang sebanyak 308.102 jiwa.^[3]

Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya Kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan.

Sejarah

Sebelum kemerdekaan

Kerajaan Tamiang pernah mencapai puncak kejayaannya dibawah pimpinan seorang Raja Muda Setia yang memerintah selama tahun 1330–1366 M. Pada masa itu kerajaan tersebut dibatasi:

Sungai Raya/Selat Malaka di bagian Utara
Besitang di bagian Selatan
Selat Malaka di bagian Timur
Gunung Segama (Gunung Bendahara/Wilhelmina Gebergte) di bagian Barat.

Pada masa Kesultanan Aceh, Kerajaan Tamiang telah mendapat cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung (Zainuddin, 1961: 136-137) dari Sultan Aceh Darussalam atas wilayah Negeri Karang dan Negeri Kejuruan Muda. Sementara negeri Sultan Muda Seruway, Negeri Sungai Iyu, Negeri Kaloy, dan Negeri Telaga Meuku merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat cap SIkureung. Karena itu negeri-negeri tersebut dijadikan sebagai wilayah pelindung bagi wilayah yang telah mendapat cap SIkureung.^{[butuh rujukan]}

Pada tahun 1908, dengan berlakunya Staatblad No.112 tahun 1878, maka wilayah Tamiang dimasukkan ke dalam Geuverment Aceh en Onderhoorigheden. Maksudnya adalah, Tamiang berada dibawah status hukum Onderafdelling. Dalam Afdeling Oostkust Van Atjeh (Aceh Timur) beberapa wilayah Landschaps berdasarkan Korte Verklaring diakui sebagai Zelfbestuurder, dengan status hukum Onderafdelling Tamiang, termasuk wilayah-wilayah:

Landschap Karang
Landschap Seruway/Sultan Muda
Landschap Kejuruan Muda
Landschap Bendahara
Landschap Sungai Iyu, dan
Gouvermentagebied Vierkantepaal Kualasimpang.

Asal kata "Tamiang"

Nama Tamiang tumbuh dari legenda "Te-Miyang" atau "Da-Miyang" yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Sulooh. Ketika masih bayi, ia ditemukan dalam rumpun bambu betong (istilah Tamiang adalah bulooh) oleh seorang raja berjulukan "Tamiang Pehok". Menginjak dewasa, Pucook Sulooh dinobatkan menjadi Raja Tamiang bergelar "Pucook Sulooh Raja Te-Miyang", yang artinya "seorang raja yang ditemukan di rumpun rebong, tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal".^{[butuh rujukan]}

Menurut sumber lain, kata Tamiang berasal dari kata “Da Miang”. Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang melalui prasasti Sriwijaya. Tak kurang pula sastra tulis Cina karya Wee Pei Shih mencatat pula keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Negara Kertagama. Daerah ini juga berjuluk Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Aceh atas wilayah Karang dan Kejuruan Muda kala itu. Selengkapnya, data-data tentang Kerajaan Tamiang setidaknya termaktub dalam:

1. Prasasti Sriwijaya yang diterjemahkan oleh Prof. Nilkanta Sastri dalam The Great Tamralingga (capable of) Strong Action in dangerous Battle (Moh. Said, 1961:36).

2. Data kuno Tiongkok (dalam buku Wee Pei Shih) ditata kembali oleh I.V.Mills, 1937, halaman 24, tercatat negeri Kan Pei Chiang (Tamiang) yang berjarak 5 kilometer (35 mil) dari Diamond Point (Posri).

3. Kerajaan Islam Tamiang dalam The Rushinuddin's Geographical Notices (1310 M).

4. Tercatat sebagai "Tumihang" dalam syair 13 buku Nagara kertagama (M.Yamin, 1946: 51).

5. Benda-benda peninggalan budaya yang terdapat pada situs Tamiang (Penemuan T. Yakob, Meer Muhr, serta Sartono, dkk).

Berkaitan dengan data-data tersebut dan ditambah penelitian terhadap penemuan fosil sejarah, maka nama Tamiang dipakai menjadi usulan bagi pemekaran status wilayah Pembantu Bupati Aceh Timur Wilayah-III, yang meliputi wilayah bekas Kewedanaan Tamiang.^{[butuh rujukan]}

Pemekaran

Tuntutan pemekaran daerah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak 1957 awal masa Provinsi Aceh ke-II, termasuk eks-Kewedanaan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom. Usulan tersebut lantas mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil Sidang Umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya. Dalam usulnya mengenai pelaksanaan otonomi secara riil dengan Memorandum Nomor B-7/DPRD-GR/66, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengusulkan sebagai berikut bekas Daerah "Kewedanaan Tamiang" menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibu kotanya Kualasimpang.^{[butuh rujukan]}

Sebagian besar usulan tersebut sudah menjadi kenyataan namun usulan mengenai Tamiang belum dikabulkan. Sebagai tindak lanjut dari cita-cita masyarakat Tamiang, maka pada era reformasi, sesuai Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keinginan Tamiang untuk menjadi daerah otonomi terbuka kembali dan mendapat dukungan melalui:

Bupati Aceh Timur dengan surat No. 2557/138/tanggal 23 Maret 2000 ke DPRD Kabupaten Aceh Timur tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati Wilayah-III Kuala Simpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang.
DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan surat No. 1086/100-A/2000, tanggal 9 Mei 2000, tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
Surat Bupati Aceh Timur, No. 12032/138 tanggal 4 Mei 2000 kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 138/9801 tanggal 8 Juni 2000 kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
Surat DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 1378/8333 tanggal 20 Juli 2000 tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 135/1764 tanggal 29 Januari 2001 kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Cq. Dirjen PUMD tentang usul peningkatan status Daerah Pembantu Bupati dan Kota Adminstrasi menjadi Daerah Otonom.

Geografi

Batas wilayah

Utara	Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa
Timur	Kabupaten Langkat (provinsi Sumatera Utara) dan Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Langkat (provinsi Sumatera Utara) dan Kabupaten Gayo Lues
Barat	Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues

Pemerintahan

Bupati

No	Bupati		Mulai menjabat	Akhir menjabat	Ket.	Wakil Bupati
*		Asra (Penjabat)	29 Desember 2023	Petahana	^[8]	Lowong

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[9]	2019–2024^[10]	2024–2029
	Gerindra	3	6	5
	PDI-P	3	1	0
	Golkar	3	2	4
	NasDem	3	2	5
	PKS	2	3	3
	Hanura	1	0	0
	PAN	3	2	3
	PBB	0	1	0
	Demokrat	3	3	5
	PPP	3	3	3
	PNA	0	3	2
	Partai Aceh	6	4	5
Jumlah Anggota		30	30	35
Jumlah Partai		10	11	9

Kecamatan

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan dan 216 gampong dengan kode pos 24471-24478 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 250.992 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 126.724 pria dan 124.268 wanita (rasio 101,98). Dengan luas daerah 211.973 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 130 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 287.733 jiwa dengan luas wilayahnya 1.956,72 km² dan sebaran penduduk 147 jiwa/km².^[2]^[7]

Demografi

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang mayoritas dihuni oleh etnis Melayu Tamiang. Suku Aceh membentuk suku kedua terbesar di kabupaten tersebut. Selain kedua etnis tersebut, Suku Jawa & Suku Batak juga banyak dijumpai di kabupaten ini. Sementara di daerah hulu terdapat Suku Gayo, Suku Alas dan Suku Karo.^[11]

Ekonomi

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis, dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai besar yakni Sungai Tamiang (yang terpecah menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Pariwisata

Kuala Paret, salah satu tujuan wisata alam di Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa tempat wisata yang hingga saat ini perlu penataan yang serius dan dikelola dengan baik. Air Terjun Tujuh Tingkat, Air Terjun Sangka Pane, Gua Sarang Burung Walet, Pantai Kupang adalah beberapa contoh tempat wisata di Aceh Tamiang yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat dikelola menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.^{[butuh rujukan]}

Berikut adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang:

No.	Nama objek wisata	Kecamatan
1.	Air Terjun Alur Batu	Tenggulun
2.	Air Terjun Aras Sembilan	Bandar Pusaka
3.	Air Terjun Batu Gompak	Tamiang Hulu
4.	Air Terjun Bulutan	Tamiang Hulu
5.	Air Terjun Ekor Kuda	Tenggulun
6.	Air Terjun Lubuk Aren	Tenggulun
7.	Air Terjun Sangka Pane	Bandar Pusaka
8.	Air Terjun Seribu	Tamiang Hulu
9.	Air Terjun Sungai Bampo	Tamiang Hulu
10.	Air Terjun Tingkat Tujuh	Tenggulun
11.	Bukit Kerang	Kejuruan Muda
12.	DAM	Tenggulun
13.	Gua Angin	Tamiang Hulu
14.	Gua Gunung Pandan	Tenggulun
15.	Gua Pintu Angin	Tenggulun
16.	Gua Pintu Dinding	Tenggulun
17.	Gua Pintu Janggut	Tamiang Hulu
18.	Gua Pintu Kuari	Tenggulun
19.	Gua Sarang Burung Walet	Tamiang Hulu
20.	Istana Karang	Karang Baru
21.	Istana Sungai Iyu	Bendahara
22.	Jati Kasih Sumber Air Panas	Tenggulun
23.	Kelenteng Cina	Rantau
24.	Kelenteng Gua	Seruway
25.	Kolam Air Dingin Belerang	Tenggulun
26.	Padang Sabana	Tamiang Hulu
27.	Pantai Kuala Ketapang	Bendahara
28.	Pantai Kupang	Seruway
29.	Pantai Pusung Siung	Seruway
30.	Pemandian Batu Dinding	Tenggulun
31.	Pemandian Batu Gantung Kemuning	Tamiang Hulu
32.	Pemandian Gunung Pandan	Tenggulun
33.	Pemandian Kuala Parit	Tamiang Hulu
34.	Pemandian Mata Air Panas	Tenggulun
35.	Pemandian Mata Air Panas	Tamiang Hulu
36.	Pemandian Pantai Rini	Tamiang Hulu
37.	Pemandian Titi Biru	Tenggulun
38.	Situs Bukit Kerang	Sekerak
39.	Situs Bukit Remis	Seruway
40.	Tamsar Alur Biak	Bandar Pusaka
41.	TPI	Banda Mulia
42.	Wisata Hutan Manggrove	Seruway

Referensi

^ ^a ^b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021.
^ ^a ^b ^c ^d "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "Permendagri-137-2017" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
^ ^a ^b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024.
^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Aceh Tamiang". www.sp2010.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-20. Diakses tanggal 21 Januari 2021.
^ "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2023". www.aceh.bps.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024.
^ ^a ^b "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06.
^ ^a ^b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
^ "Penjabat Gubernur Lantik A.Murtala dan Asra sebagai Pj Bupati Aceh Tamiang dan Aceh Jaya". layarberita.pikiran-rakyat.com. 30 Desember 2023. Diakses tanggal 28 Januari 2024.
^ Perolehan Kursi DPRK Aceh Tamiang 2014-2019
^ Perolehan Kursi DPRK Aceh Tamiang 2019-2024
^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-22. Diakses tanggal 2011-09-05.

Lihat pula

Pranala luar

(Indonesia) Situs Bappeda Aceh Tamiang Diarsipkan 2008-10-27 di Wayback Machine.
(Indonesia) Situs Resmi Kabupaten Aceh Tamiang

[UU-1] "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

[Permendagri-137-2017-2] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "Permendagri-137-2017" didefinisikan berulang dengan isi berbeda

[DUKCAPIL-3] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024.

[AGAMA-4] "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Aceh Tamiang". www.sp2010.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-20. Diakses tanggal 21 Januari 2021.

[IPM-5] "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2023". www.aceh.bps.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024.

[APBD_2018-6] "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06.

[Permendagri-72-2019-7] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[8] "Penjabat Gubernur Lantik A.Murtala dan Asra sebagai Pj Bupati Aceh Tamiang dan Aceh Jaya". layarberita.pikiran-rakyat.com. 30 Desember 2023. Diakses tanggal 28 Januari 2024.

[9] Perolehan Kursi DPRK Aceh Tamiang 2014-2019

[10] Perolehan Kursi DPRK Aceh Tamiang 2019-2024

[11] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-22. Diakses tanggal 2011-09-05.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]