Wikipedia:Warung Kopi (Lain-lain)/Arsip/2021/5

Akun siluman

Tolong diblokir TaufikMehra karena siluman dari TaufikKhan06 dan akun-akun lain seperti TaufikKapoor1306 dan Natly 88 disalahgunakan untuk menghindari pemblokiran dan mengembalikan suntingan di berkas yang melanggar hak cipta, di Wikipedia bahasa Inggris terbukti lewat CU dan diblokir dari tahun 2020 en:Wikipedia:Sockpuppet_investigations/Natly_88/Archive#06_August_2020 (bukti lain) --36.72.217.86 7 Mei 2021 07.52 (UTC)

Artikel pemekaran provinsi

Saya menemukan bahwa Mayang Krisna (b • k) membuat artikel dengan topik provinsi baru yang sedang direncanakan. Walau mungkin artikelnya memiliki sumber referensi yang cukup, tetapi menurut hemat saya, hal ini belum perlu dibuat di Wikipedia per WP:PERAMAL. Dan jika pun tujuannya adalah untuk mengarsipkan sejarah (seandainya rencana pemekaran provinsi tidak berhasil), saya pikir Wikipedia bukanlah tempat yang cocok untuk hal ini. Ada tanggapan? ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 8 Mei 2021 19.09 (UTC)

Perencanaan bukan ramalan. Selama disorot oleh media, sah-sah saja. Artikel tentang film yang belum dirilis bahkan belum diberi judul pun (terlepas nanti benar-benar dirilis, ditunda, atau batal rilis) banyak dibuat di en.wiki --What a joke (bicara) 9 Mei 2021 06.21 (UTC)

Terlepas dari kelanjutan diskusi ini, saya mengumpulkan artikel-artikel tersebut dalam Kategori:Usulan daerah administratif di Indonesia. Sebelumnya, banyak yang tak memiliki kategori sama sekali. — RianHS (bicara) 9 Mei 2021 07.40 (UTC)

@What a joke, RianHS, dan Rachmat04: Saya malah berkeinginan agar informasi yang seperti ini harus ada pernyataan resmi, bisa berupa statuta atau peraturan perundang-undangan yang sudah menjalani pengesahan. RaFaDa20631 (bicara) 9 Mei 2021 16.27 (UTC)

@What a joke: Boleh bantu memberikan contoh yang lebih relevan? Maksud saya, apakah ada contoh artikel tentang pemekaran provinsi atau wilayah administratif di mana saja yang sedang direncanakan dan oke-oke saja di enwiki?

@RianHS: Makasih banyak, cukup membantu untuk melacaknya.

Juga, saya sedikit khawatir pengguna tersebut yang memiliki ketertarikan yang sama mulai mengubah kotak info artikel ke artikel provinsi baru ini padahal belum diputuskan secara resmi. ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 9 Mei 2021 16.28 (UTC)

@User:Rachmat04, Boleh diblokir pengguna tersebut, banyak artikel ngawur dengan sumber opini dan tertanggal lama, seharusnya ditunggu sampai keluar dari Pemerintah Pusat, bukan opini media. MRZQ (bicara) 9 Mei 2021 18.02 (UTC)

@MRZQ: Disebut ngawur mungkin kurang tepat juga, tetapi saya setuju jika sumber rujukan yang digunakan adalah versi lama, yang mungkin tidak mencerminkan pandangan terkini. Oleh karena itu, saya mengangkat masalah ini untuk mendapat masukan dari pengguna lain sebelum ada tindakan berikutnya. Trims! ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 9 Mei 2021 18.12 (UTC)

@Rachmat04: Maaf kalau suntingan saya ada yang salah. Tapi saya sudah cantumkan "calon kabupaten baru" yang berarti masih calon belum resmi terbentuk. Saya buat halaman itu bukan semata-mata untuk meramal atau cenayang, tapi agar yang lain tau "oh ini kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten ini". Saya juga sudah cantumkan referensi dari beberapa sumber, yang mungkin tanggalnya tanggal lama, tapi masih berhubungan kok dengan artikel yang saya buat. Terimakasih, salam. Mayang Krisna (bicara) 10 Mei 2021 09.19 (UTC)

@Mayang Krisna: Menurut salah satu pengurus, yang memungkinkan layak untuk dibuat artikelnya adalah "yang telah masuk daftar DOB yang diusulkan oleh Kemendagri kepada DPR". Selain itu, masih berupa wacana dan tidak dapat dianggap layak. Selain itu, dari berita ini, pemekaran daerah akan ditunda. Hanya "[…] Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepualauan Nias, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan." yang mungkin layak untuk dibuatkan artikelnya. Bagaimana menurut Anda? ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 10 Mei 2021 10.39 (UTC)

@Rachmat04: Menurut saya mas, biarkan saja artikelnya terbentuk. Walaupun pemekaran daerahnya sedang ditunda. Saya hanya membantu mengembangkan Wikipedia dengan membuat artikel baru dengan beberapa referensi. Mayang Krisna (bicara) 10 Mei 2021 11.14 (UTC)

@Rachmat04: Menurut saya jangan dihapus semua namun digabungkan saja ke satu artikel, mencontoh en:51st state.

• Semua artikel calon provinsi digabung ke dalam Daftar calon provinsi Indonesia
• Semua artikel calon kabupaten/kota digabung ke Daftar calon kabupaten/kota di (nama provinsi) (maksimal akan ada 34 artikel).

Sampai betul-betul dimekarkan (keluar UU-nya), artikel calon provinsi tidak cukup layak untuk berdiri sendiri. - dwf² ✉ 10 Mei 2021 12.29 (UTC)

@dwf² Sudah ada disini: Pemekaran daerah di Indonesia#Usulan pemekaran. - RianHS (bicara) 10 Mei 2021 12.33 (UTC)

@RianHS: mungkin itu dijadikan artikel selayang pandang yang membahas tinjauan historisnya saja, sementara artikel daftar yang saya usulkan di atas bisa dijadikan tempat menuliskan perkembangan terbaru yang lebih rinci. dwf² ✉ 11 Mei 2021 06.32 (UTC)

Saya setuju dengan ide Bang @David Wadie Fisher-Freberg. Saya pikir menggunakan embel-embel "provinsi" / "kabupaten" pada calon daerah yang belum tentu dimekarkan adalah sesuatu yang kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahpahaman (walaupun konten artikelnya menyebutkan "calon kabupaten baru" / "calon provinsi baru". Mungkin artikel yang telah dibuat dialihkan ke Daftar calon provinsi Indonesia dan Daftar calon kabupaten/kota di (nama provinsi)? ;) ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 11 Mei 2021 13.21 (UTC)

Sebenarnya bahkan belum bisa dikatakan provinsi/kabupaten/kota; Kemendagri menggunakan nomenklatur Daerah Otonomi Baru (DOB), karena masih bisa digabung/dilebur/dibubarkan. Kalau mau judul yang tepat, mungkin semua artikel calon provinsi masuk ke Daftar Daerah Otonomi Baru tingkat provinsi di Indonesia; sementara yang calon kabupaten/kota, masukkan ke Daftar Daerah Otonomi Baru tingkat kabupaten/kota di (nama provinsi). dwf² ✉ 11 Mei 2021 13.57 (UTC)

@RianHS: Sudah selesai yaa mas permasalahannya. - Mayang Krisna (bicara) 11 Mei 2021 06:10 (UTC)

Sebagai catatan, Mayang Krisna merupakan salah satu dari pengguna siluman yang ditemukan dalam investigasi ini dan telah diblokir, dengan karakter silumannya membuat artikel tentang pemekaran daerah. dwf² ✉ 12 Mei 2021 06.21 (UTC)

Well, saya akan mencoba mengikuti ide @David Wadie Fisher-Freberg untuk menggabungkan seluruh artikel rencana pemekaran provinsi/kabupaten itu, kalau begitu. Trims. ··· 🌸 Rachmat04 · ☕ 13 Mei 2021 14.07 (UTC)

Apakah rencana penggabungannya jadi dilakukan? Saya melihat banyak artikel yang sangat pendek dan susunan kalimatnya seakan memberi informasi yang ambigu. Naufal Farrasbicara 20 Mei 2021 19.07 (UTC)

Apakah layak ada Raja/Sultan ke-4 di Kasultanan Pajang?

Assalamu'alaikum Wr Wr. Rahayu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Kami termasuk pemerhati, pecinta, Guru Bahasa Jawa yang memperhatikan dan mempelajari Budaya Jawa yang dari kecil tinggal di DEMAK dan Komunitas Kerajaan Nusantara ini dimana saya termasuk sebagai pembuat Websitenya di awal mula berdiri. Komunitas MAKN sekarang diketuai oleh KP.EDY WIRABHUMI Suami dari GUSTI MOERTIYAH (Moeng).

Munculnya Kerajaan Nusantara di awal tahun 2010 menimbulkan dampak munculnya keraton2 Nusantara yg mati suri dan muncul kembali. Sudah barang tentu itu menjadi hal yg baik dan juga sebaliknya. Ini kutipan ketidaksepahaman penyunting dengan kami perihal KERAJAAN PAJANG di wikipedia:

“ ...dituduh lembaga adat palsu semua meliki legalitas hukum yang sah.(maksud: NOTARIS) Menyamakan mereka dengan kraton Agung Sejagat dan menganggap portal berita detik.com menyebar berita palsu, saya rasa merupakan tindakan yang arogan dan bisa dituntut pencemaran nama baik... ”

PERTANYAAN SAYA: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pajang#:~:text=Kesultanan%20Pajang%20adalah%20satu%20kesultanan,Desa%20Makamhaji%2C%20Kartasura%2C%20Sukoharjo.

Apakah anda SETUJU dan LAYAK kah sejarah ditambah2i seperti artikel diatas? Saya sepakat bahwa NU pun mengapresiasi kegiatan di setiap wilayah masing2... Wong saya juga anggota NU. bisa saya buktikan! ayo duduk bareng. Saya sepakat bahwa Kasultanan Pajang itu eksistensi nya masuk dalam sejarah, sampai kepada Sultan ke-3 Pangeran Benawa... Apakah Anda setuju? Seorang pemimpin/ SULTAN pada masa itu, dan sekarang muncul eksistensi dengan mengatasnamakan SULTAN Ke-4 yg notabene asalnya drmana dan siapa kita tdk tahu? Hanya berbekal Mandat dari Mas Sumito (teman Perisai Diri pada masa itu 2004an) di Demak yg mengikrarkan diri sebagai SULTAN DEMAK dengan Gelar Sumito Jayakusumo, maka eksistensi Pajang yg asalnya TIDAK ADA menjadi ADA. Cek: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak (MOHON DICEK Penghidupan Kembali Kesultanan Demak)

Dasar dan Pertimbangan:

Penyunting menyampaikan bahwa NU dan perangkat Desa tidak masalah dengan eksistensi dari Yayasan ini. (Kami sepakat asal tidak melanggar hukum dan radikalisme) Sekali lagi yg dipersoalkan disini adalah, WIKIPEDIA sebagai media referensi umum terbaik saat ini, sangat disayangkan jika ada sejarah yang kurang pas, (MAAF BUKAN FITNAH INI) saya ulangi kurang pas menurut saya. Kalau rekan2 penyunting/pembaca menganggap hal ini sbg hal yg biasa. Ya cukup sampai disini Waroeng Kopinya. hehehe

MOHON DICEK PULA DAFTAR PUSTAKA SEBAGAI REFERENSI TERBAIK.BUKAN HANYA DARI SATU (1) SUMBER DARI MEDIA ONLINE. Dalam hal ini hanya 1 sumber. TERIMAKASIH REKAN2, SEJARAH JANGAN DIBUAT2 DAN DIPUTARBALIKKAN. KALAU ADA YG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF.

M.Ng. Arief Siswobudoyo (bicara) 11 Mei 2021 15.32 (UTC)

Terima kasih @M.Ng. Arief Siswobudoyo. Saya adalah salah satu editor yang mengurus artikel Kesultanan Demak. Saya sudah waspada terhadap adanya informasi seperti ini sejak suntingan dari tanggal 21 Februari 2021 lalu. Memang tidak layak informasi-informasi seperti itu ditambah di Wikipedia. Pendapat dari ahli sejarah meragukan kebenaran pihak yang mengaku sebagai Sultan Demak. Sementara pihak yang mengaku sebagai raja Pajang mendapat penolakan dari pihak Kesunanan Surakarta.

Untuk @Db84x, saya mempersilakan Anda untuk mencari referensi yang dapat mendukung klaim Kerajaan Demak Joyokusumo ini. AnsyahF^(bicara) 12 Mei 2021 00.50 (UTC)

https://core.ac.uk/download/pdf/12351697.pdf

Kebetulan ada akademisi UNS yang meneliti bagaimana awalnya kenapa Keraton Pajang mendapat dukungan penuh dari warga Sukoharjo, hal ini berawal dari keprihatinan bapak R. Koesnadi Kusumo Hoeningrat atas terlantarnya situs keraton Pajang. Bapak Suradi ini sebenarnya bukan pemimpin utama namun karena hubungan trah jauh dengan Jaka Tingkir maka ia yang dijadikan raja, seandainya Keraton Solo benar2 melakukan fungsinya mengutus abdi dalem yang kompeten bukan menerlantarkannya dan baru melakukan perawatan setelah Bapak Suradi atas dukungan warga Sukoharjo mendeklarasikan lahirnya kembali kerajaan Pajang mestinya pemberontakan warga Sukoharjo tidak akan terjadi. Db84x (bicara) 14 Juni 2021 19.11 (UTC)

Db84x (bicara) 18 Mei 2021 12.03 (UTC)

Selamat malam AnsyahF

Ini saya lampirkan bukti dari media yang non partisan kalau Sultan Demak Baru diakui negara kita, tidak mungkin kraton abal seperti yang dituduhkan oleh M.Ng. Arief Siswobudoyo

1. Beliau diterima oleh Depdagri Republik Indonesia

2. Kegiatan beliau di Rejanglebong juga dimasukkan ke website resmi kabupaten Rejang Lebong

3. Di situs berita Okezone dan Trimbun news jelas2 disebutkan gelar Raden Sumito adalah sultan Demak

Untuk kraton Pajang karena tidak ada pernyataan resmi dari pejabat berwenang seperti gubernur Jateng, saya bisa memahami keputusan admin.

@Db84x: Selamat malam. Untuk Jipang di Blora, Raja Jipang sendiri menyatakan bahwa ia mendirikan keraton tidak untuk mengklaim wilayah atau membuat sistem pemerintahan baru. Dia mendirikannya untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan masyarakat Cepu.
Mulyono, Agus Joko (2017-12-23). "Keraton Jipang Blora, Ganjar: Tidak Disumpahin". Tagar.id. Diakses tanggal 2021-05-18. 

Kemudian, apakah Keraton Jipang ini dapat dianggap sebagai penerus Kadipaten Jipang dari abad ke-16? Saya rasa tidak.
Fransiska, Fransiska (2018-08-09). "Perbandingan Cerita Arya Penangsang Versi Naskah Babad Pajang Dan Cerita Rakyat Arya Penangsang Di Masyarakat Jipang (Suntingan Teks dan Kajian Intertekstual)". Universitas Diponegoro. 

Yang lebih menariknya? Pemerintah Kabupaten Blora belum sepenuhnya mengakui Keraton Jipang karena asal-usul PRA Barik Barliyan yang belum jelas. Mengenai kirab yang diadakan pada tahun 2016, Tagar.id melaporkan bahwa "Pemkab Blora sempat mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Karena dirasa belum ada komunikasi secara gamblang adanya Keraton Jipang, Pemkab Blora tidak menanggapinya dengan serius".
Fajar, Ihwan (2017-12-23). "Pemkab Blora Belum Akui Keraton Jipang". Tagar.id. Diakses tanggal 2021-05-18. 

Joyokusumo mengaku sebagai Sultan Demak. Seorang ahli sejarah meragukan itu.
Mulyono, Agus Joko (2017-12-23). "Tommy Soeharto dan Kerajaan Abal-abal". TAGAR. Diakses tanggal 2021-05-18. 

Untuk sumber-sumber yang Anda paparkan, sumber hariannasional.com tidak terdaftar di Dewan Pers, sehingga tidak termasuk WP:ST. Kegiatannya di Rejanglebong tidak bisa dimasukkan untuk memastikan kelayakannya. Kemudian, sumber OkeZone itu juga seharusnya lebih tepat jika diganti dengan penelitian akademik.

Soal Ganjar tidak ada masalah dengannya, ya memang tidak ada masalah. Memang mereka tidak sama dengan Keraton Agung Sejagat tetapi bukan berarti juga mereka layak ditulis di Wikipedia. Lihat: Azis, Arasy Pradana A. "Adakah Pengakuan Formal Atas Eksistensi Kerajaan Baru di Indonesia?". Hukum Online (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2021-05-18. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

Sekian dari saya. AnsyahF^(bicara) 18 Mei 2021 15.12 (UTC)

(Argumen ini saya edit kembali) AnsyahF^(bicara)

Keraton Djipang wujud eksistensinya terlalu minor untuk disebut, lebih pas kita bandingkan dengan Larantuka, di wikipedia disebutkan kerajaan ini dibubarkan. Padahal secara riil kerajaan Larantuka sudah hidup lagi dan Rajanya baru saja bertemu Jokowi. Bila memakai memakai standar dari anda sebut berarti Jokowi menemui raja palsu dan menipu publik dengan mengakui kerajaan palsu, ahli yang disewa tagar membantah keberadaan Demak karena adanya sentimen terhadap Tommy Soeharto sehingga tidak bisa dijamin netralitasnya.

Dan jangan lupa dengan standar yang anda sebut berarti halaman kesultanan Banjar tidak benar, sultan Banjar tidak bisa dilantik kembali karena garis keturunannya sudah putus disebabkan invasi Belanda. Sultan Banjar baru berasal dari garis sepupunya, berani anda mengatakan di depan warga Banjar? Selain itu Presiden, Mendagri dan Gubernur Jateng bisa terimplikasi pasal pembohongan publik bila argumen anda dipakai sebagai dasar hukum, apakah anda sadar akan hal itu?Db84x (bicara) 18 Mei 2021 15.25 (UTC)

Menilai netralitas suatu artikel butuh pendapat dari kontributor-kontributor lain. Artikel itu masih mau meliput pengangkatan Tommy Soeharto dan sejarah Kesultanan Demak Joyokusumo. Judulnya saja yang menyentrik. Anda juga tidak bisa membawa Larantuka dan Banjar karena argumen ini terbatas pada Kerajaan Demak Joyokusumo (saya juga sudah mengedit argumen saya setelah saya pikir-pikir kembali), dan kasusnya kedua kerajaan itu juga beda. Anda bahkan menuduh Tagar.id menyewa ahli sejarah itu.

Sultan Khairul Saleh adalah anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FKSN) dan dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2018-2023. Di Banjarmasin juga ada Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB). Lembaga inilah yang menghidupkan Kesultanan Banjar kembali dan melantik Khairul Saleh sebagai Sultan Banjar. LAKKB menyatakan tujuannya untuk menggali, melestarikan dan mengenalkan kembali nilai-nilai kearifan dan budaya Kesultanan Banjar. Pembentukannya dinaungi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007.
"Budaya Banjar Siap Dihidupkan". KOMPAS.com. 2010-07-22. Diakses tanggal 2021-05-18. 
"Peran Kesultanan Banjar Dalam Budaya Banjar". ANTARA News Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 2021-05-18. 
"Sultan Banjar Siap Satukan Raja Sultan se-Indonesia". Republika Online. 2018-05-08. Diakses tanggal 2021-05-18. 

Raja Don Andre Martinus, tidak banyak informasi yang saya temukan tentangnya. Media Indonesia melaporkan di tahun 2018 bahwa Vktor Laiskodat dan Josef Andreanus ketika masih menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menerima restu dari dia. Don Andre Martinus juga sempat bertemu dengan Jokowi dalam pertemuan raja dan sultan se-Indonesia di Istana Bogor.
Amalo, Palce (2018-02-03). "Viktor-Josef Terima Restu Raja Larantuka". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2021-05-18. 
"Raja Larantuka: Saat Mau Jadi Gubernur, Datang ke Kami, Setelah Itu Lupa..." KOMPAS.com. 2018-01-04. Diakses tanggal 2021-05-18. 

Seorang Dosen Departemen Politik Pemerintahan UGM menulis artikel tentang perjalanan panjang kerajaan-kerajaan Nusantara dan kurangnya kuat organisasi-organisasi forum kerajaan sehingga Sultan Joyokusumo "lolos" masuk ke FKIKN (Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara). Saya sarankan Anda untuk membacanya. AnsyahF^(bicara) 19 Mei 2021 00.39 (UTC)
Dardias, Bayu (2016-10-04). Wishnubrata, ed. "Dimas Kanjeng Abal-abal Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-05-18. 

Db84x (bicara) 19 Mei 2021 17.22 (UTC)

http://koranborgol.com/article/156352/raden-suminto-silaturakhim-dengan-kabareskrim-di-hut-kopassus.html

Raja yang anda anggap palsu diterima oleh Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso dan diliput oleh media yang memiliki kredensial jelas

http://koranborgol.com/page/24439/redaksi.html

Sejak kapan kredensial seorang Dosen UGM anda anggap diatas Kabareskrim Mabes Polri

https://pkri17agustus1945.or.id/galeri/

https://i0.wp.com/pkri17agustus1945.or.id/wp-content/uploads/2020/11/IMG-20201107-WA0021.jpg?strip=info&w=722&ssl=1

Sultan Demak juga merupakan anggota resmi PKRI dan bisa dikonfirmasikan keberadaannya di galeri kegiatan PKRI, PKRI sendiri merupakan lembaga negara resmi.

Pernyataan anda menyetarakan anggota LN PKRI / DAN dengan kraton Agung Sejagat dan Dhimas Kanjeng bisa dianggap melecehkan LN PKRI / Dewan Adat Nasional sebagai organisasi resmi yang diakui negara.Db84x (bicara) 19 Mei 2021 17.22 (UTC)

Yaudah kalau Anda bersikeras tentang itu, saya menyerah saja daripada membuat konflik ini berbelit-belit. Sekarang, cobalah untuk mencari sumber-sumber terpercaya yang bisa menguatkan kelayakan informasi-informasi yang ada di bagian penghidupan kembali dan LN PKRI (kalau lembaga negara seharusnya terdaftar di situs pemerintah pusat). Kemudian saya akan mengundang beberapa kontributor untuk menilai sumber-sumber itu. Bisa? AnsyahF^(bicara) 19 Mei 2021 22.31 (UTC)

Maaf slow respon karena RL, memang saya akui lembaga asli lembaga ini tidak populer nama populernya adalah Dewan Adat Nasional. Berikut kegiatan LN-PKRI / Dewan Adat Nasional yang diikuti oleh pemerintah republik Indonesia.

https://makassar.tribunnews.com/2016/03/26/dewan-adat-nasional-bersatu-perangi-terorisme

Saat Dewan Adat Nasional mendukung pasangan Jokowi - Ma' ruf, berita ini disampaikan oleh situs berita penting

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190213230309-32-369085/dewan-adat-nasional-dukung-jokowi-maruf

https://republika.co.id/berita/nasional/politik/19/02/13/pmuznr409-dewan-adat-nasional-deklarasi-dukung-jokowimaruf

https://www.beritasatu.com/politik/537861/organisasi-para-raja-dan-sultan-nusantara-deklarasi-dukung-jokowimaruf

https://www.gatra.com/detail/news/390119-Dewan-Adat-Nasional-Bakal-Deklarasi-Dukungan-Untuk-Jokowi-Maruf

Bukti lain legalitas kerajaan Demak

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/27/o4op7p354-14-kerajaan-senusantara-deklarasikan-perjanjian-adat-indonesia-bersatu

Sekarang apa mungkin kerajaan palsu bisa masuk pertemuan terbatas, proses verifikasinya jauh lebih ketat dari pada festival kraton yang diikuti ratusan kerajaan.

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNg5rlAk-pemerintah-diminta-tetapkan-hari-adat-nasional

Dari berita ini jelas-jelas Dewan Adat Nasional lahir di Demak tahun 1912, apakah perlu dikonfirmasikan langsung ke Dewan Adat Nasional tuduhan anda kalau kepangeranan Demak yang membidani lahirnya Dewan Adat Nasional adalah bangsawan palsu?Db84x (bicara) 24 Mei 2021 18.14 (UTC)

Saya saat ini gak bisa membalas banyak karena sedang ada kesibukan lain, tetapi saya akan minta bantuan pada beberapa kontributor untuk mengecek sumber-sumber yang Anda paparkan mendukung klaim Kerajaan Demak Joyokusumo beserta LN PKRI. AnsyahF^(bicara) 29 Mei 2021 01.52 (UTC)

---

Halo @Syzyszune:, @RaFaDa20631:, @RianHS:, @Rachmat04:, dan @Joseagush:! Saya ingin meminta bantuan kalian jika tidak keberatan untuk membantu menyelesaikan klaim bahwa Kerajaan Demak didirkan kembali oleh Sultan Joyokusumo. Pengguna telah memberikan berbagai sumber-sumber yang mendukung kelayakan Kerajaan Demak Joyokusumo dan pengukuhannya di beberapa tempat. Saya sudah memberikan balasan pada sumber-sumber tersebut, tetapi masih bersikeras bahwa Kerajaan Demak didirkan kembali. Dengan itu, saya ingin meminta kalian untuk mengecek sumber-sumber yang diberikan pengguna untuk mendukung legitmasi dan kelayakannya, termasuk pendaftaranyna sebagai anggota LN-PKRI (yang katanya dikenal dengan nama populer Dewan Adat Nasional). Kalian bisa menyimaknya di pembicaraan atas ini. Jika mau, kalian bisa menambah balasan atau dukungan klaim. AnsyahF^(bicara) 29 Mei 2021 01.52 (UTC)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Saya tidak paham topik sejarah dan tidak berdomisili di Jawa sehingga wawasan saya tentang hal ini terbatas. Di enwiki ada istilah "klaim luar biasa memerlukan bukti yang luar biasa" (en:WP:EXCEPTIONAL). Menurut saya, klaim yang cukup penting ini perlu didukung oleh sumber yang lebih tepercaya dari kantor berita. Setelah mencari info sekilas, saya pikir LN-PKRI atau DAN ini bukanlah lembaga negara, mungkin organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau apalah. Lembaga negara didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya Perpres, dan sumber anggarannya jelas, misalnya dari pos APBN yang mana. Kalau ada pejabat negara yang menerima kunjungan entitas kelompok masyarakat, saya kira wajar saja. Soal pengakuannya ya tidak tahu. Apakah dengan menerima tamu bisa dianggap mengakui klaim tamu tersebut. Entitas negara saja masih sangat bisa diperdebatkan, apalagi entitas penerus kerajaan/kesultanan. Btw, pendapat saya sangat mungkin keliru karena bidang keilmuan saya adalah medis. Salam. — RianHS (bicara) 29 Mei 2021 03.02 (UTC)

Saya idem dengan @RianHS, saya juga kurang memiliki wawasan tentang sejarah Kerajaan Pajang. Beberapa artikel saya perbaiki sedikit dan berikan rujukan seperti pada daftar Bupati Demak. Saya senang ada diskusi semacam ini sehingga kita dapat memperkaya wawasan satu sama lain. Saya setuju untuk dicantumkan segala hal terkait klaim di atas, bahkan dengan demikian wikipedia dapat menjadi rujukan netral bagi dua belah pihak. Terima kasih. Salam sesama wikipediawan. Joseagush(Bicara) 29 Mei 2021 06.23 (UTC)

Idem dengan Pak RianHS. Karena bidang saya adalah transportasi dan teknis artikel, saya memang tidak terlalu cocok menangani sejarah kesultanan. Paling takut kalau saya terlibat dalam pembuatan hoaks hehe. RaFaDa20631 (bicara) 14 Juni 2021 02.06 (UTC)

Memang DAN bukan lembaga negara tapi ormas, dari websitenya sudah kelihatan kalau memakai ekstensi organisasi Db84x (bicara) 13 Juni 2021 18.00 (UTC)

Sudah lebih dari tiga minggu diskusi ini berjalan. Saya baru bisa menjawab sekaran gkarena ada kesibukan lain. Kelayakan terhadap Keraton Jipang dan Keraton Pajang yang "dihidupkan" kembali masih kurang dengan kurangnya sumber-sumber terpercaya dan dengan adanya counter-claim. Soal pertemuan dengan orang-orang terkenal saya setuju dengan @RianHS. Mengenai LN-PKRI/DAN, saya tidak melihat penjelasan LN-PKRI atau DAN secara detail, atau menyatakan bahwa nama lain LN-PKRI adalah Dewan Adat Nusantara. FKSN dan FKIKN sebenarnya juga organisasi kemasyarakatan, tetapi satu sumber menunjukkan FKSN terdaftar di Kemendagri (Depdagri Nomor 92/D.III.3/VIII/2008).

Karena saat ini tidak ada atau belum ada kebijakan Wikipedia mengenai kerajaan baru, WP:LAYAK dan WP:ST adalah satu-satunya pedoman yang bisa menentukan ini. Berikut ini adalah penilaian saya seobjektif mungkin sumber-sumber yang Anda paparkan:

• harianasional.com
  

  Tidak membahas tokoh maupun kerajannya secara mendalam. Hanya membahas pendapatnya tentang pertemuan nasional tersebut. Tidak terdaftar di Dewan Pers.

• Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

  Dapat diterima jika untuk menulis tentang pendirian keratonnya di Rejang Lebong. Tidak meunjukkan kelayakan.

• OkeZone dan Tribun Banjarmasin

  "jelas2 disebutkan gelar Raden Sumito adalah sultan Demak" Apakah ada bukti bahwa ia berhak menyandang gelar itu? Sumber Okezone kurang pas untuk dijadikan sumber terpercaya. Akan lebih baik jika menggunakan sumber-sumber akademik. Sementara itu, sumber Tribun Banjarmasin hanya memberitakan kunjungan Joyokusumo ke BPost. Tidak menunjukkan kelayakan kerajaannya.

• koranborgol.com

  Separuhnya, lihat pendapat RianHS. Selain itu, sumber ini tergolong sebagai "Referensi yang harus sebisa mungkin dihindari" atau "Referensi yang tidak disarankan untuk digunakan", per WP:ST.

Untuk sisanya, bisa lihat pendapat dari @RianHS. Dan satu lagi, pernyataan "Sejak kapan kredensial seorang Dosen UGM anda anggap diatas Kabareskrim Mabes Polri" sangat salah. Kerajaan-kerajaan nusantara adalah bidangnya Sejarah Indonesia, bukan bagian bidang keamanan dan penegakan hukum. Kredensial seorang sejarawan dan seorang penegak hukum itu beda untuk topik yang beda, dan pengaakuannya pun juga beda tentunya. Kredensial seorang penegak hukum diakui oleh insitusi kepolisian atau penegakan hukum lainnya dan kredensial seorang sejarawan diakui oleh para sejarawan atau para peneliti dari komunitas ilmiah. Hanya saja karena disebut dalam sumber yang terpercaya, bukan berarti itu layak.

Saya harap diskusi ini bisa menjadi fondasi untuk membuat kebijakan sumber-sumber terpercaya untuk kerajaan baru. AnsyahF^(bicara) 11 Juni 2021 02.40 (UTC)

https://megapolitan.antaranews.com/berita/20501/bung-karno-dapat-bintang-mahaputra-dari-dewan-adat-nusantara

Sejak kapan pendapat sejarahwan bisa mengubah keputusan pemerintah, kalau benar yang anda tuduhkan maka mengapa situs berita resmi pemerintah antara news mengakui keberadaan dewan adat nusantara dan Mendagri sendiri mau menerima gelar tersebut. Dan kerajaan Demak jelas2 disebutkan sebagai salah satu pemberi gelar dalam situs berita tersebut.

https://ahu.go.id/profil-pt/cari?tipe=yayasan&nama=dhimak

Legalitas kraton Demak bisa dicek disini.

https://perpusbungkarno.perpusnas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=106:kunjungan-kementerian-luar-negeri-ke-upt-perpustakaan-proklamator-bung-karno&catid=39:acara

Bahkan institusi resmi negara seperti perpustakaan bung Karno mengakui Raden Suminto adalah Raja Demak dan sudah mengakui pula kontribusi beliau ke keperkembangan budaya Jawa.

https://limawaktu.id/news/utusan-raja-dan-sultan-nusantara-bertasbih-di-jatigede-sumedang

Raja palsu tidak akan diakui gelarnya bila diundang oleh masyarakat adat sekitarnya.

https://koran.tempo.co/amp/nusa/351267/festival-keraton-nusantara-pamerkan-benda-pusaka

Raja palsu tidak akan dapat slot utama dalam pemberitaan media resmi seperti Tempo

https://nasional.tempo.co/read/605071/keraton-nusantara-minta-jatah-menteri-ke-jokowi-jk/full&view=ok

Masak media bonafid seperti Tempo melakukan kesalahan dua kali dalam menulis beritaDb84x (bicara) 13 Juni 2021 17.58 (UTC)

@Db84x: Ini ada dua pendapat dari kontributor lain yang saya terima:

---

Ikut nimbrung. Saya kira masalahnya bukan raja palsu atau bukan, tetapi apakah mereka masih bisa dianggap sebagai raja? Tentunya tidak bisa disamakan dengan raja Demak atau Pajang atau Banjar dan seterusnya saat menjadi negara berdaulat. Saya sendiri berpendapat mereka tidak dapat dianggap sebagai raja, meskipun secara keturunan mereka punya hak. Usul saya lebih baik mereka dimasukkan ke dalam artikel tentang wangsa/dinasti, daripada masuk artikel kerajaannya sendiri. Sebagai perbandingan, saat ini Kerajaan Perancis sudah tidak ada, tetapi kita masih bisa membaca tentang keturunan raja-rajanya di artikel Gombang (bicara) 14 Juni 2021 11.33 (UTC)

https://kesbangpol.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Permen_no.39-2007_.pdff

Fungsi kerajaan di Indonesia bukan lagi sebagai negara berdaulat namun lembaga adat yang mendukung agenda pemerintah Republik Indonesia. Raden Suminto mendapat pengakuan sebagai raja Demak karena ia berkontribusi bagi Republik Indonesia. Db84x (bicara) 24 Juni 2021 17.48 (UTC)

Saya tidak begitu tau menau mengenai adanya atau eksistensi seseorang yang mengaku sebagai Sultan yang dikabarkan mendirikan kembali Kesultanan Demak. Hal yang serupa juga pernah terjadi di Sukoharjo dimana seseorang yang mengaku Sultan mencoba menghidupkan kembali eksistensi kerajaan Pajang dengan mendirikan kraton sendiri dengan konsep bangunan yang tidak jelas adat, budaya dan tradisinya. Menurut pendirinya, yaitu Pak Suradi (bergelar sebagai Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV) mengaku bahwa kraton tersebut hanyalah sebuah yayasan pelestarian cagar budaya bukan dan tidak disamakan dengan Karaton yang ada saat ini. Gerakan demikian juga pernah diprotes oleh beberapan kerabat Keraton. Namun, dalih keraton-keratonan (kerajaan buatan) yang didirikan oleh sebagian kelompok tidak mengganggu ketertiban umum, seiring berjalannya waktu, tidak dipermasalahkan.

Selama tujuannya mereka yaitu melestarikan budaya berarti kegiatan mereka bertujuan baik. Lagian kelompok tersebut bukanlah sebuah kerajaan yang semestinya karena historiografinya sudah terpaut cukup panjang dan terputus. Syzyszune (bicara) 07.01, 14 Juni 2021 (UTC)

---

AnsyahF^(bicara) 16 Juni 2021 13.37 (UTC)

Kerajaan Demak melakukan fungsinya sebagai agen pelestarian budaya, karena itu kelahiran kembalinya diakui oleh Republik Indonesia

https://jateng.tribunnews.com/2020/12/22/sultan-suryo-alam-dan-kpaa-begug-poernomosidi-mewisuda-siswa-medharsabda-pranatacara-tkb

mengadakan wisuda pranata acara jawa

https://www.kompasiana.com/gaganawati/55301f8f6ea834212f8b458a/mengenal-sultan-demak-ii

mendukung budaya toleransi

https://malang-city.umm.ac.id/ar/agenda/workshop-nasional-pameran-naskah-klasik-nusantara.html

https://lpmperspektif.com/2015/09/16/naskah-kuno-terpanjang-di-dunia-dipamerkan-di-ub/

https://perpusbungkarno.perpusnas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=106:kunjungan-kementerian-luar-negeri-ke-upt-perpustakaan-proklamator-bung-karno&catid=39:acara

Mempromosikan budaya jawa, semua institutusi yang saya sebut mengakui kalau Raden Suminto adalah Raja Demak dan mengakui kontribusi beliau.

http://koranborgol.com/article/156352/raden-suminto-silaturakhim-dengan-kabareskrim-di-hut-kopassus.html

Kalau disebut tidak ada garis keturunan juga salah karena berdasarkan silsilah Raden Suminto adalah keturunan ke 13 sultan Demak

https://www.enimtv.com/2021/06/21/bantu-pugar-makam-keluarga-raden-fatah-kapolda-sumsel-dan-kapolres-lahat-dapat-penghargaan/

Kapolsek Sumsel dan kapolres Lahat juga tidak bakal mau kalau berfoto dengan orang yang gelarnya tidak jelas, apalagi foto mereka juga dimasukkan dalam dokumentasi resmiDb84x (bicara) 24 Juni 2021 17.44 (UTC)

https://semarang.bisnis.com/read/20210213/535/1355771/konflik-keraton-solo-berlangsung-17-tahun-begini-kilas-baliknya

Wajar juga kalau propinsi Jawa Tengah mendukung kraton Demak, soalnya kraton Solo sudah membusuk disebabkan pertikaian keluarga

https://www.tagar.id/wadah-kerajaan-dan-keraton-nusantara-kini

Kerabat Kraton Surakarata juga terkenal jago bikin ribut ngak di luar ataupun didalam kraton Db84x (bicara) 24 Juni 2021 18.07 (UTC)

Referensi

Tantangan menulis artikel Hakim Agung

Sudah lama rasanya tidak ada tantangan menulis kecil-kecilan (dengan hadiah kecil-kecilan pula) di idwp.

Saya menawarkan {{Penulis hebat}} dan {{BintangWiki Hukum}} bagi kontributor yang berhasil membirukan minimal 3 buah artikel pada daftar hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Artikel tentu saja harus memenuhi Pedoman Gaya dan Biografi Tokoh Hidup (jika hakimnya masih hidup); penilaian mutlak sepenuhnya dari saya.

Tawaran ini berlaku sampai tanggal 3 Juni 2021 pukul 23.59 WIB. Ini bukan tantangan/kompetisi menulis resmi, melainkan hanya untuk bersenang-senang saja. Silakan laporkan artikel yang Anda tulis di bawah ini beserta nama pengguna Anda.

Selamat menulis! :D dwf² ✉ 20 Mei 2021 11.48 (UTC)

@David Wadie Fisher-Freberg kalau kamu aku beri tantangan juga bagaimana? :p Menjelang Wikipedia:EUforia Wiki4HumanRights, kembangkan artikel yang sudah ada mengenai hak asasi manusia hingga siap dicalonkan untuk menjadi AP. Tawaran berlaku sampai akhir kompetisi (14 Juli 2021). Kalau berhasil nanti dapat dua bintangwiki yang sama dan kartu pos dari luar negeri :-) Danu Widjajanto (bicara) 27 Mei 2021 20.30 (UTC)

Wah, sayangnya saya tidak boleh ikut tantangannya karena sudah dapat grant Saraswati :p Tapi boleh deh dicoba, gak janji tapi hahaha. dwf² ✉ 30 Mei 2021 08.20 (UTC)