Unjuk rasa petani India 2020–2021

Unjuk rasa petani India 2020–2021 adalah unjuk rasa berkelanjutan terhadap tiga undang-undang pertanian yang disahkan oleh Parlemen India pada September 2020. Tindakan tersebut telah digambarkan sebagai "undang-undang anti-petani" oleh banyak serikat petani, dan politisi dari oposisi juga mengatakan hal itu akan membuat petani berada dalam "belas kasihan perusahaan". Namun, pemerintah bersikeras bahwa mereka akan mempermudah petani untuk menjual produknya langsung ke pembeli besar, dan menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut didasarkan pada informasi yang salah.

Unjuk rasa petani India 2020–2021
Tanggal	9 Agustus 2020 – sekarang (4 tahun, 4 bulan dan 1 hari)
Lokasi	India
Sebab	Pengesahan tiga rancangan Undang-undang Pertanian oleh Lok Sabha dan Rajya Sabha
Tujuan	Pencabutan semua tiga rancangan undang-undang pertanian Kepastian hukum harga dukungan minimum (MSP) Naikkan MSP hingga setidaknya 50% lebih dari biaya produksi tertimbang rata-rata Cabut Komisi Kualitas Udara di NCR dan daerah sekitarnya (2020) Untuk mencabut kembali semua kasus yang didaftarkan terhadap pemimpin serikat petani, penulis, aktivis hak asasi manusia, poin dan intelektual Untuk menurunkan harga solar hingga 50% untuk kegiatan pertanian Untuk mencabut Ordonansi Listrik (amandemen) (2020)
Metode	Gherao Dharna Raasta roko Demonstrasi
Status	Sedang berlangsung
Pihak terlibat
Pemerintah India Kementerian Pertanian & Kesejahteraan Petani Didukung oleh: Partai Bharatiya Janata All India Kisan Sangharsh Coordination Committee Bharatiya Kisan Union All India Kisan Sabha Jai Kisan Andolan Lok Sangharsh Morcha All India Krishak Khet Majdoor Sangathan Aliansi Nasional Gerakan Rakyat Serikat petani lainnya
Jumlah
Tidak diverifikasi
Jumlah korban
57 orang tewas sejak 15 September 2020, termasuk 4 kasus bunuh diris (lihat bagian Kematian untuk detail selengkapnya)
Kerusakan infrastruktur: 1338 situs menara telekomunikasi rusak (per 27 Des)

Segera setelah tindakan tersebut diperkenalkan, serikat pekerja mulai mengadakan unjuk rasa lokal, sebagian besar di Punjab. Setelah dua bulan unjuk rasa, serikat petani —terutama dari Punjab, Rajasthan dan Haryana— memulai sebuah gerakan bernama Dilhi Chalo (bahasa Indonesia: Ayo ke Delhi), di mana puluhan ribu serikat petani berbaris menuju ibu kota negara. Pemerintah India memerintahkan polisi dan penegak hukum di berbagai negara bagian untuk menyerang serikat petani dengan menggunakan meriam air, pentungan, dan gas air mata untuk mencegah serikat petani memasuki Haryana terlebih dahulu dan kemudian Delhi. Pada tanggal 26 November pemogokan umum nasional yang melibatkan sekitar 250 juta orang terjadi untuk mendukung serikat petani. Pada tanggal 30 November, India Today memperkirakan bahwa antara 200.000 dan 300.000 petani berkumpul di berbagai titik perbatasan dalam perjalanan ke Delhi.

Lebih dari 50 serikat petani telah memprotes, sedangkan Pemerintah India mengklaim beberapa serikat telah keluar untuk mendukung undang-undang pertanian. Serikat transportasi yang mewakili lebih dari 14 juta pengemudi truk telah mendukung serikat petani, mengancam untuk menghentikan pergerakan pasokan di negara bagian tertentu. Setelah pemerintah tidak menerima tuntutan serikat petani selama pembicaraan pada 4 Desember, serikat petani berencana untuk meningkatkan aksi tersebut ke pemogokan di seluruh India pada 8 Desember 2020. Pemerintah menawarkan beberapa amandemen dalam undang-undang, tetapi serikat meminta untuk mencabut undang-undang. Sejak 12 Desember, serikat petani mengambil alih alun-alun tol di Haryana dan mengizinkan pergerakan kendaraan secara bebas. Pada pertengahan Desember, Mahkamah Agung India telah menerima sejumlah petisi terkait penghapusan blokade yang dibuat oleh pengunjuk rasa di sekitar Delhi. Mahkamah Agung juga bermaksud untuk melanjutkan negosiasi dengan berbagai badan serikat petani yang memprotes. Mahkamah Agung juga meminta pemerintah untuk menunda undang-undang, yang mereka tolak. Pada 4 Januari 2021 Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan pertama yang diajukan untuk mendukung para petani yang melakukan unjuk rasa.

Pada tanggal 30 Desember, Pemerintah India menyetujui dua tuntutan petani; mengeluarkan petani dari undang-undang polusi baru dan mencabut amandemen Undang-undang Listrik baru dan tuntutan lainnya akan dibahas oleh kedua belah pihak pada 4 Januari. Sampai 4 Januari 2021, tujuh putaran pembicaraan telah berlangsung antara pusat dan petani (diwakili oleh serikat petani).