Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia

Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia, lebih dikenal dengan singkatan Yugoslavianya, AVNOJ (Serbo-Kroasia: Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije – AVNOJ atau Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије – АВНОЈ), adalah organisasi payung politik untuk dewan-dewan pembebasan nasional perlawanan Yugoslavia terhadap pendudukan Poros saat Perang Dunia II. Dewan ini berakhir menjadi badan musyawarah masa perang sementara Yugoslavia. AVNOJ didirikan pada 26 Nobember 1942 untuk mengadministrasi wilayah yang ada di bawah kendali Partisan.

Lambang Yugoslavia Federal Demokratis. Tanggal di bawah menandakan Sidang Kedua AVNOJ.

Sidang pertama

Sidang Pertama AVNOJ.

Wilayah terbebaskan saat Sidang Pertama AVNOJ.

Setelah Angkatan Darat Yugoslavia menyerah pada 17 April 1941, Yugoslavia dibagi antara Jerman, Italia, Bulgaria, Hungaria, dan negara-negara boneka lainnya yang baru dibentuk: Negara Merdeka Kroasia, Kegubernuran Montenegro Italia, Albania Raya, dan Serbia Nedić. Penentangan terhadap pemerintahan pendudukan menyebabkan pembentukan gerakan-gerakan perlawanan, salah satunya Partai Komunis Yugoslavia (KPJ), gerakan bawah tanah satu-satunya yang aktif dan cepat memperoleh dukungan rakyat. Hal inilah yang menyebabkan KPJ mendapatkan peran sebagai pemimpin pasukan perlawanan Yugoslavia. KPJ adalah sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang berasal dan mendapat dukungan dari seluruh Yugoslavia. Karenanya, KPJ mewakili sebuah jati diri Yugoslavia yang tunggal.

Pada 26 November 1942, para pimpinan Partisan Yugoslavia melakukan pertemuan pertama AVNOJ di Bihać, di sebuah daerah kantong terbebaskan yang disebut sebagai Republik Bihać yang terletak di barat laut Bosnia dengan harapan untuk mendapatkan pengukuhan politik. Perwakilan Slovenia tidak bisa hadir karena pertempuran sengit, tetapi menyetujui sepenuhnya pembangunan Yugoslavia baru. AVNOJ yang terdiri dari komite perwakilan komunis dan nonkomunis Patisa, di bawah Josip Broz Tito, menyatakan dukungannya kepada

• demokrasi,
• hak suku minoritas,
• properti pribadi yang tidak dapat diganggu guggat,
• kebebasan prakarsa ekonomi individu berbagai kelompok.

Sidang kedua

Sidang Kedua AVNOJ: Josip Broz Tito, Josip Vidmar, Edvard Kocbek, Josip Rus, dan Moša Pijade.

Kita yakin bahwa Sekutu kita tidak akan menyalahpahami langkah bersejarah yang diambil oleh rakyat kita, melainkan mereka akan melakukan segalanya untuk memberikan rakyat kita bantuan dan sokongan susila dan material dan hal tersebut dilakukan melalui perwakilan yang dipih oleh rakyat sendiri di negara mereka sendiri.

— Josip Broz Tito

Wilayah terbebaskan saat Sidang Kedua AVNOJ.

Bangunan tempat Sidang Kedua AVNOJ di Jajce. Gambar diambil pada musim panas 2005.

Proklamasi AVNOJ yang akan menjadi RFSY.

Dalam konferensi kedua yang diadakan di Jajcedari 29 hingga 30 November 1943, Tito menyatakan bahwa Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia adalah pemangku kuasa eksekutif tertinggi di negara. Keputusan konferensi kedua AVNOJ adalah

• menciptakan Yugoslavia federal, berdasarkan hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa di mana orang-orang Slavia Selatan (Serbia, Kroasia, Makedonia, Muslim, Slovenia, dan Montenegro) akan hidup dalam enam republik konstituen dengan hak setara;
• menekankan bahwa bahkan pada saat Perang Pembebasan Nasional, telah didirikan dewan-dewan antifasis pembebasan nasional tanah Yugoslavia untuk Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Sandžak, Makedonia, dan Montenegro dan Teluk Kotor sebagai organisasi administrasi tanah rakyat;
• memilih Komite Nasional Pembebasan Yugoslavia (Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije/Национални комитет ослобођен ја Југославије; NKOJ/НКОЈ), yang berpusat di Jajce, untuk berperan sebagai pemerintah sementara;
• menjadikan Tito Marsekal Yugoslavia dan perdana menteri;
• mencabut pemerintahan dalam pengasingan Yugoslavia; dan
• menolak kembalinya Raja Petar II Karađorđević’ ke negara sampai sebuah referendum rakyat diadakan mengenai kedudukan kerajaan.