Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024
Susunan organisasi
Sekretaris Jenderal	Togar Mangihut Simatupang
Kepala Biro/Pusat
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	-
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;	-
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;	-
Kepala Biro Hukum; dan	-
Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa.	-
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-
Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi	-
Situs web
https://kemdiktisaintek.go.id/

Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kementerian;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
4. Biro Hukum; dan
5. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang dan Jasa.