Pemerintah di Jalur Gaza

Pemerintahan Jalur Gaza sejak pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas pada bulan Juni 2007 dilakukan oleh Hamas, yang sering disebut dengan pemerintahan Hamas di Gaza.[1][2][3] Pemerintahan Hamas dipimpin oleh Ismail Haniyeh dari tahun 2007[4] hingga 2014 dan sekali lagi dari tahun 2016.

Pemerintah Hamas di Gaza
Informasi
Didirikan14 Juni 2007
NegaraJalur Gaza
PemimpinPerdana Menteri Otoritas Nasional Palestina
Ditetapkan olehDewan Legislatif Palestina
Bagian badanKabinet
Kementrian12
Kantor pusatKota Gaza
Situs web[1]

Setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tanggal 25 Januari 2006, Ismail Haniyeh dinominasikan sebagai Perdana Menteri,[5] membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina dengan Fatah. Pemerintahan ini secara efektif runtuh dengan pecahnya konflik kekerasan antara Hamas dan Fatah. Setelah pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas pada tanggal 14 Juni 2007, Ketua Otoritas Palestina Abbas membubarkan pemerintah pimpinan Hamas dan menunjuk Perdana Menteri Salam Fayyad.[6] Meskipun pemerintahan baru Palestina yang berbasis di Ramallah diklaim meluas ke seluruh wilayah Palestina, pada kenyataannya kekuasaan tersebut menjadi terbatas pada Tepi Barat, karena Hamas tidak mengakui pemecatan tersebut dan terus memerintah Jalur Gaza.[7] Kedua pemerintahan – pemerintahan Fatah di Ramallah dan pemerintahan Hamas di Gaza – menganggap diri mereka sebagai satu-satunya pemerintahan sah Otoritas Nasional Palestina. Komunitas internasional dan Organisasi Pembebasan Palestina, bagaimanapun, mengakui pemerintahan Ramallah sebagai pemerintahan yang sah.[butuh rujukan]

Sejak perpecahan antara kedua pihak, terjadi konflik antara Hamas dan faksi serupa yang beroperasi di Gaza, dan dengan Israel, terutama Perang Gaza 2008–2009 dan Perang Gaza 2014. Radikalisasi Jalur Gaza membawa konflik internal antara berbagai kelompok, seperti tindakan keras Hamas tahun 2009 terhadap Jund Ansar Allah, kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda, yang mengakibatkan 22 orang terbunuh; dan tindakan keras Hamas pada bulan April 2011 terhadap Jahafil Al-Tawhid Wal-Jihad fi Filastin, sebuah kelompok Salafi yang terlibat dalam pembunuhan Vittorio Arrigoni.[8][9] Sejak tahun 2015, kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Gaza juga menjadi perhatian Hamas.

Perundingan menuju rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang dimediasi oleh Mesir menghasilkan kesepakatan awal pada tahun 2011, yang seharusnya dilaksanakan pada Mei 2012 melalui pemilihan umum bersama. Meskipun ada rencana perdamaian, sumber-sumber Palestina yang dikutip pada bulan Januari 2012 mengatakan bahwa pemilihan umum bersama pada bulan Mei "tidak akan mungkin terjadi". Pada bulan Februari 2012, Khaled Meshal dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menandatangani perjanjian Hamas–Fatah Doha menuju implementasi perjanjian Kairo tahun 2011, meskipun pejabat Hamas di Jalur Gaza menyatakan ketidakpuasan dan "tidak dapat diterima" mereka terhadap perjanjian Doha. Pemerintahan persatuan dilantik pada 2 Juni 2014.[10] Pemerintah seharusnya menjalankan fungsinya di Gaza, atau membentuk pemerintahan persatuan nasional yang anggotanya berasal dari semua faksi Palestina, termasuk Hamas, Fatah dan semua faksi lainnya, dan yang akan bertanggung jawab atas Gaza dan Tepi Barat serta mempersiapkan diri untuk pemilihan umum tetapi hal itu tidak terjadi karena perbedaan pendapat antara kedua partai.[11] Namun demikian, pemerintah persatuan telah gagal menerapkan wewenang atas Jalur Gaza dan mulai September 2016 Hamas secara bertahap memperluas wewenang posisi Wakil Menteri dan Direktur Jenderal yang berbasis di Gaza, dalam sebuah tindakan yang secara luas disebut sebagai pembentukan pemerintahan alternatif.

Referensi

sunting
  1. ^ "Hamas' Gaza chief begins regional tour, to meet Ahmadinejad, Gulf leaders". Al Arabiya News. 30 January 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 April 2012. Diakses tanggal 6 August 2014. 
  2. ^ "Israel Must Recognize Hamas' Government in Gaza". Haaretz.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2011-12-20. 
  3. ^ "Hamas delivers free meals to Gaza's poor". aljazeera.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-19. Diakses tanggal 2011-12-20. 
  4. ^ "Background on the Gaza Strip". B'tselem. 14 July 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2016. Diakses tanggal 29 January 2016. 
  5. ^ "Big Hamas win in Gaza's election". BBC. 2005-01-28. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-09-24. Diakses tanggal 2010-06-19. 
  6. ^ "Hamas battles for control of Gaza". London: The Guardian. 16 June 2007. 2007-06-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-30. Diakses tanggal 2016-12-11. 
  7. ^ "Hamas controls Gaza, says it will stay in power". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-06-30. Diakses tanggal 2007-06-16. 
  8. ^ "Salafist ideological challenge to Hamas in Gaza". BBC News. 2011-05-13. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-25. Diakses tanggal 2018-06-20. 
  9. ^ "Hamas police clash with Salafists in Gaza". News24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-12. Diakses tanggal 2012-02-19. 
  10. ^ "Palestinian unity government sworn in by Mahmoud Abbas". BBC. 2 June 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2014. Diakses tanggal 6 June 2014. 
  11. ^ "What's delaying Palestinian elections?". Al-Monitor. 22 January 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2016. Diakses tanggal 29 January 2016. 

Pranala luar

sunting