Pemerintah Prancis
Pemerintah Prancis (French: Gouvernement français, pelafalan [ɡuvɛʁnəmɑ̃ fʁɑ̃sɛ]) dengan nama resmi Pemerintah Republik Prancis, adalah pelaksana kewenangan eksekutif di Prancis. Pemerintah Prancis terdiri dari Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan di Prancis, para menteri senior dan menteri junior.
| Gouvernement de la République française | |
| Berkas:Government of France logo.svg | |
| Informasi | |
|---|---|
| Didirikan | 4 Oktober 1958 (Republik Kelima) |
| Negara |  Republik Prancis |
| Pemimpin | Perdana Menteri Prancis |
| Ditetapkan oleh | Presiden Prancis |
| Bagian badan | Dewan Menteri |
| Bertanggung jawab untuk | Majelis Nasional |
| Kantor pusat | Hôtel Matignon, Paris |
| Situs web | gouvernement |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Prancis |
Dewan Menteri yang merupakan organ eksekutif utama pemerintah dibentuk berdasarkan Konstitusi tahun 1958. Anggota Dewan Menteri bertemu seminggu sekali di Istana Élysée. Pertemuan Dewan Menteri dipimpin oleh Presiden Prancis selaku kepala negara, meskipun ia bukan anggota dari pemerintah.
Para Menteri Senior dikenal sebagai Menteri Negara (Ministres d'État) diikuti dengan para menteri (Ministres), menteri delegasi (ministres délégués), sedangkan para menteri junior dikenal sebagai Sekretaris Negara (Secrétaires d'État). Semua anggota pemerintahan diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri, yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, majelis rendah dari Parlemen Prancis.
Struktur
suntingSemua anggota Pemerintah Prancis diangkat oleh Presiden Prancis atas usul dari Perdana Menteri Prancis[1]. Para anggota pemerintahan diurutkan berdasarkan tingkat jabatan yang dibentuk pada saat terbentuknya pemerintahan. Sehingga berdasarkan hirarki, Perdana Menteri Prancis adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden. Sementara presiden secara konstitusional bebas untuk menunjuk siapapun untuk menjadi perdana menteri, meskipun dalam pelaksanaannya harus ada pencalonan seorang kandidat yang mencerminkan keinginan mayoritas Majelis Nasional, karena pemerintah bergantung pada kepercayaan Parlemen Prancis[2]. Setelah dicalonkan untuk memimpin pemerintahan, calon perdana menteri harus mengusulkan daftar menteri-menteri kepada presiden. Presiden berhak menyetujui atau menolak usulan tersebut.
Berdasarkan urutan, hirarki menteri-menteri dalam pemerintahan di Prancis terbagi menjadi tiga:
- Menteri Negara (bahasa Prancis: ministres d'État) adalah menteri senior dan anggota Dewan Menteri. Menteri Negara merupakan gelar khormatan yang diberikan kepada sejumlah menteri sebagai tanda kewibawaan.
- Menteri (bahasa Prancis: Ministres) adalah menteri yang memimpin kementerian sekaligus merupakan anggota Dewan Menteri.
- Sekretaris Negara (bahasa Prancis: secrétaires d'État) adalah menteri junior. Sekretaris Negara bekerja dibawah arahan seorang menteri atau kadangkala dibawah arahan langsung perdana menteri. Sekretaris negara bukan anggota Dewan Menteri, meskipun dalam beberapa kesempatan mereka boleh menghadiri rapat Dewan Menteri jika portofolio yang mereka jabat sedang dipanggil dalam pembahasan di rapat Dewan Menteri.
Daftar Referensi
sunting- ^ Constitution of the French Republic (Title II, Article 8)
- ^ "France: The role of the president". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Inc. 2014. Diakses tanggal 6 December 2014.