Negara satu partai
Negara satu-partai, sistem satu partai, sistem monopartai, atau sistem partai tunggal adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem negara partai tunggal, pemerintah melarang pendirian partai politik lain dan membuat aturan-aturan yang memperkuat pelarangan itu.
Konsep
suntingPartai yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan memiliki pembenaran dalam melaksanakan kebijakan satu partainya, diantaranya adalah untuk menjamin persatuan nasional dan keyakinan bahwa partai menjadi sebuah entitas yang "melindungi revolusi" di mana legitimasinya tidak dapat dipertanyakan.
Beberapa negara satu partai hanya melarang partai oposisi, di mana partai yang dianggap memiliki ideologi dan tujuan yang sama biasanya bergabung dalam koalisi partai berkuasa di pemerintah, seperti front populer.
Kadang-kadang istilah de facto negara satu partai digunakan untuk menggambarkan negara dengan sistem partai dominan di mana partai politik yang berkuasa menggunakan kekuatannya untuk membuat peraturan yang mencegah pihak oposisi menggantikan kekuasaan partai berkuasa di pemerintahan.
Dalam negara mereka sendiri, partai-partai yang dominan berkuasa atas negara satu-partai sering disebut hanya sebagai Partai.
Contoh
suntingNegara satu partai saat ini
suntingHingga 2018[update], negara-negara berikut ini merupakan negara satu partai secara resmi:
Bekas negara satu partai
suntingNegara | Partai | Tanggal berdiri | Tanggal bubar |
---|---|---|---|
Republik Hawaii | Partai Reformasi Hawaii | 1894 | 1898 |
Bekas negara satu partai tenda besar
suntingNegara | Partai | Tanggal berdiri | Tanggal bubar |
---|---|---|---|
Turki | Partai Rakyat Republik | 1923 1925 1930 |
1924 1930 1945 |
Kamerun | Gerakan Demokratik Rakyat Kamerun | 1975 | 1990 |
Bekas negara satu partai sayap kiri
suntingBekas negara satu partai Marxis–Leninis
suntingBekas negara satu partai sayap kanan
suntingNegara | Partai | Tanggal berdiri | Tanggal bubar |
---|---|---|---|
Republik Tiongkok | Kuomintang | 1925 | 1996 |
Gabon | Partai Demokratik Gabon | 1968 | 1990 |
Iran | Partai Republik Islam | 1981 | 1987 |
Malawi | Partai Kongres Malawi | 1964 | 1993 |
Niger | Gerakan Pembangunan Masyarakat Nasional | 1989 | 1991 |
Rwanda | Gerakan Demokrasi dan Pembangunan Republik Nasional | 1978 | 1991 |
Bekas negara satu partai fasis atau nasionalis
suntingLihat pula
suntingCatatan
suntingReferensi
sunting- ^ 24. Mali (1960-present)
- ^ a b c d e f The Constitution of the Russian Federation: A Contextual Analysis By Jane Henderson
- ^ Ideology And Political System By Kundan Kumar
- ^ Afghanistan: A Country Study
- ^ Afghanistan 1977
- ^ The Search for a Cameroonian Model of Democracy or the Search for the Domination of the State Party: 1966-2006
- ^ Central African Republic Unions Strike for Democracy 1990-1993
- ^ Mediterranean Fascism 1919–1945
- ^ a b c d e f China at War: Regions of China, 1937-1945
- ^ a b 12th Period - Second Republic of Portugal
- ^ Fascism and Resistance in Portugal: Communists, Liberals and Military
- ^ Law 21/1976, of June 14, on the Right of Political Association.