Negara Islam Indonesia

organisasi militan di Indonesia

Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan[1] nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah "Negeri Islam") adalah kelompok pemberontak di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.

Negara Islam Indonesia
نݢارا إسلام ايندونيسيا
دار الإسلام إندونيسيا

DI/TII
1949–1962
Bendera Negara Islam Indonesia
Bendera
{{{coat_alt}}}
Lambang
StatusDi Akui (de facto)(de yure)
Ibu kotaJakarta
PemerintahanDarul Islam, Islamisme
Imam 
• 1949–1962
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
Sejarah 
• Didirikan
1949
• Dideklarasikan
7 Agustus 1949
• Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh
1953-1962
• Pemberontakan Amir Fatah di Jawa Tengah
1950-1959
• Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan
1950-1965
• Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan
1950-1962
• Dibubarkan
2 September 1962
Didahului oleh
Digantikan oleh
NICA
Republik Indonesia
Republik Indonesia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Syariat Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Al Hadist". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al Quran dan Al Hadits, yang mereka sebut dengan "hukum kafir".

Pergerakan

sunting
 
Naskah proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia.

Dalam perkembangannya NII merekrut Mahasiswa baru yang datangnya dari luar pulau jawa untuk mendakterin (mencuci otak), DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah), Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan selatan .[2][3] Untuk melindungi kereta api, Kavaleri Kodam VI Siliwangi (sekarang Kodam III) mengawal kereta api dengan panzer tak bermesin yang didorong oleh lokomotif uap D-52 buatan Krupp Jerman Barat. Panzer tersebut berisi anggota TNI yang siap dengan senjata mereka. Bila ada pertempuran antara TNI dan DI/TII di depan, maka kereta api harus berhenti di halte terdekat. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim-piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa (OKD) serta tentara gugur. Anggota DI/TII yang tewas tak diketahui dengan tepat.[4]

Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.[5][6]

Gerakan DI/TII Daud Beureu'eh

sunting

Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan "Proklamasi" Daud Beureu'eh bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953.[7]

Daud Beureu'eh pernah memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer Aceh" sewaktu agresi militer pertama Belanda dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wilayah kekuasaan militer yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Indonesia meliputi wilayah Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo. Pangkat yang diterima oleh Daud Beureu'eh adalah mayor jenderal dengan kepemimpinan atas angkatan bersenjata milik Tentara Nasional Indonesia.[8]

Sebagai Gubernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureuh bisa memperoleh pengikut. Daud Beureuh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanya Daud Beureuh dan anak-buahnya dapat mengusai sebagian daerah Aceh.

Sesudah bantuan datang dari Sumatera Utara dan Sumatra Tengah, operasi pemulihan keamanan ABRI (TNI-POLRI) segera dimulai. Setelah didesak dari kota-kota besar, Daud Beureuh meneruskan pemberontakannya di hutan-hutan. Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureuh ini dilakukan dengan suatu " Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel Jendral Makarawong.[9]

Gerakan DI/TII Ibnu Hadjar

sunting

Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI). Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan damai kepada Ibnu Hadjar dengan diberi kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hadjar sempat berpura-pura menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya terpaksa menugaskan pasukan ABRI (TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.[10][11][12]

Gerakan DI/TII Amir Fatah

sunting

Amir Fatah adalah tokoh yang membidani lahirnya DI/TII Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M. Kartosuwirjo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kedua, Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo. Keempat, adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongsoatmojo.[13]

Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar

sunting

Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan ABRI (TNI-POLRI) dalam sebuah baku tembak.[14]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ Arifianto, Bambang. "'Mekkah' dan 'Madinah' di Kabupaten Tasikmalaya, Jejak Pilu Konflik DI/TII dan TNI di Kawasan Cigalontang - Pikiran-Rakyat.com - Halaman all". www.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2022-05-29. 
  2. ^ Robert Cribb. 2000. Historical Atlas of Indonesia. Halaman 162.
  3. ^ "Relevansi Darul Islam Untuk Masa Kini". crisisgroup.org. 16 Agustus 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-05. Diakses tanggal 28 November 2014. 
  4. ^ "History of Railways in Indonesia". keretapi.tripod.com. Diakses tanggal 28 November 2014. 
  5. ^ "NII Has New Target, Pattern". Kompas.com. kompas.com. 25 April 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-12-22. Diakses tanggal 28 November 2014. 
  6. ^ "Q&A: Indonesia's Terrorism Expert on the Country's Homegrown Jihadis". world.time.com. 26 Agustus 2013. Diakses tanggal 28 November 2014. 
  7. ^ Damanik, Ahmad Taufan (Desember 2010). Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis (PDF). Jakarta: iedrich Ebert Stiftung (FES) dan Acheh Future Institute (AFI). hlm. 15. ISBN 978-602-8866-01-9. 
  8. ^ Abubakar, Al Yasa` (2020). Alidar, E.M.K., ed. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan (PDF). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. hlm. 99. ISBN 978-602-58950-5-0. 
  9. ^ "Keterangan Pemerintah tentang peristiwa Daud Beureuh : [diutjapkan dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1953] ; Djawaban Pemerintah [atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat mengenai keterangan Pemerintah] tentang peristiwa Daud Beureuh : [diutjapkan oleh Perdana Menteri dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 2 Nopember 1953] / [Ali Sastroamidjojo]" (PDF). 1953. 
  10. ^ Saputra, Dheny Irwan (25 Juni 2013). "Mencari Ibnu Hajar dalam Sejarah". Tribunnews.com. banjarmasin.tribunnews.com. Diakses tanggal 28 November 2014. 
  11. ^ Singh, Bilveer (2007). The Talibanization of Southeast Asia. Greenwood Publishing Group, Inc. hlm. 31. 
  12. ^ Sjamsuddin, Nazaruddin (1985). The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion. Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 247. 
  13. ^ "Gerakan DI/TII Amir Fatah 1949-1950 : suatu pemberontakan kaum Santri di Daerah Tegal-Brebes" (PDF). University of Indonesia Library. Diakses tanggal 28 November 2014. 
  14. ^ Zurbuchen, Mary (2005). Beginning to remember : The past in the indonesian present. Seattle: University of Washington Press. 

Catatan kaki

sunting
  • Dijk, C. van (Cornelis) Rebellion under the banner of Islam: the Darul Islam in Indonesia The Hague: M. Nijhoff,1981.ISBN 90-247-6172-7

Pranala luar

sunting