Menteri Besar Perak

Menteri Besar Perak (bahasa Melayu: منتري بسر ڤراق) adalah kepala pemerintahan dalam Negara Bagian Perak, Malaysia. Berdasarkan konvensi, seseorang anggota Dewan Undangan Negeri Perak dapat dipilih menjadi Menteri Besar jika ia memimpin partai atau koalisi partai yang memperoleh kursi mayoritas dalam Dewan Undangan Negeri Perak.

Menteri Besar Perak
منتري بسر ڤراق
Petahana Saarani Mohamad sejak 10 Desember 2020
Pemerintah Negara Bagian Perak
Gelar	Yang Amat Berhormat (The Most Honourable)
Anggota	Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak
Atasan	Dewan Undangan Negeri Perak
Kediaman	Jalan Raja Dihilir, Ipoh, Perak
Kantor	Gedung Darul Ridzuan Lt. 2, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak
Ditunjuk oleh	Nazrin Muizzuddin Shah Sultan Perak
Pejabat perdana	Abdul Wahab Toh Muda Abdul Aziz
Dibentuk	1 Februari 1948 (1948-02-01)
Situs web	www.perak.gov.my

Saat ini Menteri Besar Perak dijabat oleh Dato' Sri Saarani Mohamad sejak 10 Desember 2020.

Pengangkatan

Berdasarkan Konstitusi Negara Bagian Perak, Sultan Perak akan melantik Menteri Besar untuk memimpin Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak (bahasa Melayu: Majelis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak). Seorang Menteri Besar yang akan dilantik oleh Sultan harus merupakan seorang anggota Dewan Undangan Negeri Perak yang dalam pandangan Sultan sudah memegang kursi mayoritas dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Selain itu Menteri Besar Perak juga harus berasal dari etnis Melayu yang beragama Islam dan bukan warga negara Malaysia dari jalur naturalisasi. Sultan atas usul Menteri Besar mengangkat tidak lebih dari sepuluh atau kurang dari empat orang anggota Dewan Undangan Negeri Perak untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak.

Anggota Dewan Eksekutif harus mengucapkan dan menyetujui sumpah jabatan dan kesetiaan serta sumpah kerahasiaan sebelum mereka dapat menjalankan fungsi jabatannya di hadapan Sultan Perak. Dewan Eksekutif bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Undangan Negeri. Anggota Dewan Eksekutif tidak boleh memegang jabatan apa pun yang mencari keuntungan dan terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menimbulkan konflik kepentingan.

Jika pemerintah negara bagian Perak tidak dapat meloloskan UU Anggaran Belanja Negara Bagian, atau pemerintah mendapat mosi tidak percaya maka Menteri Besar harus mengundurkan diri. Pilihan Sultan untuk menggantikan Menteri Besar akan ditentukan oleh keadaan. Seorang anggota Dewan Eksekutif selain Menteri Besar akan memegang jabatan atas kemauan Sultan, kecuali pengangkatan anggota Dewan Eksekutif mana pun telah dicabut oleh Sultan atas saran Menteri Besar tetapi dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dari jabatannya.

Setelah pengunduran diri karena alasan lain, kekalahan dalam pemilu atau kematian Menteri Besar, Sultan umumnya akan menunjuk Menteri Besar orang yang dipilih oleh partai yang berkuasa sebagai pemimpin baru mereka.

Kewenangan

Kekuasaan Menteri Besar mempunyai sejumlah batasan. Menteri Besar yang diberhentikan sebagai pemimpin partainya, atau yang pemerintahannya kehilangan mosi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri, harus menjadi penasihat pemilihan negara bagian atau mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan oleh Sultan. Kegagalan RUU pasokan (yang berkaitan dengan pengeluaran uang) atau ketidakmampuan untuk meloloskan undang-undang penting terkait kebijakan dipandang memerlukan pengunduran diri pemerintah atau pembubaran Dewan Legislatif, seperti halnya mosi tidak percaya, karena sebuah pemerintahan yang tidak bisa mengeluarkan uang akan dilumpuhkan, disebut juga hilangnya pasokan.

Partai yang dipimpin oleh Menteri Besar biasanya memiliki mayoritas di Dewan Undangan Negeri dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Perak, sehingga pengesahan undang-undang pemerintah melalui Dewan Undangan Negeri sebagian besar hanya sekedar formalitas.

Daftar Menteri Besar Perak

Tabel di bawah ini menunjukkan daftar Menteri Besar Perak sejak 1948:

Keterangan warna (untuk partai politik):

      UMNO       NAP       Perikatan /       Barisan Nasional       Pakatan Rakyat       Pakatan Harapan       Perikatan Nasional

No.	Potret	Name (Lahir–Wafat) Daerah Pemilihan	Masa Jabatan			Partai
			Mulai Menjabat	Berhenti Menjabat	Lama Menjabat
1		Abdul Wahab Toh Muda Abdul Aziz (1905–1959)	1 Februari 1948	1 Agustus 1957	7003347000000000000♠9 tahun, 182 hari		UMNO
							Independent
							NAP
2		Mohamed Ghazali Jawi (1924–1982) MLC dapil Larut-Selatan Matang	1 Agustus 1957	16 April 1959	7002624000000000000♠1 tahun, 259 hari		Perikatan (UMNO)
3		Shaari Shafie (1912–1966) ADUN dapil Senggang	16 April 1959	8 Mei 1964	7003185000000000000♠5 tahun, 23 hari
4		Ahmad Said (1919–1974) ADUN dapil Lenggong	9 Mei 1964	17 Maret 1969	7003177400000000000♠4 tahun, 313 hari
5		Kamaruddin Mohd. Isa (1929–1990) ADUN dapil Larut	18 Maret 1969	4 September 1974	7003199700000000000♠5 tahun, 171 hari
6		Mohamed Ghazali Jawi (1924–1982) ADUN dapil Kenering	4 September 1974	2 Oktober 1977	7003112500000000000♠3 tahun, 29 hari		BN (UMNO)
7		Dato' Seri Wan Mohamed Wan Teh (1929–1993) ADUN dapil Temengor (-1978) ADUN dapil Kenering (sejak 1978)	3 Oktober 1977	1 Maret 1983 7003197600000000000♠5 tahun, 150 hari
8		Tan Sri Dato' Seri Ramli Ngah Talib (lahir 1941) ADUN dapil Kampong Gajah	1 Maret 1983	3 Desember 1999	7003612200000000000♠16 tahun, 278 hari
9		Dato' Seri DiRaja Tajol Rosli Mohd Ghazali (lahir 1946) ADUN dapil Kenering (- 2004) ADUN dapil Pengkalan Hulu (sejak 2004)	3 Desember 1999	17 Maret 2008	7003302800000000000♠8 tahun, 106 hari
10		Dato' Seri Mohammad Nizar Jamaluddin (lahir 1957) ADUN dapil Pasir Panjang	17 Maret 2008	6 Februari 2009	7002327000000000000♠327 hari		PR (PAS)
11		Dato' Seri DiRaja Zambry Abdul Kadir (lahir 1962) ADUN dapil Pangkor	12 Mei 2009	12 Mei 2018	7003328700000000000♠9 tahun, 0 hari		BN (UMNO)
12		Dato' Seri Ahmad Faizal Azumu (lahir 1970) ADUN dapil Chenderiang	12 Mei 2018	10 Maret 2020	7002669000000000000♠1 tahun, 304 hari		PH (BERSATU)
			13 Maret 2020	5 Desember 2020			PN (BERSATU)
13		Dato' Seri Saarani Mohamad (lahir 1962) ADUN dapil Kota Tampan	10 Desember 2020	Petahana	7003141500000000000♠3 tahun, 320 hari		BN (UMNO)

Lihat Pula

• Krisis Konstitusional Perak 2009
• Dato' Seri Ir Hj. Mohammad Nizar Bin Jamaluddin v. Dato' Dr. Zambry Bin Abd. Kadir

Pranala Luar

• Portal YAB Menteri Besar Perak (Official site) (dalam bahasa Melayu)