Kustamto Wiryodiharjo
Kolonel Laut (P) (Purn.) Kustamto Wiryodiharjo (20 Mei 1935 – 8 Juli 2021) merupakan seorang perwira menengah, politikus, dan birokrat dari Indonesia. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari tahun 1969 hingga 1978 dan Wali Kota Jakarta Utara dari tahun 1978 hingga 1985.
Kustamto Wiryodiharjo | |
---|---|
Wali Kota Jakarta Utara | |
Masa jabatan 10 Juni 1978 – Mei 1985 | |
Gubernur | Ali Sadikin Tjokropranolo R. Soeprapto |
Pendahulu Dwinanto Projosupadmo Pengganti Moelyadi | |
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta | |
Masa jabatan 1969 – 10 Juni 1978 | |
Gubernur | Ali Sadikin |
Pengganti Bustani | |
Informasi pribadi | |
Lahir | Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda | 20 Mei 1935
Meninggal | 8 Juli 2021 Jakarta, Indonesia | (umur 86)
Partai politik | Golkar |
Karier militer | |
Dinas/cabang | TNI Angkatan Laut |
Masa dinas | 1960 – 1990 |
Pangkat | Kolonel TNI |
Satuan | Pelaut NRP 2333/P |
Sunting kotak info • L • B |
Masa kecil, pendidikan, dan karier militer
suntingKustamto lahir pada tanggal 20 Mei 1935 di Surabaya. Ia lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 1949, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1952, dan Sekolah Menengah Atas pada tahun 1957. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, ia menempuh pendidikan lebih lanjut di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan berhasil menamatkannya pada tahun 1965. Ia kemudian bergabung dengan TNI Angkatan Laut setelah lulus dari IKIP. Ia memulai dinas militernya di Daerah Angkatan Laut III sebagai seorang perwira pertama dan perwira menengah.[1]
Anggota DPRD
suntingPada tahun 1969, menyusul terjadinya pergantian sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta (DPRD Jakarta), Kustamto ditunjuk untuk mewakili Angkatan Laut dalam DPRD Jakarta.[2] Ia kembali ditunjuk untuk mewakili Angkatan Laut dalam DPRD Jakarta periode 1971 – 1977[2] dan 1977 – 1982, meskipun pada periode terakhir ia harus ditarik dari keanggotaannya beberapa bulan setelah dilantik karena ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara.[1] Selama berkiprah di DPRD, Kustamto dipercaya sebagai Wakil Ketua Fraksi ABRI.[3] Ia mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai wali kota dan digantikan oleh Kolonel Bustani.[4]
Wali Kota Jakarta Utara dan pensiun
suntingKustamto ditunjuk dan dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada tanggal 10 Juni 1978 oleh Gubernur Tjokropranolo,[5] menggantikan Dwinanto Projosupadmo yang dicopot akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan rumah mewah di kawasan Pluit.[6] Selama menjabat sebagai Wali Kota, Peristiwa Tanjung Priok terjadi di wilayahnya. Kustamto diduga melakukan kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa itu karena memerintahkan unit pemadam kebakaran setempat untuk menghilangkan bukti-bukti terkait.[7] Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota pada bulan Mei 1985,[8] Kustamto memegang sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah daerah DKI Jakarta hingga ia pensiun.[9][10]
Referensi
sunting- ^ a b Direktorat Pembinaan Umum, Direktorat Jenderal Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri (1980). Ringkasan Riwayat Hidup Anggota DPRD-I Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977: Untuk Wilayah Jawa. Jakarta. hlm. 34.
- ^ a b Sadikin, Ali (1977). Gita Jaya. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. hlm. 31, 42.
- ^ "Koestamto gantikan Dwinanto" . Kompas. 7 Januari 1978. hlm. 3. Diakses tanggal 2 September 2021.
- ^ "Tiga anggota baru DPRD DKI" . Kompas. 14 Oktober 1978. hlm. 3. Diakses tanggal 2 September 2021.
- ^ "Koestamto gantikan Dwinanto: Penggantian walikota Jakut" . Kompas. 10 Juni 1978. hlm. 3. Diakses tanggal 2 September 2021.
Jabatan Walikota Jakarta Utara Sabtu ini diserah terimakan oleh Letkol TNI-AL Dwinanto kepada Letkol TNI-AL Koestamto, di kantor Walikota Jl. Laksamana Yos Sudarso.
- ^ "Koruptor Rp 23 Milyar Tetap Dihukum 10 Tahun". Sinar Harapan. 21 September 1984. Diakses tanggal 3 September 2021.
- ^ Hambali, Ahmad (2001). Tanjung Priok: Sakralisasi Ideologi Memakan Korban (PDF). Jakarta: KontraS. hlm. 35.
- ^ "Gubernur DKI lantik walikota Jakut: Masalah ketertiban dan keamanan perlu mendapat perhatian serius" . Kompas. 31 Mei 1985. hlm. 3. Diakses tanggal 2 September 2021.
- ^ "Empat pejabat baru di lingkungan pemda DKI" . Kompas. 27 Januari 1986. hlm. 3. Diakses tanggal 3 September 2021.
- ^ "Info Jabotabek: Pejabat Baru Pemda DKI Jakarta" . Kompas. 7 Februari 1990. hlm. 3. Diakses tanggal 3 September 2021.