Konstitusi Armenia

Konstitusi Armenia, Undang-Undang Armenia atau Undang-Undang Dasar Armenia pertama kali ditetapkan dalam referendum konstitusi yang diikuti oleh rakyat Armenia pada 5 Juli 1995. Hasil dari referendum tersebut adalah sebuah undang-undang dasar yang menyatakan Armenia sebagai negara demokratis, berdaulat, sosial, dan konstitusional. Yerevan dinyatakan sebagai ibu kota negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang memilih secara langsung wakil-wakil mereka di pemerintahan. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan konstitusi dapat dilakukan rakyat melalui sebuah referendum. Terdapat 117 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1995. Pada 27 November 2005, sebuah referendum konstitusi digelar dan undang-undang dasar hasil amendemen pun disahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar November 2005, presiden mengangkat seorang perdana menteri dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Nasional. Presiden juga mengangkat (atau memberhentikan) anggota kabinet dengan pertimbangan perdana menteri. Karena hal tersebut, Armenia menjadi negara republik presidensial.

Pembahasan utama

Undang-Undang Dasar Armenia terdiri atas sembilan bab dan 117 pasal. Bab 2-5 membahas Hak-Hak Asasi dan Kebebasan (bab 2), Presiden Republik (bab 3), Majelis Nasional (bab 4), Pemerintahan (bab 5), dan Kekuasaan Kehakiman (bab 6).

Lihat pula

• Politik Armenia
• Konstitusi