Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Menteri	Arifah Choiri Fauzi
Wakil Menteri	Veronica Tan
Sekretaris Kementerian	Pribudiarta Nur Sitepu
Inspektorat	Fakih Usman ;
Deputi
Kesetaraan Gender	Leny Nurhayanti Rosalin
Pemenuhan Hak Anak	Rini Handayani
Perlindungan Hak Perempuan	Ratna Susianawati
Perlindungan Khusus Anak	Nahar
Staf Ahli
Partisipasi dan Lingkungan Strategis	–
Hubungan Kelembagaan	–
Hukum dan Hak Asasi Manusia	–

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan; dan Perlindungan Anak; Republik Indonesia
	Lambang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Bendera Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gambaran umum
Dibentuk	22 April 1978; 46 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang tugas	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Alokasi APBN	Rp300,65 miliar (2025)
Susunan organisasi
Menteri
Menteri	Arifah Choiri Fauzi
Wakil Menteri	Veronica Tan
Sekretaris Kementerian	Pribudiarta Nur Sitepu
Inspektorat	Fakih Usman ;
Deputi
Kesetaraan Gender	Leny Nurhayanti Rosalin
Pemenuhan Hak Anak	Rini Handayani
Perlindungan Hak Perempuan	Ratna Susianawati
Perlindungan Khusus Anak	Nahar
Staf Ahli
Partisipasi dan Lingkungan Strategis	–
Hubungan Kelembagaan	–
Hukum dan Hak Asasi Manusia	–
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
Situs web	www.kemenpppa.go.id
Kantor pusat
	Wikipedia \| Kode sumber \| Tata penggunaan Koordinat: 6°10′43.306″S 106°49′16.259″E / 6.17869611°S 106.82118306°E; Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
Situs web
	www.kemenpppa.go.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat KemenPPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Arifah Choiri Fauzi.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberd ayaar, perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
pengelolaan data gender dan anak;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:^[1]

Sekretariat Kementerian
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
Inspektorat
Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sejarah

Berikut ini adalah perubahan nomenklatur kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Tahun 1978–1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW)
Tahun 1983–1998, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)
Tahun 1998–1999, Kantor Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA)
Tahun 1999–2001, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENPERPU)
Tahun 2001–2009, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP)
Tahun 2009–sekarang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)^[3]

Alokasi Anggaran untuk Kelompok Rentan

2025

Pada tahun 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengalokasikan dana sebesar Rp252 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.^[4] Dana ini secara khusus ditujukan untuk penanganan isu perempuan dan anak. Alokasi anggaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban.