Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu adalah wilayah geografis tertentu di Indonesia yang mempunyai potensi untuk cepat tumbuh; sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan, ekonomi di wilayah sekitarnya, serta memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.^[1]^[2]

Daerah yang ditetapkan sebagai KAPET

KAPET Banda Aceh
KAPET Khatulistiwa
KAPET Batulicin
KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan)
KAPET DAS Kakab (Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito)
KAPET Manado-Bitung
KAPET Batui
KAPET Bukari
KAPET Parepare
KAPET Bima

Pembebasan pajak di KAPET

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996^[1] Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan aas:

Barang impor barang modal dan peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada pengusaha di KAPET untuk diolah lebih lanjut;
Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut;
Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal dan peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
Penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan

Lihat pula

Kawasan Ekonomi Khusus

Referensi

^ ^a ^b "Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 3 Desember 1996. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 Oktober 2000. Diakses tanggal 28 Januari 2025.

[Keppres89-1996-1] "Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 3 Desember 1996. Diakses tanggal 28 Januari 2025.

[Keppres150-2000-2] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 Oktober 2000. Diakses tanggal 28 Januari 2025.

[1]

[2]