Ismael Lengah
Kolonel Ismael Lengah (22 September 1914 – 11 Januari 2005) adalah seorang tokoh militer dan pejuang kemerdekaan Indonesia.[1] Pada tahun 1956 Ismael Lengah menjabat sebagai Panglima Komando Divisi IX Banteng sebelum meletusnya peristiwa PRRI. Komando Divisi IX Banteng adalah salah satu divisi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan teritorial Sumatra Tengah yang meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sekarang. Ismael Lengah menjabat posisi panglima dengan pangkat Kolonel ketika itu.[2]
| Ismael Lengah | |
|---|---|
| Lahir | 22 September 1914 Padang, Sumatera Barat |
| Meninggal | 11 Januari 2005 (umur 90) |
| Kebangsaan |  Indonesia |
| Pekerjaan | Militer |
| Dikenal atas | Panglima Divisi IX Banteng |
| Orang tua |
|
Sebelum dan sesudah kemerdekaan Ismael Lengah selalu aktif dalam perjuangan mengusir penjajah. Ia juga pernah memimpin suatu rapat rahasia di Padang yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian berlanjut pada tanggal 25 Agustus 1945 dengan mendirikan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang diketuai langsung olehnya. Kelanjutan dari itu pada tanggal 31 Agustus, terbentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Sumatra Tengah yang diketuai oleh Muhammad Sjafei.
Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sumatera Barat yang berdarah campuran Gurun, Sungai Tarab, Tanah Datar dan Salayo, Kubung, Solok.
Riwayat
suntingKarier
suntingPada bulan Januari 1946 ia diangkat menjadi Direktur Sekolah Pendidikan Opsir yang baru didirikan di Bukittinggi, kala itu ia berpangkat Letnan Kolonel. Pada bulan Juli 1946, Ismael Lengah diangkat menjadi Kepala Seksi Persenjataan Markas Umum Komandemen Sumatra. Pada tahun 1956 dengan pangkat Kolonel ia menjabat sebagai Panglima Komando Divisi IX Banteng yang membawahi Sumatra Tengah.
PRRI/Permesta
suntingPada 20 November 1956 di Padang, Ismael Lengah membentuk Dewan Banteng dengan ketuanya Letnan Kolonel Ahmad Husein yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di Padang. Pembentukan Dewan Banteng di Sumatra Tengah akhirnya diikuti oleh daerah-daerah lain seperti pembentukan Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan oleh Kolonel Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual. Pembentukan Dewan-Dewan ini didasari oleh ketidakpuasan yang dirasakan daerah-daerah di luar pulau Jawa.
Setelah rapat di Sungai Dareh, Sumatra Tengah pada tanggal 9 Januari 1958, akhirnya Ahmad Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri berikut kabinetnya. Sementara itu di Sulawesi Utara, Letnan Kolonel D.J. Somba mengikutinya dengan membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).
Tuntutan Dewan-Dewan itu tentang otonomi, penyerahan mandat Perdana Menteri Djuanda kepada Mohammad Hatta dan Hamengku Buwono IX, pembentukan zaken kabinet dan tuntutan agar Presiden kembali sebagai Presiden Konstitusional serta beberapa tuntutan lainnya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Setelah melalui beberapa perundingan yang tidak menghasilkan kesepakatan ditengah situasi yang menegangkan akhirnya pemerintah mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk membungkam aspirasi daerah-daerah tersebut. Terjadilah perang saudara yang cukup banyak memakan korban anak bangsa.
Referensi
sunting- ^ Profil Tokoh, Aktivis, dan Pemuka Masyarakat Minang. Permo Promotion. 1995. hlm. 239–242. ISBN 978-979-8931-00-0. Diakses tanggal 7 Januari 2024.
- ^ "Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatera Barat dan politik Indonesia, 1926-1998" Audrey R. Kahin, Yayasan Obor Indonesia.