Pasukan Internasional Timor Timur
INTERFET (International Force East Timor, bahasa Indonesia: Pasukan Internasional Timor Timur) adalah satuan tugas penjaga perdamaian multinasional non-Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dan dipimpin oleh Australia sesuai dengan resolusi PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan keamanan yang berlangsung di Timor Timur dari tahun 1999-2000 sampai kedatangan pasukan penjaga perdamaian PBB.[1] INTERFET dipimpin oleh perwira tinggi Australia, Mayor Jenderal Peter Cosgrove.
| International Force East Timor | |
|---|---|
 Logo INTERFET | |
| Nama lain | INTERFET |
| Pemimpin | Mayor Jenderal Peter Cosgrove |
| Waktu operasi | 20 September 1999–20 Februari 2000 |
| Negara | Lihat daftar |
| Mematuhi |  Australia |
| Status | Menyerahkan komando operasi militer kepada UNTAET |
| Jumlah anggota | 11.500 personel (pada puncak penerapan) |
| Pertempuran dan perang | Krisis Timor Timur 1999 |
Latar belakang
suntingIndonesia menginvasi Timor Timur pada tahun 1975 dan menganeksasi bekas koloni Portugis tersebut. Aneksasi itu diakui oleh beberapa negara (termasuk Australia pada waktu itu) namun ditentang oleh banyak warga Timor Timur. Kekuatan asing mendukung langkah Indonesia dan sebagian besar enggan untuk membantu dorongan agar terjadinya kemerdekaan bagi Timor Timur. Menyusul jatuhnya Presiden Indonesia Soeharto, Presiden baru, BJ Habibie, siap untuk memberikan otonomi khusus bagi Timor Timur.[2]
Pada akhir 1998, Perdana Menteri Australia John Howard bersama dengan Menteri Luar Negeri Alexander Downer menulis surat kepada Habibie yang mendukung gagasan otonomi tetapi menyarankan agar Timor Timur diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan mengadakan plebisit setelah otonomi cukup lama berlangsung.[3] Habibie marah dengan surat tersebut, namun ia menanggapinya dan mengumumkan referendum akan dilakukan dalam waktu enam bulan.[4]
Hal tersebut memicu reaksi kekerasan di Timor Timur dari milisi pro-Indonesia. TNI tidak melakukan intervensi untuk memulihkan ketertiban. Pada sebuah pertemuan di Bali, John Howard mengatakan kepada Habibie bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB harus mengawasi proses. Habibie menolak usulan tersebut, karena itu akan menghina militer Indonesia.[5]
Referendum Otonomi Khusus Timor Timur
suntingMisi PBB untuk Timor Timur (UNAMET) didirikan untuk menyelenggarakan dan melakukan referendum mengenai masalah kemerdekaan. UNAMET terdiri dari polisi dan pengamat. Referendum yang disponsori PBB diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menunjukkan adanya persetujuan untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Setelah hasilnya diumumkan pada tanggal 4 September, bentrokan dan kekerasan terjadi, yang dicurigai karena dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan, memicu krisis kemanusiaan dan keamanan di kawasan itu, pada hari yang sama Xanana Gusmão menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB.[6] Banyak warga Timor Timur tewas, sebanyak 500.000 mengungsi dan sekitar separuhnya melarikan diri dari wilayah tersebut.[1]
Resolusi PBB
suntingKekerasan yang terjadi di Timor Timur menimbulkan kemarahan publik yang luas di Australia, Portugal dan di tempat lainnya. Para aktivis di Portugal, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain menekan pemerintah mereka untuk mengambil tindakan. Juru Bicara Urusan Luar Negeri Oposisi Australia, Laurie Brereton, sangat vokal dalam menyoroti bukti keterlibatan militer Indonesia dalam kekerasan pro-integrasi dan menganjurkan penjaga perdamaian PBB untuk mendukung pemungutan suara Timor Timur. Gereja Katolik di Australia mendesak Pemerintah Australia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bersenjata ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan.[7]
Perdana Menteri Australia, John Howard mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dan Presiden AS, Bill Clinton agar pasukan penjaga perdamaian internasional dipimpin oleh Australia untuk segera memasuki Timor Timur guna mengakhiri kekerasan disana. Amerika Serikat menawarkan sumber daya logistik dan intelijen, tetapi mereka tidak melakukan kekuatan untuk operasi. Akhirnya, pada 11 September, Bill Clinton mengumumkan:[8]
Saya telah membuat jelas bahwa kesediaan saya untuk mendukung bantuan ekonomi masa depan dari masyarakat internasional akan tergantung pada bagaimana Indonesia menangani situasi dari hari ini.
Indonesia, mengalah dalam kesulitan ekonomi yang mengerikan. Di bawah tekanan internasional untuk mengizinkan pasukan perdamaian internasional, Presiden Indonesia BJ Habibie mengumumkan pada 12 September bahwa ia akan melakukannya.[9] Dia mengatakan dalam konferensi pers:
Beberapa menit yang lalu saya menelepon Sekretaris Jenderal PBB, Mr Kofi Annan, untuk menginformasikan tentang kesiapan kita untuk menerima pasukan perdamaian internasional melalui PBB, dari negara sahabat, untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.
Pada 15 September 1999, Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan atas situasi yang memburuk di Timor Timur dan mengeluarkan Resolusi 1264 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembentukan pasukan multinasional untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, serta untuk melindungi dan mendukung misi PBB di sana, dan untuk memfasilitasi bantuan operasional kemanusiaan sampai waktu pasukan penjaga perdamaian PBB bisa disetujui dan disebarkan di daerah.[10] Resolusi tersebut juga menyambut surat Australia yang menyatakan akan menerima kepemimpinan pasukan multinasional di Timor Timur dan berkontribusi banyak dalam pasukan tersebut.[11]
Negara-negara INTERFET
suntingAustralia menyediakan kontingen terbesar pasukan, perangkat keras dan peralatan untuk INTERFET dengan 5.500 personel lalu diikuti oleh Selandia Baru.[12] Selandia Baru mengirim 1.100 personel NZDF, dan hampir 4.000 orang Selandia Baru bertugas di Timor Timur. Ini adalah penyebaran militer di luar negeri terbesar Selandia Baru sejak Perang Korea. Logistik misi ini menjadi tantangan sendiri karena pasukan terdiri dari berbagai negara, Australia yang militernya belum terbiasa menjadi pemimpin koalisi internasional, dan kondisi geografi dan infrastruktur Timor Timur yang menylitkan pengiriman pasokan.
22 negara memberikan kontribusi terhadap INTERFET yang akhirnya tumbuh menjadi kekuatan yang terdiri dari lebih 11.000 personel. Negara-negara lain yang berkontribusi adalah (dalam urutan abjad), Amerika Serikat, Bangladesh, Brasil, Britania Raya, Filipina, Irlandia, Italia, Jerman, Kanada, Kenya, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, Pakistan, Prancis, Portugal, Singapura, Thailand.
Sebagian besar negara peserta diberikan Medali Pasukan Internasional Timor Timur oleh Pemerintah Australia.
Lihat pula
sunting- Timor Timur
- Sejarah Timor Timur
- United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)
- United Nations Mission of Support to East Timor (UNMISET)
- Answered by Fire, sebuah drama televisi 2006 tentang krisis yang menyebabkan misi INTERFET.
Catatan kaki
sunting- ^ a b http://www.awm.gov.au/atwar/peacekeeping.asp
- ^ "abc.net.au". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-23. Diakses tanggal 2010-09-23.
- ^ http://epress.anu.edu.au/apps/bookworm/view/Crisis+Policymaking%3A+Australia+and+East+Timor+Crisis+of+1999/7091/appedix.xhtml
- ^ Habibie Mengaku Didesak Howard Gelar Referendum Timor Timur Diarsipkan 2014-03-25 di Wayback Machine. Tempo diakses 14 Juli 2013
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-23. Diakses tanggal 2010-09-23.
- ^ Timor chooses independence, BBC News, 4-Sep-1999
- ^ http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/09/06/0069.html[pranala nonaktif permanen]
- ^ http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1999-09-20/html/WCPD-1999-09-20-Pg1727.htm
- ^ Habibie accepts Timor peacekeepers, BBC News, 12-Sep-1999
- ^ UN approves Timor force, BBC News, 15-Sep-1999
- ^ "Security Council authorises multinational force in East Timor". United Nations. 15 September 1999.
- ^ Horner 2001, p. 9.
Referensi
sunting- Coulthard-Clark, Chris (2001). The Encyclopaedia of Australia's Battles (edisi ke-Second). Crows Nest: Allen and Unwin. ISBN 1-86508-634-7.
- Farrell, John (2000). Peace Makers: INTERFETs Liberation of East Timor. Rocklea: Fullbore. ISBN 0-646-39424-X.
- Horner, David (2001). Making the Australian Defence Force. The Australian Centenary History of Defence. Volume IV. Melbourne: Oxford University Press. ISBN 0-19-554117-0.
- Martin, Ian (2005). "The United Nations and East Timor: From Self-Determination to State-Building". International Peacekeeping. 12 (1): 125–145. doi:10.1080/1353331042000286595.
- Stevens, David (2007). Strength Through Diversity: The Combined Naval Role in Operation Stabilise (PDF). Canberra, ACT: Sea Power Centre - Australia. ISBN 978-0-642-29676-4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-05-14. Diakses tanggal 2013-07-14.
Pranala luar
sunting
- (Inggris) Australian Defence Department INTERFET website, archived on the Pandora Archive on 7 November 2000
- (Inggris) United Nations Security Council Resolution 1264[pranala nonaktif permanen], 15 September 1999
- (Inggris) A Brief History of Australian Army Operations in East Timor, 1999-2005
- (Inggris) Daftar personel militer INTERFET Diarsipkan 2006-05-10 di Wayback Machine.
- Stevens, David (2007). Strength Through Diversity: The Combined Naval Role in Operation Stabilise (PDF). Canberra: Sea Power Centre – Australia. ISBN 978-0-642-29676-4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-05-14. Diakses tanggal 2013-07-14.