Hukum menikahi pemerkosa

Hukum menikahi pemerkosa (bahasa Inggris: marry-your-rapist law, marry-the-rapist law, rape-marriage law) adalah sebuah hukum terkait pemerkosaan yang menyatakan bahwa seorang pemerkosa tidak akan dihukum jika ia menikahi korbannya. Meskipun istilah untuk fenomena tersebut baru dicetuskan pada 2010an,[1][2][3][4][5] praktik tersebut telah didukung oleh hukum-hukum pemerkosaan di beberapa sistem hukum sepanjang sejarah.[6] Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, hukum dari jenis ini yang masih tersisa makin tertantang dan ditinjau dalam serangkaian negara.[3][7]

A map of marry-your-rapist laws by country since 1980.
  Country has marry-your-rapist law(s)
  Part of country's territory has marry-your-rapist law(s)
  Country is in process of repealing its marry-your-rapist law(s)
  Country repealed its marry-your-rapist law(s) after 1980
  Country not known to have (had) marry-your-rapist laws after 1980

Kampanye untuk banding

sunting

Beberapa organisasi HAM seperti Human Rights Watch,[7] and the Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia[8] sangat mengkritik hukum-hukum seperti Artikel 522 di belahan dunia lainnya. Organisasi tersebut bekerja terhadap peniadaan jenis hukum tersebut, dan dalam beberapa kasus, mereka berhasil.

Malaysia

sunting

Malaysia tak memiliki hukum menikahi pemerkosa manapun, namun pada 2015-16, terjadi satu kasus. Pengadilan Sesi memutuskan agar seorang pria yang dituduhkan pada dua pengadilan atas dakwaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun asal Petra Jaya, bagian Malaysia dari Borneo pada Oktober 2015, terbebas dari hukuman karena ia mengklaim menikahi korbannya,[9] yang mendapatkan sorotan dari Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak pada Agustus 2016 setelah unjuk rasa berskala bersama yang menganggap hal ini akan menghindarkan bahaya bagi para pemerkosa anak untuk melarikan hukuman.[10]

Referensi

sunting
  1. ^ Nora Fakim (17 March 2012). "Morocco protest against rape-marriage law". BBC News. Diakses tanggal 4 August 2017. 
  2. ^ "Moroccans call for end to rape-marriage laws". Aljazeera English. 17 March 2012. Diakses tanggal 4 August 2017. 
  3. ^ a b Somini Sengupta (22 July 2017). "One by One, Marry-Your-Rapist Laws Are Falling in the Middle East". The New York Times. Diakses tanggal 4 August 2017. 
  4. ^ "Jordan repeals 'marry the rapist' law". Deutsche Welle. 1 August 2017. Diakses tanggal 6 August 2017. 
  5. ^ Alice Su (1 August 2017). "Activists in Jordan Celebrate the Repeal of a 'Marry the Rapist' Law". Time. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-05. Diakses tanggal 6 August 2017. 
  6. ^ Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics. Diakses tanggal 2013-08-17. 
  7. ^ a b "Lebanon: Reform Rape Laws". Human Rights Watch. 19 December 2016. Diakses tanggal 4 August 2017. 
  8. ^ OHCHR "Civil Society stakeholders brief Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Lebanon, United Arab Emirates and Malawi - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16699&LangID=E#sthash.stSQ6NgD.dpuf" OHCHR, November 2, 2015, Accessed January 20, 2017.
  9. ^ Yenni Kwok (4 August 2016). "Malaysian Man Accused of Rape Avoids Jail After Marrying His Teenage Victim". Time. Diakses tanggal 4 August 2017. 
  10. ^ Lian Cheng & Anasathia Jenis (5 August 2016). "High Court reinstates statutory rape case *updated". The Borneo Post. Diakses tanggal 4 August 2017.