Dewan Kepresidenan Libya
Dewan Kepresidenan (Bahasa Arab:المجلس الرئاسي, al Majlis al Riyasiu) adalah sebuah badan yang dibentuk di bawah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2015. Dewan Kepresidenan bertindak sebagai Kepala Negara Libya dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Libya[1]. Perjanjian ini telah sebulat suara didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan mengakui Pemerintah Kesepakatan Nasional adalah pemerintah eksekutif tunggal di Libya[2].
| Dewan Kepresidenan | |
|---|---|
| المجلس الرئاسي | |
.svg) | |
| Sebagai Ketua Dewan Kepresidenan | |
| Kantor | Al-Sikka Tripoli, Libya |
| Pendahulu | Dewan Transisi Nasional |
| Dibentuk | 2016 |
| Wakil | Abdullah al-Lafi Musa al-Koni |
.jpg)
Sejarah Pembentukan
suntingAntara tahun 2014 sampai tahun 2021, dua pemerintahan yang berkedudukan di Tripoli dan Tobruk saling bersaing untuk berkuasa di Libya. Pemerintahan yang berkedudukan di Tobruk telah diakui oleh komunitas internasional sebelum pembentukan Dewan Kepresidenan.[3]
Perjanjian Skhirat
suntingPada bulan Oktober 2015, Bernardino León yang merupakan Utusan PBB untuk Libya mengajukan proposal dimana Dewan Perwakilan untuk saling berbagi kekuasaan dengan pemerintahan saingannya, Pemerintahan Kesepakatan Nasional, dan berkompromi untuk membentuk pemerintahan dibawah kepemimpinan Fayez al-Sarraj. Akan tetapi, isi dari proposal ini tidak diterima oleh kedua belah pihak[4]. Meskipun demikian, proposal tersebut kemudian memicu sebuah proposal lain yang telah direvisi yang disusun oleh Fayez al-Sarraj dan lainnya, Usulan ini kemudiannya didukung oleh PBB[5]. Pada tanggal 17 Desember 2015 para anggota Dewan Perwakilan dan Kongres Nasional Umum menandatangani revisi perjanjian politik ini, yang kemudian dikenal sebagai "Perjanjian Politik Libya" atau "Perjanjian Skhirat" [6][7]. Dibawah perjanjian ini, sebuah Dewan Kepresidenan yang terdiri dari sembilan anggota dan sebuah Pemerintahan Kesepakatan Nasional Sementara yang terdiri dari tujuh belas anggota dibentuk dan ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu dua tahun[6]. Dewan Perwakilan akan terus melanjutkan perannya sebagai sebuah Badan Legislasi dan Penasihat yang kemudiannya dikenal sebagai Dewan Tinggi Negara, yang akan dibentuk dengan para anggotanya dicalonkan dari Kongres Nasional Umum [8]. Pada tanggal 31 Desember 2015 Ketua Dewan Perwakilan, Aguilla Saleh Isa menyatakan dukungannya untuk Perjanjian Politik Libya[7].
Ketua Dewan Kepresidenan, Fayez al-Sarraj dan tujuh anggota Dewan Kepresidenan lainnya tiba di Tripoli pada tanggal 30 Maret 2016 melalui Pangkalan Angkatan Laut Abu Sittah[3][9]. Keesokan harinya dilaporkan bahwa Pemerintahan Kesepakatan Nasional telah mengambil alih kantor perdana menteri, dan Khalifa al-Ghawi yang merupakan Perdana Menteri dari Pemerintahan Keselamatan Nasional (Pemerintahan Tandingan dari Pemerintahan Kesepakatan Nasional) telah kabur ke Misrata. Pada tanggal 5 April 2016, Pemerintahan Keselamatan Nasional mengumumkan pembubarannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kepresidenan[10].
Pemerintah Persatuan Nasional
suntingPada tanggal 10 Maret 2021, Dewan Perwakilan bersidang di Kota Sirte untuk memberikan persetujuan resmi terhadap pemberntukan Pemerintahan Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Muhammad al-Menfi sebagai Ketua Dewan Kepresidenan dan Abdul Hamid Dbeibeh sebagai Perdana Menteri[11].
Struktur
suntingDewan Kepresidenan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh para Wakil Ketua dari perwakilan wilayah-wilayah bersejarah di Libya[12]. Setiap keputusan yang diambil oleh Dewan Kepresidenan harus disetujui oleh Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Kepresidenan[12].
Daftar Anggota
sunting| Pejabat | Nama Jabatan | Tanggal Mulai Menjabat | Perwakilan |
|---|---|---|---|
| Mohamed al-Menfi | Ketua Dewan Kepresidenan | 10 March 2021 | Perwakilan Cyrenaica |
| Abdullah al-Lafi | Wakil Ketua | 10 March 2021 | Perwakilan Tripolitania |
| Musa Al-Koni | Wakil Ketua | 10 March 2021 | Perwakilan Fezzan |
Referensi
sunting- ^ "As Libya marks 64th independence anniversary, UN envoy urges unity behind new Government". UN News (dalam bahasa Inggris). 2015-12-24. Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ "Unanimously Adopting Resolution 2259 (2015), Security Council Welcomes Signing of Libyan Political Agreement on New Government for Strife-Torn Country | UN Press". press.un.org. Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ a b Toaldo, Mary Fitzgerald, Mattia (2016-05-19). "A quick guide to Libya's main players – European Council on Foreign Relations". ECFR (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ Benghazi, Associated Press in (2015-10-19). "Libyan officials reject UN-proposed unity deal with rival government". the Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ Resolusi Nomor 2259 Dewan Keamanan PBB, tanggal 23 Desember 2015
- ^ a b "Libyan politicians sign UN peace deal to unify rival governments". the Guardian (dalam bahasa Inggris). 2015-12-17. Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ a b "Ageela Salah now supports UN-brokered Skhirat agreement: Kobler". LibyaHerald (dalam bahasa Inggris). 2016-01-01. Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ "Libyan deal on course, but who is on board?". Al Arabiya English (dalam bahasa Inggris). 2015-12-25. Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ "Support grows for Libya's new unity government". news.yahoo.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ "Tripoli authorities cede power to Libyan unity government: statement - Yahoo New Zealand". web.archive.org. 2016-04-15. Archived from the original on 2016-04-15. Diakses tanggal 2022-07-15.
- ^ "Libya lawmakers approve interim govt in key step towards elections". news.yahoo.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-07-16.
- ^ a b Bab 1.3 Perjanjian Politik Libya. 2015.