Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Barat berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Nagari/Kelurahan/Desa Lambang
Peta lokasi
1 13.06 Kabupaten Agam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 16 92/-/-
2 13.10 Kabupaten Dharmasraya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[2] 18 Desember 2003 11 52/-/-
3 13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999[3] 4 Oktober 1999 10 -/-/43
4 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 13 79/-/-
5 13.05 Kabupaten Padang Pariaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 17 103/-/-
6 13.08 Kabupaten Pasaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 12 62/-/-
7 13.12 Kabupaten Pasaman Barat Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[2] 18 Desember 2003 11 90/-/-
8 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 15 182/-/-
9 13.03 Kabupaten Sijunjung Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 8 62/-/-
10 13.02 Kabupaten Solok Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 14 74/-/-
11 13.11 Kabupaten Solok Selatan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[2] 18 Desember 2003 7 39/-/-
12 13.04 Kabupaten Tanah Datar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1] 29 Maret 1956 14 75/-/-
13 13.75 Kota Bukittinggi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[4] 23 Maret 1956 3 -/24/-
14 13.71 Kota Padang Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[4] 23 Maret 1956 11 -/104/-
15 13.74 Kota Padang Panjang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5] 23 Maret 1956 2 -/16/-
16 13.77 Kota Pariaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002[6] 10 April 2002 4 -/16/55
17 13.76 Kota Payakumbuh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5] 23 Maret 1956 5 -/47/-
18 13.73 Kota Sawahlunto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5] 23 Maret 1956 4 -/10/27
19 13.72 Kota Solok Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5] 23 Maret 1956 2 -/13/-

Referensi

sunting
  1. ^ a b c d e f g h "UU No. 12 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ a b c "UU No. 38 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  3. ^ "UU No. 49 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  4. ^ a b "UU No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  5. ^ a b c d "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  6. ^ "UU No. 12 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 

Pranala luar

sunting