Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Kalimantan Barat berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 61.07 Kabupaten Bengkayang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999[1] 20 April 1999 17 2/122
2 61.06 Kabupaten Kapuas Hulu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 23 4/278
3 61.11 Kabupaten Kayong Utara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007[3] 2 Januari 2007 6 -/43
4 61.04 Kabupaten Ketapang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 20 9/253
5 61.12 Kabupaten Kubu Raya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007[4] 14 Agustus 2007 9 -/117
6 61.08 Kabupaten Landak Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999[5] 4 Oktober 1999 13 -/156
7 61.10 Kabupaten Melawi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003[6] 18 Desember 2003 11 -/169
8 61.02 Kabupaten Mempawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 9 7/60
.svg
.svg
9 61.01 Kabupaten Sambas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 19 -/193
10 61.03 Kabupaten Sanggau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 15 6/163
11 61.09 Kabupaten Sekadau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003[6] 18 Desember 2003 7 -/87
12 61.05 Kabupaten Sintang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 14 16/390
13 61.71 Kota Pontianak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 6 29/-
14 61.72 Kota Singkawang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001[7] 21 Juni 2001 5 26/-

Referensi

sunting
  1. ^ "UU No. 10 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  2. ^ a b c d e f g "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  3. ^ "UU No. 6 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  4. ^ "UU No. 35 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  5. ^ "UU No. 55 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  6. ^ a b "UU No. 34 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  7. ^ "UU No. 12 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 

Pranala luar

sunting