Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia
Periode 2019-2024
Jenis
Jenis	Unikameral
Jangka waktu	5 tahun
Komposisi
Anggota	17.340
Partai & kursi	PDIP (2.803)   Golkar (2.412)   Gerindra (1.970)   NasDem (1.628)   Demokrat (1.584)   PKB (1.553)   PAN (1.302)   PKS (1.229)   PPP (954)   Hanura (746)   Perindo (379)   PBB (214)   PKPI (155)   Berkarya (131)   PSI (60)   Garuda (33)   Parlok Aceh (187)   PA (120)   PNA (46)   PDA (17)   SIRA (4)
Pemilihan
Sistem pemilihan	Proposional-Terbuka
Pemilihan terakhir	17 April 2019
Pemilihan berikutnya	14 Februari 2024
Catatan kaki
aSebanyak 187 anggota berasal dari partai politik lokal di Provinsi Aceh. L • B Bantuan penggunaan templat ini

Wewenang dan Tugas

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi.

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan :

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi.
5. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi.
6. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi 45 kursi.
7. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 orang sampai dengan 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi.
8. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi.

Pimpinan

Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten/kota dan 2 dua orang wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang. Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Periode 2019-2024

Pemilu Legislatif 2019 menghasilkan 17.354 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setiap DPRD Kabupaten/Kota memiliki pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi terbanyak. Terdapat 508 Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 1.163 Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota (508 Wakil Ketua I, 508 Wakil Ketua II, dan 147 Wakil Ketua III). PDI Perjuangan dan Partai Golkar berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD masing-masing di 167 kabupaten/kota dan 108 kabupaten/kota. Untuk posisi Wakil Ketua DPRD Partai Golkar berhasil menempatkan 235 kadernya, disusul Partai Gerindra sebanyak 173 orang dan PDI Perjuangan sebanyak 148 orang. Hanya Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Daerah Aceh yang tidak mampu menempatkan kadernya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah statistik pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2019-2024 berdasarkan asal partai politiknya.

No. Urut	Partai Politik	Jumlah				Total
		Ketua	Waka I	Waka II	Waka III
1	Partai Kebangkitan Bangsa	29	56	38	16	139
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	53	65	85	23	226
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	167	72	64	12	315
4	Partai Golongan Karya	108	121	89	25	343
5	Partai Nasional Demokrat	44	55	59	11	169
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	2	-	2
7	Partai Berkarya	-	-	3	-	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	18	20	28	14	80
9	Partai Persatuan Indonesia	1	2	11	-	14
10	Partai Persatuan Pembangunan	12	16	16	14	58
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	30	40	34	15	109
13	Partai Hati Nurani Rakyat	8	11	21	2	42
14	Partai Demokrat	33	44	49	14	140
15	Partai Aceh	10	2	2	-	14
16	Partai SIRA	-	-	1	-	1
17	Partai Daerah Aceh	-	-	-	-	-
18	Partai Nanggroe Aceh	1	2	2	1	6
19	Partai Bulan Bintang	3	1	2	-	6
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	1	2	-	4
Total		508	508	508	147	1.671

Hak DPRD Kabupaten/Kota

Hak DPRD kabupaten/kota adalah:

1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Periode 2019-2024

Hasil Pemilu Legislatif 2019 menunjukkan dominasi PDIP, disusul oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PKS yang berhasil mendudukkan lebih dari seribu anggotanya. Berikut ini adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan asal partai politik di setiap provinsi.

No. Urut	Partai Politik	Anggota		Sebaran		Keterangan
		Jumlah	%	Provinsi	Kabupaten
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.556	8,97%	33	429
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.982	11,42%	33	504
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.808	16,18%	33	494
4	Partai Golongan Karya	2.411	13,89%	33	515
5	Partai Nasional Demokrat	1.626	9,37%	33	484
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	33	0,19%	7	21
7	Partai Berkarya	131	0,75%	26	93
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.224	7,05%	33	411
9	Partai Persatuan Indonesia	379	2,18%	31	229
10	Partai Persatuan Pembangunan	954	5,50%	33	357
11	Partai Solidaritas Indonesia	60	0,35%	15	43
12	Partai Amanat Nasional	1.304	7,51%	32	433
13	Partai Hati Nurani Rakyat	746	4,30%	32	346
14	Partai Demokrat	1.584	9,13%	33	486
15	Partai Aceh	120	0,69%	1	22	Partai Politik Lokal
16	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	4	0,02%	1	2	Partai Politik Lokal
17	Partai Daerah Aceh	17	0,10%	1	6	Partai Politik Lokal
18	Partai Nanggroe Aceh	46	0,27%	1	18	Partai Politik Lokal
19	Partai Bulan Bintang	214	1,23%	30	143
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	155	0,89%	24	100

Lihat pula

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Referensi

• Karya yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 di Wikisource