Cordon sanitaire (politik)

Di dunia politik, cordon sanitaire adalah sebuah tindakan penolakan sebuah partai atau koalisi untuk berkerja sama dengan partai lainnya. Biasanya penolakkan tersebut didasarkan kepada ekstremisme ideologi partai yang tertuju atau memiliki strategi yang diduga sebagai tidak pantas.

Asal istilah

Istilah ini pertama kali digunakan pada 1980an oleh komentator politik Belgia. Saat itu, partai haluan kanan jauh nasionalisme Flandria Vlaams Blok mulai membuat terobosan secara elektoral. Karena banyak partai menganggap bahwa Vlaams Blok adalah partai yang menjunjung tinggi rasisme, partai politik Belgia lainnya membuat kesepakatan bersama untuk menolak bekerja sama dengan Vlaams Blok dari berbagai koalisi pemerintahan, bahkan bila harus memaksakan diri untuk membentuk sebuah koalisi besar antar saingan politik. Komentator politik menyebut perjanjian tersebut sebagai cordon sanitaire Belgia. Pada 2004, partai penerus Vlaams Blok, Vlaams Belang, mengubah konstitusi partai agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. Namun, perubahan ini tidak selalu menjamin Vlaams Belang untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan pada masa yang akan datang. Beberapa politikus dari berbagai partai politik di Flandria mempertanyakan kelangsungan hidup cordon sanitaire tersebut.

Dengan kesuksesan elektoral oleh partai nasionalis dan ekstremis di berbagai negara pada sejarah modern Eropa, istilah ini kemudian disebarkan ke perjanjian yang sama dengan perjanjian yang telah disetujui di Belgia.

Contoh

Austria

Setelah Jörg Haider menjadi pemimpin Partai Kebebasan Austria pada tahun 1986, semua partai lain menolak untuk bekerja sama dengan mereka hingga tahun 2000 ketika pemerintahan Schüssel pertama dibentuk. Pemerintahan koalisi ini akan berlangsung dari tahun 2000 hingga 2005, dan pemerintahan koalisi kedua akan berlangsung dari tahun 2017 hingga 2019.

Israel

Joint List dan partai anggotanya Hadash, Ta'al, Balad, Ma'an dan sebelumnya Partai Arab Bersatu (Ra'am) berada di cordon sanitaire karena tidak mendukung Zionisme. Setelah pemilihan legislatif Israel 2021, partai konservatif Ra'am yang meninggalkan Joint List bergabung ke dalam pemerintahan Naftali Bennett-Yair Lapid yang notabene beranggotakan partai-partai Zionis.

Jerman

Partai Demokrat Sosial Jerman dikecualikan di pemerintahan Jerman sampai Perang Dunia I (Burgfriedenspolitik). SPD bahkan menjadi partai terlarang pada abad ke-19 setelah UU Anti-Sosialis disahkan di Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19.

Setelah Jerman Timur menyatu dengan Jerman Barat, partai penguasa Jerman Timur, Partai Persatuan Sosialis Jerman ganti merek menjadi Partai Sosialis Demokrat dan kemudian menjadi Die Linke agar dapat melakukan merger dengan partai baru di Jerman Barat, Perburuhan dan Keadilan Sosial – Alternatif Elektoral. Setelah 1990, partai politik Jerman setelah konsisten menolak untuk berkoalisi dengan PDS/Die Linke pada tingkat federal (yang sempat dimungkinkan pada 2005 dan 2013) sementara mereka setuju untuk kerja sama pada tingkat negara bagian, terutama jika SPD yang menginisasi pembentukan pemerintahan (biasanya Koalisi merah-merah atau merah-merah-hijau). Di Jerman, mereka menggunakan istilah Brandmauer dan sebutan tersebut cukup langka digunakan di politik Jerman.

Kanada

Di Kanada, penolakan terhadap pembentukan pemerintahan koalisi di antara partai-partai kiri-tengah disebabkan oleh keengganan untuk terlihat berkolaborasi dengan Bloc Québécois, yang mendukung kemerdekaan Quebec. Namun, selama perselisihan parlemen Kanada tahun 2008-2009, sebuah kesepakatan dibuat di mana Bloc Québécois akan memberikan pasokan dan kepercayaan kepada pemerintahan koalisi potensial yang dibentuk oleh Partai Liberal dan Partai Demokrat Baru. Pemerintahan tersebut tidak pernah dibentuk karena pemerintahan minoritas Partai Konservatif pada akhirnya tetap mendapatkan kepercayaan dari DPR.

Lihat pula

• Koalisi non-LDP dan non-JCP