Burhan Dahlan
Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
|
Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Burhan Dahlan (lahir 1 Januari 1955) adalah seorang Purnawirawan TNI-AD yang terakhir mengemban amanat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung.
Burhan Dahlan | |
---|---|
![]() | |
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Masa jabatan 9 Oktober 2018 – 1 Februari 2025 | |
Presiden | Joko Widodo |
Ketua MA | |
Hakim Agung Republik Indonesia | |
Masa jabatan 11 Maret 2013[1] – 1 Februari 2025 | |
Presiden | |
Ketua MA | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 1 Januari 1955 Bandung, Jawa Barat |
Almamater | |
Pekerjaan | Hakim Militer |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | ![]() |
Masa dinas | 1984–2013 |
Pangkat | ![]() |
NRP | 30248 |
Satuan | Korps Hukum (Chk) |
![]() ![]() |
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.
Riwayat Hidup
suntingIa dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.
Riwayat Pendidikan
sunting- S1 Universitas Pendidikan Indonesia (1979)
- S1 Akademi Hukum Militer Jakarta (1984)
- S1 Perguruan Tinggi Hukum Militer (1991)
- S2 Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM Jakarta (2006)
- S3 Universitas Jayabaya (2016)
Riwayat Jabatan
sunting- Hakim Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta (1984)
- Hakim Mahkamah Militer III-16 Makassar (1988)
- Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta (1989)
- Penasehat Hukum Kodam Jaya (1996)
- Kepala Hukum Kostrad (1999)
- Kepala Hukum Kodam III/Siliwangi (1999)
- Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung (2000)
- Hakim Militer Tinggi III Surabaya (2003)
- Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (2004)
- Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (2006)
- Kepala Pengadilan Militer Utama (2009)
- Hakim Agung Republik Indonesia (2013—)
- Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (2018—)
Referensi
sunting- ^ Pruwanto (2013-03-12). "MA Masih Kekurangan 10 Hakim Agung". Tempo. Diakses tanggal 2018-06-29.