Daftar Bupati Pandeglang

Berikut adalah daftar Bupati Pandeglang secara definitif sejak tahun 1848 pasca berdirinya Kabupaten Pandeglang dan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Bupati Pandeglang
Petahana Irna Narulita sejak 26 April 2021
Masa jabatan	5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Dibentuk	1848
Pejabat pertama	Tjondronegoro Djajanegara
Situs web	Situs web resmi

Nomor urut	Bupati		Potret	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Wakil	Ref.
1		Tjondronegoro Djajanegara (1803–tidak diketahui)		Non Partisan	1848	16 September 1849	0–1 tahun	1	Tidak ada
2		Natadiningrat		Non Partisan	16 September 1849	10 Maret 1866	16 tahun, 175 hari	2	Tidak ada
3		Gondokoesoemo		Non Partisan	10 Maret 1866	2 Juli 1874	8 tahun, 114 hari	3	Tidak ada
	Lowong				2 Juli 1874	28 September 1874	88 hari	–	Tidak ada
4		Soetaadiningrat		Non Partisan	28 September 1874	28 Agustus 1899	24 tahun, 334 hari	4	Tidak ada
5		Abdoel Gafoer Soerawinangoen		Non Partisan	28 Agustus 1899	1 Februari 1900	157 hari	5	Tidak ada
6		Soeraadiningrat (tidak diketahui–1925)		Non Partisan	1 Februari 1900	6 Desember 1910	10 tahun, 308 hari	6	Tidak ada
7		Astrawidjaja		Non Partisan	6 Desember 1910	11 Agustus 1914	4 tahun, 0 hari	7	Tidak ada
8		Hasan Kartaadiningrat		Non Partisan	11 Agustus 1914	9 Agustus 1927	12 tahun, 246 hari	8	Tidak ada
9		Djoemhawan Wiriaatmadja (1880–1943)		Non Partisan	9 Agustus 1927	28 Februari 1941	13 tahun, 203 hari	9	Tidak ada
10		Djoemhana Wiriaatmadja (1904–1975)		Non Partisan	28 Februari 1941	1945	3–4 tahun	10	Tidak ada
11		Abdoel Halim (1889–1959)		Non Partisan	1945	Februari 1947	1–2 tahun	11	Tidak ada
12		Sudibja		Non Partisan	Februari 1947	1948	0–1 tahun	12	Tidak ada
13		Djaja Rukmantara		Non Partisan	1948	1949	0–1 tahun	13	Tidak ada
14		Hollan Sukmadiningrat		PNI	1949	1956	6–7 tahun	14	Tidak ada
15		Mochammad Noch Kartanegara		Non Partisan	1956	1956	0 tahun	15	Tidak ada
16		Lamri Suriaadimadja (1901–1957)		Non Partisan	1957	13 September 1957	0 tahun	16	Tidak ada
17		Mukdas Suriahaminata		Non Partisan	1957	Maret 1958	0–1 tahun	17	Tidak ada
18		Mohammad Ebby (tidak diketahui–1982)		Militer	1959	1961	1–2 tahun	18	Tidak ada
19		Sjachra Sastrakusumah (tidak diketahui–1974)		Militer	1961	1964	2–3 tahun	19	Tidak ada
20		Sjamsudin Natadisastra		Non Partisan	1964	1968	3–4 tahun	20	Tidak ada
21		Karna Suwanda (1930–2014)		Non Partisan	1968	1970	1–2 tahun	21	Tidak ada
					1970	1975	4–5 tahun	22	Tidak ada
					1975	1980	4–5 tahun	23	Tidak ada
22		Suyaman		Non Partisan	Oktober 1980	5 November 1985	5 tahun, 16 hari	24	Tidak ada
					5 November 1985	5 November 1990	5 tahun, 0 hari	25	Tidak ada
23		Mochammad Zein (1937–2019)		Non Partisan	5 November 1990	6 November 1995	5 tahun, 1 hari	26	Tidak ada
24		Yitno (1944–2019)		Non Partisan	6 November 1995	6 November 2000	5 tahun, 0 hari	27	Tidak ada
25		Achmad Dimyati Natakusumah (lahir 1966)		PPP	6 November 2000	25 Oktober 2005	4 tahun, 353 hari	28 (2000)	Mudjio 2000–2005
					25 Oktober 2005	28 Oktober 2009	4 tahun, 3 hari	29 (2005)	Erwan Kurtubi 2005–2009
26		Erwan Kurtubi (1950–2023)		Golkar	10 Maret 2011	10 Maret 2016	5 tahun, 0 hari	30 (2010)	Heryani 2011–2016
27		Irna Narulita (lahir 1970)		PDI-P	23 Maret 2016	23 Maret 2021	5 tahun, 0 hari	31 (2015)	Tanto Warsono Arban 2016–sekarang
					26 April 2021	Petahana	3 tahun, 216 hari	32 (2020)

Pengganti sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil bupati, termasuk ketika posisi bupati berada dalam masa transisi.

Potret		Bupati	Partai	Awal	Akhir	Periode	Definitif		Ref.
		Harun Satjakusuma (Penjabat)	Non Partisan	Maret 1958	1959	Transisi
		Akil Ahjar Mansjur (Penjabat)	Militer	1964	1964
		Machfud (Penjabat)	Non Partisan	1968	1968
		Erwan Kurtubi (Pelaksana Tugas)	Partai Golkar	28 Oktober 2009	23 November 2010
		Asmudji Hamawinata (Penjabat)	Non Partisan	23 November 2010	10 Maret 2011
		Aah Wahid Maulany (Pelaksana Harian)	Non Partisan	11 Maret 2016	23 Maret 2016
		Gunawan Rusminto (Penjabat Sementara)	Non Partisan	26 September 2020	5 Desember 2020	31 (2015)		Irna Narulita
		Pery Hasanudin (Pelaksana Harian)	Non Partisan	23 Maret 2021	26 April 2021	Transisi

Masa Pendudukan Belanda

Menurut Staatsblad Nederlands Indie Nomor 81 Tahun 1828, Keresidenan Banten di Hindia Belanda terbagi atas tiga kabupaten, di antaranya Kabupaten Utara (bahasa Belanda: Noorderregentshap) yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Selatan yang meliputi Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Barat, yaitu Kabupaten Caringin. Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 24 November 1887 Np. 1/c tentang Batas Kota Serang dan Bagian Kota Pandeglang, Caringin, dan Lebak Pasal 29, 31, 33, 67c dan 131 Reglement (STBL Van Nederlanch India Tahun 1925 No. 380 LN. 1924 No. 74 Pasal 1) maka ditunjuk Kewedanaan Pandeglang, Menes, Caringin, dan Cibaliung. Bupati Caringin adalah Menak atau Priyayi Amtenar yang dipilih untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola pemerintahan Kabupaten Caringin, sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah kolonial merekrut banyak menak Sunda sebagai pegawai negeri. Mereka menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam berhubungan dengan rakyat.

Setelah VOC runtuh dan mewariskan sistem birokrasi yang berbelit, pemerintah kolonial mengubahnya menjadi sistem birokrasi modern. Namun, karena tidak semua pegawai negeri dapat diisi orang-orang Eropa yang jumlahnya sedikit, kaum bumiputra pun dilibatkan untuk menempati pos-pos yang lowong. Pemerintah kolonial mengangkat para menak atau priyayi sebagai pegawai negeri agar mudah menjangkau rakyat bawah. Para menak yang secara sosial dipandang lebih tinggi tentu akan lebih mudah mensosialisasikan program-program pemerintah.

Lihat Pula

• Daftar Wakil Bupati Pandeglang
• Kabupaten Pandeglang