Black Act 1723

Black Act 1723 adalah Undang-Undang Parlemen yang disahkan di Inggris pada tahun 1723 pada masa pemerintahan Raja George I. Ia menetapkan hukuman mati untuk tindak pelanggaran berupa pembunuhan maupun melukai binatang. Selain perburuan, Undang-Undang inj juga mencakup hukuman terhadap pelanggaran seperti marampas tanah milik kerajaan dengan menggunakan senjata, menebang pohon, membangun kebun di tanah kerajaan, dan melakukan tindakan vandalisme seperti pembakaran.

Latar belakang

Setelah Penaklukan Norman pada tahun 1066, saat itu, Inggris dibiarkan hancur oleh penaklukan tanahnya, dan rakyatnya berjuang untuk mengatasi hal tersebut di zaman orde baru. Banyak dari mereka kehilangan harta maupun hak mereka untuk berburu dan berkumpul. Mereka terpaksa hidup di daerah pinggiran, banyak pula yang beralih ke kejahatan (dengan menyembunyikan diri dan melakukan sebagian besar kegiatan mereka di hutan menjadi penjahat). Hal ini didukung dengan adanya rencana untuk pengadaan hutan sebanyak mungkin dari tanah yang baru diperoleh (dengan menciptakan tempat perburuan kerajaan dan warrens) ketika William berkuasa . Hutan-hutan yang dihasilkan tumbuh subur dan ratusan tahun kemudian, Hampshire ditutupi oleh beberapa hutan, beberapa diantaranya seperti Waltham Chase, New Forest, Woolmer Forest, Forest of Bere, dan Alice Holt.

Pada awal 1700-an, Inggris telah mengalami kemakmuran dalam segi ekonomi. Sebagian besar penduduk memiliki uang untuk diinvestasikan, sehingga South Sea Company tidak memiliki masalah untuk menarik investor. Setelah kesepakatan telah selesai dan ledakan itu tampaknya tak terhentikan, dan meninggalkan banyak orang yang kurang mampu. Untuk keluar dari situasi putus asa ini, munculah Waltham Blacks, untuk menghindari kelaparan dengan melumpuhkan "Hukum Kerajaan", dan menggantikannya dengan "Hukum Hutan".

Pada bulan Oktober 1721, mereka melakukan pemberontakan kecil hanya demi mendapatkan beberapa rusa. Pemberontakan ini berlanjut, karena mereka menemukan adanya kelonggaran hukum dan merasa hukum tidak dapat menghukum mereka saat ini. Puncaknya terjadi ketika mereka mengendarai pasukan bersenjata, dengan wajah dihitamkan dan disamarkan, agar semakin menakut-nakuti orang yang mereka serang, dan di mana pun mereka menolak apa yang menurut mereka pantas untuk dituntut, apakah daging rusa, anggur, uang, atau keperluan lainnya untuk keperluan mereka. Melalui surat yang mengancam mereka juga akan menjarah dan menghancurkan dengan api maupun pedang, siapa pun yang mereka anggap pantas.

Penghinaan mereka akhirnya tumbuh begitu tak tertahankan sehingga mewajibkan Badan Legislatif untuk membuat undang-undang baru, dan semua orang yang telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum oleh Undang-Undang ini. Setelah tanggal 2 Februari 1722, diperintahkan untuk menyerahkan diri sebelum tanggal 24 Juli 1723, ke beberapa Hakim Pengadilan Tinggi Raja, atau ke Hakim Perdamaian untuk wilayah tempat mereka tinggal dan membuat pengakuan penuh dan tepat atas kejahatan yang sifatnya seperti yang telah mereka lakukan, agar mereka ditangkap kemudian, dan dibawa ke pengadilan dan diadili menurut Hukum yang berlaku.

Jenis pelanggaran

Serangkaian jumlah pelanggaran yang dapat dihukum mati ditambahkan ke Undang-Undang ini, antara tahun 1750 sampai tahun1815 , sehingga jumlahnya menjadi lebih dari 200 jenis pelanggaran. Beberapa jenis pelanggaran yang dapat dihukum mati, diantaranya:

• Pembunuhan
• Pembakaran
• Pemalsuan
• Menebang pohon
• Mencuri kuda atau domba
• Menghancurkan jalan jalan tol
• Mencuri dari kelinci warren
• Mencopet barang bernilai shilling (sekitar £ 30)
• Keluar di malam hari dengan wajah menghitam
• Menjadi ibu yang belum menikah, atau menyembunyikan anak yang baru lahir
• Mencuri dari kapal karam
• Menghancurkan tambak

Setelah banyak kampanye dilakukan, reformator sosial Sir Samuel Romilly berhasil mencabut hukuman mati untuk beberapa kejahatan ringan, dan seiring berjalannya abad, digantikan oleh transportasi hukuman yang populer hingga sekarang.