Bill of attainder
Artikel ini membutuhkan judul dalam bahasa Indonesia yang sepadan dengan judul aslinya. |
Bill of attainder adalah tindakan legislature yang menyatakan seseorang bersalah akan suatu kejahatan, dan menghukumnya, tanpa pengadilan. United States Constitution melarang baik pemerintah serikat dan negara bagian untuk melakukan hal ini, sesuai dengan Article 1, Sections 9 dan 10. Di Inggris hal ini juga dianggap pelecehan hukum, dan dilarang pada 1870.[1]
|
| Prosedur kriminal |
|---|
| Penyelidikan dan pengajuan tuduhan kejahatan |
| Penyelidikan kriminal |
| Perintah penahanan · Perintah pemeriksaan |
| Kemungkinan penyebab · Knock and announce |
| Exigent circumstance |
| Search and seizure · Penahanan |
| Hak untuk tak berbicara · Peringatan Miranda (AS) |
| Juri agung |
| Peradilan kriminal |
| Batas kadaluwarsa · Nolle prosequi |
| Bill of attainder · Hukum ex post facto |
| Yurisdiksi kriminal · Extradisi |
| Habeas corpus · Uang jaminan |
| Sistem inkuisisi · Adversarial system |
| Tuduhan dan pengakuan |
| Arraignment · Indictment |
| Pengakuan · Peremptory plea |
| Nolo contendere (AS) · Plea bargain |
| Penyelidikan sebelum vonis |
| Topik terkait hukum |
| Pembelaan |
| Hukum pidana · Bukti |
| Civil procedure |
Perang Dunia II
suntingDalam beberapa dokumen War Cabinet Inggris yang dibuka pada tanggal 1 Januari 2006, dibicarakan kebijakan untuk menghukum para pemimpin Nazi bila ditangkap. Perdana Menteri Winston Churchill menganjurkan kebijakan summary execution dengan menggunakan bill of attainder. [2]