Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020
Amendemen tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Rusia digagas pada Januari 2020 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kemudian, pada Maret 2020, usulan ini disetujui oleh Duma Negara dan ditandatangani oleh Putin. Ia lalu menyelenggarakan sebuah referendum konstitusi dari 25 Juni hingga 1 Juli 2020, dan hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 78% mendukung perubahan tersebut. Amendemen ini lalu mulai berlaku pada 4 Juli 2020.[1] Referendum ini sebenarnya tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Rusia, karena menurut Bab 9 Konstitusi, hanya perubahan terhadap Bab 1, 2, dan 9 yang perlu disahkan melalui referendum, dan amendemen tahun 2020 tidak menyentuh pasal-pasal dalam bab-bab tersebut. Walaupun begitu, terdapat kemungkinan bahwa pemerintah Rusia menyelenggarakan referendum untuk memperoleh legitimasi rakyat, dan istilah yang digunakan adalah "pemungutan suara di seluruh Rusia" (obshcherossiiskoe golosovanie) yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum Rusia.[2]
_%E2%80%93_(04).jpg)
Amendemen ini memperkuat wewenang presiden dan wewenang pemerintah pusat atas pemerintah daerah serta mengurangi independensi pengadilan di Rusia.[1] Amendemen ini juga menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Rusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keputusan yang diambil oleh pengadilan internasional (seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa).[3]
Amendemen tahun 2020 memungkinkan Putin untuk kembali maju sebagai presiden setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Sebelum amendemen ini, Putin sudah menjabat sebagai presiden selama dua periode berturut-turut dari tahun 2012, sehingga ia seharusnya tidak dapat maju setelah tahun 2024. Dengan menghapuskan kata "secara berturut-turut" dalam Pasal 81(3) Undang-Undang Dasar Rusia, masa jabatan yang dihitung dari versi konstitusi sebelumnya diulang dari nol, sehingga Putin dapat maju lagi sebanyak dua kali dan secara teoretis dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden hingga 2036.[4]
Amendemen ini turut menambahkan pasal yang mengacu kepada sejarah panjang Rusia dan penghormatan terhadap "nenek moyang yang menganugerahkan kepada kami cita-cita dan kepercayaan akan Tuhan". Selain itu, amendemen tahun 2020 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga secara efektif melarang perkawinan sejenis. Ditambahkan pula pasal yang menyatakan bahwa anak-anak merupakan prioritas negara dan sebaiknya dibesarkan agar menjadi sehat, patriotik, dan hormat kepada orang tua. Amendemen ini juga menambahkan pasal yang berikrar untuk melindungi sejarah (terutama yang terkait dengan sejarah Perang Dunia II), pasal yang menetapkan bahasa Rusia sebagai satu-satunya "bahasa bangsa pembentuk negara", pasal yang melarang penyerahan wilayah Rusia kepada negara lain, serta pasal yang mewajibkan Rusia untuk mendukung rekan sebangsanya di luar negeri.[5]
Referensi
sunting- ^ a b Teague 2020, hlm. 301.
- ^ Noble & Petrov 2021, hlm. 133-134.
- ^ Mälksoo, Lauri (Januari 2021). "International Law and the 2020 Amendments to the Russian Constitution". American Journal of International Law (dalam bahasa Inggris). 115 (1): 78–93. doi:10.1017/ajil.2020.87. ISSN 0002-9300.
- ^ Teague 2020, hlm. 307.
- ^ Teague 2020, hlm. 306.
- Teague, Elizabeth (2020-08-25). "Russia's Constitutional Reforms of 2020". Russian Politics (dalam bahasa Inggris). 5 (3): 301–328. doi:10.30965/24518921-00503003. ISSN 2451-8913.
- Noble, Ben; Petrov, Nikolay (2021-03-30). "From Constitution to Law: Implementing the 2020 Russian Constitutional Changes". Russian Politics. 6 (1): 130–152. doi:10.30965/24518921-00601008. ISSN 2451-8913.