Administrasi Warisan Budaya Nasional

Administrasi Warisan Budaya Nasional Hanzi: 国家文物局; Pinyin: Guójiā Wénwù Jú) adalah badan administratif yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Rakyat Tiongkok. Badan administratif ini bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengelolaan museum serta perlindungan peninggalan budaya yang penting secara nasional.

Administrasi Warisan Budaya Nasional

国家文物局 Guójiā Wénwù Jú
Informasi lembaga
Dibentuk	2003
Lembaga pengganti	Biro Peninggalan Budaya Negara
Wilayah hukum	Tiongkok
Kantor pusat	Beijing
Pejabat eksekutif	Shan Jixiang, Direktur
Lembaga induk	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Situs web	gl.sach.gov.cn
Administrasi Warisan Budaya Nasional Hanzi tradisional: 國家文物局 Hanzi sederhana: 国家文物局 Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Guójiā Wénwù Jú

Riwayat

Setelah Perang Saudara Tiongkok berakhir, Biro Peninggalan Budaya Negara didirikan untuk melindungi peninggalan budaya dan situs arkeologi serta membantu mengembangkan museum (meskipun biro ini dianiaya selama gejolak politik Revolusi Budaya). Kemudian diubah menjadi Badan Usaha Peninggalan Budaya Negara pada tahun 1973 untuk mengawasi perlindungan warisan budaya dan menjadi Biro Peninggalan Budaya Negara pada tahun 1988, di bawah yurisdiksi Departemen Kebudayaan, sebagai lembaga yang melindungi pelestarian budaya dan warisan Tiongkok.

Badan administratif ini bertanggung jawab atas lebih dari 500.000 situs terdaftar peninggalan budaya tak bergerak di Tiongkok Daratan, termasuk 2.352 situs di bawah perlindungan nasional, 9.396 situs di bawah perlindungan pemerintah provinsi dan 58.300 situs di bawah perlindungan otoritas county atau kota. Selain itu, sebanyak 103 kota telah ditetapkan sebagai "Kota Terkenal Secara Sejarah dan Budaya."

Ada sekitar satu juta peninggalan Tiongkok kuno yang dipamerkan di lebih dari 200 museum luar negeri. Badan administratif ini mengejar pemulangan benda-benda kuno tersebut melalui konvensi politik dan diplomatik internasional. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa tidak hanya barang-barang kuno tersebut diambil secara tidak bermoral tetapi juga secara ilegal. Sebuah dokumen UNESCO pada tahun 1995, menyatakan bahwa peninggalan budaya yang diambil selama masa perang harus dikembalikan ke negara asalnya. Mesir telah mendukung upaya Tiongkok untuk memulangkan artefak sejarahnya karena mereka memiliki sejarah yang sama.